Home » » Kapolda Kalbar Sarankan Bentuk Forum Komunikasi Antaretnis

Kapolda Kalbar Sarankan Bentuk Forum Komunikasi Antaretnis

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 22 Juli 2010 | 5:24 AM

Kabar Sulawesi : Ia mencontohkan, bunga-bunga terjadi polemik sering terjadi, tetapi cepat diredam berkat dukungan tokoh masyarakat, seperti kontroversi sekitar isi makalah "Sekilas Melayu, asal usul dan sejarahnya" oleh Wali Kota Singkawang, Hasan Karman yang dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan permintaan maaf. Dalam kesempatan itu Kapolda Kalbar menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang berusaha memprovokasi yang bisa berdampak luas terhadap masyarakat.



Kapolda Kalbar Sarankan Bentuk Forum Komunikasi Antaretnis


Pontianak (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Brigadir Jenderal (Pol) Erwin TPL Tobing menyarankan tokoh masyarakat di provinsi itu membentuk forum komunikasi antaretnis.
"Saya sarankan tokoh masyarakat membentuk forum komunikasi antaretnis agar cepat meminimalisir suatu permasalahan yang menyangkut etnik," kata Erwin TPL Tobing di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan, kalau sudah terbentuk forum antaretnis itu, diharapkan dapat berperan dalam meminimalisir suatu isu yang berdampak luas bahkan konflik kalau tidak ditangani secara cepat.
"Polisi tidak akan kuat menangkal atau menahan kalau ada isu yang berdampak pada konflik luas, tanpa bantuan para tokoh masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, kepolisian bisa kuat dalam menangkal dan menahan agar tidak terjadi konflik kalau sudah didukung oleh masyarakat.
Ia mencontohkan, bunga-bunga terjadi polemik sering terjadi, tetapi cepat diredam berkat dukungan tokoh masyarakat, seperti kontroversi sekitar isi makalah "Sekilas Melayu, asal usul dan sejarahnya" oleh Wali Kota Singkawang, Hasan Karman yang dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan permintaan maaf.
Dalam kesempatan itu Kapolda Kalbar menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang berusaha memprovokasi yang bisa berdampak luas terhadap masyarakat. "Kami tidak akan pandang bulu dalam menerapkan hukum, kalau terbukti bersalah akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," kata Erwin.
Sementara itu, Ahli Sejarah dan Ketua Lembaga Sensor Film RI, Mukhlis Paeni mengatakan, masyarakat hendaknya mengerti sejarah sehingga tidak mudah tersinggung, seperti kontroversi isi makalah Hasan Karman.
"Mari kita jadikan realitas sejarah sebagai proses mengantar bangsa Indonesia yang besar," katanya.
Ia menjelaskan, harus diakui, tidak sedikit berdirinya kerajaan di Indonesia berasal dari bajak laut dan "lanun" dan bukan hanya terjadi pada kesultanan Sambas saja. "Kita seharusnya memandang nusantara itu sebagai budaya bukan politik seperti sekarang sehingga rawan konflik, untuk menuju cara pandang seperti butuh peran serta kalangan pendidik dan universitas," kata Mukhlis.
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer