Home » » TNI Butuh Gaji Bukan Politik

TNI Butuh Gaji Bukan Politik

Written By Redaksi kabarsulawesi on Minggu, 27 Juni 2010 | 4:58 PM

Kabar Sulawesi : Anggota Komisi I DPR itu mengakui, bahwa memilih adalah hak setiap warga negara. Namun, hak pilih TNI-Polri baru bisa diberikan bila demokrasi sudah mapan, rakyat telah cerdas, perekonomian semakin baik. Munculnya wacana pemberian hak pilih TNI-Polri baru-baru ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jumat, 18 Juni lalu, di Cipanas, Presiden meminta Panglima TNI mengkaji tentang pemberian hak memilih pada personel TNI.



PDIP Tolak Hak Pilih TNI di Pemilu 2014


VIVAnews - Diberikannya hak pilih TNI-Polri pada Pemilu dinilai belum menemukan momentum yang tepat.
Menurut politisi PDIP Sidarto Danusubroto, hal itu disebabkan oleh masih kentalnya sistem komando di tubuh TNI-Polri.
Menurut Sidarto, pemberian hak  pilih bagi TNI-Polri baru bisa dilakukan bila berbagai kondisi telah dipenuhi. "Demokrasi adalah wilayah sipil. Apakah TNI siap tunduk pada aturan umum dan sistemnya? Sistem peradilannya juga harus sesuai," kata Sidarto pada diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 26 Juni 2010.
Anggota Komisi I DPR itu mengakui, bahwa memilih adalah hak setiap warga negara. Namun, hak pilih TNI-Polri baru bisa diberikan bila demokrasi sudah mapan, rakyat telah cerdas, perekonomian semakin baik.
Munculnya wacana pemberian hak pilih TNI-Polri baru-baru ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jumat, 18 Juni lalu, di Cipanas, Presiden meminta Panglima TNI mengkaji tentang pemberian hak memilih pada personel TNI.
Namun, menurut Sidarto hal itu baru bisa diterapkan pada 2 atau 3 pemilu mendatang. Ia juga akan menentang bila usulan ini dipaksakan untuk diterapkan pada pemilu mendatang. "PDIP akan menolak jika diterapkan pada tahun 2014," kata Sidarto.
Sidarto tidak melihat urgensi dari pemberian hak pilih itu. Ia justru menilai, seharusnya yang menjadi prioritas saat ini adalah bagaimana memperbaiki kesejahteraan para anggota TNI-Polri. "Basic need anggota TNI Polri; gaji, tabungan, asuransi, menjadi ukuran, bahwa kebutuhan hidup mereka belum terpenuhi," kata Sidarto.

Bekas Gub AKMIL: Trauma Jangan Jadi Halangan

VIVAnews - Mantan Gubernur Akademi Militer Mayor Jenderal (purn) Noor Aman menegaskan bahwa tidak ada salahnya bila TNI-Polri diberikan hak pilih pada Pemilu.
Menurutnya alasan yang mengatakan bahwa hak pilih tidak boleh diberikan kepada TNI-Polri karena adanya trauma di masa lalu, tidak tepat. TNI, kata dia, tidak pernah menerapkan politik praktis.
"Semua berhak mendapatan hak itu, tidak ada salahnya," kata Noor, dalam diskusi Radio Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 26 Juni 2010.
Ia juga mengungkapkan bila hak-hak tersebut hendak diberikan, maka perlu dipersiapkan perangkat perundangannya sebagai prasyarat.
Selain itu, Noor mengatakan bahwa trauma harus dihilangkan agar proses demokrasi benar-benar dapat berjalan. "Apakah trauma itu perorang atau instansi? TNI jangan sampai dapat peluang untuk dapat mengulang trauma itu," katanya.
Menurutnya, hak pilih TNI-Polri memang perlu kembali diberikan, hanya waktunya belum dapat ditentutkan. "Trauma jangan dijadikan penghalang kita untuk maju," kata dia.
Munculnya wacana pemberian hak pilih TNI-Polri baru-baru ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jumat, 18 Juni lalu, di Cipanas, Presiden meminta Panglima TNI mengkaji tentang pemberian hak memilih pada personel TNI.
Namun, usulan ini segera mendapat penolakan dari beberapa pihak, salah satu di antaranya adalah penolakan dari PDIP.

"Hak Pilih TNI, Masyarakat Masih Trauma"

VIVAnews - Sosiolog Universitas Indonesia Thamrin Amal Tamagola menilai hak politik TNI-Polri saat ini belum dapat diaplikasikan.
Sebab, banyak warga yang belum dapat melupakan trauma yang dilakukan TNI-Polri di masa orde baru.
"Kita lihat bagaimana aktivis dibunuh, rakyat Aceh dizolimi. Ini yang sulit dilupakan masyarakat," kata Thamrin dalam diskusi Radio Trijaya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 26 Juni 2010.
Kata dia, dalam kehidupan masyarakat tidak hanya melihat saat ini dan masa depan tetapi juga masa lalu. "Masyarakat tidak akan mudah melupakan perlakukan TNI pada masa lalu. Karena yang masuk dalam pikiran kehidupan manusia 3/4 nya adalah masa lampau," ungkapnya.
"Karena yang merasakan dampak negatif TNI adalah generasi muda, sedangkan generasi tua cenderung tidak terlalu terpengaruh."
Hak politik TNI-Polri baru dapat diterapkan jika semua masalah itu dapat diselesaikan.
"Harus ada penyembuhan luka-luka yang disebabkan oleh militer di masa lampau. Selesaikan pelanggaran HAM. Pihak yang melakukan kesalahan pada masa lalu harus satria tampil ke publik mengaku salah," terangnya.
Meski begitu, hak pilih setiap warga negara tidak bisa dicampakkan begitu saja. Pemerintah harus membuat badan rekonsiliasi yang sempat tertunda. Karena jika hal itu tidak dilakukan maka masyarakat tidak akan siap menerima TNI Polri berpolitik kembali.
Apalagi, "kalau politik dibawah satu komando sangat berbahaya, TNI berpolitik baru bisa dipertimbangkan pada 2020," pungkasnya.
Wacana memberikan hak pilih diutarakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat 18 Juni lalu di Cipanas. Presiden meminta Panglima TNI mengkaji pemberian hak memilih pada personel TNI.

Pengamat: TNI Berharap Gaji, Bukan Politik

Liputan6.com, Jakarta: Wacana hak pilih anggota Tentara Nasional Indonesia dalam pemilihan umum terus menuai pro-kontra. Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani, misalnya. Saat ditemui di Jakarta, Jumat (25/6), ia menilai ada agenda yang sedang diatur dalam wacana ini [baca: Wacana Hak Pilih TNI Menuai Beragam Reaksi].
"Sebaiknya netralitas TNI itu yang tetap dipertahankan karena sudah menjadi tradisi. Karena hak memilih maupun dipilih itu bukan sesuatu yang diharapkan bagi TNI," ujar Ahmad dalam diskusi bertajuk "Menyoal Hak Pilih TNI" di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/6).
Ditambahkan anggota Komisi I itu, terpenting bagi TNI adalah alat utama sistem senjata (alutsista) modern dan kesejahteraan TNI yang memungkinkan. Serta, hunian rumah yang memadai. Termasuk, memperhatikan anggota TNI yang bertugas di perbatasan.
Pendapat senada dilontarkan pemerhati hukum tata negara Irman Putra Sidin. Dalam pandangan Irman, bukan pengembalian hak pilih TNI, melainkan kebutuhan tentara dengan gaji yang dinaikkan. "Daripada pegawai pajak yang gajinya dinaikin saja," ucap Irman.
Wacana memunculkan kembali hak pilih TNI mengemuka di Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. "Sekarang yang menentukan adalah undang-undang, apakah pada 2014 nanti TNI sudah bisa bisa menggunakan hak pilihnya," kata Presiden saat bersilaturahmi dengan sejumlah wartawan di Istana Cipanas, Jumat pekan silam [baca: Anis Matta Dukung Hak Pilih TNI].(ANS)

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer