Home » » DPR Kecewa Menakertrans Belum Wujudkan MoU TKI

DPR Kecewa Menakertrans Belum Wujudkan MoU TKI

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 22 Juli 2010 | 4:48 AM

Kabar Sulawesi : Dikatakan, MoU yang berlarut-larut, itu sebenarnya sudah lebih setahun prosesnya berjalan dengan perkembangan yang tidak selalu memuaskan kedua belah pihak. MoU itu sendiri direncanakan setelah pada Juni tahun lalu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengusulkan moratorium penempatan TKI ke Malaysia untuk melindungi martabat TKI yang sering mengalami penistaan oleh majikan di negara tersebut.



DPR Kecewa Menakertrans Belum Wujudkan MoU TKI


Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Irgan Chairul Mahfiz merasa kecewa pada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, yang dianggap belum mewujudkan Memorandum of Understanding (MoU) tentang penempatan dan perlindungan TKI dengan Pemerintah Malaysia.
"Sejauh ini tanda-tanda ke arah pelaksanaan MoU kedua negara memang tak jelas kepastiannya," kata Irgan di Jakarta, Rabu, menanggapi pernyataan Menteri Sumberdaya Malaysia Datuk Subramaniam di Malaysia, Selasa (13/7), terkait pengunduran jadwal MoU TKI di Malaysia.
Subramaniam menjelaskan, nota kesepahaman Tenaga Kerja Indonesia antara Indonesia dan Malaysia tidak akan dilaksanakan pada Juli ini, karena menyangkut dua hal yang belum disepakati, yakni upah bagi TKI dan pembayaran terhadap agen penempatan TKI ke Malaysia.
Sejak dilakukan Letter of Intent (LoI) di Malaysia di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Pemerintah Diraja Malaysia Najib Razak pada 18 Mei lalu, Muhaimin menjanjikan tindak lanjut LoI yang lebih detil akan diwujudkan dalam bentuk MoU selambat-lambatnya setelah dua bulan. Sebelumnya, MoU sempat juga beberapa kali dijanjikan namun tidak berhasil.
"Tapi, kenyataannya sudah lebih dua bulan dan upaya memperjuangkan MoU justru menjadi tidak jelas, bahkan cenderung kurang siap akibat beberapa kali pelaksanaannya yang terus molor," kata Irgan, seraya menambahkan MoU tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem pembenahan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, khususnya Malaysia, yang lebih baik.
"Jadi, kalau rencana MoU seperti ini sama artinya komitmen pembenahan TKI tidak serius dipersiapkan Menakertrans," ujarnya.
Dikatakan, MoU yang berlarut-larut, itu sebenarnya sudah lebih setahun prosesnya berjalan dengan perkembangan yang tidak selalu memuaskan kedua belah pihak.
MoU itu sendiri direncanakan setelah pada Juni tahun lalu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengusulkan moratorium penempatan TKI ke Malaysia untuk melindungi martabat TKI yang sering mengalami penistaan oleh majikan di negara tersebut.
Ditambahkannya bahwa terus molornya pelaksanaan MoU dalam setahun ini, mengakibatkan pula preseden buruk di antaranya terjadi penempatan TKI ilegal ke Malaysia dalam jumlah besar, dan sekaligus merupakan pelanggaran HAM atau bentuk human trafficking (perdagangan manusia) yang megorbankan para TKI.
Sebaliknya, kata Irgan, potensi penyerapan sekitar 50.000 TKI legal ke Malaysia malah tidak tercapai untuk masa satu tahun ini berlangsung, juga akibat belum jelasnya MoU itu.
"Situasi ini tentu saja berakibat makin bertumpuknya pengangguran di tanah air, di samping segala pembenahan ataupun upaya peningkatan kualitas TKI ke Malaysia yang dilakukan berbagai pihak menjadi tidak berarti, karena arah serta kerjasamanya yang belum jelas dengan pihak Malaysia," jelas Irgan.
Sementara itu, Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat tidak mau berkomentar banyak dengan penundaan MoU tersebut. Ia mengaku, pihaknya tidak dilibatkan dalam seluruh proses perundingan MoU, sehingga sulit memberi penilaian.
Namun demikian, Jumhur memahami jika mulai banyak yang merasa kecewa oleh ketidakpastian pelaksanaan MoU. Hal itu, katanya, sebagai ungkapan begitu besarnya harapan berbagai pihak pada perbaikan nasib dan martabat TKI, khususnya dari masyarakat luas atau TKI.

Pemerintah Kabupaten Tertinggal Bentuk Asosiasi


Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 183 pemerintah kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal membentuk Asosiasi Pemerintah Kabupaten Tertinggal Indonesia (Askati).
Deklarasi pendirian Askati dilakukan di sela-sela acara Regional Leaders Gathering yang digelar Forum Komunikasi Anggota DPD RI 2004-2009 di Jakarta, Rabu malam.
Naskah deklarasi dibacakan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya didampingi pimpinan kabupaten serta disaksikan oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faisal Zaini dan Ketua Forum Komunikasi Anggota DPD RI 2004-2009 Bambang Suroso.
Mulyadi mengatakan, pendirian asosiasi didasari keinginan untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasi kabupaten tertinggal, salah satunya menyangkut alokasi anggaran dari pusat yang diharapkan berpihak kepada mereka.
"Tanpa keberpihakan pemerintah pusat maka pembangunan di daerah tertinggal akan berjalan lambat yang tentu berimbas pada mengalirnya arus urbanisasi ke kota-kota besar," kata Mulyadi.
Sementara itu Menteri PDT Helmy Faisal saat memberikan sambutan menyatakan, kementeriannya selama ini terus mendorong agar diberlakukan kebijakan pemihakan terhadap daerah tertinggal, terutama dalam alokasi anggaran.
"Selama ini kita terus mendorong agar formulasi alokasi dana khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) tidak hanya didasarkan pada luas wilayah dan jumlah penduduk, namun juga kondisi daerah, dan alhamdulilah berhasil," katanya.
Dikatakannya, mulai 2011 kebijakan pemihakan atau afirmatif akan diterapkan, khususnya dalam pembagian DAK. Pihaknya akan terus mendorong agar hal serupa juga diterapkan untuk DAU.
"Dengan demikian, kabupaten yang bupatinya tidak pandai melobi pun akan mendapatkan alokasi anggaran yang lebih baik," katanya.
Untuk mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kata Helmy, pihaknya juga berupaya merangkul seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari kalangan pengusaha.
"Kita mendorong agar program-program CSR (Corporate Social Responsibility) atau program kemitraan dan bina lingkungan disalurkan ke daerah tertinggal," katanya.

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer