ID_TASKOPER_KOPER_SET1_728x90_30092014.gif
SELAMAT DAN SUKSES ATAS PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMBAH ANGGOTA DPRD KOTA PAREPARE PERIODE 2014 – 2019 Wilayah Dapil I Soreang : 1. Ir. Kaharudin Kadir, M.Si (Golkar). 2. Hj Apriyani Djamaluddin (PDIP) 3. Amiruddin Said (Nasdem). 4. A. Muh. Fudail, SE (PKB). 5.Jhon Panannangan SE (Golkar).6.H. Yangsmid Rahman SE(Demokrat).7H Tasming Hamid SE (Demokrat).8. Andi Firdaus Djollong SE (PAN) 9.Abdul Salam Latief (PPP)===== Wilayah Dapil II Ujung : 1. S. Parman Agoes Mante (PKS) 2. Drs H Andi Darmawangsa (PDIP) 3. H Sulaeman, E (Golkar) 4.M Rahmat Sjamsu Alam SH (Demokrat) 5. Kurtafati, S.Sos (PAN) 6.H. M Yusuf Nonci (Hanura)===== Wilayah Dapil III Bacukiki dan Bacukiki Barat: 1.Heri Ahmadi SE(Nasdem) 2.Muhammad Iqbal SE (PKS) 3. Satriya SH(PDIP) 4. H Muliadi S.Sos (Golkar) 5.H. Minhajuddin Achmad, S.Ag (Golkar) 6. Andi Taufan Armas (Gerindra) 7. Hj. Andi urhanjani (Demokrat) 8. Musdalifa Pawe SH (PAN) 9. Ridwan Rombe (Hanura) 10. H. Sudirman Tansi SE (PBB) LOWONGAN KERJA KABARSULAWESI======Kantor Berita Online Kabarsulawesi (http://www.kabarsulawesi.com/) membutuhkan beberapa orang tenaga periklanan, dengan syarat sebagai berikut :=====Pria/wanita berpenampilan menarik, mau bekerja keras untuk melakukan order iklan. Berusia max. 45 tahun berijasah min. SLTA/ sederajat, dan mau bekerja keras, memiliki kendaraan pribadi (motor). Kirim lamaran ke email : kbrsulawesi@gmail.com, dilampiri Ijasah, Biodata,pengalaman kerja (bila ada),KTP yang masih berlaku, dan Pas Photo Uk. 4x6 cm berwarna sebanyak 2 lembar. ==== Kantor Berita Online kabarsulawesi.com - Email : kbrsulawesi@gmail.com - Kontak Redaksi : 081342676153 - PROMOSIKAN USAHA ANDA DI MEDIA KAMI ==== Pasang Iklan Premium Di Kabarsulawesi.com Kabarsulawesi.com adalah website berita dan bisnis. Anda dapat memanfaatkan website kami untuk pemasangan iklan dan promosi berbagai macam usaha. Misalnya, Usaha property,rumah makan, restoran, penjualan tiket, toko online, dll. Anda juga bisa memasang iklan ucapan, ulangtahun,hari jadi, hari besar,kematian,kebahagian, dll. Bagi MITRA KERJA yang berminat memasang iklan, silahkan pilih paket iklan. Banner 728x90 • Posisi : Di atas Posting • Harga : Rp. 200.000,-/bulan • Deskripsi : Tampil di setiap halaman dan dipasang secara statis. • Discount : Untuk pemasangan 1 tahun Rp. 1.500.000.- • Deposit : minimal Rp.500.000.- Iklan Benner 160 x 92 • Posisi : Diatas Postingan Web • Harga : Rp. 150.000/bulan • Slot Tersedia : 4 slot • Deskripsi : Tampil di setiap halaman dan dipasang secara statis. • Tayangan : Selama 1 tahun setiap hari • Discount : Untuk pemasangan 1 tahun Rp.1.200.000.- • Deposit : minimal Rp.500.000.- Iklan Baris • Posisi : Dalam postingan dan ditampilkan dengan cuplikan di hal. depan • Harga : Rp. 70.000/bulan • Slot Tersedia : 10 slot • Deskripsi : Tampil di setiap halaman dan dipasang secara statis dan dilengkapi foto. Jika tanpa foto/gambar Rp.50.000/bulan, tayang 1 bulan/30 hari. • Tayangan : Selama 1 tahun setiap hari • Discount : Untuk pemasangan 1 tahun Rp.700.000.- • Deposit : minimal Rp.500.000.- Banner 125x125 • Posisi : Sidebar Kanan • Harga : Rp. 100.000,-/bulan • Slot Tersedia : 4 slot • Deskripsi : Tampil di setiap halaman dan dipasang secara do-follow. Minimum pemasangan 1 bulan / 30 hari • Discount : Untuk pemasangan 2 bulan (Rp. 150.000), 3 bulan (Rp. 200.000) Peraturan Materi iklan tidak boleh mengandung unsur SARA, Pornografi, kebohongan, provokasi, serta semua yang berlawanan dengan hukum yang berlaku di Indonesia Materi iklan sepenuhnya adalah tanggung jawab pemasang iklan, Metropares tidak bertanggung jawab terhadap kritikan atau tuntutan atas materi iklan. Benner Iklan langsung dari pemasang iklan. Jika ingin meminta jasa pembuatan benner iklan Rp.25.000.-/desain benner. Pembayaran Bank BRI No Rek: 0181-01-040719-50-6 a/n: SULHAYAT TAKDIR, SH Konfirmasi Data iklan dan benner iklan (format : jpg,html) dapat dikirim ke kbrsulawesi@gmail.com Kontak Redaksi ; 085255644646 – 081342676153======
Latest Post

Eksekusi Pertama Di Bawah Presiden Baru Langkah Mundur HAM

Written By Redaksi kabarsulawesi on Minggu, 18 Januari 2015 | 9:13 AM

Kabarsulawesi – Jakarta : Eksekusi mati terhadap enam terpidana narkoba di Indonesia hari ini, merupakan yang pertama sejak Presiden Joko Widodo menjabat, merupakan langkah mundur serius bagi hak asasi manusia di negeri ini, menurut Amnesty International Mereka yang telah dieksekusi oleh regu tembak termasuk satu Warga Negara Indonesia dan lima Warga Negara Asing yang telah dipidana karena kasus narkoba. 

 “Ini merupakan langkah mundur dan merupakan hari yang begitu menyedihkan. Pemerintahan Indonesia yang baru resmi menjabat atas dasar janji-janjinya untuk memperbaiki penghormatan terhadap HAM, tetapi dengan melakukan eksekusi tersebut merupakan kebalikan dari komitmen-komitmennya,” menurut Rupert Abbott Direktur Riset Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik. 

Sementara tidak ada eksekusi mati di Indonesia selama 2014, pemerintah telah mengumumkan bahwa akan ada 20 eksekusi mati dijadwalkan pada tahun ini. Pada Desember 2014, dilaporkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan memberikan grasi kepada paling tidak 64 orang yang telah dihukum mati untuk kejahatan terkait narkoba, dan ada rencana untuk menghukum mati mereka. 

“Pemerintah harus segera menghentikan rencana untuk mengeksekusi mati lebih banyak orang. Indonesia adalah negeri yang beberapa tahun lalu telah mengambil langkah positif menjauhi hukuman mati, tetapi pihak berwenang sekarang menggiring negeri ini menuju arah yang berlawanan,” menurut Rupert Abbott.

“Penggunaan hukuman mati di dalam negeri juga membuat upaya-upaya pihak berwenang Indonesia untuk melawannya di luar negeri terlihat munafik.” “Indonesia harus menerapkan moratorium penggunaan hukuman mati dengan maksud melakukan abolisi pada akhirnya.” 

Latar Belakang Keenam orang yang dieksekusi hari ini termasuk satu Warga Negara Indonesia, Rani Andriani alias Melisa Aprilia; dan lima Warga Negara Asing: Daniel Enemuo (Nigeria), Ang Kim Soei (Belanda), Tran Thi Bich Hanh (Vietnam), Namaona Denis (Nigeria), dan Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil). 

Lima orang dieksekusi mati di Pulau Nusakambangan, sementara Tran Thi Bich Hanh dieksekusi mati di Boyolali, keduanya di Jawa Tengah. Berbagai kelompok di Indonesia berbicara secara terbuka menentang hukuman mati pada minggu terakhir ini, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, organisasi keagamaan, anggota parlemen, dan kelompok masyarakat sipil. (Josef Roy Benedict

 AMNESTY INTERNATIONAL PERNYATAAN PUBLIK
 Josef Roy Benedict Campaigner - Indonesia &Timor-Leste

Hentikan Eksekusi Mati Terhadap Enam Orang Oleh Regu Tembak

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 16 Januari 2015 | 9:03 AM

Kabarsulawesi - Jakarta : Indonesia harus segera menghentikan rencana untuk mengeksekusi mati enam orang – satu Warga Negara Indonesia dan lima Warga Negara Asing – lewat regu tembak minggu ini.

menurut Amnesty International setelah Jaksa Agung pada hari ini mengkonfirmasi eksekusi mati akan dilakukan pada Minggu, 18 Januari 2015.

“Eksekusi-eksekusi mati ini harus segera dihentikan. Hukuman mati merupakan pelanggaran HAM, dan mengejutkan bahwa pihak berwenang Indonesia mempertimbangkan akan mengeksekusi mati enam orang pada hari Minggu ini,” menurut Rupert Abbott, Direktur Riset Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik. “Pemerintahan Indonesia yang baru resmi menjabat atas dasar janji-janjinya untuk memperbaiki penghormatan terhadap HAM, tetapi dengan melakukan eksekusi tersebut merupakan langkah mundur. Daripada mengeksekusi mati lebih banyak orang, pemerintah harus segera menerapkan moratorium penggunaan hukuman mati dengan maksud melakukan abolisi pada akhirnya.

” Semua keenam orang yang akan dieksekusi mati pada Minggu ini dihukum karena kejahatan narkoba. Mereka adalah Rani Andriani alias Melisa Aprilia (Warga Negara Indonesia); dan kelima Warga Negara Asing: Daniel Enemuo (Nigeria), Ang Kim Soei (Belanda), Tran Thi Bich Hanh (Vietnam), Namaona Denis (Nigeria), dan Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil). Lima orang dilaporkan akan dieksekusi mati di Pulau Nusakambangan, sementara Tran Thi Bich Hanh akan dieksekusi mati di Boloyali, keduanya di Jawa Tengah. Sementara tidak ada eksekusi mati di Indonesia selama 2014, pemerintah telah mengumumkan bahwa akan ada 20 eksekusi mati dijadwalkan pada tahun ini. 

Pada Desember 2014, dilaporkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan memberikan grasi kepada paling tidak 64 orang yang telah dihukum mati untuk kejahatan terkait narkoba, dan ada rencana untuk menghukum mati mereka. Kejahatan narkoba tidak memenuhi syarat sebagai “kejahatan paling serius” di mana hukuman mati bisa diterapkan untuknya di bawah hukum internasional. 

 “Akan menjadi kemunduran besar jika pemerintah meneruskan rencananya untuk mengeksekusi mati hingga 20 orang selama tahun ini. Memberantas kenaikan angka kejahatan merupakan tujuan yang absah dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, tetapi hukuman mati bukan merupakan jawabannya dan tidak bekerja sebagai efek jera terhadap suatu kejahatan,” menurut Rupert Abbott. 

“Rencana untuk melakukan serentetan eksekusi mati hadir pada saat pemerintah sedang aktif berupaya melindungi Warga Negara Indonesia yang menghadapi hukuman mati di luar negeri. 

Jika hukuman mati adalah salah di tempat lain, maka haruslah juga salah di Indonesia.” Amnesty International menolak hukuman mati untuk semua kejahatan dan untuk segala situasi apa pun, tanpa memandang sifat dari kejahatannya, karakter pelakunya, atau metode yang digunakan oleh negara untuk melakukan eksekusi mati. Hukuman mati melanggar hak untuk hidup yang diakui di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan merupakan bentuk terburuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Perlindungan terhadap hak untuk hidup juga diakui di dalam Konstitusi Indonesia. Sejauh ini 140 negara telah menghapuskan hukuman mati dalam sistem hukumnya atau pada praktik. (Josef Roy Benedict)  

AMNESTY INTERNATIONAL 
PERNYATAAN PUBLIK 
 Josef Roy Benedict Campaigner - Indonesia &Timor-Leste

Soal Temuan Invesstigasi Penembakan Paniai

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 09 Januari 2015 | 8:48 AM

- Harus Dipublikasikan Diproses Hukum 

Kabarsulawesi : Pihak berwenang Indonesia harus memastikan bahwa investigasi baru yang dibentuk pada 7 Januari oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas penggunaan cara-cara mematikan oleh aparat keamanan terhadap para warga yang melakukan protes di Paniai, Papua, sebulan yang lalu, dan juga investigasi-investigasi lainnya, dilakukan secara mendalam dan imparsial. 

Temuan-temuan investigasi itu harus diumumkan ke publik. Di banyak kejadian sebelumnya di Papua, investigasi-investigasi atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan termasuk pembunuhan di luar hukum, penggunaan kekuatan yang berlebih dan tidak perlu, dan penyiksaan dan bentuk penganiayaan lainnya, mengalami penundaan, tidak dilakukan, atau temuan-temuannya dipendam, yang membuat para korban dan keluarganya tanpa akses terhadap kebenaran, keadilan, dan reparasi. 

Pada pagi hari 8 Desember 2014, paling tidak empat orang tewas dan belasan lainnya mengalami luka-luka ketika pasukan keamanan, baik polisi maupun militer, diduga mengeluarkan tembakan pada sebuah kerumunan massa yang sedang melakukan protes di lapangan Karel Gobai yang berlokasi di dekat markas Koramil Painai di provinsi Papua. Kerumuman tersebut berkumpul untuk memprotes tindakan para serdadu dari Batalyon Khusus 753, yang dituduh memukul seorang anak dari kampung Ipakije malam sebelumnya, yang kemudian harus dirawat di rumah sakit. Pihak kepolisian dan militer dilaporkan telah membentuk investigasi internal masing-masing atas insiden ini. 

Tambahan lagi, pada akhir Desember, saat kunjungannya ke, Papua, untuk perayaan Natal, Presiden Joko Widodo menjanjikan untuk membentuk suatu tim pencari fakta. Sebuah investigasi awal juga dilakukan oleh Komnas HAM yang kemudian telah mengumumkan pembentukan Tim Penyelidikan Peristiwa Paniai yang akan melibatkan berbagai pihak termasuk kalangan masyarakat sipil. 

Menurut temuan awal Komnas HAM, aparat kemanan menggunakan peluru tajam dan senjata api untuk membubarkan kerumunan massa, tetapi tidak ada bukti bahwa kerumunan tersebut melakukan ancaman terhadap personel aparat keamanan. 

Di bawah hukum dan standar-standar internasional, aparat penegak hukum hanya boleh menggunakan kekuatan jika benar-benar dibutuhkan dan sejauh yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan penegakan hukum yang sah; mereka tidak boleh menggunakan senjata api kecuali ketika membela diri terhadap ancaman segera yang mematikan atau cidera serius. Penggunaan kekuatan yang sewenang-wenang dan disalahgunakan oleh kepolian atau aparat keamanan lain yang melakukan tugas penegakan hukum harus dihukum sebagai tindak kriminal di bawah hukum. Investigasi terhadap penembakan Paniai harus dilakukan secara imparsial dan mendalam, dan tanpa penundaan, yang mana temuannya harus dipublikasikan. 

Amnesty International mendesak Komnas HAM untuk berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan keamanan dan keselamatan para saksi dan korban dari Paniai yang telah mengalami trauma akibat penembakan dan juga telah dilaporkan menjadi sasaran intimidasi dan ancaman. Siapapun anggota pasukan keamanan yang ditemukan bertanggung jawab atas pelanggaran HAM, termasuk orang dengan tanggung jawab komando yang memberikan perintah di luar hukum atau yang mengetahui, atau yang harusnya mengetahui bahwa mereka yang ada di bawah komandonya menggunakan penggunaan kekuatan di luar hukum, dan yang tidak melakukan upaya untuk mencegahnya, harus diadili di pengadilan sipil dalam persidangan yang memenuhi standar-standar internasional tentang peradilan yang adil tanpa menggunakan hukuman mati. 

Lebih lanjut, jika ada bukti terjadinya pelanggaran HAM yang berat, prosesnya harus dilakukan lewat Pengadilan HAM sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Pihak berwenang juga harus memastikan bahwa para korban dan keluarganya menerima reparasi yang penuh dan efektif, termasuk kompensasi. Amnesty International telah mendokumentasikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia di Papua dan wilayah lain di negeri ini, yang telah ditutup tanpa ada investigasi dan penuntutan. Pemerintahan yang baru di bawah Presiden Joko Widodo harus membalik situasi ini lewat penanganan kasus Paniai dan memberikan sinyal untuk mengakhiri iklim impunitas. (Josef Roy Benedict)  

AMNESTY INTERNATIONAL 
PERNYATAAN PUBLIK
Josef Roy Benedict Campaigner - Indonesia - Timor-Leste

Desa Patilereng Siap Capai Program Kabupaten Sehat 2015

kades patilereng, Saharuddin Arif
Kabarsulawesi.com – Selayar : Pemerintah Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan menyatakan kesiapan dan dukungan penuhnya terhadap pencapaian program kabupaten sehat fase tahun 2015. 

Komitmen tersebut dibuktikan aparat Pemerintah Desa Patilereng yang telah berhasil merampungkan verifikasi kabupaten sehat untuk fase tahun 2015. Kegiatan verifikasi ini telah berhasil dirampungkan pada hari Rabu, (8/1) yang bertepatan dengan hari kedelapan di awal tahun baru 2015. 

Pemdes Patilereng bahkan telah selesai merancang konsep baliho kabupaten sehat yang akan memeriahkan persiapan penjemputan dan sekaligus menyambut kedatangan tim penilai kabupaten sehat dari provinsi. Tim penilai kabupaten sehat tingkat provinsi Sulawesi-Selatan dijadwalkan akan tiba dan memulai aktivitasnya di Kabupaten Kepulauan Selayar, pada minggu keempat, bulan januari 2015. 

 Rencana kedatangan tim provinsi akan disampaikan secara resmi melalui persuratan dari tim kabupaten, untuk selanjutnya akan dilakukan persiapan penjemputan tim, tandas Kades patilereng, Saharuddin Arif dalam perbincangannya dengan wartawan, pada hari kamis, (08/1) pagi. 

 Pihaknya merasa optimis bahwa program kabupaten sehat di tahun baru 2015 akan dapat berjalan sesuai dengan harapan semua pihak terutama lewat dukungan segenap komponen masyarakat dan unsur terkait di Desa Patilereng. Intinya, mari berbuat yang terbaik untuk kita, dan masa depan anak-cucu di masa yang akan datang, kuncinya sembari menutup season perbincangan dengan wartawan yang berlangsung dalam suasana santai di salah satu lokasi warung kopi di pusat ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar. (fadly syarif)

November Jabatan Plt Direktur PDAM Berakhir

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 16 Oktober 2014 | 2:00 PM

Kabarsulawei.com – Parepare : Plt Direktur PDAM Kota Parepare, Fachruddin Andi Umar, akan berakhir masa jabatan pelaksana tugasnya, pada tanggal 10 November 2014, bulan depan. Namun disayangkan tim seleksi pembentukan anggota dewan pengawas (dewas) belum bekerja. Padahal pihak tim seleksi yang beranggotakan tiga orang, yakni Fachruddin Andi Umar (PDAM), Prof Siri Dangga (Akadimisi) dan Mustafa Mappangara (pemerintah), sudah di SK-kan oleh walikota Parepare, H M Taufan Pawe, sejak lima bulan. 

Belum jelas apa motif atau masalahnya sehingga tim seleksi tidak bekerja selama di SK-kan oleh walikota, bakan muncul asumsi bahwa sengaja tim ini memberikan peluang kepada Fachruddin Andi Umar untuk menahkodai kembali PDAM tersebut. “Kami heran, kenapa tim seleksi dewas belum bekerja, padahal sudah lama di SK-kan oleh walikota, sekarang ini masyarakat sebagai pelanggan PDAM membutuhkan pemimpin baru atau perubahan PDAM yang selama ini banyak masalah yang belum tuntas terutama masalah pelayanan kebutuhan air kepada masyarakat,”jelas Direktur IKRA Parepare, Uspa Hakim. 

DItambahkan, Uspa, diminta tegas kepada walikota Parepare, agar mendesak, ketiga tim seleksi Dewas segara melakukan pengrekrutan, anggota dewan pengawas, nanti dewan pengawas sudah terbentuk, maka dewan pengawaslah merekrut calon direktur PDAM. Terpisah, Plt Sekda Kota Parepare, Mustafa Mappangara yang juga tim seleksi pengrekrutan anggota dewas PDAM, mengakui kalau baru satu kali rapat, yang jelas ia berjanji sebelum masa berakhirnya Fachruddin Andi Umar, sudah ada anggota dewan terbentuk. 

Anggota dewan terbentuk ada tiga orang dari unsure Akademisi, unsure pelanggan dan unsure pemerintah, merekalah yang akan merekrut calon direktur PDAM,”jadi setelah kami sudah bentuk anggota dewas, maka tugas kami selesai, nanti anggota dewas lagi yang melakukan tugasnya untuk pengrekrutan calon direktur PDAM, yang jelas sebelum berakhirnya plt Direktur PDAM pada awal November,”janji Puang Uchu yang disapa Mustafa Mappangara. 

Ditambahkan, bilamana berakhirnya, Plt Direktur PDAM, tapi sudah terbentuk anggota dewas, maka anggota dewas lah yang mengajukan siapa calon Plt Direktur sebelum ada defenitif yang direkrut. (smr)

Kriminal

Hankam

Sport

http://picasion.com
Layanan Masyarakat kabarsulawesi.com

Lalulintas

Pendidikan

Ekobistehno

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer