Home » » Kemendiknas akan Buat Regulasi Baru RSBI

Kemendiknas akan Buat Regulasi Baru RSBI

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 10 Juni 2010 | 8:26 PM


Kabar Sulawesi : Pada Juni ini, Kemendiknas sedang mengevaluasi RSBI. Hasil evaluasi itu untuk selanjutnya digodok pada Juli berdasarkan data di lapangan. Direncakan pada Agustus pemerintah sudah bisa membuat regulasi baru terhadap RSBI.



 Wamendiknas: RSBI Minimal Dipayungi Peraturan Bupati/Walikota

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal menyampaikan, pedoman penyelenggaraan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) yang ditetapkan pemerintah pusat hendaknya dipayungi dengan peraturan bupati atau peraturan walikota. Menurut dia, koridornya akan sama walaupun di tiap-tiap sekolah dapat lahir model yang berbeda-beda.

"Hendaknya dipayungi oleh peraturan daerah atau minimal peraturan bupati atau peraturan walikota. Di sanalah koridor-koridor itu, apakah itu gratis atau membayar dengan limitasi tertentu. Itu bisa diatur lebih lanjut oleh peraturan sesuai dengan level otonomi itu," ujar Wamendiknas usai membuka talkshow RSBI dan SBI di Kemendiknas.

Wamendiknas mengemukakan, pemerintah saat ini sedang mengevaluasi program RSBI dan mencari model-model yang baik sebagai rujukan di kabupaten, kota, dan provinsi. Untuk mencapai RSBI yang bermutu, kata dia, perlu kontribusi bukan hanya dari pemerintah pusat dan daerah, tetapi kelompok masyarakat, perusahaan, maupun orang tua. "Tapi kalau (memungut) dari orang tua tentu harus ada aturan main yang jelas dan atas dasar kebersamaan. Selain itu, juga atas dasar kesepakatan. Tak harus dipaksa-paksa dengan sebuah surat keputusan)," katanya.

Lebih lanjut Wamendiknas mengatakan, pemerintah saat ini sedang mendata sekolah-sekolah penyelenggara RSBI yang memungut dana dari masyarakat. Dia menyebutkan variasi pungutan di antaranya gratis atau tanpa pungutan, tanpa uang pangkal dengan SPP agak tinggi, dan uang pangkal tinggi dengan SPP rendah.  "Kalau sudah ada tanda-tanda bahwa itu tidak sejalan lagi dengan koridor UU Sisdiknas, tentu kami akan masuk," jelasnya.

Menjawab pertanyaan wartawan, terkait adanya batasan maksimal yang boleh dipungut oleh sekolah, Wamendiknas mengatakan, ada beberapa kota dan kabupaten yang menetapkan uang pangkal maksimal Rp 5 juta. "Yang penting koridornya karena ruang gerak antarsekolah berbeda," ujarnya.

Wamendiknas menyebutkan, jumlah RSBI saat ini sebanyak 1000-an sekolah dari 258 ribu sekolah di Indonesia. Menurut dia, pilihan orang tua untuk menyekolahkan anaknya cukup banyak. "Tidak otomatis bahwa selalu RSBI ini yang paling bermutu di daerah itu," katanya.

Wamendiknas menambahkan, peran dari pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan program RSBI ini sangat besar. Dia mencontohkan, Provinsi Papua menggratiskan siswa masuk ke RSBI. "Gubernurnya mengatakan RSBI di sana harus gratis. Mereka ingin semua anak-anak Papua dari kabupaten/kota di sana harus bisa masuk tanpa ada masalah biaya," jelasnya.
Red: Endro Yuwanto

 Kemendiknas akan Buat Regulasi Baru RSBI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, mengatakan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan mengevaluasi secara menyeluruh rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) untuk selanjutnya membuat regulasi terhadap RSBI. Termasuk juga masalah penentuan berapa biaya tertinggi RSBI.

Pada Juni ini, Kemendiknas sedang mengevaluasi RSBI. Hasil evaluasi itu untuk selanjutnya digodok pada Juli berdasarkan data di lapangan. Direncakan pada Agustus pemerintah sudah bisa membuat regulasi baru terhadap RSBI.

''Nanti akan ditentukan berapa biaya tertinggi dan terendah untuk RSBI di suatu daerah, tapi sesuai daerah masing-masing tidak dapat disamaratakan. Karena, kontribusi pemda beda-beda,'' ujar Mendiknas di sela rapat dengan anggota Komisi X DPR RI, Senin (7/6).

Di antara sekian banyak RSBI, ada sebanyak 18 RSBI yang dicabut status RSBI-nya oleh Kemendiknas. Sekolah tersebut terdiri dari 8 sekolah menengah kejuran (SMK), 8 sekolah menengah pertama (SMP), dan 2 sekolah menengah atas (SMA). Pencabutan dilakukan karena standar dan mutu pendidikan di sekolah tersebut menurun.

Mendiknas mengutarakan bahwa hal tersebut sebagai bukti keseriusan pemerintah untuk menyaring sekolah yang memenuhi persyaratan untuk menjadi RSBI. ''Kalau tidak penuhi syarat, tidak apa-apa kan dibubarkan. Hal itu menandakan pemerintah serius terhadap kualitas dan akses RSBI. Kalau dalam perjalanan sebuah RSBI tidak penuhi syarat yang ada, maka sah saja dibubarkan,'' jelasnya.

Lebih lanjut Mendiknas menjelaskan, ada beberapa tolak-ukur sebuah sekolah menjadi RSBI. Namun begitu, ada empat tolak ukur yang paling penting. Pertama, penghargaan akademik juga terkait proses belajar mengajar.

Kedua, syarat persentase sumber daya manusianya atau guru-gurunya S2 dan S3. Ketiga, tata kelola RSBI bisa dipertanggung jawabkan atau tidak. Keempat, ekslusif atau tidak. ''Jangan sampai RSBI bukan standar internasional yang ditonjolkan, tapi malah tarif internasional. Juga apakah sekolah merekrut murid dari kemampuan akademik atau kemampuan finansial,'' tegas Mendiknas.
Red: Endro Yuwanto
Rep: Anissa Mutia

 Cegah Komersialisasi Pendidikan, RSBI Harus Dibatasi

Ahad, 30 Mei 2010, 14:54 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,MALANG – Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menarik minat banyak siswa di Kota Malang. Sebanyak 2.016 siswa berebut untuk mengisi bangku di sekolah-sekolah yang berstatus RSBI itu. Ribuan siswa itu tidak peduli berapa besar pungutan yang harus dibayar. Bagi keluarga miskin (Gakin) tentunya sulit terjangkau.

Padahal, selama ini pemerintah selalu mendengung-dengungkan soal pendidikan gratis. Makanya, kalangan dewan di DPRD Kota Malang meminta agar penambahan RSBI dihentikan. ‘’Kalau semua sekolah negeri menjadi RSBI, siswa dari Gakin tak akan bisa menikmati pendidikan di sekolah berstatus negeri itu,’’ kata Ketua Fraksi PDIP Kota Malang, Sri Untari, Ahad (30/5).

Dijelaskan dia, bahwa semua siswa berminat untuk sekolah di RSBI itu. Namun, jika biaya pendidikannya tinggi, mereka tidak akan bisa menjangkau. Sementaa, hampir semua sekolah juga berkeinginan menjadi RSBI. Baik itu sekolah di tingkat SD, SMP, hingga SMA/K.

Sebagai bukti banyaknya minat siswa yang sekolah di RSBI itu pada penerimaan siswa baru tahun 2010 ini. Ada sekitar  2.016 siswa yang berkompetisi masuk RSBI tingkat SMA saja. Dicontohkan RSBI di enam SMAN. Untuk SMAN 3 Malang ada sebanyak 418 siswa yang mendaftar. Sedngkan di SMAN 4 terdapat 319 siswa, SMAN 5 mencapai 435 siswa, SMAN 8 terdapat 237 siswa dan SMAN 10 sekitar 80 siswa. ‘’Belum lagi sekolah di tingkat SMP dan SD,’’ katanya.

Makanya, politisi dari PDIP ini meminta agar jumlah RSBI dibatasi, sehingga tidak terjadi  komersialisasi pendidikan. Jumlah RSBI untuk tingkat SD ditetapkan tidak melebihi 10 persen. Sedangkan untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK tidak melebihi 20 persen.

Menurut dia, kalau semua sekolah menjadi RSBI diakui dia memang baik. Namun, terang dia, pemerintah daerah akan punya kewajiban memberi peluang dan kesempatan bagi warganya untuk menjalani pendidikan dasar 12 tahun. Kalau RSBI semua, biayanya mahal, maka akan sulit untuk merealisasikan pendidikan gratis 21 tahun.

Selain itu, pemda juga diminta memperhatikan sekolah-sekolah swasta. Alasannya, selama ini peran pemerinta daerah belum maksimal dalam memberikan pelayanan pendidikan. Padahal itu merupakan suatu kewajiban.

Karena itu, terang dia, kalangan DPRD melalui pansus yang membahas masalah laporan pertanggung jawaban tahunan wali kota diminta agar memperhatikan rekomendasi dewan. ‘’Di antara rekomendasi itu adalah pembatasan jumlah sekolah berstatus RSI dan perhatian terhadap sekolah-sekolah swasta ditingkatkan,’’ pungkasnya.
Red: taufik rachman
Rep: asan haji
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer