Home » » 59 Pasangan Kandidat Untuk Pilkada di Sulsel

59 Pasangan Kandidat Untuk Pilkada di Sulsel

Written By Redaksi kabarsulawesi on Minggu, 25 April 2010 | 1:58 PM


Kabar Sulawesi : Sebanyak 10 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten/Kota telah menetapkan pasangan calon yang akan maju dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Pemilukada yang serentak dilakukan pada 23 Juni 2010, menetapkan 59 pasangan Se-Sulawesi Selatan.

Ketua KPUD Sulawesi Selatan menyatakan, laporan yang diterima KPU Sulawesi Selatan, hasilnya cukup banyak dan bila dirata-rata, setiap daerah diikuti oleh enam pasangan.

“Secara nasional, Luwu Utara merupakan pemecah rekor terbanyak soal jumlah pasangan calon, dengan mengusung 9 pasangan,” kata Jayadi yang ditemui dikantornya. Jumat 23 April 2010.

Selain, Lumu Utara posisi kedua terbanyak yakni, Kabupaten Bulukumba, Maros, Pangkep, Tana Toraja, dan Soppeng 7 pasangan, sementara Kabupaten Gowa, Barru, Luwu Timur 4 pasangan, dan terakhir Kabupaten Kepulauan Selayar akan diikuti oleh 3 pasangan.

Terkait itu, Jayadi menganggap sebagai sesuatu yang biasa. “Hal itu karena pengetahuan masyarakat tentang pemilu mulai meningkat, dan itu positif untuk proses demokrasi di suatu daerah,” ujarnya.

Selain juga, banyaknya calon yang lolos karena calon perseorangan sudah diatur jelas dalam UU, yakni berhak ikut dipilih jika memenuhi persyaratan sesuai aturan di KPU.
Sumber : Rahmat Zeena • VIVAnews

KPU Sulsel Siapkan Real Count

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel menyiapkan real count atau perhitungan cepat pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada). Modelnya mirip yang diterapkan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2009.

Rencana ini disampaikan Sekretaris KPU Sulsel, Annas GS, Jumat, 23 April. Menurutnya, KPU Sulsel akan menjadi pusat tabulasi suara pemilihan bupati dan wakil bupati yang berlangsung secara serentak di 10 kabupaten 23 Juni.

Real count tersebut, jelasnya, akan menggunakan fasilitas short message service (SMS). KPU akan bekerjasama dengan operator telekomunikasi seluler untuk mewujudkan rencana ini.
"Real count tentu saja bukan patokan hasil pemungutan suara. Tetapi, paling tidak kita membantu masyarakat untuk mengetahui hasil pemilukada secara lebih cepat," ujar Annas.

Berapa biaya yang dibutuhkan untuk real count itu? Annas mengaku belum menghitungnya secara keseluruhan. Namun, dia memastikan anggaran tidak terlalu besar. Bahkan dianggap cukup murah.

Sebagai contoh di Kabupaten Gowa. Di daerah yang memiliki 18 kecamatan tersebut, anggaran yang dibutuhkan untuk real count via SMS tersebut tidak sampai 10 juta. Gowa menjadi barometer pemilukada di 11 kabupaten di Sulsel.

Sepuluh kabupaten lainnya yang akan menggelar pilkada tahun ini adalah Bulukumba, Selayar, Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Utara, dan Luwu Timur.
Sepuluh di antaranya digelar bersamaan. Pemungutan suara akan dilaksanakan 23 Juni 2010. Khusus untuk Toraja Utara, pemilukadanya baru berlangsung Oktober 2010. (sap)
Sumber : fajar online

Cabup Sepakat Tidak Pasang Baliho di Pohon

PANGKAJENE -- Setelah menyepakati jadwal kampanye tertutup dan terbuka, seluruh kandidat Bupati Pangkep menandatangani naskah kesepahaman dengan KPU Pangkep Jumat, 23 April. Salah satu penekanan penting dalam kesepakatan tersebut adalah kandidat tidak diperbolehkan lagi memasang baliho berukuran raksasa di jalan-jalan protokol atau yang padat lalu lintas.

Selain di jalan-jalan protokol, baliho dan alat peraga kampanye lainnya juga tak boleh dipasang di sarana umum, seperti instansi pemerintah, sekolah serta rumah ibadah. Termasuk pula pada tiang listrik, tiang telepon dan pepohonan.

"Selain di tempat itu, alat peraga kampanye boleh dipasang setelah berkoordinasi dengan KPU dan pemerintah," ujar anggota KPU Pangkep Mutahar usai penandatanganan nota kesepahaman di gedung DPRD Pangkep, Jumat 23 April.

Mutahar melanjutkan, dalam MoU itu, alat peraga yang boleh dipasang di jalan protokol tidak boleh
lebih dari 150 cm x 100 cm. Mengenai masih banyaknya ditemukan baliho berukuran besar di pinggir jalan, Mutahar mengatakan KPU akan memberikan kesempatan selama seminggu kepada masing-masing kandidat untuk menertibkan sendiri alat peraga kampanyenya.

Jika melewati batas yang sudah ditentukan itu, maka para kandidat sudah dianggap memberikan kuasa kepada aparat Satpol PP untuk melakukan penertiban. "Dan jika Satpol PP yang menertibkan, tidak boleh lagi ada komplain. Bahkan jika alat peraga kampanye itu hilang atau rusak," tambah Ketua Bidang Hukum dan Pengawasan KPU Pangkep ini.

Ditambahkan pula, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama masa kampanye, pihak kandidat diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis mengenai lokasi dan materi kampanye kepada KPU, Panwas dan polisi selambat-lambatnya dua hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Kesepakatan antara KPU dan kandidat yang berisikan 21 pasal ini ditandatangani langsung oleh lima pasangan kandidat, minus pasangan Karizma (Kamrussamad-Rizaldi). Namun menurut Mutahar, pasangan Karizma pada dasarnya sudah menyetujui isi MoU tersebut.

"Mereka sudah mengirim surat tak bisa hadir karena ada kegiatan," kata Mutahar. Penandatangan MoU ini juga disaksikan oleh pihak muspida di Pangkep. (aha)
Sumber : fajar online
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer