Kepala UPTD Dikpora Walenrang - Lamasi Kabupaten luwu Sulawesi selatan : Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 syawal 1435 H.---Drs. Sukardi M.pd - Kepala UPTD Dikpora Walenrang - Lamasi ==== Kepala SMK negeri I walenrang Kabupaten luwu Sulawesi selatan : Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 syawal 1435 H.---Dra. Ursim - Kepala sekolah====JS Desa Buntuawo kecamatan Walenrang Utara Kabupaten luwu Sulawesi selatan : Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 syawal 1435 ---H. Dahlan Nushar---PJS Desa BuntuAwo :

IKLAN IDUL FITRI

 photo anigifiklanluwu_zpsb44be0d1.gif
Latest Post

Pencemaran Nama Baik di FB Penyidik Minta Keterangan FAS

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 23 Juli 2014 | 8:58 PM

Faisal Andi Sapada (FAS)
Kabarsulawesi.com – Parepare : Terkait dugaan pencemaran nama baik di facebook, Wakil walikota Parepare, Faisal Andi Sapada (FAS) mendatangi Polres Parepare bersama Zainal Azis Mandeg dan Hidayah Thalib, kedatangan ke polres untuk dimintai keteranganya oleh pihak penyidik Polres Parepare terkait dugaan pencemaran nama baiknya di Facebook yang dilakukan oleh ketua LSM Benteng Ampera.

Usai pemeriksaan, FAS mengatakan, dirinya dimintai keterangan tambahan oleh pihak penyidik termasuk menyerahkan sejumlah bukti-bukti atas penghinaan yang dilakukan oleh Ketua LSM Benteng Ampera kepada dirinya.

Bahkan bukan saja FAS dimintai keteranganya, tetapi juga Zainal Azis Mandeng, Alimuddin dan Hidayah Thalib juga dimintai keteranganya sebagai saksi atas apa yang dilakukan oleh ketua LSM Benteng Ampera terhadap FAS di facebook group Pemerhati Pmerintah Kota Parepare.
“Saya dimintai keterangan tambahan setelah sebelumnya sudah dimintai keterangan waktu saya melaporkan Muhammad Fihir selaku ketua LSM Benteng Ampera,”jelasnya.

Hal senada diungkapkan Zainal Azis Mandeng, bahwa dirinya sudah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum ketua LSM Benteng Ampera,”saya sudah dimintai keterangan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik pak wawali di facebook yang dilakukan oleh ketua LSM Benteng Ampera, Muhammad Fihir,”jelasnya.

Informasi berkembang di Polres bahwa Ketua LSM Benteng Ampera juga telah menghilangkan asset pemeirntah mengenai kendaraan dinas roda dua milik dinas kesehatan. Kasus ini bisa dijadikan penggelapan karena menghilangkan atau diduga menjual barang asset pemerintah tanpa sepengetahuan pemerintah atau DPRD setempat.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Parepare, AKP wahyuddin Rahman membenarkan jika wawali dan sejumlah saksi dimintai keteranganya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik FAS.

Ketua LSM Benteng Ampera, kata Wahyuddin, sudah diperiksa terkait kasus ini, tinggal pihak penyidik akan memintai keterangan pihak saksi ahli dibidang IT untuk mengetahui kasus ini sebenarnya.”jadi sisa kami butuh saksi ahli IT untuk kasus ini,”katanya singkat sambil berlalu keruang kerjanya tersebut. (smr)

Korupsi Pengadaan Bak Sampah Mulai Di Lidik Jaksa

Kabarsulawesi.com – Parepare : Institute Kebijakan Rakyat (IKRA) kota Parepare meminta pihak kejaksaan negeri kota Parepare melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bak sampah yang senilai Rp. 400 juta lebih yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2014.

Pasalnya, proyek nilainya sebesar ini tidak dilelang oleh pihak dinas badan lingkungan hidup daerah (BLHD) Parepare, hanya dilakukan penunjukkan dengan cara memecahkan mata anggaran yang sama dengan nilai setiap empat kecamatan mendapat Rp. 100 juta atau sebanyak 200 unit bak sampah yang terbuat dari bekas plastic cet senilai Rp. 500 (lima ratus ribu) per bak sampah.

Direktur IKRA Parepare, Uspa Hakim menegaskan, bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan bak sampah yang melekat dinas BLHD sama kasusnya yang dilakukan pengadaan grobak dilingkup dinas perindagkop dan UKM yang sekarang ini akan ditingkatkan kasusnya ketingkat penyidikan.

“Apa yang dilakukan dinas BLHD mengenai pengadaan bak sampah sudah menyalahi perpres 54  tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, ini tidak bisa dibenarkan dan harus diusut tuntas”jelasnya.

Terpisah, kepala BLHD Parepare, M Syukur Rasyak, membenarkan jika pengadaan bak sampah sebanyak 800 unit dengan rincian setiap kecamatan sebanyak 200 perunit bak sampah yang nilainya Rp. 100 juta perkecamatan atau setiap bak sampah senilai Rp. 500 ribu rupiah, tidak dilelang.

Alasannya tidak dilelang, karena setiap kecamatan mendapatkan Rp. 100 juta sehingga hanya penunjukkan walaupun mata anggaran sama yakni pengadaan bak sampah yang bersumber dana DAK tahun 2014.

Syukur akui keliru juga karena dalam penunjukkan proyek ini hanya diberikan rekanan pihak luar di kabupaten Barru sehingga tidak memanfaatkan rekanan local yang mestinya tidak dilakukan.”saya sangat keliru kenapa rekanan luar yang mengerjakannya yang mestinya rekanan dikota ini,”katanya.

Syukur juga meminta kepada wartawan agar kasus ini jangan dibesar-besarkan atau diberitakan, kalau memang ada kekeliruan maka perlu diperbaiki, karena dia lakukan dengan carah memecahkan untuk menghindari lelalng karena keinginananya penunjukkan langsung setiap rekanan yang nilainya Rp. 100 juta per rekanan dengan total anggaran keseluruhan Rp, 400 juta lebih dari empat rekanan tersebut.

Terpisah, kejaksaan negeri kota Parepare, ternyata sudah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bak sampah ini, itu sesuai adanya laporan dari warga dan sejumlah LSM di kota Parepare.
Kepala kejaksaan negeri Parepare, Irwan Sinuraya membenarkan jika kasus ini dalam proses lidik untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, jika sudah lengkap dan terbukti maka harus ditingkatkan kasusnya kepenyidikan dimana akan ditetapkan tersangkanya.”jadi kasus pengadaan bak sampah ini sama dengan kasus grobak dilingkup dinas perindakop dan UKM, dimana sangat merugikan Negara dan melanggar perpres 54 tahun 2010,”tegasnya.

Ditempat terpisah, ternyata kasus dugaan pengadaan bak sampah ini ditangani juga kepolisian kota Parepare, dimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BLHD Andi Abdillah diperiksa di kepolisian terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bak sampah,”kasus bak sampah kami lidik,”kata kasat rekrim Polres Parepare, AKP Wahyuddin Rahman.  (smr)


Amnesty Internasional : Joko Widodo Harus Wujudkan Janji HAM-nya



Kabarsulawesi.com – Jakarta : Presiden baru Indonesia Joko Widodo harus mewujudkan janji-janji kampanyenya untuk memperbaiki situasi HAM Indonesia yang mencemaskan, menurut Amnesty International. Demikian rilis Pers Amnesty Internasional yang dikirimkan ke kabarsulawesi.com hari ini.

Joko Widodo, yang hari ini dikonfirmasikan sebagai pemenang pemilihan presiden 9 Juli, telah menjanjikan untuk mengutamakan urusan hak asasi manusia selama masa pemerintahannya – termasuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran serius HAM di masa lalu, melindungi kebebasan beragama, mereformasi kepolisian dan membuka akses ke Papua bagi para pemantau internasional.

“Merupakan sesuatu yang membesarkan hati bahwa Presiden Joko Widodo telah berbicara tentang komitmennya untuk hak asasi manusia selama masa kampanye presiden; sekarang saatnya dia harus mewujudkannya,” menurut Richard Bennett, Direktur Asia Pasifik Amnesty International.

“Pemerintahan yang baru memiliki kesempatan untuk membuka halaman baru menuju era di mana hak asasi manusia secara sejati dihormati di Indonesia. Kemenangan Joko Widodo akan meningkatkan harapan banyak aktivis hak asasi manusia dan korban yang telah berjuang melawan impunitas selama bertahun-tahun – harapan-harapan tersebut tidak bisa dihabisi.”

“Sebagai langkah paling awal, kami mendesak pemerintahan yang baru untuk mengambil evaluasi mendalam rekam jejak hak asasi manusia Indonesia selama dekade terakhir dan memformulasikan sebuah rencana aksi yang jelas. Yang juga penting, hal ini harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sipil dan aktor-aktor penting lainnya.”

Rekomendasi-rekomendasi


Pada April 2014, Amnesty International mempublikasikan sebuah agenda HAM (http://amnesty.org/en/library/asset/ASA21/011/2014/en/6e6ad7dd-79c9-44fb-93ec-7d293f4179e1/asa210112014in.pdf) untuk calon presiden ke depan Indonesia, menggarisbawahi delapan isu utama yang harus menjadi agenda teratas dari pemerintahan yang baru. Agenda-agenda ini adalah:

Melawan iklim impunitas bagi kejahatan-kejahatan masa lalu

Presiden harus menginstruksikan Jaksa Agung untuk menyelesaikan penyidikan-penyidikan terkait kejahatan-kejahatan di bawah hukum internasional, yang diterimanya dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan badan-badan lain, dan membawa para pelakunya ke muka hukum. Lebih lanjut, sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus dibentuk sesuai dengan standar-standar dan hukum internasional, yang juga bisa merekomendasikan upaya reparasi untuk memulihkan penderitaan para korban.

Penghormatan terhadap kebebasan beragama dan toleransi beragama

Penghormatan terhadap kebebasan beragama dan toleransi beragama jelas telah mengalami kemunduruan di beberapa tahun belakangan ini. Pemerintahan yang baru harus mencabut semua undang-undang dan peraturan yang mendiskriminasi kelompok-kelompok minoritas agama yang telah digunakan untuk menjustifikasi gangguan dan serangan terhadap mereka.

Pelanggaran HAM oleh polisi

Josef Roy Benedict Perwk. Amnesty Internasional Unt. Indonesia & Timor Leste
bersama Sulhayat Takdir, Pimred kabarsulawesi.com
Amnesty International telah mendokumentasikan serangkaian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi, termasuk pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya, dan penggunaan kekerasan dan sejata api yang berlebih atau tidak perlu. Investigasi pidana atas pelanggaran HAM oleh polisi sangat jarang dilakukan, membuat banyak korban tanpa akses kepada keadilan dan reparasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) harus dibuat bekerja secara independen dari pemerintah, pengaruh politik, dan kepolisian itu sendiri. Mandatnya harus memperkuat institusi ini untuk, di antaranya, melakukan investigasi yang efektif dan membawa kasus-kasus langsung ke Jaksa Penuntut.

Pembebasan tahanan nurani (prisoners of conscience)

Puluhan tahanan nurani, khususnya yang berasal dari Papua dan Maluku, masih ada dibalik penjara karena aktivitas politik damai mereka di Indonesia, dan harus segara dibebaskan. Pemenjaraan mereka yang terus berlangsung menjadi penanda terus tidak dihormatinya kebebasan berekspresi di sebagian wilayah di Indonesia. Amnesty International juga menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk membuka akses secara bebas dan tanpa halangan ke Papua bagi para pemantau internasional, termasuk Organisasi Non-Pemerintah dan jurnalis asing, sebagaimana yang dijanjikannya pada saat kunjungannya ke Papua di masa kampanye presiden.

Promosi dan perlindungan HAM di ASEAN

Indonesia, yang memiliki GDP tertinggi di kawasan ini dan menjadi tuan rumah markas Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, secara cepat muncul menjadi pemimpin di Asia Tenggara. Presiden Indonesia berikutnya harus mengambil peran ini secara serius dan membuat contoh bagi para tetangganya, dan dunia tentang  hak asasi manusia. Indonesia telah memainkan peran positif dalam membentuk badan-badan HAM kunci ASEAN sejak 2007 – komitmen ini harus terus dilakukan di bawah pemerintahan yang baru, secara khusus untuk memperkuat Komisi HAM Antar-Negara ASEAN (AICHR) untuk menjadi badan yang kuat dan benar-benar independen yang melindungi dan mempromosikan HAM di kawasan ini.

AMNESTY INTERNATIONAL
RILIS PERS 

22 Juli 2014

Josef Roy Benedict
Campaigner - Indonesia & Timor-Leste


Delapan Kasus Korupsi, Tiga Kasus Ke Pengadilan Tipikor

Written By Redaksi kabarsulawesi on Selasa, 22 Juli 2014 | 8:47 PM



Kabarsulawesi.com – Parepare : Kejaksaan Negeri (kejari) kota Parepare telah memproritaskan lima kasus yang sementara dilidik dan tiga kasus akan segera dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Makassar, Sulsel.

Kelima kasus yang sementara proses lidik itu yakni, kasus dugaan korupsi retribusi pasar lakessi, kasus dugaan korupsi Grobak perindustrian dan UKM, kasus dugaan korupsi pungli kementerian agama (kemenag), kasus dugaan pungli sertifikat prona dikelurahan dan kasus dugaan korupsi pengadaan sapi bunting di dinas PKPK.

Sedangkan ada tiga yang akan segera dilimpahkan ke pengdilan tindak pidana korupsi setelah BAP sudah dinyakan lengkap termasuk tersangka dan barang buktinnya yaitu, kasus dugaan korupsi pengadaan Damkar di PU, kasus dugaan korupsi Jamkesda dinas kesehatan dan kasus dugaan korupsi  tunjangan perumahan (TP) anggota DPRD Parepare.

Hal ini diungkapkan, Kejari Parepare, Irwan Sinuraya, pada acara disela-sela HUT Adhyaksa ke 54 tahun di halaman kantor kejaksaan kota Parepare, Selasa (22/7).

Lanjut, Irwan, segala prioritas kasus ini harus diselesaikan agar image kejaksaan dimata masyarakat beribawah sebagai lembaga penegak hokum di Indonesia khususnya di kota Parepare ini.”kasus ini kami harus tuntaskan demi kepercayaan kami sebagai penegak hokum di mata masyarakat,”tegasnya.
Ditempat yang sama, kasi intel kejaksaan, Jemmy N T, menegaskan, kasus-kasus skala proritas itu harus dilaksanakan walaupun minimnya tenaga , tetapi bukan berarti kasus-kasus yang ditangani itu tidak ditindak lanjuti,”jadi tidak ada kasus yang kami tidak ditindak lanjuti, semua akan dituntaskan,”tegasnya singkat. (smr)

Aktivitas Bongkar Muat Petikemas Dipelabuhan Tak Punya Amdal ?

Written By Redaksi kabarsulawesi on Senin, 21 Juli 2014 | 11:50 PM



Syukur Razak

Kabarsulawesi.com – Parepare : Warga protes keras atas aktivitas bongkar muat petikemas, di pelabuhan Cappa Ujung Lontange Parepare. Aktivitas bongkar muat petikemas menurut warga, sangat merugikan masyarakat dimana kegiatan ini berdampak pada derajat kesehatan masyarakat kelurahan Ujung Sabbang, dimana polusi udaranya sangat merusak kesehatan akibat debu.

Bahkan selain polusi udara, juga polusi suara kebisingan yang sangar merusak gendang telinga bila mobil angkutan petikemas ini berlalu lalang mulai pagi hingga dini hari. Kondisi jalan tidak sesuai kemampuan kafasitas jalan yang dilewati kendaraan 18-20 roda, dimana lebih besar kendaraan dari pada akses jalan dikediaman penduduk.

Kegiatan ini sangat meresahkan masyarakat, bahkan LPMK sendiri mempertanyakan izin analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) selama ini diduga tidak dikantongi pihak pelindo sebagai wilayah kekuasannya.

Hal senada diungkapkan, Ketua RW Ujung Sabbang, Syarir, sangat merugikan masyarakat mengenai sisi kesehatan, belum lagi konstribusi pendapatan pihak pelindo ke pemkot kota Parepare.”warga sangat tidak nyaman adanya kegiatan bongkar muat petikemas, dan ini perlu diperhatikan pemerintah setempat,”jelasnya singkat.

Sementara, Kepala Pelindo Parepare, Suawadi Hamid, ditemui di kantornya, Jumat kemarin namun tidak ada ditempatnya, menurut, stafnya bahwa Suawadi tidak masuk kantor, begitu pula saat dihubungi via selulernya namun tidak diangkat walaupun aktif.

Terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup daerah (BLHD) Kota Parepare, Syukur Razak, menjalaskan, bongkar muat petikemas dilokasi pelabuhan itu sudah ada amdalnya dimana satu kesatuan dari areal pelabuhan,”pelabuhan sudah ada amdalnya jadi satu kesatuan semua itu amdalnya,”katanya.

Ditambahkan, lokasi yang ditempati petikemas itu memang milik pelindo, hanya saja waktu itu dipinjam oleh pemkot untuk pasar darurat sebelum dibangun pasar semi modern tersebut.
Kepala Dispenda Parepare, H Nasarong, mengatakan, kontribusi pihak pelindo soal petikemas sebanyak Rp. 500 ribu per petikemas, sebagai masuk pendapatan asli daerah (PAD), “jadi sudah ada PAD disetor pihak pelindo soal petikemas tersebut,”katanya singkat. (smr)

NUSANTARA

WISATA

HANKAM

PROFIL

Berita Hari Ini

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Temukan kami di Twitter
FACEBOOK GROUP