Home » » Wali Kota Kupang Malu, Hasil UAN 0 %, Ancam Tutup Sekolah

Wali Kota Kupang Malu, Hasil UAN 0 %, Ancam Tutup Sekolah

Written By Redaksi kabarsulawesi on Senin, 10 Mei 2010 | 4:48 PM


Kabar Sulawesi : "Saya malu. Memalukan sekali melihat hasil UN SMP di Kota Kupang seperti ini. Karena itu, perlu saya tegaskan, untuk sekolah-sekolah yang sudah tiga tahun berturut-turut persentasenya nol, akan kami tutup saja," ujar Adoe sambil menjelaskan bahwa dari 26 SMP di NTT yang kelulusannya nol persen, terdapat dua SMP di Kota Kupang, yakni SMP Teladan dan SMP Generasi Bangsa. , kepala sekolahnya harus bertanggung jawab. "Dan jika dalam UN ulangan hasilnya ada sekolah negeri yang persentasenya masih terus berada di bawah 20 persen, kepala sekolahnya harus diganti. Kita jangan salahkan siswa saja atau pihak lain, tetapi kepala sekolah pun harus bertanggung jawab," kata Adoe.


Malu, Wali Kota Ancam
Tutup Sekolah Kelulusan 0 Persen

KUPANG (Suara Karya): Melorotnya persentase kelulusan peserta ujian nasional (UN) tingkat SMP di Kota Kupang membuat Wali Kota Kupang Daniel Adoe amat malu.

Karena itu, dia akan mempertimbangkan sekolah-sekolah yang persentase kelulusan siswanya nol persen selama tiga tahun berturut-turut untuk ditutup saja.
Daniel Adoe yang ditemui di Kupang, Sabtu (8/5), mengakui bahwa pihaknya sangat malu karena persentase kelulusan siswa tingkat SMP tahun ini menurun drastis. Dari 5.748 peserta UN, yang lulus sebanyak 2.629 atau hanya 45,45 persen. Kelulusan tahun ini menurun sebesar 20 persen dibandingkan dengan kelulusan tahun sebelumnya yang sebesar 60 persen lebih.
"Saya malu. Memalukan sekali melihat hasil UN SMP di Kota Kupang seperti ini. Karena itu, perlu saya tegaskan, untuk sekolah-sekolah yang sudah tiga tahun berturut-turut persentasenya nol, akan kami tutup saja," ujar Adoe sambil menjelaskan bahwa dari 26 SMP di NTT yang kelulusannya nol persen, terdapat dua SMP di Kota Kupang, yakni SMP Teladan dan SMP Generasi Bangsa.
Adoe juga menegaskan, untuk sekolah-sekolah negeri yang tingkat kelulusannya rendah, kepala sekolahnya harus bertanggung jawab. "Dan jika dalam UN ulangan hasilnya ada sekolah negeri yang persentasenya masih terus berada di bawah 20 persen, kepala sekolahnya harus diganti. Kita jangan salahkan siswa saja atau pihak lain, tetapi kepala sekolah pun harus bertanggung jawab," kata Adoe.
Ditanya tentang sekolah swasta, Adoe menjelaskan, jika ada sekolah swasta yang selama tiga tahun berturut-turut persentase kelulusannya juga tetap nol, maka pemerintah mengambil sikap untuk menutup sekolah tersebut karena sudah merugikan masyarakat.
"Kalau tiap tahun hasilnya hanya nol persen, sebaiknya tidak usaha terima siswa lagi. Orangtua juga jangan mengirimkan anak-anak ke sekolah-sekolah yang persentasenya selalu nol. Untuk apa mereka disekolahkan pada sekolah-sekolah seperti itu," tutur Adoe.
Adapun terhadap sekolah-sekolah yang kelulusannya mencapai 100 persen, Adoe mengatakan, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada kepala sekolahnya untuk melakukan studi banding ke luar daerah.
"Kita harus berikan penghargaan kepada mereka. Dengan demikian, bisa menjadi motivasi bagi kepala sekolah lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya," kata Adoe.
Selain tingkat SMP, lulusan UN untuk tingkat SMA di NTT juga menurun. NTT pada pengumuman UN tingkat SMA/SMK/MA 26 April lalu diketahui mengalami penurunan yang sangat drastis, yakni dari hampir 70 persen pada 2009 menjadi hanya 47,92 persen pada 2010 atau menurun 21,31 persen. NTT menempati posisi paling buncit baik untuk UN SMA maupun SMP.
Terkait itulah, NTT masuk dalam 17 provinsi yang harus mendapat dana intervensi dari pemerintah pusat melalui APBN Perubahan yang baru disetujui DPR. Sebab, hasil ujian nasional para siswanya rendah.
Ketua Panitia Penyelenggara Ujian Nasional (UN) Provinsi NTT I Nyoman Mertha Yasa di Kupang, Jumat, mengakui, belum lama ini ia bersama utusan dari 16 provinsi lain menghadap Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. "Kami dari 17 provinsi dipanggil oleh Menteri Pendidikan Nasional," kata Nyoman.
Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, Rabu (5/5) lalu, memberikan keterangan di Jakarta bahwa pihaknya mengalokasikan dana sebesar Rp 100 miliar untuk intervensi penanganan pendidikan di daerah-daerah yang hasil UN-nya rendah.
Pemprov NTT akan mendapat dana intervensi tersebut, tidak hanya karena hasil UN-nya rendah, tetapi juga menempati urutan ke-33 tingkat nasional atau urutan terakhir.
Mendiknas menyebutkan, dana itu untuk penataan tenaga guru dan membenahi persoalan yang menjadi kendala dalam peningkatan mutu pendidikan. (Bonne Pukan) 
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=252798


PENDIDIKAN
Banyak Permasalahan, Berawal
dari Kebijakan yang Salah


Tudingan banyak kalangan tentang kegagalan dunia pendidikan pada era kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono ternyata tidak sepenuhnya meleset. Sebab, sejumlah kegagalan di dunia pendidikan sekarang ini berawal dari kesalahan kebijakan yang akhirnya memengaruhi proses dan hasil akhir di kalangan anak didik itu sendiri.

Menurut pengamat pendidikan dari Kota Surabaya, Isa Anshori, seharusnya bukan hanya aspek kognitif yang dijadikan tolok ukur keberhasilan pendidikan. "Perayaan kelulusan dengan aksi konvoi yang merugikan pihak lain, corat-coret, tawuran, dan bahkan dengan mesum itu merupakan bukti kegagalan mendidik siswa dari aspek lain di luar aspek kognitif," ujarnya saat dikonfirmasi Suara Karya di Surabaya, Rabu (5/5).
Seharusnya, menurut dia, pendidikan bukan hanya mencetak seorang anak menjadi lebih cerdas, melainkan juga memiliki akhlak mulia dan bisa bertahan hidup. Tapi, ternyata dua aspek yang lain itu sampai kini tak kunjung bisa terpenuhi.
Senada dengan para pengunjuk rasa pada Hari Pendidikan Nasional, Isa memandang pemerintahan sekarang memang layak diprotes. Apalagi karena dana APBN yang dikeluarkan untuk bidang pendidikan sudah diperbesar.
Saat ini, menurut Isa Anshori, yang juga anggota Dewan Pendidikan Kota Surabaya, anggaran besar yang seharusnya untuk seluruh aspek pendidikan itu ternyata hanya mencetak anak menjadi lebih cerdas. "Perlu dipertanyakan ke mana larinya anggaran untuk aspek nonkognitif lain yang seharusnya menjadi satu paket di bidang pendidikan," ujarnya.
Pihaknya juga mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait penyelenggaraan ujian nasional (UN) yang tak kunjung bisa memuaskan banyak kalangan. Selain desakan untuk mengevaluasi sumber daya manusia (SDM) para guru pengajarnya, pihaknya juga meminta ada evaluasi terkait alat ukur penyelenggaraan UN tersebut.
Dari evaluasi itu nantinya diharapkan muncul rekomendasi, apakah UN itu memang layak untuk diteruskan atau dikembalikan ke tingkatan provinsi atau kabupaten seperti periode sebelumnya. "Evaluasi itu juga penting agar anak-anak yang cerdas di Indonesia tidak lari ke luar negeri agar mendapat pendidikan yang lebih sempurna dibanding yang sudah diterapkan di negeri ini," ujarnya.
Rendah

Rendahnya kualitas pendidikan Indonesia juga dipersoalkan jajaran pemerintah di luar Kemendiknas, seperti diungkapkan Plt Dirjen Binapenta Kemenakertrans Abdul Malik Harahap dalam seminar "Kiat Sukses dan Siap Bersaing di Dunia Kerja" di kampus Politeknik Negeri Semarang (Polines), kemarin.
Ia menyebutkan, bangsa Indonesia hingga kini terus menghadapi perkara rumit terkait rendahnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Menurut kajian World Economic Forum Report tahun 2009, produktivitas SDM Indonesia hanya menempati peringkat ke-59 dari 61 negara.
Sedangkan peringkat daya saing Indonesia masih menduduki urutan ke-42 dari 131 negara, sebagaimana dirilis IMD World Competitiveness Yearbook 2009. Keadaan ini makin diperparah dengan sistem pendidikan nasional yang belum juga mampu memberikan kontribusi bagi sistem ketenagakerjaan nasional. "Saya melihat belum ada kesesuaian antara output pendidikan dan sistem ketenagakerjaan," ujar Abdul Malik.
Dia menjelaskan, pendidikan di Indonesia masih berorientasi pada prestasi, belum berorientasi pada keterampilan dan kemampuan untuk siap terjun di dunia kerja.
Dia menegaskan, banyak lulusan SMA dan perguruan tinggi yang kini menganggur. Padahal, kesempatan kerja dalam negeri hanya bisa terisi rata-rata nasional 30 persen. Kondisi ini jauh berbeda dengan luar negeri. Sebab, banyak lowongan kerja (labour skill) yang belum terisi.
"Rendahnya pendidikan keterampilan kewirausahaan (entrepreneurship) bagi angkatan kerja sehingga kurang mampu membuka lapangan kerja," ujarnya.
Oleh sebab itu, menurut Abdul Malik, kompetensi SDM Indonesia perlu terus ditingkatkan. Pemerintah harus mendorong pendidikan vokasi sebagai pilar penyiapan lulusan yang siap terjun di dunia usaha maupun dunia kerja.
Sementara itu, Ketua Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Jawa Tengah, Hertoto Basuki, sepakat dengan Abdul Malik.
Dengan kondisi SDM seperti sekarang, Indonesia lebih dikenal sebagai negara yang hanya mampu mengekspor tenaga kerja dengan kualitas rendah. Karena itu, stigma ini perlu dihapus dengan mengupayakan pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas dan ahli di berbagai bidang kerja.
"Dengan kualitas SDM seperti ini, akan diproteksi BKSP melalui sertifikasi sebagai bekal untuk bersaing di dunia kerja," tutur Hertoto. (Andira/Pudyo Saptono)  
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=252546


PRESTASI SISWA MEROSOT
Pemerintah Tidak Konsisten
Melaksanakan Sistem Pendidikan


Jumlah siswa SMA dan sederajat yang lulus Ujian Nasional (UN) merosot. Kini jumlah siswa tingkat SMP dan sederajat yang lulus UN pun juga merosot. Ini makin mengukuhkan penilaian bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono gagal menyelenggarakan pendidikan yang murah dan bermutu.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof Dr Rasdi Ekosiswoyo mengakui, pemerintah saat ini belum mampu menyelenggarakan pendidikan yang murah, bermutu, serta terjangkau seluruh lapisan masyarakat.
"Penyebabnya adalah, pemerintah selama ini tidak pernah secara serius menjalankan roda pendidikan yang sebenarnya sudah memiliki sistem bagus. Kalau boleh saya tegaskan, pemerintah itu tidak konsisten dalam melaksanakan sistem pendidikaan yang telah terprogram," tegas Rasdi kepada Suara Karya, Jumat malam (6/5).
Karena sikap pemerintah yang tidak pernah konsisten dan cenderung ingin mengusung sistem yang dianggapnya lebih baru dan efektif, ternyata justru menjadikan pendidikan di Indonesia harus menerima dampak buruknya. Alih-alih ingin menciptakan pendidikan yang murah dan bermutu, masyarakat terbukti malah terbebani beraneka ragam pungutan.
Dalam penerapan Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan Badan Layanan Umum (BLU) di perguruan tinggi misalnya, lanjut Rasdi, membuktikan kalau yang bisa menerobos perguruan tinggi negeri hanya orang-orang berduit. Biaya kuliah benar-benar selangit, dan itu tidak mungkin bisa dijangkau keluarga tak mampu. "Apa ini bisa disebut sebagai pendidikan murah?" ujarnya.
Rasdi mendesak, agar ke depan pemerintah tidak hanya pintar 'ngomong' soal sistem pendidikan, tapi benar-benar bisa menerapkannya secara konsekuen. Selain itu, untuk bisa menciptakan pendidikan yang murah dan bermutu, sudah saatnya pemerintah berani merubah paradigma. Seluruh sarana dan prasarana sekolah di daerah yang sudah tidak pantas harus diperbarui.
Khususnya sarana dan prasarana sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA, harus diperhatikan dengan serius kalau mutu pendidikan ingin terkatrol pada tataran yang diinginkan pemerintah.
Mantan rektor Unnes ini menambahkan, sekolah SD, SMP, dan SMA itu pengelolaannya ada di pemerintah kota/kabupaten, namun uangnya ada di pemerintah pusat. Ini sesuatu yang tidak efisien. Karena itu ke depan, Rasdi meminta supaya dana tadi semuanya bisa di-block grant ke daerah dan dilakukan secara profesional.
"Tanpa berani mengubah paradigma seperti itu, jangan harap ada pendidikan murah dan bermutu di negeri ini," tegas Rasdi.
Sementara pengamat pendidikan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Daniel M Rosyid PhD, menyebutkan, dalam dua dekade terakhir, pendidikan di Indonesia mengalami dis-orientasi. "Pendidikan di Indonesia sedang mengarah kepada dunia industri seperti yang pernah terjadi di Amerika dan Inggris pada 30 tahun lalu," ujarnya.
Dis-orientasi itu, menurutnya harus diatasi secara de-schooling atau mengarahkan pendidikan sebagai ikhtiar dalam pelayanan atas kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat pelajar dan orangtua mereka. Pendidikan di Indonesia, sudah saatnya memihak kepada kompetensi, baik kompetensi keahlian maupun kompetensi karakter.
Pihaknya juga berharap agar nilai UN hanya dijadikan salah satu faktor penentu untuk kelulusan siswa. Tapi saat ini, UN telah menjadi faktor yang sangat dipentingkan dalam penentuan kelulusan. Sementara faktor-faktor lain seperti budi pekerti, justru dikesampingkan dalam pertimbangan kelulusan seorang siswa.
Biasanya, jika nilai UN memenuhi standar kelulusan, siswa yang bersangkutan langsung ditetapkan lulus, tak peduli apapun catatan kelakuannya. Dia memperkirakan, jumlah siswa yang tidak diluluskan karena budi pekertinya buruk meskipun berhasil dalam UN, bisa dihitung dengan jari. "Harusnya UN itu untuk evaluasi yang hasilnya angka-angka saja, bukan syarat kelulusan," ujarnya. (Andira/Pudyo Saptono)

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=252646
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer