Home » » Kejagung: Penetapan Tersangka Awang Berdasarkan Keterangan Saksi

Kejagung: Penetapan Tersangka Awang Berdasarkan Keterangan Saksi

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 22 Juli 2010 | 5:32 AM

Kabar Sulawesi : Kejagung sendiri sampai sekarang belum mengajukan surat izin permohonan pemeriksaan terhadap Awang Faroek yang pernah menjabat sebagai Bupati Kutai Timur ke presiden. "Masih ada resume (uraian kasus Gubernur Kaltim), yang masih kurang hingga belum dikirimkan ke Presiden," kata Arminsyah.



Kejagung: Penetapan Tersangka Awang 
Berdasarkan Keterangan Saksi


Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung menegaskan, penetapan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, sebagai tersangka kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal berdasarkan keterangan 26 saksi kasus tersebut.
"Dari hasil pemeriksaan terhadap 26 saksi kasus divestasi PT KPC, ditemukan bukti awal yang cukup keterlibatan Awang Faroek," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Arminsyah, di Jakarta, Rabu.
Arminsyah menambahkan karena itu, seseorang untuk ditetapkan menjadi tersangka, tidak perlu harus diperiksa dahulu dan cukup dari keterangan saksi yang ada dan alat bukti (dokumen) yang mendukung.
"Dalam penyidikan awal kasus divestasi PT KPC itu, kita sudah menetapkan dua tersangka, yaitu, Anung Nugroho (Direktur Utama PT Kutai Timur Energy) dan Apidian Tri Wahyudi (Direktur PT Kutai Timur Energy)," kata Arminsyah.
Kejagung sendiri sampai sekarang belum mengajukan surat izin permohonan pemeriksaan terhadap Awang Faroek yang pernah menjabat sebagai Bupati Kutai Timur ke presiden.
"Masih ada resume (uraian kasus Gubernur Kaltim), yang masih kurang hingga belum dikirimkan ke Presiden," kata Arminsyah.
Sebelumnya, Awang Faroek mengaku kaget atas penetapan dirinya sebagai tersangka, pasalnya selama ini dirinya tidak pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) soal masalah tersebut namun tiba-tiba saja ditetapkan sebagai tersangka.
"Ini kan aneh, tidak ada pemeriksaan dan tidak diminta keterangan, `kok` tiba-tiba jadi tersangka. Karena itu saya minta kejaksaan dan kepolisian harus bertindak profesional, jika tidak profesional maka akan kita adukan sebagai mafia hukum," kata Faroek.
Kejaksaan Agung telah menetapkan Gubernur Kaltim Awang Faroek sebagai tersangka kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal.
Ia dijerat Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (5), Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kajati Tunggu Putusan Kejagung Soal Jaksa Nakal




Makassar (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Adjat Sudrajat, mengaku masih menunggu putusan dari Kejaksaan Agung terkait dugaan skandal pemerasan yang dilakukan oleh oknum kejaksaan.
"Kami masih menunggu hasil laporan putusan dari Kejaksaan Agung (Kejagung), jadi bersabar saja dulu karena belum diketahui apa putusan itu," kata Adjat Sudrajat di Makassar, Rabu.
Dugaan skandal pemerasan jaksa itu terkait dengan kasus korupsi kredit pengadaan mobil dan kendaraan sepeda motor di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Makassar dengan tersangka Direktur PT Aditya Resky Abadi (ARA) Djusmin Dawi.
Ia mengatakan, alasan kejaksaan mengusulkan beberapa nama yang akan dicopot dari jabatannya itu karena dinilai melakukan skandal pemerasan terhadap Direktur PT ARA.
Namun saat diminta untuk menyebutkan nama-nama jaksa yang diusulkan untuk dicopot itu, Adjat enggan memberikan penjelasan. "Tidak usalah kita sebutkan namanya yang jelas ada beberapa jaksa," paparnya.
Sebelumnya, Rabu (24/2) Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung, Hamzah Tadja datang ke Makassar untuk memeriksa beberapa orang jaksa yang diduga terbukti melakukan skandal pemerasan.
Mereka yang diduga kuat melakukan skandal pemerasan yaitu, AK, AM, SN, WJ dan staf Aspidum Kejati, PM. Kelima jaksa tersebut sudah mengajukan keberatan dan banding ke Kejaksaan Agung.
Selain kelima jaksa ini, tiga jaksa lainnya juga sudah mengajukan keberatan dan banding ke Kejaksaan Agung terkait kasus pembantaran tersangka psikotropika. Mereka adalah jaksa kejati NP, Riv dan Gal.
Jusmin Dawi menjadi tersangka dalam kasus korupsi kredit fiktif pengadaan mobil dan sepeda motor di Bank Tabungan Negera (BTN) Syariah Cabang Makassar. Kasus ini telah merugikan negara senilai Rp44 miliar dari total Rp66 miliar pada tahun 2008.
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer