Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara. Bagi mereka yang terbukti menerima gratifikasi terancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar
Latest Post

Desak Pemakzulan, Bupati Selayar Diduga Korupsi Dana APBD

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 18 April 2014 | 10:15 PM



Kabarsulawesi.com – Selayar : Aksi unjuk rasa, kembali menggoyang Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan. Aksi damai gabungan LSM Anti KKN ini berlangsung pada hari Kamis, (17/4) pagi, hingga siang hari.  Unjuk rasa damai digelar di empat titik lokasi berbeda dimulai dari depan rumah jabatan bupati, halaman Polres Kepulauan Selayar, pintu gerbang kantor bupati dan kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar.

Sebelum memulai aksinya, massa pengunjuk rasa terlebih dahulu mengatur dan merapikan barisan di depan rumah jabatan Wakil Bupati Kepulauan Selayar untuk selanjutnya melakukan long march menuju rumah jabatan Bupati Kepulauan Selayar.

Dalam aksinya, massa pengunjuk rasa menuntut aparat hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar untuk segera menangkap dan mengadili Sekda Kabupaten Kepulauan Selayar, Dr. H. Zainuddin, SH.MH yang telah menyandang status tersangka dugaan kasus tipikor penyalahgunaan anggaran UUDP tahun 2010-2013 senilai 1,2 Milyar Rupiah berdasasrkan temuan BPK pada tahun anggaran 2010-2011-2012 dan 2013.

Massa juga mendesak pihak-pihak terkait untuk segera mencopot Khadafi dari jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dikarenakan sakit jiwa. Bilapun terbukti sehat, pengunjuk rasa meminta aparat hukum untuk menangkap dan mengadili yang bersangkutan sebagai pelaku dugaan kasus  korupsi pengadaan 1798 tiang listrik beton tahun anggaran 2009, senilai 6, 3 Milyar rupiah.

Lebih jauh, massa pengunjuk rasa yang terdiri dari Lembaga Anti Korupsi Indonesia (Laki), Front Anti Korupsi Advokasi Pertanahan Kepulauan Selayar, dan Komite Eksekutif Aliansi Indonesia Badan Penelitian Asset Negara meminta dan mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus korupsi pemindahan bandar udara Takabonerate dari lokasi awalnya di Desa Latondu ke Desa Kayuadi.

Desakan untuk segera ditegakkannya supremasi hukum di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi agenda pokok pengunjuk rasa yang secara umum meminta institusi terkait untuk mengusut tuntas sejumlah catatan dugaan kasus korupsi di daratan Bumi Selayar mulai dari Mark up pengadaan 1789  tiang listrik beton senilai 6, 3 Milyar Rupiah, Percetakan sawah baru TA. 2008 di Pulau Jampea sebesar 1,8 Milyar, Mark up pengadaan kantor perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar di Jakarta sebesar 3 Milyar, Gratifikasi proyek-proyek jasa perencanaan TA.2013 senilai 200 Juta Rupiah, Mark up pekerjaan jalan lingkar Pulau Jampea TA. 2013 sebesar, 8 Milyar, Mark up pengadaan tanah TA. 2013, sebesar 6 Milyar, dan Pengadaan Alkes Rumah Sakit Umum Daerah KH. Haiyung Benteng.   

Pernyataan kutukan terhadad Bupati Kepulauan Selayar, Syahrir Wahab yang dituding sebagai pengisap (korupsi) APBN Kabupaten Kepulauan Selayar disampaikan dengan lantang melalui mimbar orasi maupun bentangan spanduk. Ya Allah, Kutuklah. Bupati Kepulauan Selayar, Syahrir Wahab pengisap (korupsi) APBN Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pernyataan tersebut, dilontarkan korlap dalam beberapa kali kesempatan menyampaikan orasi damai di depan massa dan warga masyarakat serta aparat pengamanan gabungan dari unsur Polri, TNI-AD dan Satpol PP.

Pengamanan dari unsur Polri dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Selayar, AKBP. Moh. Hidayat B, SH.SIK.MH yang dilanjutkan oleh Wakapolres, Kompol H. Abd. Rauf, S. Sos didampingi Kabag Ops,  Kompol H. Muh Tamrin, Kasat Intelkam, IPTU Hasmir, Kasat Polair, AKP. Tombong, Kasat Sabhara, AKP. Yorin, Kasat Bimmas, AKP. Musdar, dan Kapolsek Benteng, AKP. Ramli RA.  (fadly syarif)

 Keterangan Gambar : 

Aksi Unjuk Rasa Damai disertai Penyampaian Orasi di Depan Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan.

Ujian Susulan Bayangi Peserta UN SMANSA Pasimasunggu

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 17 April 2014 | 7:41 AM



Kabarsulawesi.com – Selayar : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan sempat dibuat sibuk dan kalang kabut dengan terjadinya kekurangan 33 lembar soal ujian akhir nasional untuk bidang study sosiologi yang terjadi di SMA Negeri 1 Pasimasunggu.

Menyikapi laporan kekurangan soal ujian di lingkungan sekolah yang diikuti oleh 73 peserta tersebut, Dinas Pendidikan Nasional terpaksa harus melakukan langkah koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk, Kasat Intelkam Polres Kepulauan Selayar, IPTU. Hasmir.

Selain berkoordinasi dengan aparat kepolisian, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten juga terpaksa harus berurusan kembali dengan pihak Pengawas Ujian Nasional dari Universitas Hasanuddin Makassar, An. Baharuddin Hamzah.

Langkah koordinasi dilakukan Kasie Kurikulum Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar,  Aswar Rahmat dengan menghubungi Kasie Kurikulum Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan, Firdausi Toputri, SE. Langkah koordinasi  dilakukan via telefon, pada hari Selasa, (15/4) sekira pukul 11.00 Wita.

Setelah dilakukannya langkah koordinasi, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan, akhirnya memutuskan untuk merencanakan kembali jadwal pelaksanaan ujian nasional susulan yang rencananya, akan digelar pada hari Selasa, (22/4) pekan depan.

Ujian susulan, diberlakukan secara khusus, terhadap mata pelajaran Sosiologi yang naskah soalnya mengalami kekurangan sebanyak tiga puluh tiga lembar. Adapun mengenai kekurangan jumlah naskah soal akan dijemput secara langsung di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan. Belum ada kepastian, kapan dan siapa yang akan menjemput kekurangan soal ujian dimaksud. (fadly syarif)


Wakapolda Sulselbar Kunjungi “Tanah Benteng, Bara’kana Tanadoang”

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 16 April 2014 | 9:03 AM



Kabarsulawesi.com – Selayar : Perdana menteri kerajaan adat skala beera’ kepaksian pernong, Wangkungara Klan Gusti Batin Kungara, Brigjen Pol. Drs. Ike Edwin, SH.MH Adipati Mangkunegara,  yang sekaligus merupakan Wakapolda Sulselbar, berkenan melakukan kunjungan  kerja ke Tanah adat, Pulau Selayar, diujung selatan Provinsi Sulawesi-Selatan. Rombongan mendarat di lapangan Pemuda Benteng pada hari, Minggu, (13/04) sekitar pukul 14.00 wita.

Kedatangan helikopter milik satuan polisi udara, cakra buana samapta, bernomor lambung P-3001 disambut dengan pagelaran tarian budaya khas Kepulauan Selayar, berupa tarian   “Pangaru” yang merupakan tarian adat untuk menyambut tamu-tamu kehormatan pada era kerajaan masa lalu.

Kehadiran Perdana Menteri kerajaan adat skala beera’ kepaksian pernong, Wangkungara Klan Gusti Batin Kungara, Adipati Mangkunegara, disambut oleh Ketua Umum Forum Kerajaan Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Selayar, Andi Arman Patta Karaeng BA yang sekaligus adalah Opu Bonto Bangung.

Pada rangkaian penyambutan tersebut, Opu Bonto Bangung, Andi Arman, BA juga  berkenan memberikan dan menyematkan simbol kala’birang berupa keris yang disampaikannya secara langsung kepada Perdana menteri kerajaan adat skala beera’ kepaksian pernong, Wangkungara Klan Gusti Batin Kungara, Adipati Mangkunegara.

Wakapolda Sulawesi-selatan bersama rombongan yang didampingi Kapolres Kepulauan Selayar, AKBP. Moh. Hidayat B, SH.SIK. MH, berjalan dari helikopter dibawah payung kerajaan dan pengawalan ketat personil prajurit kerajaan berpakaian adat lengkap dengan membawa tombak ditangannya masing-masing.

Permadani, berupa kain merah terhampar memanjang di lapangan pemuda Benteng sebagai simbol penghormatan terhadap tamu kerajaan.  Dari areal  pendaratan helikopter, Dirgantara Indonesian Aerospace (Ae), di lapangan Pemuda Benteng, Wakapolda Sulawesi-Selatan, Brigjen Pol. Drs. Ike Edwin, SH.MH  didampingi Kabid Propam, Kombes Pol. Drs. Sumardi, Spripim Polda, IPDA. Hasanang, Biro Operasi Kaset Opsda, Ops Mantap Brata 2014, AKBP. Gusti Maderai, Bripka Cahyadi, Brigadir Eriyanto, langsung melanjutkan perjalanan menuju rumah Jabatan Kapolres Kepulauan Selayar.

Rombongan Wakapolda Sulawesi-Selatan, Brigjen Pol. Drs. Ike Edwin, SH.MH disambut oleh barisan perwira di lingkungan Polres Kepulauan Selayar yang terdiri dari Wakapolres, Kompol H. Abd. Rauf, S. Sos,  Kabag Ops,  Kompol H. Muh. Tamrin, Kabag Sumda, Kompol H. Bustan, SH, Kabag Ren, Kompol. H. Dg. Singai, Kasat Intelkam, IPTU Hasmir, Kasie Propam, IPTU Suardi bersama jajaran kapolsek, kapospol dan para bintara baru yang distand bykan di depan pintu gerbang Polres Kepulauan Selayar.


Tabuhan gendang Panruppai To Battu, mengiringi perjalanan rombongan Wakapolda Sulsel, bersama Kapolres Kepulauan Selayar  yang berjalan kaki menuju  rumah jabatan kapolres.  Setibanya, di pintu gerbang Polres, rombongan disambut oleh alunan lagu Jagalah Lautmu atau Hancur (Jlah) ciptaan Kapolres Kepulauan Selayar yang didendangkan oleh barisan pelajar sekolah dasar dan siswa TK Bhayangkari.

Sebagai bentuk apresiasi atas penyambutan tersebut, Wakapolda Sulsel, Brigjen Pol. Drs. Ike Edwin, SH.MH berkenan menyerahkan bingkisan kepada barisan pelajar sekolah dasar dan siswa TK Bhayangkari.

Penyambutan secara adat bernuansa budaya kembali berlanjut, sesaat sebelum rombongan Wakapolda memasuki pintu rumah jabatan kapolres. Rombongan disambut dengan penyiraman beras oleh para ibu Bhayangkari sebagai simbol ucapan selamat datang masyarakat Kepulauan Selayar kepada Wakapolda Sulsel bersama rombongan.

Sebelumnya, Wakapolda Sulsel didampingi rombongan dan segenap jajaran Muspida, berkenan menyentuhkan tangan ke tanah dan melakukan penanaman pohon ebony (diospyros celebica) yang dilanjutkan dengan peninjauan serta pemberian makanan kepada tiga ekor penyu di kolam karantina Polres Kepulauan Selayar.

Setelah itu, rombongan Wakapolda berkenan meninjau kegiatan seni,  berupa pembuatan barang kerajinan miniatur perahu phinisi di gazebo rumah jabatan Kapolres Kepulauan Selayar yang dilanjutkan dengan penyeraham cinderamata berupa miniatur perahu phinisi kepada Wakapolda Sulselbar,  Brigjen Pol. Drs. Ike Edwin, SH.MH. Cinderamata miniatur perahu phinisi diserahkan langsung oleh pengrajin bernama pet kepada Wakapolda Sulsel.

Dari gazebo rumah jabatan, rombongan Wakapolda Sulsel diterima langsung Kapolres Kepulauan Selayar, AKBP. Moh. Hidayat B, SH.SIK.MH, bertempat di rumah jabatan kapolres. (fadly syarif/soel)

Posbakumadin Parepare MoU Pengadilan Negeri Parepare

Written By Redaksi kabarsulawesi on Selasa, 15 April 2014 | 6:46 PM



Kabarsulawesi.com – Parepare : Pengurus Pos Bantuan Hukum (OBH) dari Pos Bantuan Hukum Persatuan Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kota Parepare, Selasa (15/6), melakukan pertemuan dengan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Parepare, dalam rangka menindaklanjuti pendirian Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Parepare.

Sebagaimana diketahui, pendirian Pos Bantuan Hukum doi Pengadilan, merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 dan PP 42 tahun 2013, dimana syarat pendirian Posbakum di Pengadilan harus memenuhi syarat tertentu, seperti sudah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM. Merujuk dari ketentuan itu, Pos Bantuan Hukum Persatuan Advokat Indonesia (Posbakumadin) adalah salah satu OBH yang memenuhi criteria berdassarkan peraturan yang ada.

Menurut Koordinator  Posbakumadin Kota Parepare, Advokat Rachmat S. Lulung, SH, pertemuan tersebut, merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya.

“Pertemuan itu, untuk menyerahkan draf kerjasama antara Posbakumadin Kota Parepe dengan PN Parepare. Insyah Allah minggu depan MoU sudah ditandatangani”. Kata Rachmat.
Dijelaskannya, selain MoU tersebut, pihak PN Parepare, juga menyiapkan ruangan Posbakum di Kantor PN Parepare.  

“Penyediaan ruang di PN  ini, untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum. Ini merupakan komitmen dari Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) untuk peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum lewat Posbakumadin”. Tambah Rachmat.

Secara terpisah Ketua PN Parepare, Yuswardi, SH didampingi Sekretarisnya, Muh. Ansar Tamar, SH, MH, menyambut baik kehadiran Posbakumadin Parepare untuk melakukan MoU dengan pihaknya.

“Selama ini memang belum terbentuk Pos Bakum di PN Parepare. Dengan adanya MoU nantinya akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum. Kami sudah menyiapkan ruangan untuk Posbakumadin di kantor PN”. Ungkap Yuswardi.

Akan halnya Sekretaris PN Parepare, Muh. Ansar tamar, SH, MH, akan segera membenahi ruangan yang akan ditempati Posbakum di PN Parepare.

“Untuk memudahkan pelayanan, kami juga akan menyiapkan perangkat telepon, untuk memudahkan komunikasi. Sementara ini kami mempersiapkan MoU dan kerjasama secara tertulis”. Kata Ansar.

Sementara itu, Ketua Posbakumadin Kota Parepare, Advokat Sulhayat Takdir, SH, mengatakan dengan kehadiran pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Parepare diharapkan, akan membantu masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum. Tidak saja memberikan bantuan hukum, Posbakumadin juga akan melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan Kadarkum.

“Kita sementara giat melakukan pertemuan dengan Pemkot Parepare maupun Instansi lainnya, untuk bekerjasama dalam kaitannya dengan program kerja bantuan hukum”. Katanya. (soel)



NUSANTARA

WISATA

HANKAM

PROFIL

Berita Hari Ini

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Temukan kami di Twitter
FACEBOOK GROUP