Home » » WALHI Desak Pemprov Bengkulu Hentikan Pemberian HGU

WALHI Desak Pemprov Bengkulu Hentikan Pemberian HGU

Written By Redaksi kabarsulawesi on Senin, 21 Juni 2010 | 10:38 PM

Kabar Sulawesi : Kenyataannya, kata dia, Walhi Bengkulu mencatat dalam tiga bulan terakhir terdapat delapan Draft Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sedang diajukan dan setuju untuk dibahas. "Amdal itu macam-macam, ada pertambangan, pemanfaatan hutan dan perkebunan dengan luasan beragam mulai 10 ribu hektare hingga 42 ribu hektare," jelasnya.



WALHI Desak Pemprov Bengkulu Hentikan Pemberian HGU


Bengkulu (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Bengkulu mendesak pemerintah setempat menghentikan pemberian hak guna usaha kepada pengusaha perkebunan karena lahan untuk HGU baru dipastikan milik masyarakat.
Kepala Departemen Kampanye Walhi Bengkulu Firmansyah di Bengkulu, Senin, mengatakan, Provinsi Bengkulu memiliki lahan seluas 1,9 juta hektare (ha) dengan rincian kawasan hutan 900 ribu ha lebih, Kuasa Pertambangan (KP) 200 ribu ha, dan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan skala besar 450 ribu ha.
Sementara areal fasilitas umum seperti masjid, perkantoran, jalan umum, perguruan tinggi, tanah milik TNI-Polri, dan lain-lain seluas 100 ribu ha.
"Dengan demikian lahan yang bisa diakses masyarakat hanya 350 ribu ha, dengan asumsi penduduk Bengkulu 1,8 juta jiwa artinya 0,25 hektare per orang,"katanya.
Dengan kondisi tersebut jika pemerintah masih mengakomodasi permohonan HGU atau KP dari pemilik modal, ruang hidup atau akses rakyat terhadap lahan semakin memperihatinkan.
Kenyataannya, kata dia, Walhi Bengkulu mencatat dalam tiga bulan terakhir terdapat delapan Draft Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sedang diajukan dan setuju untuk dibahas.
"Amdal itu macam-macam, ada pertambangan, pemanfaatan hutan dan perkebunan dengan luasan beragam mulai 10 ribu hektare hingga 42 ribu hektare," jelasnya.
Ia mencontohkan PT Anugrah Pratama Inspirasi (API) memperoleh hak pengusahaan hutan seluas 42 ribu ha di perbatasan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Muko Muko.
Sementara di Kabupaten Seluma, setidaknya enam perusahaan pertambangan mengincar kawasan pesisir pantai Seluma untuk mengeksploitasi kandungan biji besi.
Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Kaur, di mana 26.500 ha kawasan perkebunan produktif milik rakyat masuk dalam rencana HGU PT Desaria Plantation Mining, dan PT Sepang Makmur Perkasa untuk perkebunan sawit.
"Perkebunan ini meliputi delapan kecamatan di Kaur dan lebih dari 70 desa masuk dalam kawasan HGU, kami berharap pemerintah menolak HGU baru ini kalau tidak ingin terjadi konflik dan pemiskinan masyarakat,"katanya.

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer