SELAMAT DAN SUKSES ATAS PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMBAH ANGGOTA DPRD KOTA PAREPARE PERIODE 2014 – 2019 Wilayah Dapil I Soreang : 1. Ir. Kaharudin Kadir, M.Si (Golkar). 2. Hj Apriyani Djamaluddin (PDIP) 3. Amiruddin Said (Nasdem). 4. A. Muh. Fudail, SE (PKB). 5.Jhon Panannangan SE (Golkar).6.H. Yangsmid Rahman SE(Demokrat).7H Tasming Hamid SE (Demokrat).8. Andi Firdaus Djollong SE (PAN) 9.Abdul Salam Latief (PPP)===== Wilayah Dapil II Ujung : 1. S. Parman Agoes Mante (PKS) 2. Drs H Andi Darmawangsa (PDIP) 3. H Sulaeman, E (Golkar) 4.M Rahmat Sjamsu Alam SH (Demokrat) 5. Kurtafati, S.Sos (PAN) 6.H. M Yusuf Nonci (Hanura)===== Wilayah Dapil III Bacukiki dan Bacukiki Barat: 1.Heri Ahmadi SE(Nasdem) 2.Muhammad Iqbal SE (PKS) 3. Satriya SH(PDIP) 4. H Muliadi S.Sos (Golkar) 5.H. Minhajuddin Achmad, S.Ag (Golkar) 6. Andi Taufan Armas (Gerindra) 7. Hj. Andi urhanjani (Demokrat) 8. Musdalifa Pawe SH (PAN) 9. Ridwan Rombe (Hanura) 10. H. Sudirman Tansi SE (PBB) LOWONGAN KERJA KABARSULAWESI======Kantor Berita Online Kabarsulawesi (http://www.kabarsulawesi.com/) membutuhkan beberapa orang tenaga periklanan, dengan syarat sebagai berikut :=====Pria/wanita berpenampilan menarik, mau bekerja keras untuk melakukan order iklan. Berusia max. 45 tahun berijasah min. SLTA/ sederajat, dan mau bekerja keras, memiliki kendaraan pribadi (motor). Kirim lamaran ke email : kbrsulawesi@gmail.com, dilampiri Ijasah, Biodata,pengalaman kerja (bila ada),KTP yang masih berlaku, dan Pas Photo Uk. 4x6 cm berwarna sebanyak 2 lembar. ==== Kantor Berita Online kabarsulawesi.com - Email : kbrsulawesi@gmail.com - Kontak Redaksi : 081342676153 - PROMOSIKAN USAHA ANDA DI MEDIA KAMI ==== Pasang Iklan Premium Di Kabarsulawesi.com Kabarsulawesi.com adalah website berita dan bisnis. Anda dapat memanfaatkan website kami untuk pemasangan iklan dan promosi berbagai macam usaha. Misalnya, Usaha property,rumah makan, restoran, penjualan tiket, toko online, dll. Anda juga bisa memasang iklan ucapan, ulangtahun,hari jadi, hari besar,kematian,kebahagian, dll. Bagi MITRA KERJA yang berminat memasang iklan, silahkan pilih paket iklan. Banner 728x90 • Posisi : Di atas Posting • Harga : Rp. 200.000,-/bulan • Deskripsi : Tampil di setiap halaman dan dipasang secara statis. • Discount : Untuk pemasangan 1 tahun Rp. 1.500.000.- • Deposit : minimal Rp.500.000.- Iklan Benner 160 x 92 • Posisi : Diatas Postingan Web • Harga : Rp. 150.000/bulan • Slot Tersedia : 4 slot • Deskripsi : Tampil di setiap halaman dan dipasang secara statis. • Tayangan : Selama 1 tahun setiap hari • Discount : Untuk pemasangan 1 tahun Rp.1.200.000.- • Deposit : minimal Rp.500.000.- Iklan Baris • Posisi : Dalam postingan dan ditampilkan dengan cuplikan di hal. depan • Harga : Rp. 70.000/bulan • Slot Tersedia : 10 slot • Deskripsi : Tampil di setiap halaman dan dipasang secara statis dan dilengkapi foto. Jika tanpa foto/gambar Rp.50.000/bulan, tayang 1 bulan/30 hari. • Tayangan : Selama 1 tahun setiap hari • Discount : Untuk pemasangan 1 tahun Rp.700.000.- • Deposit : minimal Rp.500.000.- Banner 125x125 • Posisi : Sidebar Kanan • Harga : Rp. 100.000,-/bulan • Slot Tersedia : 4 slot • Deskripsi : Tampil di setiap halaman dan dipasang secara do-follow. Minimum pemasangan 1 bulan / 30 hari • Discount : Untuk pemasangan 2 bulan (Rp. 150.000), 3 bulan (Rp. 200.000) Peraturan Materi iklan tidak boleh mengandung unsur SARA, Pornografi, kebohongan, provokasi, serta semua yang berlawanan dengan hukum yang berlaku di Indonesia Materi iklan sepenuhnya adalah tanggung jawab pemasang iklan, Metropares tidak bertanggung jawab terhadap kritikan atau tuntutan atas materi iklan. Benner Iklan langsung dari pemasang iklan. Jika ingin meminta jasa pembuatan benner iklan Rp.25.000.-/desain benner. Pembayaran Bank BRI No Rek: 0181-01-040719-50-6 a/n: SULHAYAT TAKDIR, SH Konfirmasi Data iklan dan benner iklan (format : jpg,html) dapat dikirim ke kbrsulawesi@gmail.com Kontak Redaksi ; 085255644646 – 081342676153======
Latest Post

Nama Pembela HAM Munir Dijadikan Nama Jalan Di Den Haag

Written By Redaksi kabarsulawesi on Senin, 13 April 2015 | 7:30 PM

Kabarsulawesi.com : Pada 14 April 2015 Jalan Munir akan diresmikan di Den Haag untuk menghormati pembela HAM Indonesia, Munir Said Thalib. Pada tahun 2004 Munir dibunuh dengan racun saat dalam perjalanan untuk studi lebih lanjut di Belanda. 

Upacara pembukaan tanda jalan akan dimulai di persimpangan Jalan Munir dengan Jalan Martin Luther King di Den Haag pada jam 5 sore dan berlangsung selama sekitar setengah jam. Walikota Den Haag, Jozias van Aartsen, sebelumnya merupakan Menteri Luar Negeri Belanda, istri almarhum Munir, Suciwati, dan Direktur Amnesty International Belanda, Eduard Nazarski akan mengisi upacara tersebut.

Munir Dijadikan Nama Jalan Di Den Haag - ft by google
"Amnesty International berbahagia bahwa kota Den Haag memberikan penghargaan kepada Munir dengan mengingat namanya dalam rencana tata jalan kota tersebut. Munir telah membuat upaya luar biasa untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di Indonesia. 

Dia adalah orang yang berani dan gigih dan kami sangat kehilangan Munir, "kata Eduard Nazarski. Pada 14 April di 7:30 ada sebuah rapat umum di Kemanusiaan Rumah (Humanity House) di kota Den Hague diselenggarakan oleh Amnesty International dan kotamadya Den Haag, di mana Ibu Suciwati Munir akan menjadi tamu utama. Pembukaan akan dipresentasikan oleh peneliti dari Amnesty International, Papang Hidayat tentang situasi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Prof. Dr. Gerry van Klinken akan menjadi moderator acara. Latar Belakang: Pada 7 September 2004 Munir ditemukan tewas dalam penerbangan ke Amsterdam. Investigasi forensik oleh otoritas Belanda membuktikan kematiannya disebabkan oleh racun. Tiga orang telah dihukum karena terlibat dalam pembunuhan itu, tetapi sangat meragukan bahwa mereka bertindak sendirian. 


Di Indonesia, Munir dulu dan sekarang dianggap sebagai pembela HAM terkenal yang pada tahun 1998 membuat upaya penting untuk menyelidiki kasus-kasus penghilangan paksa selama bulan-bulan terakhir rezim Suharto. Dia juga seorang tokoh kunci dalam komisi penyelidikan pelanggaran HAM di Aceh dan Timor-Timur. 


Siaran Pers Amnesty International
Josef Roy Benedict
Campaigner - Indonesia & Timor-Leste

Komnas HAM Bentuk TIM Selidiki Penembakan di Paniai

Written By Redaksi kabarsulawesi on Sabtu, 11 April 2015 | 7:24 PM

Kabarsulawesi.com : Amnesty International menyambut baik pengumuman yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang merekomendasikan pembentukan tim penyelidikian pro-justicia untuk melakukan investigasi yang rinci terhadap pembunuhan empat pelajar oleh anggota pasukan keamanan dan menyebabkan luka-luka bagi belasan orang lain di Paniai, provinsi Papua pada Desember 2014. 

 Penembakan di Paniai-Foto by google
Para korban dan keluarga mereka, serta kelompok-kelompok HAM telah menyerukan keadilan semenjak peristiwa itu dan berita ini memberikan mereka suatu harapan sejati untuk akuntabilitas. Pada pagi hari 8 Desember 2014, gabungan pasukan keamanan, baik polisi maupun militer, diduga mengeluarkan tembakan kepada ratusan pengunjuk rasa damai di lapangan Karel Gobai, di kota Enarotali, Paniai, provinsi Papua. Setelah tembakan tersebut berakhir, empat orang ditemukan tewas dari luka tembakan. Apius Gobay, berusia 16 tahun, tertembak di perutnya; Alpius Youw, 18 tahun, di pantat; Simon Degei, 17 tahun, di rusuk kirinya; sementara Yulianus Yeimo, 17 tahun, mendapat luka tembakan di perut dan punggungnya. Paling sedikit 17 orang lainnya juga mengalami luka-luka setelah terkena peluru tembakan atau tusukan bayonet oleh pasukan keamanan. 

Di bawah hukum dan standar-standar internasional, aparat penegak hukum hanya boleh menggunakan kekuatan jika benar-benar dibutuhkan dan sejauh yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan penegakan hukum yang sah; mereka tidak boleh menggunakan senjata api kecuali ketika membela diri terhadap ancaman segera yang mematikan atau cedera serius. 

Penggunaan kekuatan yang sewenang-wenang dan disalahgunakan oleh kepolian atau aparat keamanan lain yang melakukan tugas penegakan hukum harus dihukum sebagai tindak kriminal di bawah hukum. Presiden Joko Widodo secara terbuka berkomitmen pada Desember 2014 untuk menyelesaikan kasus ini dan beberapa saat setelahnya Komnas HAM membentuk suatu tim untuk melakukan investigasi awal terhadap kasus ini. Setelah empat bulan bekerja, Komnas HAM sekarang telah menemukan bukti pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang didefinisikan dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, dan telah merekomendasikan sebuah tim penyelidik pro-justicia (KPP HAM) untuk melakukan investigasi yang lebih rinci, yang pada akhirnya bisa berujung pada proses persidangan dalam suatu Pengadilan HAM. 

Komnas HAM akan mengambil keputusan akhir pada Mei 2015 setelah tim kasus Paniai menyempurnakan kompilasi informasi-informasi kasus tersebut dan analisis hukum sebagaimana yang diatur oleh undang-undang tersebut. Amnesty International menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk memastikan bahwa semua pihak yang relevan, termasuk pasukan keamanan Indonesia, bekerja sama dengan tim bentukan Komnas HAM ketika tim tersebut dibentuk dan menjalankan tugas-tugasnya, dan bahwa Komnas HAM disediakan sumber daya yang memadai, termasuk ahli forensik dan ahli-ahli lain yang relevan, untuk melakukan kerjanya. Lebih lanjut, para korban dan saksi harus disediakan perlindungan yang memadai. 

Budaya impunitas telah berkontribusi pada tutup matanya pemerintahan sebelumnya terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia di Papua, termasuk pembunuhan di luar hukum, penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan penyiksaan dan bentuk perlakukan buruk lainnya. Jika penyelidikan Komnas HAM dan komitmen terbuka Presiden untuk menyelesaikan kasus ini berujung pada suatu akuntabilitas yang sejati, dan reparasi bagi para korban dan keluarga mereka, hal ini akan menjadi sebuah indikasi yang positif bagi orang-orang Papua akan komitmen Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki situasi HAM di wilayah tersebut. 

Siapa pun anggota pasukan keamanan yang ditemukan bertanggung jawab terhadap penggunaan kekuatan yang semena-mena dan brutal, termasuk mereka yang memiliki tanggung jawab komando yang memberikan perintah melawan hukum atau yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa mereka yang ada di bawah komandonya melakukan penggunaan kekuatan yang melawan hukum, dan mereka yang tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya, harus diadili di sebuah pengadilan sipil yang prosesnya menemui standar-standar internasional tentang peradilan yang adil, tanpa menggunakan hukuman mati. Para korban, termasuk keluarga-keluarga korban yang tewas dalam kondisi semacam itu, harus diberikan reparasi yang penuh dan efektif. 

Siaran Pers Amnesty International 
 Josef Roy Benedict Campaigner - Indonesia & Timor-Leste

Dua perempuan divonis bersalah memposting di media sosial

Written By Redaksi kabarsulawesi on Selasa, 07 April 2015 | 8:53 PM

Kabarsulawesi.com : Pihak berwenang di Indonesia harus menghentikan penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 11/2008 – yang juga dikenal sebgai “undang-undang internet” – untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, menurut Amnesty International pada hari ini, ketika dua lagi individu yang divonis bersalah pada minggu lalu hanya karena memberikan opini mereka secara online. 

Dua perempuan divonis bersalah memposting di media sosial - foto by google
Amnesty International menganggap mereka semua yang dipenjara di bawah UU ITE semata-mata karena menjalankan kebebasan berekspresi dan beropini atau berkeyakinan, bernurani, dan beragama mereka secara damai, sebagai tahanan nurani (prisoners of conscience) dan menyerukan pembebasan mereka segera dan tanpa syarat. 

Amnesty International juga menyerukan kepada pihak berwenang untuk mencabut ketentuan-ketentuan pidana pencemaran nama baik yang ada di dalam UU ITE dan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pada 31 Maret 2015, Pengadilan Negeri (PN) Bandung menghukum Wisni Yetty, seorang perempuan berusia 47 tahun dari Bandung, Jawa Barat, lima bulan penjara dan denda Rp 100 juta. Dia dapat dipenjara tambahan enam bulan jika tidak mampu membayar denda tersebut. Dia divonis di bawah Pasal 27(1) dari UU ITE karena “menyebarkan konten elektronik yang melanggar kesusilaan” setelah dia menuduh mantan suaminya melakukan kekerasan dalam percakapan online pribadinya dengan seorang teman di media sosial Facebook. 

Mantan suaminya memiliki akses terhadap akun Facebook-nya, mencetak percakapan tersebut dan melaporkannya kepada polisi. Dalam kasus yang terpisah pada hari yang sama, PN Yogyakarta menghukum Florence Sihombing, seorang mahasiswi, dua bulan penjara dengan masa percobaan selama enam bulan dan denda sejumlah Rp 10 juta. Ia divonis karena pidana pencemaran nama baik di bawah Pasal 27(3) dari UU ITE, setelah ia memposting di akun ‘Path’ media sosialnya kalimat bahwa “Jogja miskin, tolol, dan tak berbudaya. Teman-teman di Jakarta dan Bandung jangan mau tinggal di Jogja”. Menurut Hakim Ketua, postingan tersebut berisi “penghinaan” dan telah menciptakan “keresahan” di kalangan warga Yogyakarta. 

 Vonis dan penghukuman terhadap kedua perempuan di atas bertentangan dengan kewajiban Indonesia di bawah Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR), khususnya Pasal 19, dan juga Pasal Article 28E(2) dari Konstitusi Indonesia, yang menjamin hak atas kebebasan beropini dan berekspresi. UU ITE telah digunakan untuk kasus-kasus pidana pencemaran nama baik lainnya, seperti pada Fadli Rahim, seorang pegawai negeri sipil yang saat ini menjalani delapan bulan penjara setelah divonis bersalah pada Februari 2015 oleh PN Sungguminasa di Gowa, Sulawesi Selatan karena mengkritik pemerintahan Bupati setempat di akun grup percakapan tertutupnya di media sosial ‘Line’. 

Di Tegal, Jawa Tengah, dua aktivis anti-korupsi, Agus Slamet dan Udin, diancam pidana di bawah UU ITE setelah Bupati Tegal melaporkan mereka ke polisi karena posting gambar-gambar satir di Facebook yang menurutnya merupakan penghinaan. Mereka dikeluarkan dari tahanan pada 6 Maret 2015 setelah berada di sana selama lima bulan dan saat ini masih menunggu sidang. Pasal 27 dan 28 dari UU ITE juga telah digunakan untuk mempidanakan tindakan-tindakan yang dianggap menodai agama atau sebagai ajaran sesat. Abraham Sujoko, dari Nusa Tenggara Barat, saat ini menjalani dua tahun penjara karena “menodai agama” di bawah Pasal 27(3) dari UU ITE setelah memposting sebuah video tentang dirinya di You Tube menyatakan bahwa Ka’bah (bangunan suci umat Islam di Mekah) adalah hanya sebuah batu berhala dan umat Muslim seharusnya tidak sembahyang mengadapnya. 

Dia juga didenda Rp 3,5 juta. Latar belakang Menurut kelompok masyarakat sipil yang bekerja di isu kebebasan berekspresi di internet, paling tidak ada 85 orang yang telah didakwa di bawah UU ITE sejak 2011, sebagian besar diancam lewat Pasal 27 dari UU ini. Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Semena-mena (UN Working Group on Arbitrary Detention, WGAD) telah mengkritik penggunaan ancaman pidana pencemaran nama baik sebagai alat untuk menekan kebebasan berekspresi dan menjelaskan bahwa pemidanaan terkait pencemaran nama baik dan fitnah harus ditangani oleh pihak berwenang di bawah hukum perdata, bukan di bawah hukum pidana, dan harus ada penghukuman non-pemenjaraan bagi tuduhan kejahatan ini. 

Serupa dengan di atas, Pelapor Khusus PBB tentang promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi dan beropini telah menekankan bahwa hukuman pemenjaraan tidak seharusnya diterapkan sebagai penghukuman bagi pencemaran nama baik dan merekomendasikan bahwa negara mencabut pidana pencemaran nama baik dan hanya mengandalkan pada hukum perdata pencemaran nama baik. Pada Juli 2013, Komite HAM PBB, yang dibentuk berdasarkan ICCPR, dalam Pengamatan Akhirnya (Concluding Observations) terhadap Indonesia, menunjukan keprihatinannya atas penerapan ketentuan-ketentuan pencemaran nama baik di dalam UU ITE dan KUHP, dan meminta Indonesia untuk merevisi UU tersebut untuk memastikan bahwa revisinya sesuai dengan Pasal 19 dari ICCPR. 

Amnesty International menyambut baik laporan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menjadwalkan revisi UU ITE di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 dan mendesak mereka untuk memastikan bahwa undang-undang ini direvisi sesuai dengan kewajiban HAM internasional Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang mengkriminalisasi pencemaran nama baik di dalam KUHP juga harus dicabut. 

AMNESTY INTERNATIONAL PERNYATAAN PUBLIK 
Josef Roy Benedict Campaigner - Indonesia
Timor-Leste 
Southeast Asia and Pacific Regional 
Office Amnesty International

Rilis Amnesty Internasional : Praktik Hukuman Mati di Dunia Pada Tahun 2014

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 01 April 2015 | 11:25 PM

Kabarsulawesi.com -HAM : Praktik Hukuman Mati di Dunia Pada Tahun 2014  [petikan dari laporan Amnesty International, Hukuman dan Eksekusi Mati pada 2014 (Death sentences and executions in 2014) diluncurkan pada 1 April 2015].

Amnesty International mencatat adanya eksekusi mati di 22 negera pada 2014, jumlah yang sama pada 2013. Paling tidak 607 eksekusi mati dilakukan di seluruh dunia, penurunan hampir 22% dibandingkan dengan 2013. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, angka ini tidak termasuk jumlah orang yang dieksekusi mati di China, di mana data tentang hukuman mati dianggap sebagai rahasia Negara. Paling tidak 2.466 orang diketahui divonis mati di 55 negara pada 2014, merupakan kenaikan 28% disbanding dengan 2013 ketika 1.9. 

Kenaikan ini banyak disebabkan oleh lonjakan tajam hukuman mati di Mesir (dari 109 di 2013 menjadi 509 di 2014) dan Nigeria (dari 141 menjadi 659), di mana pengadilannya menerapkan vonis massal kepada sejumlah orang di beberapa kasus. 

Semua kawasan kecuali Eropa dan Asia Tengah menunjukan lebih sedikit eksekusi mati yang tercatat pada 2014 dibandingkan pada 2013. Kawasan Afrika Sub-Sahara menunjukan kemajuan tersebut dengan 46 eksekusi yang tercatat di tiga negara – dibandingkan dengan 64 eksekusi di lima negara pada 2013. Jumlah eksekusi mati yang dicatat oleh Amnesty International di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara menurun dari 638 di 2013 menjadi 491 di 2014. 

Kebanyakan eksekusi mati terjadi di China, Iran, Saudi Arabia, Iraq, dan Amerika Serikat – sesuai dengan urutannya. China mengeksekusi mati lebih banyak orang dibanding jumlah eksekusi mati keseluruhan di dunia – tetapi tingkat penggunaan hukuman mati di China tidak diketahui karena datanya dianggap sebagai rahasia negara; angka 607 eksekusi mati di atas tidak mencakup angka eksekusi mati di China. 

EKSEKUSI MATI YANG TERCATAT PADA 20141: 

Afghanistan (6), Belarusia (3+), China (+)2, Mesir (15+), Equatorial Guinea (9), Iran (289+), Irak (61+), Jepang (3), Yordania (11), Malaysia (2+), Korea Utara (+), Pakistan (7), Palestina [Negara (2+), Otoritas Hamas, Gaza], Arab Saudi (90+), Singapura (2), Somalia (14+), Sudan (23+), Taiwan (5), Uni Emirat Arab (1), Amerika Serikat (35), Vietnam (3+), dan Yaman (22+). 

VONIS MATI YANG TERCATAT PADA 2014: 

 Afghanistan (12+), Aljazair (16+), Bahrain (5), Bangladesh (142+), Barbados (2), Botswana (1), China (+), Kongo (Republik ) (3+), Republik Demokratik Kongo (DRC) (14+), Mesir (509+), Gambia (1+), Ghana (9), Guyana (1), India (64+), Indonesia (6), Iran (81+), Irak (38+), Jepang (2), Yordania (5), Kenya (26+), Kuwait (7), Lebanon (11+), Lesotho (1+), Libya (1+), Malaysia (38+), Mal adewa (2), Mali (6+), Mauritania (3),Maroko/Sahara Barat (9), Myanmar (1+), Nigeria (659), Korea Utara (+), Pakistan (231), Palestina (Negara) (4+ Otoritas Hamas, Gaza), Qatar (2+), Arab Saudi (44+), Sierra Leone (3), Catatan : 1 Indonesia tidak melakukan eksekusi mati pada 2014. Namun demikian, pada 2015 telah terdapat enam eksekusi mati terkait kasus-kasus narkotika hingga Maret. 2 Angka ini tidak termasuk jumlah orang yang dipercayai telah dieksekusi di China yang dianggap sebagai rahasia negara. Singapura (3), Somalia (52+: 31+ Pemerintahan Federal Somalia; 11+ Puntland; 10+ Somaliland), Korea Utara (1), Sudan Selatan (+), Sri Lanka (61+), Sudan (14+), Taiwan (1), Tanzania (91), Thailand (55+), Trinidad; Tobago (2+), Tunisia (2+), Uganda (1), Uni Emirat Arab (25), Amerika Serikat (72+), Vietnam (72+), Yaman (26+), Zambia (13+), dan Zimbabwe (10). 

Paling tidak 19.094 orang masih di bawah vonis mati di dunia hingga akhir 2014. Di banyak negara di mana orang-orang dijatuhi vonis mati atau dieksekusi mati, proses peradilannya tidak memenuhi standar-standar internasional tentang peradilan yang adil (fair trial). Di banyak kasus, hal ini termasuk memperoleh ‘pengakuan’ lewat penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, sebagai contoh di Afghanistan, Bahrain, China, Iran, Irak, Korea Utara, dan Arab Saudi. Orang-orang terus dijatuhi vonis mati dan dieksekusi mati untuk kejahatan-kejahatan yang tidak memenuhi ambang batas “kejahatan-kejahatan paling serius” akan “pembunuhan yang disengaja” seperti yang didefinisikan dalam standar-standar internasional, khususnya di bawah Pasal 6 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR). 

Kejahatan-kejahatan tersebut termasuk kejahatan-kejahatan terkait narkotika di sejumlah negara, termasuk China, Indonesia, Iran, Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Uni Emirat Arab dan Vietnam, dan juga kejahatan “zina” bagi orang-orang yang sudah kawin (Uni Emirat Arab), “penodaan agama” (Pakistan), kejahatan-kejahatan ekonomi (China, Korea Utara, Vietnam), kejahatan-kejahatan berbeda terkait perkosaan (Afghanistan, India, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab), dan kejahatan-kejahatan “ilmu hitam” dan “ilmu sihir” (Arab Saudi). Masalah lain adalah adanya orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan dan intelektualitas di bawah vonis mati di beberapa negara termasuk Indonesia, Jepang, Malaysia, Pakistan, Trinidad & Tobago, dan Amerika Serikat. 

Banyak negara yang menerapkan atau mengimplementasikan hukuman mati pada 2014 melakukannya sebagai respon kepada ancaman baik secara nyata maupun yang dipersepsikan terhadap keamanan negara dan keselamatan publik yang muncul karena terorisme, suatu kejahatan, atau instabilitas internal. 

• Pakistan mencabut enam tahun moratorium eksekusi mati setelah serangan mengerikan terhadap sebuh sekolah di Peshawar. Tujuh orang dieksekusi mati dalam waktu kurang dari dua minggu di akhir 2014. Pemerintah juga berikrar untuk mengeksekusi mati ratusan terpidana mati yang divonis atas kejahatan-kejahatan terkait terorisme. 

• China membuat penggunaan hukuman mati sebagai sebuah alat dalam sebuah kampanye “Memukul Keras”, yang ditandai oleh pihak berwenang sebagai respon terhadap terorisme dan kejahatan brutal di Wilayah Otonomi Uighur Xinjiang. 

Tiga orang divonis mati pada sebuah vonis massal yang melibatkan 55 orang yang dihukum karena terorisme, separatisme, dan pembunuhan. Antara Juni dan Agustus, 21 orang dieksekusi mati di Wilayah Otonomi Uighur Xinjiang terkait serangan-serangan teroris yang terpisah. • Baik Kamerun maupun Uni Emirat Arab memperluas cakupan hukuman mati untuk memasukan kejahatan-kejahatan terkait “terorisme”. 

• Yordania melakukan lagi eksekusi mati pada Desember, setelah selang selama delapan tahun, terhadap 11 orang yang divonis atas pembunuhan. Pihak berwenang secara jelas menyatakan bahwa tindakan tersebut sebagai respon meningkatnya angka kejahatan pembunuhan. 

• Pada Desember, Indonesia mengumumkan diteruskannya lagi eksekusi mati bagi kejahatan-kejahatan terkait narkotika untuk memerangi suatu “darurat nasional narkoba”. Argumen yang mendukung penerapan hukuman mati untuk memerangi kejahatan-kejahatan mengabaikan fakta bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati bekera secara khusus sebagai efek jera bagi suatu kejahatan, atau lebih efektif ketimbang penggunaan hukuman pemenjaraan. 

Hal ini telah dikonfirmasi di banyak kajian yang dilakukan oleh PBB dan di penjuru berbeda negara-negara dan kawasan di dunia. Ketika pemerintahan menjelaskan hukuman mati sebagai sebuah solusi bagi suatu kejahatan atau ketidakamanan, mereka tidak hanya menyesatkan publik tetapi – di banyak kasus –juga gagal mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan dari penghapusan hukuman mati di bawah hukum internasional. 

Banyak dari negara yang masih mempertahankan hukuman mati tersebut terus menggunakannya secara bertentangan dengan standar-standar dan hukum internasional. Persidangan yang tidak adil, “pengakuan” yang diambil lewat penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, penerapan hukuman mati bagi anak-anak, dan orang-orang dengan gangguan kejiwaan dan intelektualitas, dan bagi kejahatan- kejahatan lain selain “pembunuhan dengan kesengajaan” terus menjadi masalah yang tampil dalam penerapan hukuman mati pada 2014. 

KECENDERUNGAN REGIONAL ASIA-PACIFIK: 

• Pakistan dan Singapura melanjutkan lagi eksekusi mati pada 2014. 
• China, Korea Utara, dan Vietnam terus mengklasifikasi data tentang hukuman mati sebagai rahasia negara. 
• Angka negara yang melakukan eksekusi mati turun dari 10 pada 2013 menjadi 9 pada 2014. 
• Sebuah rancangan undang-undang untuk menghapus hukuman mati masih tertunda di Mongolia. Legislator di Fiji, Korea Selatan, dan Thailand memulai debat tentang penghapusan hukuman mati. 
• China, Jepang, dan Vietnam membebaskan orang tidak bersalah yang telah dijatuhi vonis mati. 

INDONESIA 

 Enam vonis mati baru dijatuhi di Indonesia pada 2014. Paling tidak 130 orang masih di bawah vonis mati hingga akhir tahun 2014, 64 di antaranya divonis mati karena kejahatan narkotika. Pada 28 November, Deputi Jaksa Agung untuk Tindak Pidana Umum, Basyuni Masyarif, mengumumkan bahwa pemerintah berencana untuk mengeksekusi mati lima orang sebelum akhir 2014. Ia juga menyatakan bahwa 20 eksekusi mati lainnya telah dijadwalkan pada 2015. 

Pada 3 Desember, Wakil Presiden Jusf Kalla menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan memberikan grasi kepada paling tidak 64 terpidana mati yang telah divonis mati untuk kejahatan terkait narkotika dan bahwa eksekusi mati mereka akan dilakukan. Menteri Luar Negeri terus secara pro-aktif meminta pengubahan hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri. Angka yang dikeluarkan pada Februari 2015 mengindikasikan bahwa antara 2011 dan 2014, saat ketika sebuah gugus tugas dibentuk di bawah Kementerian Luar Negeri, ada 240 warga Indonesia yang menghadapi eksekusi mati telah diubah vonis matinya dan bahwa 46 orang telah diubah vonis matinya hanya pada 2014.

Sekitar 229 Warga Negara Indonesia lainnya masih menghadapi eksekusi mati di luar negeri, teramasuk 15 orang di China untuk kasus narkotika, 168 orang di Malaysia (112 orang untuk kasus narkotika dan 56 orang untuk kasus pembunuhan), 38 orang di Arab Saudi, empat di Singapura (termasuk satu orang untuk kasus narkotika), satu orang di Laos, dan satu orang di Vietnam, keduanya untuk kasus narkotika. 

ABOLISI HUKUMAN MATI 

Meskipun terdapat masalah-masalah di atas, dunia terus melakukan langkah maju menuju penghapusan hukuman mati. Kecenderungan jangka panjang dunia menjauh dari hukuman mati masih jelas. Pada 2014, 22 negara masih melakukan eksekusi mati, sementara dua dekade lalu, pada 1995, jumlahnya masih 41. 140 negara di dunia, lebih dari dua pertiga jumlah global, adalah abolisionis dalam hukum atau secara praktik. 

Pada Desember, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusinya yang kelima kali tentang moratorium penggunaan hukuman mati. Jumlah anggota PBB yang setuju terhadap resolusi 69/186 tersebut meningkat enam, dari 111 pada 2012 menjadi 117 pada 2014, sementara itu 38 anggota memilih menolak dan 34 anggota memilih abstain3. 

Negara-negara baru yang memilih setuju terhadap resolusi tersebut adalah Equatorial Guinea, Eritrea, Fiji, Niger, dan Suriname. Sebagai tanda positif lebih lanjut, Bahrain, Myanmar, Tonga, dan Uganda berpindah dari yang menolak menjadi abstain. Sayangnya, Papua New Guinea berpindah dari abstain menjadi menolak resolusi tersebut. 

Amnesty International menentang hukuman mati untuk semua kejahatan apa pun tanpa kecuali dan tanpa mempertimbangan konteks kejahatan, rasa bersalah, tidak bersalah, atau karakter lainya dari para individu, atau metode yang digunakan oleh negara untuk melakukan eksekusi mati. Hukuman mati melanggar hak atas hidup dan merupakan penghukuman yang paling kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. 

Catatan : 3 Indonesia memilih abstain resolusi Majelis Umum PBB 69/186. Ini kali kedua Indonesia memilih abstain setelah tiga sebelumnya memilih menolak resolusi tersebut.

Amnesty International : Empat Pelajar disiksa polisi di Papua ?

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 27 Maret 2015 | 12:04 PM

Kabar Sulawesi.com : Empat pelajar, tiga di antaranya masih anak-anak, ditahan secara semena-mena dan disiksa atau dianiaya oleh polisi pada 18 Maret 2015, menurut pengacaranya. Eldi Kogoya, berusia 17 tahun, Timotius Tabuni, 17 tahun, dan Lesman Jigibalom, 23 tahun, sedang pulang ke rumah mereka, dengan sepeda motor mereka, pada malam hari 18 Maret, ketika mereka diikuti dan dihentikan oleh beberapa anggota Brigade Mobil (Brimob) yang mengenakan pakaian preman dan bersenjata di dekat pasar Cigombong, Kotaraja, Jayapura, provinsi Papua. 
Ilustrasi by google

Ketika mereka bertanya mengapa mereka ditahan, polisi menuduh mereka melakukan tindak kriminal dan paling sedikit 11 anggota Brimob menusuk, memukul, meninju, dan menendangi mereka. Pelajar keempat, Mies Tabo, 14 tahun, yang berada di dekat peristiwa dan menyaksikan serangan tersebut, berteriak meminta tolong tetapi ditendang, ditampar, dan diancam oleh polisi untuk diam. 

Keempatnya diseret sepanjang jalan ke markas Brimob terdekat. Mereka ditahan di sana untuk beberapa saat sebelum dikirim ke rumah sakit. Semuanya telah dibebaskan tanpa tuduhan apa pun. Keempatnya menderita dari luka-luka dan lebam di sekujur wajah dan badan mereka. 

Salah seorang dari mereka, Lesman Jigibalom, dalam kondisi kritis di rumah sakit dengan luka tusukan dari bahu kanan yang menembus paru-parunya. Eldi Kogoya juga mengalami patah tulang rusuk sementara Timotius Tabuni mengalami bocor di kepalanya. Semuanya memiliki luka-luka dan lebam di lututnya karena diseret sepanjang jalan. Mereka dan keluarganya mengalami trauma. Atas masalah ini Amnesty International: 

1. Menyerukan kepada pihak berwenang untuk mengambil langkah mendesak untuk menjamin keamanan Eldi Kogoya, Timotius Tabuni, Lesman Jigibalom, dan Mies Tabo sesuai dengan keinginan mereka; 

2. Mendesak pihak berwenang untuk memastikan keempat pelajar tersebut memiliki akses kepada segala bantuan medik yang mereka perlukan, termasuk pelayanan psikologis; 

 3. Menyerukan mereka untuk memerintahkan, secara segera, sebuah investigasi yang independen dan efektik terhadap tuduhan terjadinya tindak penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke muka hukum, termasuk mereka yang memiliki tanggung jawab komando. Informasi tambahan Aparat keamanan Indonesia memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM di wilayah Papua dengan nyaris impunitas. 

Amnesty International telah menerima laporan-laporan yang kredibel tentang pembunuhan di luar hukum dan penggunaan kekerasan dan senjata api secara berlebihan dan tidak perlu, dan juga penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya oleh baik polisi maupun militer. 

Meski pihak berwenang telah membuat beberapa upaya untuk membawa pelakunya untuk dimintai pertanggungjawaban lewat mekanisme internal, penyelidikan pidana terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan sangat jarang sekali, membuat banyak korban tanpa akses terhadap keadilan dan reparasi, dan para pelaku hanya sedikit atau sama sekali jera untuk melakukan pelanggaran HAM lebih lanjut. Indonesia belum juga merevisi KUHP-nya untuk secara penuh mengadopsi definisi tindak pidana penyiksaan. 

Ketiadaan ketentuan hukum yang memadai tentang “tindak pidana penyiksaan” menciptakan lubang hukum yang memiliki konsekwensi begitu besar. Hal ini tidak menyediakan efek jera hukum bagi aparat Negara yang melakukan tindak pidana penyiksaan dan tidak menyediakan landasan hukum di mana aparat Negara yang melakukan kejahatan ini untuk bisa di bawa ke muka hukum. 

Kelompok pemantau HAM, Organisasi Non-Pemerintah, dan jurnalis internasional mengalami hambatan besar terhadap kerja-kerja mereka di wilayah Papua. Penolakan terhadap akses yang bebas dan tanpa hambatan terhadap wilayah Papua membatasi pemantauan dan laporan independen tentang situasi HAM di sana. 

Selama masa kampanye pemilu eksekutif di 2014, Presiden Joko Widodo berjanji akan membuka akses ke Papua bagi pemantau internasional, tetapi sejauh ini belum melakukan apa pun terhadap masalah ini sejak menjabat. 

Rilis Amnesty Internasional : Josef Roy Benedict 
Campaigner - Indonesia & Timor-Leste

Kriminal

Hankam

Sport

http://picasion.com
Layanan Masyarakat kabarsulawesi.com

Lalulintas

Pendidikan

Ekobistehno

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer