Home » » Jimly: Nurpati Itu Dipecat Tidak Hormat

Jimly: Nurpati Itu Dipecat Tidak Hormat

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 21 Juli 2010 | 12:26 AM

Kabar Sulawesi : Jimly mengakui, kasus Andi Nurpati adalah kasus penting karena memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap anggota KPU pusat. Pengawasan terhadap KPU, ujarnya, tidak diatur tegas dalam UU Penyelenggaraan Pemilu. Saking longgarnya pengawasan, kata Jimly, kasus serupa diduga sudah pernah terjadi sebelumnya. "Ada kasus serupa di Maluku Utara. Sekitar dua atau tiga bulan lalu, ada anggota KPU Malut yang menjadi calon bupati. Tapi ia tidak melapor dan tidak mengundurkan diri. Setelah ada kasus Andi, dia baru melapor dan datang ke KPU Pusat untuk minta berhenti," tutur Jimly.


Jimly Asshiddiqie

Jimly: Demokrat, Jangan Ulangi Kasus Nurpati


VIVAnews - Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU),  Jimly Ashidiqie meminta kepada seluruh partai politik, khususnya Partai Demokrat, untuk tidak mengulangi kasus Andi Nurpati di masa yang akan datang.
Seperti diketahui, Nurpati diberhentikan dari keanggotaan KPU karena melanggar kode etik dengan bergabung di kepengurusan Partai Demokrat yang baru di bawah kepemimpinan Anas Urbaningrum.
"Untuk Demokrat, hal ini jangan jangan diulangi lagi di kemudian hari," tegas Jimly dalam rapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Juli 2010.
Dia menekankan, peraturan baru harus segera dibuat dalam revisi UU Penyelenggaraan Pemilu, sehingga bila di masa depan ada kasus semacam Nurpati, partai politik yang bersangkutan (yang menawarkan atau menerima anggota KPU untuk bergabung di dalamnya) harus diberi sanksi.
Pernyataan tegas Jimly itu sekaligus menyepakati gagasan yang sebelumnya dilontarkan oleh anggota Komisi II Budiman Sudjatmiko. Budiman mendesak agar partai politik yang menampung anggota KPU tidak boleh lepas tangan begitu saja, dan harus ikut dimintai pertanggungjawabannya.
"Parpol terkait bahkan seharusnya dihadirkan di sidang Dewan Kehormatan KPU," tandas Jimly.
Sayangnya, imbuh dia, hal tersebut belum diatur dalam etika formal Dewan Kehormatan KPU, sehingga Partai Demokrat tidak dapat dihadirkan ketika beberapa waktu lalu Andi Nurpati disidang. Oleh karena itu, Jimly pun meminta agar pengaturan mengenai hal ini dimasukkan ke dalam revisi UU.
Bagaimanapun, Jimly menekankan bahwa kasus Andi Nurpati kini sudah selesai. "Meski kemarahan kita [kepada Nurpati] tidak tersalurkan karena tidak ada sanksi yang tegas dalam UU, tapi kasus ini sudah selesai dan sudah diplenokan sehingga keputusan bersifat mengikat," tegas Jimly.
Terlebih, lanjut Jimly, Keputusan Presiden (Keppres) pun telah dikeluarkan terkait pemberhentian Nurpati. "Kalau ada yang tidak puas dengan Keppres, bawa saja ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang jelas, sesuai prosedur hukum, Keppres tidak bisa diubah dengan tekanan politik," jelasnya.
Jimly memahami sepenuhnya kemarahan sebagian besar anggota Komisi II kepada Andi Nurpati yang mereka nilai melecehkan profesi dengan menggunakan jabatannya di KPU sebagai batu loncatan guna berlabuh di parpol. "Harusnya dia [Nurpati] memang diberhentikan dengan sangat amat tidak hormat, bukan hanya dengan tidak hormat," sahut Jimly.
Oleh karena itu, ia meminta DPR untuk segera merevisi UU Penyelenggaraan Pemilu yang berkaitan dengan pasal pengawasan terhadap anggota KPU. (umi)

Jimly: Nurpati Itu Dipecat Tidak Hormat


VIVAnews - Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Jimly Asshiddiqie menegaskan sebenarnya Andi Nurpati diberhentikan secara tidak hormat dari keanggotaan KPU setelah terbukti bergabung dengan kepengurusan salah satu partai politik di tanah air.
"Dalam rekomendasi, kami menyatakan bahwa pemberhentian Andi Nurpati adalah karena pelanggaran. Pemberhentian karena pelanggaran itu konotasinya sama dengan pemberhentian secara tidak terhormat," kata Jimly dalam rapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Juli 2010.
Jimly menjelaskan, Dewan Kehormatan KPU tidak mencantumkan kalimat 'pemberhentian secara tidak terhormat' dalam rekomendasinya, karena hal tersebut tidak diatur dalam Undang-undang. "Oleh karena itu, kami menggunakan istilah pemberhentian karena pelanggaran. Tapi maksudnya sama karena Andi Nurpati terbukti melanggar kode etik," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Penjelasan Jimly ini dikemukakan menanggapi pernyataan sebagian besar anggota Komisi II yang menuduh Dewan Kehormatan KPU tidak berani menindak tegas anggota KPU yang jelas-jelas melakukan pelanggaran berat.
Jimly mengakui, kasus Andi Nurpati adalah kasus penting karena memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap anggota KPU pusat. Pengawasan terhadap KPU, ujarnya, tidak diatur tegas dalam UU Penyelenggaraan Pemilu. Saking longgarnya pengawasan, kata Jimly, kasus serupa diduga sudah pernah terjadi sebelumnya.
"Ada kasus serupa di Maluku Utara. Sekitar dua atau tiga bulan lalu, ada anggota KPU Malut yang menjadi calon bupati. Tapi ia tidak melapor dan tidak mengundurkan diri. Setelah ada kasus Andi, dia baru melapor dan datang ke KPU Pusat untuk minta berhenti," tutur Jimly.
Dengan demikian, ujar Jimly, kasus Andi Nurpati harus dijadikan tonggak untuk menegakkan sistem politik di Indonesia. "Anggota KPU yang menjadi pengurus parpol adalah pelanggaran berat dan memenuhi kualifikasi untuk diberhentikan secara tidak terhormat," ujar Jimly lagi. Sayangnya, imbuh Jimly, UU tidak menyebutkan rincian sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan Andi. 

Politisi PKS: Nurpati Tak Berhak Pensiun KPU




Andi Nurpati


VIVAnews - Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Jimly Asshiddiqie menyatakan Andi Nurpati Baharuddin sebenarnya dipecat secara tidak hormat. Pernyataan Jimly di hadapan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat itu memunculkan beragam tanggapan.
Anggota Komisi II dari Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, menyatakan Nurpati yang sekarang pengurus Partai Demokrat itu tak berhak mendapatkan pensiun.
"Jika memang Saudari Andi Nurpati diberhentikan secara tidak terhormat, jangan lupa implikasinya, yaitu ia tidak boleh menerima dana pensiun," kata Mahfudz yang sebentar lagi akan menjadi Ketua Komisi I DPR itu.
Ia menyimpulkan, Andi Nurpati memiliki dosa sejarah terhadap sistem pemilu yang diletakkan di Indonesia.
Ketua Komisi II Chairuman Harahap kemudian menggarisbawahi bahwa kekurangan pengaturan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU, termasuk pemberhentian secara tidak hormat, akan dimasukkan dalam revisi UU Penyelenggaraan Pemilu.
Sebelumnya, Jimly menyatakan tak memasukkan klausa "tak hormat" dalam rekomendasi Dewan Kehormatan karena tak diatur Undang-undang. "Oleh karena itu, kami menggunakan istilah pemberhentian karena pelanggaran. Tapi maksudnya sama karena Andi Nurpati terbukti melanggar kode etik," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Sumber : Yahoo News
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer