IKLAN UCAPAN ====== Pimpinan dan Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara, Sulsel Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 syawal 1435 H.---Rostika Said – Kepala Dinas============ Pimpinan Dan Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemda Luwu Utara Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 syawal 1435 H----Andi Sarappi – Kabag Kesra============ Pimpinan Dan Staf UPTD Dikpora Kecamatan Walenrang – Lamasi Kab. Luwu, Sulsel Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 syawal 1435 H.---Drs. Sukardi M.pd - Kepala UPTD Dikpora Walenrang - Lamasi ============ Kepala Sekolah dan seluruh guru dan pendidik SMK Negeri I walenrang Kabupaten luwu Sulawesi selatan : Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 syawal 1435 H.---Dra. Ursim - Kepala sekolah============ Kepala Desa Dan Masyarakat Desa Buntuawo kecamatan Walenrang Utara Kabupaten luwu Sulawesi selatan : Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 syawal 1435 ---H. Dahlan Nushar---PJS Desa BuntuAwo======= Pimpinan Dan Staf Bidang PLTA dan Perlintasan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Sulawesi selatan : Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 syawal 1435 ---Muslimin Ta'gan,SP, M.Si---Kepala Bidang
Latest Post

Oknum Pejabat BPN Parepare Pungli ?

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 22 Agustus 2014 | 2:30 AM

Kabarsulawesi.com – Parepare : As, Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Parepare, diduga melakukan pungutan liar alias pungli terhadap seorang wanita warga Kota Parepare, Ria. 

Dia mengadu kemedia mengenai adanya biaya sertifikat tanah warisan ayahnya seluas 8.200 m2. Rabu (20/8) pekan lalu dia mengaku telah membayar di loket Kantor BPN Parepare sebesar 1 juta rupiah. Uang sebesar itu untuk pembayaran PNBP, sedangkan untuk membayar uang transpor dan akomodasi dibayar ditempat lain. 

Namun belakangan Ria merasa heran karena dua kali dimintai uangnya mengenai biaya pengukuran tanah oleh petugas BPN bernama As.

"Hari ini saya kembali dimintai uang Rp 1 juta untuk transportasi pegawai yang mengukur batas tanah. Padahal sebelumnya sudah dibayar uang kepengurusan Rp 1 juta," kata Ria,

As, langsung melakukan konfrensi pers, di salahsatu kafe, Jumat (22/8), terkait tudingan miring terhadap dirinya terkait dugaan pungli. 

As membantah jika melakukan pungutan liar (Pungli), justru dia berdalil kalau dia memungut berdasarkan regulasi yang ada sesuai PP 13 tahun 2010 dan permenkeu No 72 tahun 2013 tentang masalah transportasi yang dibiayai oleh pemohon. 

Dia menjelaskan, biaya yang dipungut sesuai PP 13 tahun 2013 sesuai luas lokasi tanahnya maka harus masuk di kas negara sebagai dana pendapat negara bukan pajak (PNBP). Sedangkan yang tidak ditanggung negara mengenai uang transportasi dan akomodasi sesuai ketentuan yang berlaku pada permennkeu no 72 tahun 2013 tersebut. 

“Jadi saya tidak melakukan pungli, biaya yang saya minta itu berdasarkan aturan berlaku sesuai permnkeu,”jelas As dihadapan sejumlah wartawan.(smr)

Empat Fraksi DPRD Parepare Sepakat Bahas APBD Perubahan 2014

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 21 Agustus 2014 | 10:09 PM

Kabarsulawesi.com – Parepare : Empat fraksi DPRD Kota Parepare menyepakati Anggaran Pendapatan Belnja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014 yang diserahkan oleh pihak eksekutif untuk dibahas, diparipurnakan, Kamis (21/8) di ruang paripurna DPRD Parepare. 

Keempat fraksi DPRD saat memberikan pandangan fraksinya mengatakan bahwa APBD Perubahan harus segerah dibahas agar tidak terlambat lagi dibahas APBD pokok 2015. Juru bicara fraksi Persatuan Rakyat (Perak), Jumiati, perubahan anggaran harus sesuai dengan data base, perubahan anggaran setiap SKPD maka harus melakukan manajemen yang baik, penggunaan anggaran harus sesuai sasaran kepentingan masyarakat. 

Lanjut, Jumiati, setiap SKPD harus berinovasi dalam merealisasikan anggaran tersebut, penggunaan dana harus transparan baik dana APBN pusat, APBD provinsi maupun APBD kota Parepare. Teruma soal pelayanan kesehatan, yaitu jamkesda, maka dinas kesehatan atau RSU Andi Makaksau menggangarkan dana jamkesda harus tepat sasaran dan memberikan hak-hak pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkannya.”pelayanan kesehatan harus diproritaskan untuk kepentingan masyarakat kota Parepare, fraksi perak mendorong untuk pelaksanaan anggaran ini untuk mewujudkan kepentingan masyarakat,”tuturnya. 

Menurut, Juru Bicara (jubir) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Aris Arsyad, juga mendukung APBD perubahan dibahas secepatnya agar roda perekonomian tidak terhambat di kota ini. APBD Perubahan yang dibahas ini harus sesuai kemampuan keuangan daerah. Fraksi PKS kesempatan ini memberikan saran dan pendapat, yaitu masih dijumpai anggaranya setiap SKPD kurang proritas sehingga terjadi pergeseran, ini perlu dicermati agar tidak menghabiskan anggaran tanpa bernfaat. APBD P masih bertumpuk pada PAD, karena PAD memberikan kemampuan yang cukup untuk program tersetntu, tapi masih minim sumber PAD, kalau perlu PAD yang membebani masyarakat tapi mencari sumber PAD lain.”diminta PAD harus transparansi jangan ada lagi kebocoran PAD yang sekarang ini terjadi,”jelas Aris. 

Sedangkan menurut, Fraksi Golkar, Safri Tajuddin, nota ksepakatan dan plapon anggaran APBD Perubahan 2014 dapat menampung kegiatan program yang dilaksanakan, penyusuan anggaran yang bermanfaat dan melaksanakan program yang sementara berjalan. Lanjut, jubir Fraksi Golkar ini, mengatakan, menerima dan menyetujui anggaran APBD Perubahan untuk dibahas pada tingkat selanjutnya, demi keptingan masyarakat, hanya saja kendalanya biasa terjadi soal data dari ekseklutif dan legislatif sangat berbeda sehingga tidak terjadi transparansi, dan ini perlu disamakan persepsi demi kepentingan masyarakat kota Parepare.”Fraksi Golkar menerima membahas masalah APBD perubahan ini,”jelasnya. 

Sementara, Juru Fraksi P2BD, Fadli Agus Mante, mengungkapkan bahasa trakhir mengenai fraksinya sebelum dilantik anggota baru nantinya yang akan segera dilaksanakan awal september pekan depan. Untuk itu Fraksi P2BD lebih banyak mintah maaf kepada pihak eksekutif dan legislatif serta masyarakat atas selama lima tahun berdirinya fraksi ini dapat terjadi ketersinggungan maka Fraksi memohon maaf. 

Mengenai APBD Perubahan 2014 ini dibahas, kata Fadly, perubahan APBDP mengalami perubahan kenaikan sebesar 49 persen jika dibandingkan APBD pokok, kenaikan di perubahan anggaran ini sangat signifikan naiknya. Lanjut, Fadly, perubahan APBD harus obyektif dan berkualitas, agar tidak terjebak etos retorika belaka, tapi butuh transfaransi agar masyarakat lebih memahami bahwa anggaran APBD perubahan dapat bertujuan untuk kepentingan masyarakat.”setiap SKPD masih kurang memahami tentang pengelolaan keuangan sehingga banyak terjadi kekeliruan yang harus diperbaiki,”jelasnya singkat. (smr) 


Toko Buku Online

Ada Pungli Oknum Imigrasi Parepare Melalui Jasa Calo ?

Kabarsulawesi.com – Parepare : Dugaan pungli dilingkungan kantor Imigrasi kelas II Kota Parepare mencuak. Sejumlah pihak menilai, adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum2 pihak dikantor tersebut melalui jasa "calo" yang bekerja sama dengan pegawai kantor. 

Sebagai lahan atau tempat memungut biaya, calo bekerja sama dengan pihak administrasi, melalui jasa pengurusan penerbitan pasport dari warga Pemohon. Dari kepengerusan terbitnya pasport itu, kemudian oknum Calo diduga meminta biaya lebih diluar dari ketentuan yang berlaku, mulai dari, Rp 1 juta hingga Rp 1 juta lebih. Sementara itu, kepala Imigrasi kel II Parepare, Andi Pallawarukka, membantah, jika adanya calon yang beroprasi dilingkungan wilayah kerjanya selama ini. Menurut dia, selama ini pihaknya hanya mempekerjakan kurang lebih 15 orang biro jasa diluar pegawai tetap, untuk memudahkan warga yang akan bermohon penerbitan pasport. 

 "Tidak ada itu "calo". Yang ada hanya biro jasa yang membantu warga untuk penerbitan pasport dikantor kami. Lagipula mereka resmi dari kementrian,"dalih dia. Ia menyebut, sesuai dengan ketentuan yang ada, penerbitan pasport dikenakan biaya Rp 225 ribu, sedangkan ditahun ini naik sampai Rp 355 ribu. "Kita sudah sesuai dengan ketentuan, yang mana pemohon dikenakan biaya Rp 225 ribu pada tahun lalu, saat ini naik menjadi Rp 355 ribu,"sebut dia. Hanya saja kata dia, jika melalui biro jasa, tentu diatas dari biaya tersebut. 

 "Kita sudah ingatkan para biro jasa agar tidak memungut biaya terlalu tinggi dari ketentuan yang berlaku. Kami juga sampaikan kepada wara pemohon agar memilih melalui pengerusan secara lansung,"ucap dia. Ditempat lain, salah satu Aktifis yang ada di Parepare, Agussalim menganggap pernyataan yang dikatakan oleh kepala Imigrasi tersbut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dialapangan. 

"Memang kalo ditanya jawabannya sesuai dengan prosudur, namun jika kita lihat yang terjadi dilapangan justru pembayaran yang diminta oleh jasa biro atau calo itu sampai jutaan rupiah,"ucap Agus. 

Dari pantauan, setiap kepengurusan pasport melalui jasa calo dapat terbit dalam 1-2 hari, sementara yang non calo baru dapat terbit seminggu kemudian. Agus menambahkan, dirinya memiliki bukti dilapangan, adanya warga yang menjadi korban membayar lebih saat mengurus pasport diluar ketentuan. Ditempat lain, kepala Kantor Imigrasi Kota Makasar, Tegas Hartawan mengatakan, pengurusan penerbitan paspor diwilayahnya tidak menerapkan sistem pembayaran melalui rek Bank. 

 "Kalo ditempat kami tidak ada yang namanya pungutan lebih dari ketentuan itu, karena sistem kami pembayaran melalui rek bank,"kata dia. Melalui via sellulernya. 

Kepada Wartawan, Tegas mengungkapakan jika biro jasa juga ada diwilayahnya, namun dirinya tidak menjamin jika terdapat biro jasa elelgal atau "Calo". "Biro jasa yang resmi juga ada ditempat kami, namun tidak diperkenangkan meminta biaya diluar ketentuan. Kami awasi mereka, namun kami tidak menjamin adanya oknum yang tidak beryanggungjawab,"tandas dia. (her)

Serangkaian Kegiatan Sambut HUT RI KE 69 Di Lamasi

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 20 Agustus 2014 | 8:21 PM

Kabarsulawesi.com – Luwu : Menyambut HUT RI Ke 69, Camat Lamasi, Drs.Arsul hayam menggelar serangkaian kegiatan di wilayahnya, dinataranya pertandingan mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sekecamatan lamasi kab.luwu adapun yang dipertandingkan seperti sepak takrow, pertandingan sepak bola tingkat pelajar, pertandingan volley . 

Sehari menjelang HUT RI ke-68 (16/8) merupakan puncak pertandingan yang disaksikan berbagai masyrakat kec.lamasi yang disaksikan sekitar 10.000 lebih masyarakat. Cukup meriah, dengan menyaksikan pertandingan gerak jalan mulai dari tingkat sekolah dasar,sekolah menengah pertama, sekolah menengah dan melibatkan ibu-ibu PPK dari sebelas desa sekecamatan lamasi yang diiringi 2 drumband, dan yang bertindak sebagai juri yang memberikan nilai pertandingan gerak jalan yaitu; dari anggota TNI koramil wilayah Walenrang lamasi dan ini memberikan nilai secara objektif dan independen dan yang keluar juara I dan II akan bertanding pada tingkat kabupaten pada tanggal 17 agustus di ibu kota kabupaten Belopa.

Dan untuk memberikan penghormatan kepada peserta gerak jalan yaitu hadir bersama – sama danramil walenrang lamasi, atau yang mewakili camat lamasi Drs.Arsul Hayam, Kapolsek Lamasi, Kepala UPTD pendidikan wilayah lamasi Drs. Sukardi M.pd , dan selama berlangsungnya kegiatan pertandingan dari awal sampai akhir berjalan dengan aman dan tertib atas kerja sama antara TNI , POLRI, dan Pemerintah setempat ( Camat ) serta dukungan dari masyarakat, karena masyarakat sadar bahwa kemerdekaan 17 Agustus merupakan perjuangan masyarakat Indonesia dan bukan pemberian dari penjajahan bangsa Belanda dan bangsa Jepang ,maka setiap tanggal 17 agustus harus diperingati dengan semangat juang yang tinggi seluruh bangsa Indonesia . ( Jamal Andua)

PGRI Halal Bil Halal Di Hadiri Bupati

Kabarsulawesi.com Lutra : Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi selatan mengadakan halal bil halal dipusatkan dilapangan sepak bola kec.baebunta yang dihadiri sekitar 4000 guru se Kabupaten Lutra.

Pada acara halal bil halal dari 11 pengurus PGRI luwu utara mengundang untuk menghadirkan Bupati Drs.H.Arifin Junaidi, MM. Dalam sambutan Bupati, guru yang paling berjasa karena guru mengajarkan dari tidak tahu menjadi tau dan guru orang bisa jadi pintar, dan guru orang bisa jadi pejabat, dan guru orang bisa jadi pengusaha dan sebagainya. 

Juga disampaikan Bupati bahwa prestasi yang dicapai luwu utara khususnya dibidang pendidikan cukup bagus bahkan Lutra termaksud nomor urut 05 se Indonesia untuk pendistribusian guru atau pemerataan tenaga pengajar dari kota sampai ke daerah terpencil dan tidak ada pengecualian agar semua anak didik menerima ilmu yang sama bail di daerah perkotaan maupun tingkat pedesaan khususnya wilayah luwu utara. 

Juga disampaikan bupati pada akhir sambutan bahwa kehadiran saya disini karena atas undangan PGRI dan ini tidak ada kaitannya dengan pilkada 2015 tetapi kalau ada yang menafsirkan bahwa itu adalah star awal pilkada 2015 itu tergantung penafsiran atau penilaian masing-masing orang . dan itu sah sah saja menurut mereka dan tidak ada yang bisa melarangnya.( Jamal Andua)

Kriminal

Hankam

Pendidikan

Lalulintas

Ekobistehno

Sport

 
Redaksi : Kontak Kami | Testimoni | Disclaimer
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Layanan