Home » » Perubahan Kawasan Hutan Kalbar 3,28 Juta Hektare

Perubahan Kawasan Hutan Kalbar 3,28 Juta Hektare

Written By Redaksi kabarsulawesi on Senin, 21 Juni 2010 | 10:30 PM

Kabar Sulawesi : Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan, ia telah bertekad sejak dilantik menjadi Gubernur pada 14 Januari 2008 permasalahan tata ruang di provinsi itu harus tuntas sebelum masa jabatannya berakhir tahun 2013. "Aparat yang terlibat, harus betul-betul turun ke lapangan saat melakukan survei," kata Cornelis.



Perubahan Kawasan Hutan Kalbar 3,28 Juta Hektare


Pontianak (ANTARA) - Kawasan hutan yang diusulkan diubah dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 3,281 juta hektare.
"Tetapi itu semua masih usulan. Belum tentu disetujui semua," kata Direktur Perencanaan Kawasan Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan Basoeki Karya Atmadja di Pontianak, Senin.
Menurut dia, usulan itu terbagi dalam tiga kategori yakni perubahan fungsi, perubahan peruntukan dan penunjukan menjadi kawasan hutan.
Perubahan fungsi misalnya dari hutan produksi terbatas menjadi hutan produksi atau sebaliknya mencapai 1,028 juta hektare. Sedangkan perubahan peruntukan dari kawasan hutan didominasi menjadi permukiman dengan luas keseluruhan usulan 1,969 juta hektare. Sementara penunjukan menjadi kawasan hutan 283.800 hektare.
Usulan tersebut disampaikan oleh seluruh bupati dan wali kota di Kalbar yang kemudian diajukan Gubernur Cornelis ke Kementerian Kehutanan.
Kepala Dinas Kehutanan Kalbar Cornelius Kimha mengatakan, penandatanganan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalbar itu oleh bupati dan wali kota dilakukan 18 Maret 2010 dan diajukan ke Kementerian Kehutanan 31 Maret 2010.
"Ini setelah pembahasan intensif," kata Cornelius Kimha.
Dasar perubahan itu di antaranya UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. "Kalbar harus merevisi dan menyusun kembali pola ruang yang berkenaan dengan status dan fungsi lahan," kata dia.
Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan, ia telah bertekad sejak dilantik menjadi Gubernur pada 14 Januari 2008 permasalahan tata ruang di provinsi itu harus tuntas sebelum masa jabatannya berakhir tahun 2013.
"Aparat yang terlibat, harus betul-betul turun ke lapangan saat melakukan survei," kata Cornelis.


Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer