Home » » Dugaan Mar Up Pin Emas DPRD Sulsel

Dugaan Mar Up Pin Emas DPRD Sulsel

Written By Redaksi kabarsulawesi on Selasa, 15 Juni 2010 | 2:30 PM

Kabar Sulawesi : Sekretaris DPRD Sulsel, Abdul Kadir Mursali, dijadwalkan di periksa oleh Kejati Sulselbar, dugaan mark up pengadaan pin emas untuk 75 anggota DPRD Sulsel..










Selasa, 15-06-2010
Kejati Ambil Alih Kasus Pin DPRD
Sekwan Diperiksa Pekan ini, Adjat Berharap Koordinasi Inspektorat

MAKASSAR, BKM -- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat mulai menyelidiki kasus dugaan mark up pengadaan pin emas untuk 75 anggota DPRD Sulsel. Pekan ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris DPRD Sulsel Abdul Kadir Mursali.
Kasus dugaan mark up pin emas terkuak setelah temuan Inspektorat Sulsel melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sebagaimana yang tertuang dalam surat nomor 700.04/847/B.II/ITPROV tertanggal 4 Mei 2010.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar Adjat Sudrajat usai menghadiri ekpose rencana dakwaan kasus Bulog Palopo Senin (14/6) membenarkan kalau pihaknya memulai penyelidikan kasus uang pin emas tersebut.

"Memang benar pekan ini sudah dimulai penyelidikan. Saya telah mengeluarkan surat Perintah penyelidikan (Sprin Lid) dan akan memeriksa beberapa pihak terkait," tegas Adjat.

Adjat juga mengaku akan melakukan koordinasi dengan pihak Inspektorat Sulsel khususnya soal data temuan. "Kita koordinasikan dengan pihak Inspektorat,'' tegas Adjat.

Komentar sama dikatakan Kepala Seksi Ekonomi dan Moneter Kejati Sulsel, Samsul Kasim. Menurutnya, kalau pekan ini akan melayangkan surat panggilan kepada beberapa pihak.

Ditanya soal pemeriksaan Sekwan DPRD Sulsel Abdul Kadir, Syamsul hanya mengatakan, semua pihak yang terkait didalamnya akan dimintai keterangan.

Dalam kontrak antara sekwan yang diwakili kepala PPATK Baco Buhari dengan CV Hero Bhakti Nusantara bahwa pembelian pin emas bagi 75 anggota dewan sebanyak 150 pasang. Kalimat 150 pasang dalam kontrak dinilai salah ditafsirkan oleh sekwan.

Sekwan sendiri menilai temuan inspektorat salah penafsiran. Karena itu, sekwan telah melayangkan klarifikasi kepada ketua tim tindak lanjut dalam hal ini Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang.

Agus sendiri belum memberikan jawaban atas klarifikasi itu. Sementara, inspektorat yang dinilai salah tafsir, bersikukuh temuannya bisa dipertanggungjawabkan.

Kepala Inspektorat Sulsel Azikin Solthan mengatakan, temuan timnya akan dibeberkan jika diperlukan dalam penyelidikan nanti. "Yang pasti temuan ini bisa dipertanggungjawabkan," ketusnya.

Sementara itu, Ketua Koordinator Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Sulsel Ramzah Thabraman menegaskan, sejatinya Inspektorat Sulsel dari awal telah melaporkan temuannya ke aparat penegak hukum, yakni Kejati Sulsel. Bukan dengan mengumbar temuan dan kemudian menjadi perdebatan panjang di lembaga DPRD Sulsel dan publik.

Ramzah juga mengimbau inspektorat untuk melaporkan ke aparat penegak hukum jika ada penggunaan anggaran di pemerintahan yang terindikasi korupsi.

Dengan digunakannya hak inisiatif oleh kejati untuk menyelidiki kasus itu, kata Ramzah, maka Inspektorat Sulsel wajib menyerahkan hasil temuannya kepada penyidik.

Ramzah juga meminta agar kejati mengusut tuntas kasus tersebut dan menyeret semua pihak yang terbelit kasus tersebut. Apalagi, menurut Ramzah ada sejumlah anggota dewan yang tak mengetahui keberadaan pinnya.


Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer