SELAMAT DAN SUKSES ATAS PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMBAH ANGGOTA DPRD KOTA PAREPARE PERIODE 2014 – 2019 Wilayah Dapil I Soreang : 1. Ir. Kaharudin Kadir, M.Si (Golkar). 2. Hj Apriyani Djamaluddin (PDIP) 3. Amiruddin Said (Nasdem). 4. A. Muh. Fudail, SE (PKB). 5.Jhon Panannangan SE (Golkar).6.H. Yangsmid Rahman SE(Demokrat).7H Tasming Hamid SE (Demokrat).8. Andi Firdaus Djollong SE (PAN) 9.Abdul Salam Latief (PPP)===== Wilayah Dapil II Ujung : 1. S. Parman Agoes Mante (PKS) 2. Drs H Andi Darmawangsa (PDIP) 3. H Sulaeman, E (Golkar) 4.M Rahmat Sjamsu Alam SH (Demokrat) 5. Kurtafati, S.Sos (PAN) 6.H. M Yusuf Nonci (Hanura)===== Wilayah Dapil III Bacukiki dan Bacukiki Barat: 1.Heri Ahmadi SE(Nasdem) 2.Muhammad Iqbal SE (PKS) 3. Satriya SH(PDIP) 4. H Muliadi S.Sos (Golkar) 5.H. Minhajuddin Achmad, S.Ag (Golkar) 6. Andi Taufan Armas (Gerindra) 7. Hj. Andi urhanjani (Demokrat) 8. Musdalifa Pawe SH (PAN) 9. Ridwan Rombe (Hanura) 10. H. Sudirman Tansi SE (PBB) LOWONGAN KERJA KABARSULAWESI======Kantor Berita Online Kabarsulawesi (http://www.kabarsulawesi.com/) membutuhkan beberapa orang tenaga periklanan, dengan syarat sebagai berikut :=====Pria/wanita berpenampilan menarik, mau bekerja keras untuk melakukan order iklan. Berusia max. 45 tahun berijasah min. SLTA/ sederajat, dan mau bekerja keras, memiliki kendaraan pribadi (motor). Kirim lamaran ke email : kbrsulawesi@gmail.com, dilampiri Ijasah, Biodata,pengalaman kerja (bila ada),KTP yang masih berlaku, dan Pas Photo Uk. 4x6 cm berwarna sebanyak 2 lembar. ==== Kantor Berita Online kabarsulawesi.com - Email : kbrsulawesi@gmail.com - Kontak Redaksi : 081342676153 - PROMOSIKAN USAHA ANDA DI MEDIA KAMI ==== Pasang Iklan Premium Di Kabarsulawesi.com Kabarsulawesi.com adalah website berita dan bisnis. Anda dapat memanfaatkan website kami untuk pemasangan iklan dan promosi berbagai macam usaha. Misalnya, Usaha property,rumah makan, restoran, penjualan tiket, toko online, dll. Anda juga bisa memasang iklan ucapan, ulangtahun,hari jadi, hari besar,kematian,kebahagian, dll. Bagi MITRA KERJA yang berminat memasang iklan, silahkan pilih paket iklan. Banner 728x90 • Posisi : Di atas Posting • Harga : Rp. 200.000,-/bulan • Deskripsi : Tampil di setiap halaman dan dipasang secara statis. • Discount : Untuk pemasangan 1 tahun Rp. 1.500.000.- • Deposit : minimal Rp.500.000.- Iklan Benner 160 x 92 • Posisi : Diatas Postingan Web • Harga : Rp. 150.000/bulan • Slot Tersedia : 4 slot • Deskripsi : Tampil di setiap halaman dan dipasang secara statis. • Tayangan : Selama 1 tahun setiap hari • Discount : Untuk pemasangan 1 tahun Rp.1.200.000.- • Deposit : minimal Rp.500.000.- Iklan Baris • Posisi : Dalam postingan dan ditampilkan dengan cuplikan di hal. depan • Harga : Rp. 70.000/bulan • Slot Tersedia : 10 slot • Deskripsi : Tampil di setiap halaman dan dipasang secara statis dan dilengkapi foto. Jika tanpa foto/gambar Rp.50.000/bulan, tayang 1 bulan/30 hari. • Tayangan : Selama 1 tahun setiap hari • Discount : Untuk pemasangan 1 tahun Rp.700.000.- • Deposit : minimal Rp.500.000.- Banner 125x125 • Posisi : Sidebar Kanan • Harga : Rp. 100.000,-/bulan • Slot Tersedia : 4 slot • Deskripsi : Tampil di setiap halaman dan dipasang secara do-follow. Minimum pemasangan 1 bulan / 30 hari • Discount : Untuk pemasangan 2 bulan (Rp. 150.000), 3 bulan (Rp. 200.000) Peraturan Materi iklan tidak boleh mengandung unsur SARA, Pornografi, kebohongan, provokasi, serta semua yang berlawanan dengan hukum yang berlaku di Indonesia Materi iklan sepenuhnya adalah tanggung jawab pemasang iklan, Metropares tidak bertanggung jawab terhadap kritikan atau tuntutan atas materi iklan. Benner Iklan langsung dari pemasang iklan. Jika ingin meminta jasa pembuatan benner iklan Rp.25.000.-/desain benner. Pembayaran Bank BRI No Rek: 0181-01-040719-50-6 a/n: SULHAYAT TAKDIR, SH Konfirmasi Data iklan dan benner iklan (format : jpg,html) dapat dikirim ke kbrsulawesi@gmail.com Kontak Redaksi ; 085255644646 – 081342676153======
Latest Post

AMNESTY INTERNATIONAL : Akhiri Hukum Cambuk di Aceh

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 17 September 2014 | 7:01 AM

Kabarsulawesi.com – Jakarta : Amnesty International mengecam eksekusi cambuk terhadap lima orang pada 5 September 2014 di Pidie, provinsi Aceh. Pemerintah Indonesia harus mengakhiri penggunaan hukum cambuk sebagai bentuk penghukuman, dan peraturan daerah yang menyediakannya di provinsi Aceh harus dicabut. Lima orang mendapat eksekusi cambuk tujuh atau delapan kali dengan rotan sementara ratusan orang melihatnya di luar Mesjid Al Falah di Sigli, kabupaten Pidie. 

Mereka semua divonis karena perjudian (maisir) di bawah Qanun No.13/2003 oleh Mahkamah Syariah Sigli pada Agustus 2014. Sebelumnya, pada Juni 2014, empat orang juga dieksekusi cambuk karena perjudian di kabupaten Aceh Tengah. Antara 2010 dan 2013, paling tidak 139 orang dieksekusi cambuk di provinsi Aceh karena pelanggaran-pelanggaran Syariah. 

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan serangkaian peraturan daerah (qanun) yang mengatur implementasi hukum Syariah setelah pengesahan Undang-Undang Otonomi Khusus pada 2001. Hukum cambuk diperkenalkan sebagai penghukuman yang diterapkan oleh Mahkamah Syariat Islam untuk serangkaian kejahatan, termasuk hubungan seks di luar perkawinan (zina), mengkonsumsi alkohol, berduaan dengan orang lain yang berlainan jenis kelamin yang bukan pasangan kawin atau anggota keluarga (khalwat), dan bagi umat Muslim yang ditemukan makan atau minum pada siang hari di saat bulan puasa Ramadan, atau setiap orang yang “memfasilitasi” seorang Muslim untuk tidak berpuasa selama bulan puasa. 

 Hukum cambuk merupakan salah satu bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, yang dilarang di bawah hukum internasionial dan melanggar Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi PBB Menentang Penyiksaan, dan Bentuk-bentuk Perlakuan lain yang Kejam, 

Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (CAT). Indonesia merupakan Negara Pihak dari kedua hukum internasional ini. Komite HAM dan Komite Menentang Penyiksaan, sebuah badan para ahli independen yang mengawasi implementasi kewajiban-kewajiban Negara di bawah hukum internasional tersebut, keduanya secara eksplisit menyerukan Negara-negara untuk menghapuskan hukum cambuk dan segala bentuk penghukuman yang kejam lainnya. 

Secara khusus pada 2008, Komite Menentang Penyiksaan menyerukan Indonesia untuk mengevaluasi seluruh legislasi nasional dan daerah yang membenarkan penggunaan penghukuman yang kejam sebagai sanksi pidana, dengan pandangan untuk segera menghapuskan penghukuman-penghukuman semacam itu. Pada 2013 Komite HAM menyerukan Indonesia untuk mengambil langkah-langkah praktis untuk menghapuskan penghukuman yang kejam dan untuk mencabut ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan daerah di Aceh yang mengizinkan penggunaanya di dalam sistem hukum pidana 

 Sebagai tambahan pelanggaran hukum internasional, hukum cambuk bertentangan dengan ketentuan-ketentuan HAM yang tertera di Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang No. 39/1999 tentang HAM. Amnesty International juga prihatin tentang rancangan Qanun Hukum Jinayat yang saat ini sedang ada di hadapan DPR Aceh, yang mencakup hukum cambuk hingga 100 kali bagi pelaku hubungan seksual sesama jenis dan hubungan seks di luar nikah. 

Rancangan Qanun ini mungkin akan disahkan pada akhir September ini. Meski merupakan kewajiban HAM Indonesia, pemerintah pusat menolak pencabutan peraturan-peraturan daerah di Aceh tentang Syariah yang menggunakan hukum cambuk sebagai sebuah bentuk penghukuman, dengan argumen bahwa peraturan-peraturan ini merupakan bagian dari aturan otonomi khusus di provinsi tersebut. Sebagaimana yang digarisbawahi oleh Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan, 

Negara-negara yang menggunakan hukum-hukum agama harus menerapkannya dengan sebuah cara yang tidak memerlukan penerapan penghukuman-penghukuman yang melanggar kewajiban-kewajiban hukum internasional mereka. 

Negara-negara tidak bisa menerapkan ketentuan-ketentuan hukum nasional untuk membenarkan ketidaksesuaian dengan kewajiban-kewajiban mereka di bawah hukum internasional. Amnesty International sekali lagi menyerukan kepada pemerintah pusat Indonesia untuk mengevaluasi seluruh peraturan daerah dan aturan lokal semacam itu untuk memastikan pencabutan segala ketentuan yang tidak sesuai dengan hukum dan standar-standar HAM internasional. Amnesty International mengingatkan pihak berwenang Indonesia bahwa kewajiban-kewajiban HAM mereka berlaku untuk segala hukum dan praktek di segala tingkatan apa pun – nasional, daerah, atau lokal – dan bahwa pemerintah pusat harus memastikan HAM dihargai di seluruh provinsinya dan daerah-daerah otonom apapun bentuk pengaturan internalnya. 

Proses desentralisasi dan otonomi daerah tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia.

  AMNESTY INTERNATIONAL PERNYATAAN PUBLIK

Staf Ahli Walikota Jadi Tersangka Korupsi Gerobak UKM

Kabarsulawesi.com – Parepare : Amran Ambar, mantan Kadis Prindakop dan UKM Kota Parepare, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi mengadaan gerobak UKM APBD kota Parepare 2013 senilai Rp 415 Juta. 

Amran yang saat ini menjabat staf ahli Walikota Parepare setelah dilengserkan dari jabatannya bulan lalu itu,oleh Kejaksaan Negeri Parepare, tidak sendiri sebagai tersangka dugaan korupsi Gerobak UKM, tapi turut juga 2 tersangka lainnya, Rukmawati Kabid di Dinas Perindag dan Rekanan, Akri Umar. 

Terseretnya Amran Ambar cs, lantaran pengadaan proyek Gerobak UKM tahun 2013 lalu itu, seharusnya melalui lelang tender, namun kenyataannya, proyek UKM untuk para pedagang kaki lima ini malah dibag-bagi menjadi beberapa sub dan dikerjakan beberapa perusahaan.(soel)

Jengkel Soal Dana Ka.UPTD PJU Tembaki Kaca Mobil Dinas Atasannya

Written By Redaksi kabarsulawesi on Selasa, 16 September 2014 | 3:00 AM

Kabarsulawesi.com – Parepare : SS akrab disapa PL, mengamuk dan langsung menembak tiga kali kaca mobil Dinas Nomor Polisi DP 59 K, Toyota Inova berwarna Hitam. Akibatnya, kaca mobil bagian belakang belakang milik Kadis Tata Ruang dan Webang Kota Parepare, H Kadarusman pecah. Kejadiannya, sekitar pukul 20.00 wita, Senin malam, mengunakan Senjata jenis Air Sofgun. 

Menurut, Kadis Tata Ruang dan Wesbang Kota Parepare, H. Kadarusman, kronologis kejadian malam itu, dirinya berada di rumah, di Jalan Mawar, sedangkan PL malam itu berada di kantor. H. Kadarusman yang menerima laporan dari Dedy, sopirnya, malam itu melihat langsung kenekatan PL tidak bisa berbuat banyak, dia (Dedy-red) tidak bisa berbuat apa – apa selain melaporkan ke atasannya.. H. Kadarusman pun langsung ke lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), malam kejadian itu pula, H. Kadarusman melaporkan kepihak berwajib karena terjadi pengrusakan asset daerah. 

Bahkan H. Kadarusman sempat bertemu dengan pelaku dan menanyakan apa masalahnya sehingga PL yang juga Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Parepare. 

”Saya sempat ketemu, saya bertanya sama Pallung apa masalahnya, tapi dia bilang bahwa masalah tidak keluar dananya termasuk anggaran perjalanan dinasnya tersebut. Bahkan malam itu saya sudah jelaskan bahwa memang dana yang dimaksud tersebut memang belum cair.” Kata Kadarusman, sembari mengatakan, selama ini dirinya (H. Kadarusman), tidak pernah ada masalah dengan anak buahnya itu. 

Dari kejadian itu, H. Kadarusman sudah melaporkan hal ini ke berwajib dengan Nomor Laporan Polisi : TBL/631/IX/2014/SPKT, yang saat itu pelaporan soal pengrusakan tersebut diterima Ka.SPK Polres Parepare, Aiptu Manuri. 

Menanggapi kejadian penembakan laca mobil dinas Dinas Tata Ruang dan wasbang, menurut Wakil Walikota Parepare, H Achmad Faisal Andi Sapada, sangat menyayangkan tindakan tersebut, apalagi dilakukan seorang pejabat UPTD PJU Dinas Tata Ruang Dan Wasbang menembak mobil atasannya, “ini tidak boleh dibiarkan karena sangat merusak pemerintahan” Ungkap Wawali. 

Faisal bersitegas agar Pelaku pengrusakan mobil dinas itu dihukum seberat-beratnya, baik pidananya ditangani pihak kepolisian maupun secara adminsitrasi di lingkup pemerintahan. 

”Jadi saya minta pihak kepolisian tetap bertindak tegas tanpa pandang bulu, dan saya juga akan memerintahkan kepada Inspektorat agar mengusut tuntas kasus ini, jika terbukti bersalah dan hukumannya berat maka bisa saja dipecat,”tegas Faisal Andi Sapada saat dikonfirmasi dikantor Pemkot, selasa (16/9). 

Menurut Wawali, perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja, “ini merupakan present buruk bagi kami, karena tidak boleh seenaknya punya senjata api sejenis air sofgun hanya untuk bertindak semaunya, izinnya harus dicabut mengenai penggunaan senjata api ini, karena bahaya buat warga dan pemerintah,”tuturnya. 

Senada dengan Wawali, Kabag Pemerintahan, Dody Agriyanto, menegaskan, perbuatan kepala UPTD PJU itu merupakan perbuatan preman dan cara-cara koboy yang bukan saatnya sekarang ini dilakukan. Perbuatan seorang pejabat seperti PL itu, kata Dody, harus diberi sanksi tegas, dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. 

”Kapan selalu dibiarkan maka pasti berbuat ulah lagi, dan ini harus ditindak tegas, saya sudah kordinasi dengan pihak berwajib agar diberi sanksi tegas,” sesalnya. 

Ditempat yang sama, Kepala Inspektorat kota Parepare, Husni Syam menjelaskan, pihaknya menunggu tembusan pelaporan pengerusakan aset kendaraan dinas tersebut. “Kami tunggu laporannya, kalau soal hukum pasti di Kepolisian, kalau soal etika PNS maka kami yang akan proses sesuai aturan yang ada.”katanya. 

Kasat Reskrim Polres Parepare, AKP. Wahyuddin Rahman, berada di luar daerah saat dihubungi via selulernya, belum tahu hal itu, tapi dia tetap melakukan proses hukum sesuai aturan berlaku.”tanyakan langsung ke Kabag ops,”katanya singkat. 

Informasi dari berbagai sumber, PL sudah diamankan di polres Parepare barang bukti berupa peluru tiga butir hasil tembakan, senjata api jenis air sofgun, dan kaca mobil sudah ada di penyidik untuk dijadikan barang bukti. 

Sedangkan mobil dinas yang pecah kaca belakangnya akibat ditembaki, kini sudah ditutup menggunakan plastik. (smr)

Walikota Parepare Bantu Korban Angin Kencang Lumpue

Kabarsulawesi.com – Parepare : Peristiwa bencana angin kencang yang terjadi di Kota Parepare, Minggu pagi, 14 September, disikapi Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe. Didampingi Asisten Satu, H Rusman Rahman, Taufan langsung mengunjungi lokasi para korban yang berada di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat. 

Dalam kunjungan ini Taufan menyerahkan bantuan terpal untuk 10 keluarga yang rumahnya paling parah terkena serangan angin yang datang tiba-tiba. Selain terpal, Taufan juga menyerahkan bantuan lauk pauk, pakaian, sarung serta bantuan lainnya. Taufan minta warga yang tertimpa bencana bersabar. Ia menegaskan, pemerintah kota tak akan tinggal diam menyikapi perisitiwa tersebut. 

Rencananya, pemkot akan memberikan bantuan perbaikan rumah kepada para korban sesuai tingkat kerusakan. Laporan sementara Lurah Lumpue, Rusdaniah, bencan angin kencang di Kelurahan Lumpue merusak sekitar 100 rumah. 

 “Dari jumlah tersebut, sekitar 10 rumah merupakan paling parah tingat kerusakannya,” kata Rusdaniah, di sela-sela kegiatan penyerahan bantuan tersebut. Selain kelurahan Lumpue, angin kencang juga merusak sejumlah rumah di kelurahan Bumi Harapan, khususnya di daerah Kampung Mandar. 

Terkait ini, Taufan memerintahkan Asisten Satu, H Rusman Rahman dan Kabag Pemerintahan, Dody Agriyanto yang juga ikut serta dalam penyerahan bantuan tersebut, agar mengkoordinasikan ke semua camat lurah, kemungkinan adanya warga lain yang terkena bencana serupa. 

Kepala Dinas Sosial, Dr Salim Sultan dan Camat Bacukiki Barat, Andi Thamrin, dan sejumlah petugas Tagana juga tampak dalam kegiatan tersebut. Bencana angin kencang di Parepar bukanlah kali pertama terjadi. Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat menjadi salah satu wilayah yang paling sering disambangi bencana angin yang biasa terjadi di bulan Februari dan Agustus September tersebut. 

Maklum, wilayah ini merupakan daerah terbuka dan langsung berhadapan dengan laut lepas (Selat Makassar). Selain itu konstruksi rumah-rumah warga yang sebagian besar beratapkan seng, menambah kerawanan daerah ini dari ancaman bencana angin kencang. 

Taufan menghimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan, tidak saja terhadap kemungkinan terulangnya ancaman angin kencang, tetapi juga bencana kebakaran yang biasa terjadi di musim kemarau seperti saat ini. (smr)

Siap – Siap Para Lurah Dipanggil Kejaksaan Terkait Sertifikat Prona

Kabarsulawesi.com – Parepare : Kasus dugaan pungutan liar (pungli) sertifikasi prona yang dipungut sejumlah lurah di Kota Parepare saat ini masih dalam lidik. Kejaksaan sudah melakukan pengumpulan data (puldata) terkait kasus dugaan pungli sertifikat prona tahun 2014, senilai Rp. 400 ribu hingga Rp. 650 ribu perorang, kini kejaksaan akan memanggil para lurah yang terlibat secara resmi untuk penyelidikan lebih lanjut. 

Demikian dikatakan, Kejari Parepare, Irwan Sinuraya melalui kasi pidsus kejaksaan negeri Parepare, Andi Wawo Dapi kepada BKM diruang kerjanya, Selasa (16/9). Menurut, Andi Wawo, data yang dikumpulkan oleh intel kejaksaan dianggap lengkap dan kuat ada indikasi pungli maka pihak penyidik kejaksaan segera memanggil sejumlah lurah-lurah yang terlibat kasus dugaan pungli tersebut. 

“Kami sudah cukup bukti, maka rencana akan kami memanggil secara resmi para lurah yang terlibat dugaan pungli sertifikat prona,”kata Andi wawo. Andi wawo menjelaskan, setelah pemanggilan resmi dilakukan, maka semua akan diperiksa sesuai ketentuan berlaku, dari penyelidikan bisa ditingkatkan penyidikan dimana akan ditetapkan siapa tersangkanya”ini masih lidik dan kami memanggil secara resmi para lurah yang terlibat dugaan pungli sertifikat prona,”tuturnya singkat. 

Terpisah, Kabag Pemerintahan Pemkot Parepare, Dody Agriyanto, tidak bisa berkomentar terlalu jauh soal kasus dugaan pungli sertifikat prona, karena sudah masuk ranah hukum,”itu wewenang kejaksaan, kami tidak bis aintervensi, walaupun kami pernah komunikasi soal kasus ini tapi bukan berarti kami harus intervensi agar dihentikan,”jelasnya. 

Dody, mengatakan, kasus dugaan pungli sertifikat prona gratis ini tidak bisa pihak pemerintah mencampuri masalah hukumnya, yang jelas, kata Dody, dalam proses hukum tetap kami hargai agar berjalan dengan baik. (smr)

Kriminal

Hankam

Sport

http://picasion.com
Layanan Masyarakat kabarsulawesi.com

Lalulintas

Pendidikan

Ekobistehno

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer