SELAMAT DAN SUKSES ATAS PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMBAH ANGGOTA DPRD KOTA PAREPARE PERIODE 2014 – 2019 Wilayah Dapil I Soreang : 1. Ir. Kaharudin Kadir, M.Si (Golkar). 2. Hj Apriyani Djamaluddin (PDIP) 3. Amiruddin Said (Nasdem). 4. A. Muh. Fudail, SE (PKB). 5.Jhon Panannangan SE (Golkar).6.H. Yangsmid Rahman SE(Demokrat).7H Tasming Hamid SE (Demokrat).8. Andi Firdaus Djollong SE (PAN) 9.Abdul Salam Latief (PPP)===== Wilayah Dapil II Ujung : 1. S. Parman Agoes Mante (PKS) 2. Drs H Andi Darmawangsa (PDIP) 3. H Sulaeman, E (Golkar) 4.M Rahmat Sjamsu Alam SH (Demokrat) 5. Kurtafati, S.Sos (PAN) 6.H. M Yusuf Nonci (Hanura)===== Wilayah Dapil III Bacukiki dan Bacukiki Barat: 1.Heri Ahmadi SE(Nasdem) 2.Muhammad Iqbal SE (PKS) 3. Satriya SH(PDIP) 4. H Muliadi S.Sos (Golkar) 5.H. Minhajuddin Achmad, S.Ag (Golkar) 6. Andi Taufan Armas (Gerindra) 7. Hj. Andi urhanjani (Demokrat) 8. Musdalifa Pawe SH (PAN) 9. Ridwan Rombe (Hanura) 10. H. Sudirman Tansi SE (PBB) LOWONGAN KERJA KABARSULAWESI======Kantor Berita Online Kabarsulawesi (http://www.kabarsulawesi.com/) membutuhkan beberapa orang tenaga periklanan, dengan syarat sebagai berikut :=====Pria/wanita berpenampilan menarik, mau bekerja keras untuk melakukan order iklan. Berusia max. 45 tahun berijasah min. SLTA/ sederajat, dan mau bekerja keras, memiliki kendaraan pribadi (motor). Kirim lamaran ke email : kbrsulawesi@gmail.com, dilampiri Ijasah, Biodata,pengalaman kerja (bila ada),KTP yang masih berlaku, dan Pas Photo Uk. 4x6 cm berwarna sebanyak 2 lembar. ==== Kantor Berita Online kabarsulawesi.com - Email : kbrsulawesi@gmail.com - Kontak Redaksi : 081342676153 - PROMOSIKAN USAHA ANDA DI MEDIA KAMI ==== Pasang Iklan Premium Di Kabarsulawesi.com Kabarsulawesi.com adalah website berita dan bisnis. Anda dapat memanfaatkan website kami untuk pemasangan iklan dan promosi berbagai macam usaha. Misalnya, Usaha property,rumah makan, restoran, penjualan tiket, toko online, dll. Anda juga bisa memasang iklan ucapan, ulangtahun,hari jadi, hari besar,kematian,kebahagian, dll. Bagi MITRA KERJA yang berminat memasang iklan, silahkan pilih paket iklan. Banner 728x90 • Posisi : Di atas Posting • Harga : Rp. 200.000,-/bulan • Deskripsi : Tampil di setiap halaman dan dipasang secara statis. • Discount : Untuk pemasangan 1 tahun Rp. 1.500.000.- • Deposit : minimal Rp.500.000.- Iklan Benner 160 x 92 • Posisi : Diatas Postingan Web • Harga : Rp. 150.000/bulan • Slot Tersedia : 4 slot • Deskripsi : Tampil di setiap halaman dan dipasang secara statis. • Tayangan : Selama 1 tahun setiap hari • Discount : Untuk pemasangan 1 tahun Rp.1.200.000.- • Deposit : minimal Rp.500.000.- Iklan Baris • Posisi : Dalam postingan dan ditampilkan dengan cuplikan di hal. depan • Harga : Rp. 70.000/bulan • Slot Tersedia : 10 slot • Deskripsi : Tampil di setiap halaman dan dipasang secara statis dan dilengkapi foto. Jika tanpa foto/gambar Rp.50.000/bulan, tayang 1 bulan/30 hari. • Tayangan : Selama 1 tahun setiap hari • Discount : Untuk pemasangan 1 tahun Rp.700.000.- • Deposit : minimal Rp.500.000.- Banner 125x125 • Posisi : Sidebar Kanan • Harga : Rp. 100.000,-/bulan • Slot Tersedia : 4 slot • Deskripsi : Tampil di setiap halaman dan dipasang secara do-follow. Minimum pemasangan 1 bulan / 30 hari • Discount : Untuk pemasangan 2 bulan (Rp. 150.000), 3 bulan (Rp. 200.000) Peraturan Materi iklan tidak boleh mengandung unsur SARA, Pornografi, kebohongan, provokasi, serta semua yang berlawanan dengan hukum yang berlaku di Indonesia Materi iklan sepenuhnya adalah tanggung jawab pemasang iklan, Metropares tidak bertanggung jawab terhadap kritikan atau tuntutan atas materi iklan. Benner Iklan langsung dari pemasang iklan. Jika ingin meminta jasa pembuatan benner iklan Rp.25.000.-/desain benner. Pembayaran Bank BRI No Rek: 0181-01-040719-50-6 a/n: SULHAYAT TAKDIR, SH Konfirmasi Data iklan dan benner iklan (format : jpg,html) dapat dikirim ke kbrsulawesi@gmail.com Kontak Redaksi ; 085255644646 – 081342676153======
Latest Post

November Jabatan Plt Direktur PDAM Berakhir

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 16 Oktober 2014 | 2:00 PM

Kabarsulawei.com – Parepare : Plt Direktur PDAM Kota Parepare, Fachruddin Andi Umar, akan berakhir masa jabatan pelaksana tugasnya, pada tanggal 10 November 2014, bulan depan. Namun disayangkan tim seleksi pembentukan anggota dewan pengawas (dewas) belum bekerja. Padahal pihak tim seleksi yang beranggotakan tiga orang, yakni Fachruddin Andi Umar (PDAM), Prof Siri Dangga (Akadimisi) dan Mustafa Mappangara (pemerintah), sudah di SK-kan oleh walikota Parepare, H M Taufan Pawe, sejak lima bulan. 

Belum jelas apa motif atau masalahnya sehingga tim seleksi tidak bekerja selama di SK-kan oleh walikota, bakan muncul asumsi bahwa sengaja tim ini memberikan peluang kepada Fachruddin Andi Umar untuk menahkodai kembali PDAM tersebut. “Kami heran, kenapa tim seleksi dewas belum bekerja, padahal sudah lama di SK-kan oleh walikota, sekarang ini masyarakat sebagai pelanggan PDAM membutuhkan pemimpin baru atau perubahan PDAM yang selama ini banyak masalah yang belum tuntas terutama masalah pelayanan kebutuhan air kepada masyarakat,”jelas Direktur IKRA Parepare, Uspa Hakim. 

DItambahkan, Uspa, diminta tegas kepada walikota Parepare, agar mendesak, ketiga tim seleksi Dewas segara melakukan pengrekrutan, anggota dewan pengawas, nanti dewan pengawas sudah terbentuk, maka dewan pengawaslah merekrut calon direktur PDAM. Terpisah, Plt Sekda Kota Parepare, Mustafa Mappangara yang juga tim seleksi pengrekrutan anggota dewas PDAM, mengakui kalau baru satu kali rapat, yang jelas ia berjanji sebelum masa berakhirnya Fachruddin Andi Umar, sudah ada anggota dewan terbentuk. 

Anggota dewan terbentuk ada tiga orang dari unsure Akademisi, unsure pelanggan dan unsure pemerintah, merekalah yang akan merekrut calon direktur PDAM,”jadi setelah kami sudah bentuk anggota dewas, maka tugas kami selesai, nanti anggota dewas lagi yang melakukan tugasnya untuk pengrekrutan calon direktur PDAM, yang jelas sebelum berakhirnya plt Direktur PDAM pada awal November,”janji Puang Uchu yang disapa Mustafa Mappangara. 

Ditambahkan, bilamana berakhirnya, Plt Direktur PDAM, tapi sudah terbentuk anggota dewas, maka anggota dewas lah yang mengajukan siapa calon Plt Direktur sebelum ada defenitif yang direkrut. (smr)

Saat Evaluasi dan Monitoring PAD Lurah Cappa Galung Tertidur

Written By Redaksi kabarsulawesi on Selasa, 14 Oktober 2014 | 1:33 PM

ILUSTRASI - GOOGLE
Kabarsulawesi.com – Parepare : Walikota Parepare, H. M Taufan Pawe, menegur lurah Cappa Galung, Made Ali, saat tertidur, pada kegiatan, evaluasi dan monitoring pendapatan asli daerah (PAD), akhir oktober 2014. “Kalau mau tidur silahkan keluar, karena ini membahas masalah kepentingan masyarakat,”tegas Taufan Pawe, saat memberikan sambutannya, Selasa (14/10). 

Lanjut, Taufan, membahas mengenai pendapatan sekarang ini perlu ditingkatkan, agar bisa mencapai 100 persen pada akhir tahun 2014. Taufan memberikan apresiasi kepada para SKPD yang mencapai target PAD, yang belum mencapai target maka harus lebih termotivasi lagi. Bahkan realisasi tahun lalu sekitar Rp. 75 Milyar meningkat tahun mencapai Rp. 85 Milyar atau naik sekitar Rp. 10 milyar dari tahun sebelumnya. 

Meningkatnya PAD mencapai Rp. 10 milyar berarti sangat luar biasa sekali, karena ini merupakan salah menghindari kebucoran PAD selama ini,”kedepan diharapkan Dispenda agar lebih optimalisasi lagi untuk peningkatan PAD dengan cara IT, walaupun biaya besar tapi demi meningkatkan PAD,”jelas Taufan. 

Sementara, itu, kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), H Nasarong, mengatakan, bahwa pencapaian target akhir September ini sudah mencapai 85 persen dari target yang dtetapkan, dimana ada tiga SKPD belum target pencapaiannya yaitu Dinas OPP, Dinas PKPK dan Dinas Kesehatan,”tetapi dinas kesehatan dan OPP bisa tercapai jika sudah ada perwali,”katanya. 

Yang jelas, kata Nasarong, tahun ini akan mencapai target, dan kedepan tahun 2015, dispenda akan mencapai target PAD sebesar Rp. 100 milyar, itu akan terealisasi jika semua SKPD termotivasi untuk merealisasikannya. 

Usai, kegiatan evaluasi monitoring, Dispenda menyiapkan nasi tumpeng, sebagai ucapan selamat kepada Walikota Parepare, H. M Taufan Pawe, SH.MH yang telah memasuki usinya ke 49 Tahun, yang jatuh pada tanggal 14 oktober 2014. 

Pemotongan Nasi tumpeng oleh walikota diberikan kepada Camat Bacukiki, Andi Erwin Pallawarukka, yang berani bertanya, lalu nasi tumpeng juga diberikan kepada Lurah Cappa Galung, Made Ali, sebagai lurah yang tertidur saat kegiatan rapat monitoring, Andi Abdullah Baumassepe selaku mewakili asisten dan wakil ketua DPRD sementara, Rahmat Sjam. 

“Tujuan ini adalah kebersamaan, jadi soal jabatan soal pelayanan, dan tidak perlu kita main-main saat melaksanakan tugas yang diembangnya selaku amanah masyarakat,”kata Taufan (smr)

Rapat Paripurna Penetapan Ketua DPRD Luwu

Kabarsulawesi.com = luwu : Selesainya seluruh anggota DPRD Kab.luwu mengikuti pelatihan orientasi sesuai tugas dan fungsinya dilaksanakan dimakassar selama 1 minggu sejak tanggal 27 september – 02 oktober 2014 langsung adakan rapat paripurna diruang siding DPRD Kab.Luwu untuk penetapan nama ketua DPRD untuk diusulkan sebagai pimpinan DPRD kab. Luwu yang defenitip periode tahun 2014 – 2019 yaitu Andi Abdul muharrir dari partai golkar . 

Selain dari pada itu yang disampaikan sekwan bahwa selain penetapan nama pimpinan DPRD untuk diusulkan mendapat persetujuan secara defenitip juga pembentukan dan penetapan alat kelengkapan DPRD kab.Luwu periode 2014 -2019 yaitu badan anggaran ( Banggar) pembentukan komisi, badan legislasi (Baleg) badan musyawarah DPRD ( Bangus ), bahan kehormatan (BK DPRD), 

Walaupun belum ditetapkan ketua DPRD secara defenitif dan belum ditetapkan nama ketua perlengkapan alat DPRD seperti ketua Banggar , ketua komisi , ketua Badan legislasi, ketua badan musyawarah DPRD, ketua badan kehormatan DPRD , menurut sekwan semua anggota DPRD tetap bekerja melaksanakan tugasnya seperti dimulainya pemmbahasan tata tertib (Tartib DPRD) . 

Masyarakat mengharapkan anggota DPRD yang selesai dilantikl dan selesai pelatihan sesuai tugas dan fungsinya lebih fropesional bekerja dan memiliki semangat integritas yang tinggi bekerja demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah menghindari kepentingan golongan dan mendorong masyarakat tanpa kecuali bisa maju dan bekerja secara mandiri diberbagai bidang demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri . (Jamal Andua )

Protes Keberadan Kontainer Cappa Ujung

Written By Redaksi kabarsulawesi on Senin, 13 Oktober 2014 | 1:39 PM

Kabarsulawesi.com – parepare : Badan Komunikasi Masyarakat (BKM) Cappa Ujung, kelurahan Ujung Sabbagn, Kecamatan Ujung, Kota Parepare telah sepakat menolak keras kehadiran petikemas atau container yang berlalu lalang di kawasan pemukiman warga khususnya jalan Tarakan dan Jalan Sulawesi terhitung paling lambat tujuh hari setelah nota keberatan dilayankan ke walikota Parepare. H . M Taufan Pawe. 

Menurut, Ketua BKM Cappa Ujung Parepare, SYahrir Islam, sesuai kesepakatan warga Cappa Ujung, pada hari Jumat, (10/10) lalu, menegaskan, melarang container (petikemas) lewat di pemukiman warga, keberadan container telah merusak kendaraan warga, merusak penghijauan tanaman warga, dan pengoperasian harus sesuai jam kerja. Bilamana tujuh hari nota keberatan yang dilayankan ke pemerintah kota Parepare tidak digubrisk, maka pihak BKM akan melakukan tindakan sendiri.”jadi kami warga disini merasa resah, adanya mobil container yang masuk dipemukiman warga,”jelas Syahrir kepada Berita Kota, Senin (13/10), melalui via selulernya. 

Lanjut, Syahrir, hasil BKM Cappa Ujung ini telah menyurat ke walikota dan tembusan kepada Gubernur Sulsel, kepala pusat pengelolan ekoregion Sulawesi dan Maluku, ketua DPRD kota Parepare, ketua pengadilan negeri Parepare, Kejari Parepare, Kapolres Parepare, Dinas Perhubungan Parepare, dan BLHD Parepare. 

“Kami berikan tembusan kepada yang bersangkutan agar memahami masalah kami, terkait adanya container yang membuat masyarakat tidak merasa nyaman,”jelasnya. Terpisah, Plt Sekda Kota Parepare, Mustafa Mappangara, akan melakuakn kajian tentang surat keberatan dari BKM Cappa Ujung,”nanti kita kaji masalahnya, jika merugikan pihak masyarakat maka pemerintah akan melakukan tindakan sesuai prosedur berlaku, jadi kami belum bisa memutuskan karena belum kami kaji surat keberatan dari BKM Cappa Ujung,”jelasnya singkat. (smr)

Perluasan Dermaga Parepare Tanpa Izin Lingkungan

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 08 Oktober 2014 | 2:22 PM

Kabarsulawesi.com – Parepare : Proyek pembangunan perluasan pelataran dermaga pelabuhan senilai Rp. 37 milyar bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 yang dikerjakan oleh PT Nivo Enginering, tetap ngotot membangun tanpa mengantongin izin lingkungan. 

Pihak Syahbandaran Otoritas Pelabuhan (SOP), dan badan lingkungan hidup hidup daerah (BLHD) mengakui kalau proyek milyaran itu tidak memiliki izin lingkungan, bahkan pihak dinas tata ruang dan wesbang juga mengakui kalau tidak ada pula izin membangunnya (IMB), ternyata disesalkan sejumlah LSM dan tokoh masyarakat di kota ini, membangun tanpa izin. 

Menurut, Kepala BLHD Parepare, Amir Lolo membenarkan jika izin lingkungan belum dikeluarkan olehnya, bahkan dia tidak tau jika perusahan yang mengerjakannya itu telah melakukan kegiatan tanpa ada izin keluar,”pembangunan pengembangan fasilitas pelabuhan laut pangkalan nusantara tidak mengantongi izin, tapi saya tidak tau kalau ada aktifitas disana,”kilahnya. 

Amir Lolo, akan rencana turun kelapangan untuk melihat kelokasi terkait aktivitas pembangunan dilaksanakan oleh pihak rekanan,”nanti saya rencana turun melihat lokasi,”janjinya. 

Hal senda diungkapkan, Kadis Tata Ruang dan wesbang, Kadsarusman, bahwa proyek miliaran di pelabuhan Nusantara itu juga tidak mengantongi izin membangun (IMB),”pihak perusahan yang mengerjakan proyek pembangunan fasilitas dermaga nusantara tidak punya izin IMB,”tuturnya. 

Terpisah, Kepala Kantor SOP (KSOP) Parepare, M Ali, mengakui kalau pembangunan pengembangan fasilitas pelabuhan laut pangkalan nusantara tidak mengantongin izi, tapi permohonan sudah ada dan sudah dalam proses administrasi. Ali menjelaskan, proyek tetap berjalan dan proses pengusulan izin lingkungan juga dalam tahap proses, kalau menunggu lagi izin keluar maka otomatis proyek dikerjakan oleh rekanan tidak bisa selesai dan rampung pada akhir desember 2014 tersebut.”jadi tetap proyek berjalan sambil mengurus izinnya,”kilahnya. Ditambahkan, Ali, bahwa untuk izin membangun, menurutnya, tidak perlu, pasalnya, IMB itu sudah dikeluarkan oleh kementerian perhubungan dari pusat.”jadi ngak perlu IMB yang perlu izin lingkungan, termasuk UKL-UPL,”katanya. 

Sementara, masyarakat peduli Parepare (MPP) dan tokoh politik, menyayangkan sikap pemerintah yang dipermainkan oleh pihak rekanan yang mengerjakan pembangunan fasilitas dermaga nusantara, tanpa mengantongi izin seenaknya membangun. MPP juga menyesalan, pernyataan KSOP bahwa biarkan pembangunan berjalan tapi izin juga diproses, itu keliru dan telah melabrak aturan, pasalnya, ada izin dulu baru membangun,”ini yang perlu dicermati pihak KSOP, pelindo atau rekanan soal pembangunan dermaga harus ada izin lingkungan baru membangun, tidak boleh membangun kalau tidak ada izinnya, ini namanya pemkot dipermainkan,”jelas, Rahman Mappagiling selaku wakil ketua tim khusus MPP tersebut. 

Hal senada diungkapkan, tokoh masyarakat, M Ridha Ali, pembangunan sudah berjalan, tanpa mengantongi izin lingkungan dan dokumen lainnya, berarti pemerintah dilecehkan, pemerintah harus bertindak tegas,”walikota kita ahli hokum dan mesti harus bertindak tegas untuk menegakkan aturan atau hokum yang berlaku, dan memberikan contoh masyarakat, kalau tidak maka pemerintah kita tidak di hargai,”jelasnya singkat. 

Sedangkan menurut, ahli bidang lingkungan, Prof Sridangga menegaskan, mestinya pembangunan proyek penambahan fasilitas derrmaga di pelabuhan nusantara harus dilengkapi dokumen perizinan baru melakukan aktivitas. Pasalnya, sangat banyak dampaknnya jika tidak ada izin lingkungannya, selain itu ada juga kajian lingkungan strategis,” 

Untuk terbitkan izin lingkungan harus memenuhi persyaratan yang diajukan termasuk seperti UKL-UPL serta dokumen lainnya dan itu lama prosesnya keluar karena harus ada rekomendasi dari kepala daerah bersangkutan, jika tidak ada izin lingkungan baru membangun, maka jelas sudah masuk pelanggaran,”tuturnya singkat saat melalui via selulernya. 

Kalau didaerah lain, kata rektor UMPAR ini, kepala daerah tidak akan perbolehkan pihak siapapun membangun tanpa dilengkapi dokumen amdal atau izin lingkungannya. "harus kita tegas soal masalah ini,"katanya. (smr)

Kriminal

Hankam

Sport

http://picasion.com
Layanan Masyarakat kabarsulawesi.com

Lalulintas

Pendidikan

Ekobistehno

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer