Home » » Hartono Tanoe Kembali di Periksa Soal Kasus Sisminbakum

Hartono Tanoe Kembali di Periksa Soal Kasus Sisminbakum

Written By Redaksi kabarsulawesi on Selasa, 20 Juli 2010 | 12:28 AM

Kabar Sulawesi : Pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD), Hartono Tanoesoedibjo, usai diperiksa kejaksaan. Pengacara Hartono, Hotman Paris Hutapea mengatakan, pemeriksaan kedua ini merupakan pendalaman dari pemeriksaan lalu. "Ada sepuluh pertanyaan yang didalami," kata Hotman, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 19 Juli 2010. Sebelum pemeriksaan, Hotman mengatakan membawa sejumlah bukti yang bisa meringankan Hartono. Namun, Hotman enggan menyebut bukti apa saja yang dibawa. "Kami tidak bisa bicara detail, nanti dimarahi penyidik," kata dia.

Hartono Bantah Rekayasa Kepergian ke Luar Negeri


Jakarta (ANTARA) - Hartono Tanoesudibyo, tersangka kasus dugaan korupsi pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, membantah adanya rekayasa dalam kepergian dirinya ke luar negeri satu hari menjelang penetapan tersangka dan pencekalan oleh Kejaksaan Agung.
"Kami pastikan ini bukan rekayasa karena perjalanan Pak Hartono ke Singapura dan Australia, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari," katanya melalui Kuasa Hukumnya, Andi F Simangunsong, di Jakarta, Senin.
Hartono berangkat ke Australia melalui Singapura dari Jakarta pada 24 Juni 2010, sedangkan penetapan tersangka dan pencekalan terhadap dirinya pada 25 Juni 2010.
Bidang Pengawasan Kejagung telah membentuk tim internal untuk menyelidiki dugaan adanya penjualan informasi terkait Hartono Tanoesudibyo.
Andi menjelaskan kepergian kliennya ke luar negeri itu, sudah direncanakan sejak awal Juli 2010, bahkan tiket pesawat sudah disiapkan dua pekan sebelum cekal dimohonkan oleh jaksa ke imigrasi.
"Jadi, tidak benar kalau Hartono itu melarikan diri atau mengetahui penetapan dirinya menjadi tersangka," katanya.
Di bagian lain, ia menjamin kliennya akan kooperatif kepada penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka Sisminbakum.
Hartono diperiksa kembali oleh penyidik Kejagung pada Senin hari ini.
Dia ditanyai oleh penyidik sebanyak sepuluh pertanyaan yang berlangsung dari pukul 11.00 WIB sampai sekitar 15.00 WIB.

Jampidsus Akui Pernah Bertemu Hary Tanoe


VIVAnews - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Amari, membenarkan dirinya pernah bertemu dengan pengusaha Hary Tanoeseodibjo beberapa waktu lalu.
"Waktu itu Pak Marthin Pongrekun bertemu saya, ternyata Hary Tanoe sudah ada di bawah, dia ingin bertemu dengan saya," kata Amari, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 19 Juli 2010.
Dalam pertemuan tersebut, Amari mengatakan, Hari Tanoe menanyakan apakah kerugian negara bisa dibayar atau tidak. "Saya bilang bisa, tetapi kerugian negara itu kan sekarang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung," kata Amari.
Hary Tanoe, kata Amari menjelaskan bahwa sebagian dari kerugian negara sebesari Rp378 miliar tersebut sudah dibayarkan pajak. Amari menjelaskan, meski kerugian negara sudah dibayar, hal tersebut tidak menghapuskan pidana. "Kalau meringankan iya," kata dia.
Namun Amari tak menjelaskan kapan pertemuan antara dirinya dengan Hari Tanoe berlangsung. Dia juga tak menjawab pertanyaan wartawan dengan tegas terkait pertemuan dengan Hari Tanoe tersebut.
Sementara itu, pengacara Hartono Tanoesoedibjo, Hotman Paris Hutapea mengaku tidak tahu dengan pertemuan tersebut."Saya tidak tahu, saya tidak lihat," kata dia, usai mendampingi kliennya di Kejaksaan Agung. (umi)




Hartono Tanoe Dicecar 10 Pertanyaan


VIVAnews - Pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD), Hartono Tanoesoedibjo, usai diperiksa kejaksaan. Pengacara Hartono, Hotman Paris Hutapea mengatakan, pemeriksaan kedua ini merupakan pendalaman dari pemeriksaan lalu.
"Ada sepuluh pertanyaan yang didalami," kata Hotman, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 19 Juli 2010.
Sebelum pemeriksaan, Hotman mengatakan membawa sejumlah bukti yang bisa meringankan Hartono. Namun, Hotman enggan menyebut bukti apa saja yang dibawa. "Kami tidak bisa bicara detail, nanti dimarahi penyidik," kata dia.
Namun, bukti-bukti tersebut menurut Hotman lebih mengarah pada ketidakterlibatan Hartono pada pembentukan SRD. "Itu lengkap kami bawa," ujarnya.
Selanjutnya, kata Hotman pemeriksaan Hartono masih akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan. (adi)

Hotman Siapkan Bukti Hartono 

Tidak Kendalikan PT Sarana


TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemeriksaan tersangka kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Hartono Tanoesoedibjo hari ini beragendakan melengkapi Berita Acara Pidana (BAP) pekan lalu.
"Karena minggu lalu ada beberapa pertanyaan yang mau dituntaskan hari ini. Bukannya tidak dijawab, sudah ada pertanyaannya, namun belum diperdalam. Dari 53 pertanyaan kemarin itu, ada 10 pertanyaan yang mau diperinci lagi hari ini. Jadi saya tidak tau sampai jam berapa hari ini," kata Hotman Paris Hutapea, pengacara Hartono, hari ini (19/7).
Hotman menjelaskan bahwa pendalaman yang akan dilakukan masih mengenai kewenangan Sisminbakum dalam pengesahan badan hukum perusahaan.
"Karena selama ini kan dianggap seolah-olah mengambil alih kewenangan Dirjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) dalam mengesahkan anggaran dasar badan hukum, ternyata tidak benar. Sisminbakum itu hanya mempercepat sampainya dokumen itu dari pemohon yang biasanya notaris kemudian sampai ke Dirjen AHU," ujar Hotman.
Menurutnya, sebelum Sisminbakum berlaku, pengesahan badan hukum itu bisa tiga hingga enam bulan. Terlebih lagi untuk notaris di di daerah yang bisa mencapai setahun. Sedangkan dengan Sisminbakum bisa tujuh hari tanpa biaya negara, sedangkan negara tetap mendapatkan Rp 200 ribu yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dalam pemeriksaan hari ini Hotman membawa bukti-bukti yang menunjukkan bahwa PT Sarana Rekatama Dinamika itu tidak dikontrol Hartono.
"Itu ada semua buktinya, akta notarisnya ada. Dan saya menyesalkan pembelaan Yohanes Waworuntu terutama kuasa hukum karena dia itu kan Presiden Direktur dengan income seperti itu disebutkan boneka. Dan harusnya dia kalau mau dilindungi Undang-Undang, harusnya dia membuktikan Sisminbakum itu proyek mulia, dan membantu proses legalisasi di Indonesia," ujar Hotman.
Seperti diberitakan Koran Tempo, Sisminbakum adalah sistem pendaftaran badan hukum secara online yang diselenggarakan Departemen Hukum dan Perundang-Undangan--kini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia--sejak 2001 bekerja sama dengan PT Sarana dan Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen. Untuk memanfaatkan layanan tersebut, pengguna dikenai biaya akses, yang kemudian menjadi pendapatan PT Sarana dan Koperasi Pengayoman.
Menurut Kejaksaan, biaya akses itu adalah uang negara, sehingga negara dirugikan sekitar Rp 417 miliar sejak sistem ini berjalan hingga dihentikan pada 2008.
Pada 6 Juli lalu, terpidana kasus itu, Yohanes Waworuntu, melaporkan pengusaha Hary Tanoesoedibjo dan Hartono Tanoesoedibjo ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Yohanes, keluarga Tanoesoedibjo, lewat PT Sarana Rekatama Dinamika, telah menggunakan fasilitas negara untuk memperkaya kelompok usahanya.


Hartono Tanoesudibjo


VIVAnews - Hartono Tanoesoedibjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung sebagai tersangka. Kedatangan Hartono yang kedua ini membawa sejumlah bukti yang bisa meringankan Hartono dalam kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum.
"Bahwa SRD tidak dikontrol oleh Hartono, tetapi oleh beberapa orang," kata Pengacara Hartono, Hotman Paris Hutapea, Senin 19 Juli 2010. SRD atau PT Sarana Rekatama Dinamika adalah rekanan pengadaan Sisminbakum. Hartono duduk sebagai komisaris dalam perusahaan ini.
Hotman mengatakan, pemeriksaan lanjutan ini untuk melengkapi pemeriksaan sebelumnya. "Masih ada 10 pertanyaan yang perlu didalami," jelas Hotman, kepada wartawan di Kejaksaan Agung.
Pendalaman jaksa, kata Hotman, masih seputar manajemen PT SRD. Hotman juga membantah keterlibatan Hartono dalam pembentukan PT SRD.
Bagaimana dengan draft perjanjian antara PT SRD dengan KPPDK yang diparaf oleh Hartono dan Romli Atmasasmita saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)? "Kami bantah itu, tidak benar," kata Hotman.
Dalam kasus ini, penyidik Kejaksaan Agung menduga ada kerugian negara Rp 420 miliar dalam kasus ini. Tersangka paling anyar selain Hartono adalah mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. (umi)

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer