==== Kantor Berita Online kabarsulawesi.com - Email : kbrsulawesi@gmail.com - Kontak Redaksi : 081342676153 - PROMOSIKAN USAHA ANDA DI MEDIA KAMI ==== Daftar Harga Iklan Kantor Berita Online kabarsulawesi.com Banners Utama Benner Utama (header) Ukuran 728 x 90 Pixel Format file JPG/JPEG atau GIF Animasi, besar ukuran file Banner maks. 30 Kb. Harga = Rp. 1.500.000.- pemuatan 1 (satu) bulan Benner Tengah Ukuran Benner tinggi : 200 x lebar 300 Format file JPG/JPEG atau GIF Animasi, besar ukuran file Banner maks. 30 Kb. Harga Rp.600.000,-/bulan. Banners Samping Banner iklan tinggi : 200 x lebar 300 pixel Format file JPG/JPEG atau GIF Animasi, besar ukuran file Banner maks. 15 Kb. Harga hanya Rp. 500.000,-/bulan. Tampil di semua halaman bagian samping Format iklan sudah dibuat oleh pemasang iklan. Banners Bawah Banner iklan tinggi : 200 x lebar 300 pixel Format file JPG/JPEG atau GIF Animasi, besar ukuran file Banner maks. 15 Kb. Harga hanya Rp. 350.000,-/bulan. Catatan : Untuk Promosi usaha : pemuatan kontrak 1 tahun hanya bayar 10 bulan saja -Tampil di semua halaman bagian tengah - Format iklan sudah dibuat oleh pemasang iklan. Cara Pembayaran : Dana pembayaran iklan dan Donasi (Sumbangan Sukarela) ditransfer melalui Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) Unit Lapadde Kota Parepare Nomor Rekening : 7538-01-001085-53-8 a.n. Sulhayat Takdir, SH Setelah terjadi kesepakatan dengan pemasang iklan. Semua Iklan bisa dinegoisasikan. Setelah pembayaran selesai iklan sesuai paket yang Anda pilih, maka silakan konfirmasi ke email : kbrsulawesi@gmail.com atau hubungi kami di mobile phone HP. 085255644646 Konfirmasi Data iklan dan benner iklan (format : jpg,html) dapat dikirim ke kbrsulawesi@gmail.com Kontak Redaksi ; 085255644646 – 081342676153======
Latest Post

KPA : PCC MEMATIKAN Selamatkan Anak Indonesia

Written By Redaksi kabarsulawesi on Sabtu, 16 September 2017 | 6:55 PM

Kabarsulawesi.com – Mamuju "Oh Tuhan, belum saja usai kering air mata atas tragedi kemanusiaan di sektor kesehatan yang mengakibatkan bayi Debora meninggal dunia sia-sia di Rumah Sakit Mitra Keluarga di Kalideres Jakarta Barat tanpa pertolongan karena alasan miskin , beberapa minggu ini kita semua dan bangsa ini juga menaruh amarah terhadap peristiwa meninggalnya 3 orang anak dan kurang lebih 42 anak mengalami kejang-kejang, merontah dan beprilaku layaknya zombi lantaran mengkonsumsi pil PCC di Kendari Sulawesi Tenggara.

Menjadi pertanyaan apa yang Tuhan sesungguhnya rencanakan untuk anak-anak kita, anak Indonesia Tuhan?..

Lagi-lagi sungguh menakutkan, atas peristiwa kemanusiaan ini, otoritas penegak hukum di Kendari juga telah berhasil menemukan lebih dari 25.000 butir PCC yang siap edar ke Papua dan Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara".

"Apa jadinya, jika rencana peredaran pil gila yang mematihkan anak-anak kita ini tidak terbongkar oleh otoritas penegak hukum Polisi, akanlah banyaknya anak-anak terampas hak hidupnya, menjadi seperti layaknya zombi dan gila yang pada gilirannya terpaksa meregang nyawa sia-sia," demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum.Komnas Perlindungan Anak kepada Media disela-sela acara Konsultasi Misi Anak yang diselenggarakan Wahana Visi Indonesia (WVI) Sabtu, 16/09 di Surabaya.

Anak yang dijadikan korban peredararan Narkoba juga dari hari ke hari terus meningkat, anak korban kejahatan seksual baik yang dilakukan secara perorangan bahkan bergerombol oleh usia anak maupun dewasa terus saja dilaporkan dan belum mampu dihentikan, merajalelanya tayangan pornografi dan porno aksi, anak yang menjadi salah satu pemicu "triger" terjadinya kejahatan dan kekerasan terhadap anak, demikian juga dimana saat ini banyak anak-anak kita menjadi korban prostitusi online, perdagangan dan penjualan anak untuk tujuan seks komersial, adopsi ilegal dan eksploitasi ekonomi, bahkan peristiwa kejahatan bentuk lainnya seperti penelantaran dan perundungan (bullying) yang terjadi lingkungan sekolah. Serta fakta menunjukkan bahwa pelakunya kejahatan terhadap anak adalah orang-orang "terdekat anak" yang seyogianya menjaga dan melindungi anak.
Salahkah jika Komnas Perlindungan Anak sebagai lembaga yang memberikan perhatian dan pembelaan, perlindungan anak di Indonesia sejak tahun 2013 menyatakan bahwa situasi anak Indonesia saat ini keberadaan "Darurat"?...

Kembali lagi pada peristiwa kejahatan terhadap beredarnya pil PCC di Kendari, Kepala Badan Pengawas Onata dan Makanan (BPOM) menyatakan bahwa sejak tahun 2013 pil sejenis PCC sudah dinyatakan dilarang beredar nanum kenyataan pil gila dan mematihkan ini tak berhasil diawasi oleh otoritas pemerintah bahkan peredarannya diduga melibatkan tenaga kesehayan..pemerintah gagal mengawasinyanya mulai dari beredarnya vaksin palsu sampai ada pil PCC yang menakutkan itu.

Atas peristiwa kemanusiaan ini, Komnas Perlindungan Anak tidak pada posisi salah menyalahkan namun, justru dari peristiwa ini dapat dijadikan refleksi dan bertanya pada diri apa yang sesungguhnya yang sudah kita lakukan sebagai orangtua, masyarakat, pemerintah?..menyelamatkan anak Indonesia dan memberikan yangvtetbaik.bagi anak itulah yang utama kita dan pemerintah lakukan..Kita tidak bokeh cuci tangan apalagi pemerintah sebagai pemegang otoritas untuk melindungi anak di Indonesia.

Oleh sebab itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan tegas terkait peredaran pil PCC. Mengingat sudah banyaknya korban anak dan meresahkan warga masyarakat bukan saja di Kendari nanun diberbagai tempat apalagi beredarnya berita bahwa ribuan pil gila mematihkan ini sudah siap edar, maka peran pemerintah dalan hal ini Rumah Sakit dan BPOM segera mengambil langkah strategis untuk segera menghentikan peredarannya dan minta Menteri Kesehatan segera melakukan penyelamatan anak sebagai korban yang saat ini sedang mendapat perawatan di Rumah Sakit di Kendari dan mendorong otoritas penegak hukum Polisi untuk segera menangkap dan mengusut para pelaku, desak Arist.

Untuk membantu pengusutan peristiwa kemanusiaan ini, Komnas Perlindungan Anak melalui program Quick Investigator Vountary bersama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Kendari dan para pegiat Perlindungan Anak di Sultra segera menurunkan tim untuk menenang keresahan warga dan membantu pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan bukti-bukti petunjuk, demikian ditambahkan Arist (ams/soel/IWO).

DANREM 142 : keberadaan Insan Pers Dukung Tugas TNI

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 15 September 2017 | 6:46 PM

Kabarsulawesi.com – Mamuju : Kehadiran pers ditengah tengah masyarakat semakin di butuhkan peran sertanya, sekaligus memiliki arti dalam mendukung program pembangunan melalui berbagai informasi dan berita yang disajikan.

Seperti Kehadiran insan media di tengah tengah kehidupan prajurit tentunya sangat di harapkan dalam rangka mendukung tugas tugas TNI ke depan yang makin komplek. Komunikasi terus dibangun dalam rangka membangun sinergitas antara TNI dan media.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Makorem 142/Tatag, menggelar acara coffee morning dan outbound yang dihadiri kurang lebih 50 orang dari media online, Cetak maupun elektronik bertempat di makorem 142/Tatag kel. Rangas Kec. Simboro kab. Mamuju. Hal ini penting mengingat peran media massa sebagai agent of change and development atau agen perubahan dan pengembangan.

Dalam sambutannya, Danrem 142/Tatag Kolonel Inf. Taufiq Shobri mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya pada insan media yang berkenaan hadir dalam coffee morning dan out bound di Makorem 142/Tatag sebagai salah satu ajang meningkatkan tali Silaturahmi.

Media massa baik cetak, Elektronik maupun online harus berperan serta menciptakan situasi Kondusif, terutama di bumi mala'biq dan bumi manakarra.

" Keberadaan insan media yang merupakan komponen masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung kegiatan TNI terutama Korem 142/Tatag. Apalagi mendekati HUT TNI ke-72 Diharap partisipasi aktif media dalam publikasi kegiatan terutama dalam pemberitaan yang sifatnya proporsional sehingga tercipta kenyamanan " Tutur Danrem.

Turut hadir mendampingi Danrem, Para Kasi Korem, Kapenrem. Dalam acara tersebut, Para insan media melaksanakan permainan outbound dimana kegiatan itu menggambarkan filosofi kerjasama, Kekompakan serta kesabaran bagi mereka dalam kehidupan sehari hari. Kegiatan diakhiri dengan pemberian cenderamata dan ID Card serta foto bersama. (soel/Penrem 142/Tatag/IWO)

Diduga Penyimpangan APBD Sulselbar TA. 2016, Kejati Sulsel Geledah Kantor

Kabarsulawesi.com – Mamuju : Selama 2 hari sejak Jumat (15/9) Tim Penyidik Kejati Sulsel melakukan tindakan penggeledahan di sejumlah kantor di lingkungan Pemprov Sulbar, antara lain kantor Bappeda, DPRD, Dinas Pendidikan dan beberapa Dinas lainnya.

Penggeladahann selama 2 hari (jumat-sabtu/ 15-16 September 2017) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: PRINT-532/R.4.5/Fd.1/09/2017 tanggal 11 September 2017, Tim Penyidik telah berhasil mengamankan dokumen-dokumen terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan APBD Prov. Sulbar TA. 2016, yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD Prov Sulbar Periode 2014-2019, dugaan penyimpangan terhadap APBD Prov. Sulbar TA. 2016 berawal dari perbuatan sejumlah anggota DPRD Prov. Sulbar yang dengan cara memasukkan proyek-proyek titipan pada APBD Prov. Sulbar TA. 206 tanpa melalui prosedur yang berlaku.

Proyek yang dikerjakan oleh orang-orang dekat oknum Anggota DPRD tersebut dalam kenyataannya banyak ditemukan kurang volume pekerjaan, bahkan terkesan rekayasan karena dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk digunakan sebagai fee kepada para anggota DPRD tersebut yaitu sebesar 10-15 persen.

Dokumen-dokumen yang telah diamankan tersebut selanjutnya akan dilakukan penyitaan, untuk digunakan mendukung pembuktian dalam proses penyidikan yang sedang berjalan. Menurut Kajati Sulsel, Jan Maringka, pemeriksaan thd para anggota Dewan akan diagendakan mulai pekan depan (*/soel/IWO)

Kematian Debora Ini Kata Komnas PerlindunganAnak

Written By Redaksi kabarsulawesi on Minggu, 10 September 2017 | 12:11 PM

Kabarsulawesi.com – Jakarta : Kematian Debora anak pasangan dari bapak T. Rudianto Simanjorang dan ibu Henny Sulalalahi di salah satu Rumah Sakit Mitra Keluarga di Kalideres Cengkareng, Jakarta Barat terurang lagi 03 September 2017 lantaran tak mampu memberikan uang jaminan atau uang muka untuk mendapatkan perawatan dan pertolongan kesehatan lebih kurang sebesar Rp. 19.800.000.

Menurut keterangan ibu korban, lebih kurang 7 jam Debota terkatung-katung tidak mendapat perawatan yang dibutuhkan Debora secara emergency. Debota dibiarkan di unit gawat garurat sebelum bisa melunasi biaya administrasi rumah sakit.

Beberapa minggu lalu bahkan hitungan hari sebelumnya juga terjadi penolakan terhadap anak seorang jurnalis di Sulawesi Selatan untuk mendapatkan perawatan intensif dari RSUD Baji karena demam tinggi. Lagi-lagi penolakan pasien ini juga lantaran diketahui keluarga ini datang dari keluarga miskin walaupun keluarganya sudah mengantongi surat keterangan miskin dari otoritas tempat tinggalnya sebagai warga dan telah mendapat surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Labuang Baji, namum management rumah sakit tetap menolak.

Kematian Debora di Rumah Sakit Mitra Keluarga dan penolakan terhadap anak untuk mendapatkan perawatan di RSU Labuang Baji membuktikan telah terjadi krisis terhadap terhadap kemanusian. Rumah Sakit tidak lagi sebagai institusi atau tempat untuk menyelematkan kemanusiian, namun telah berubah menjadi institusi kesehatan yang berorientasi pada bisnir dan ekonomi. "Orang miskin tak boleh saki". Itulah anggapan yang pantas untuk anak dari keluatga miskin, Itu artinya puls janganlah coba-coba anak sakit, inilah praktek yang terjadi di berbagai pelayanan Rumah Sakit baik yang dikelolah oleh swasta dan negeri di negeri ini. Atas dasar pengalaman empirik Komnas Perlindungan Anak yang selama ini mendapat laporan masyarakat tidak dipekenan dan dibiarkan

Berdasarkan ketentuan UU RI No. 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan junto UU RI No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah kedalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kematian Debora bocah cantik harapan keluarga Rudianto dan Henny merupakan tindakan "pembiaran" yang mengakibatkan Debora "terpaksa" meninggal dunia.

Kematiaan Debora membuktikan telah terjadi krisis terhadap kemanusiaan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khusus hak anak untuk mendapat pelayanan dasar atas kesehatan.

Sangat disayangkan, jika alsan pihak management Mitra Keluarga bahwa Debora pada saat Atas diantar dan dirujuk ke RS Mitra Keluarga sudah dalam keadaan kritis dengan sekujur tubuh nampak lebam, justru dalam keadaan kritis itulah seharusnya pihak RS Mitra Keluarga memberikan pertolongan segera tanpa harus keluarga pasien dimintai uang muka atau uang jaminanan agar Debora mendapat pertolongan emergency. Penjelasan dan alasan pihak RS Mitra Keluarga justru bertentangan dengan tindakannya. Inilah yang membuktikan bahwa DEBORA tak boleh sakit dan merupakan pembiara serta krisis tethadap kemanussiaan. Atas Dasar kemanusian dan hak anak yang telah dijamin konstitusi dan ketentuan hukum intetnational yakni Konvensi PBB tentang Hak Anak dan hukum positif yang berlaku di negeri ini, kematian Debora tidak bisa dibiarkan dan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tidak boleh absen atau membiarkan. 

Adalah sulit diterima oleh akal sehat manusia, nyawa kematian tidak tertolong hanya karena berasal dari keluarga miskin yang tidak mampu membayar uang jaminan perawatan sebesar Rp. 19.800.000, untuk dimasukkan ke dalam PICU.

Menurut keterangan ibu korban, suami dari ibu Henny sesungguhnya sudah berupaya untuk memenuhi dan menyiapkan biaya yang diminta pihak managemen RRS Mitra dan telah memberikan uang biaya administrasi untuk dilakukan pertolongan sebesar Rp. 5 juta untuk sisanya dilunasi kemudiaan setelah mendapat perawatan PICU, namun ditolak oleh management rumah sakit.

Atas kejadiaan ini dan telah terjadinya krisis terhadap kemanusiaan, Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai lembaga independen yang bertugas sebagai pelaksana keorganisasian dari Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pusat yang diberikan mandat untuk memberikan perlindungan anak bersama LPA yang berafiliasi dengan Komnas Perlindungan Anak di Indonesia, MENDESAK segera pemerintah melalui Gubernur DKI Jakarta untuk membekukan sementara ijin operasional rumah sakit dan segera mengevakuasi seluruh pasien yang saat ini sedang mendapat perawatan di rumah sakit ini ke beberapa rumah sakit yang dirujk oleh pemerintah.

Dan mendorong keluarga korban Debora untuk melaporkan pihak management RS Mitra Keluarga ke aparatus penegak hukum Polri di Jakarta Barat agar mendapat keadilan hukum baik secara pidana dan perdata, perlakuan pihak Mitra Keluarga yang telah sengaja membiarkan hilangnya hak hidup anak tidak bisa didiamkan, oleh sebab itu Komnas Anak sebutan lain Komnas Perlindungan Anak sebagai salah lembaga representasi dari anak Indonesia bersama LPA sebagai mitranya di daerah, terus berupaya melakukan langkah-langkah strategi memberikan advokasi terhadap peristiwa kematian Debora, demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak kepada media di Jakarta Minggu 10/09/17.
Mengingat telah terjadi pembiaran atas lemahnya pelayanan pihak management rumah sakit, hari ini Minggu 10/09/17 Komnas Perlindungan Anak menurunkan Relawan Investigasi cepat (Quick Investigator Voluntary) Komnas Anak yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal jen Komnas Perlindungan Anak Dhanang Sasongko untuk melakukan investigasi cepat ke rumah sakit Mitra Keluarga dan kepada keluarga Simanjorang untuk membantu dan memberikan pembelaan atas dasar hak anak.

"Kasus Debora harus dibela untuk mendapatkan keadilan hukum baik hukum dan perdata dan juga agar tidak terulang kembali". Imbuh Dhanang Sasongko Sekjen Komnas Petlindungan Anak Sabtu 09/09 di Jakarta.

Krisis kemanusiaan diranah kesehatan khusus kepada anak tidak boleh dibiarkan oleh sebab ini Tim Relawan Investigator (quick investigator voluntary) akan menjadwalkan untuk ketemu dan berkoordinadi kepada Gubernur DKI dan Menteri Kesehatan. 

Atas kepergian Debora, atas nama kemanusiaan dan perlindungan anak menyampaikan turut berdukacita sedalam-dalamnya dan mengajak seluruh LPA di seluruh Nusantara yang berafiliasi dengan Komnas Anak untuk memberikan dukungan dan doa kepada keluarga yang ditinggalkan Debor, karena Komnas Perlindungan Anak dan LPA selalu Ada dan hadir untuk ANAK Indonesia, tambah Arist. (soel)

Komnas Waspan Lakukan Investigasi Lapangan di Lutim

Kabarsulawesi.com – Lutim : Komisi Nasional Pengawas Aparatur Negara (Komnas Waspan) Sulsel, beberapa hari ini berada di Kabupaten Luwu Timur (Lutim) untuk melakukan pengawasan dan investigasi. Pengawasan dan ini yakni bidang Pendidikan, Penggunaan Dana Desa baik bersumber dari anggaran APBD maupun APBN, dan bidang Kesehatan.

Mahmuddin, Koordinator Pegawasan dan Investigasi Komnas Waspan kepada kabarsulawesi.com, mengatakan tujuan pengawasan ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dan anggaran di tiga sektor tersebut.

“Ini sangat perlu kami lakukan untuk pelaksaan fungsi pengawasan, agar pelaksanaan program dan anggaran yang dilaksanakan oleh tiga sektor ini, benar – benar untuk masyarakat.” Tegas Mahmud.
Hasil investigasi ini menurut Mahmuddin, akan dijadikan bahan laporan yang akan disampaikan ke instansi terkait baik ditingkat provinsi maupun pusat.

Namun ditegaskan mahmuddin, jika dalam melaksanakan pengawasan dan investigasi di lapangan ditemukan adanya penyimpangan anggaran pihaknya akan melakukan pelaporan untuk ditindaklanjuti sebagai perbuatan pidana. (soel)
 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer