Home » » Kemendiknas Ubah Status 30 RSBI Menjadi Sekolah Biasa

Kemendiknas Ubah Status 30 RSBI Menjadi Sekolah Biasa

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 22 Juli 2010 | 3:28 PM

Kabar Sulawesi : Fasli menegaskan, pihaknya telah memperketat syarat sekolah menjadi RSBI. Termasuk di dalamnya adalah standar minimal dana yang dipungut dari orang tua siswa. “Ada RSBI yang meminta tambahan dana dengan alasan untuk memacu mutu. Tapi ada yang kebablasan. Meski sudah diperketat, masih saja ada perilaku sekolah yang distortif, “ ujarnya.
Kemendiknas Ubah Status 30 RSBI Menjadi Sekolah Biasa

Fasli Djalal

REPUBLIKA.CO.ID,SOLO--Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal mengatakan, pihaknya telah mengubah status 30 Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) menjadi sekolah biasa pada 2010. Hal ini dilakukan lantaran sekolah tersebut dinilai tidak mampu mengelola RSBI.

“Kita setiap tahun melakukan evaluasi terhadap sekitar 100 RSBI yang ada. Apakah mereka mampu mengelola RSBI atau tidak. Kalau ternyata tidak mampu ya kita drop atau kita cabut status RSBI menjadi sekolah biasa, “ ujarnya ditemui di Solo, Selasa (20/7).

Fasli menegaskan, pihaknya telah memperketat syarat sekolah menjadi RSBI. Termasuk di dalamnya adalah standar minimal dana yang dipungut dari orang tua siswa. “Ada RSBI yang meminta tambahan dana dengan alasan untuk memacu mutu. Tapi ada yang kebablasan. Meski sudah diperketat, masih saja ada perilaku sekolah yang distortif, “ ujarnya.

Tingginya biaya pendidikan di RSBI, Fasli mengatakan, lantaran adanya kesalahan pandangan antara konsep kelas internasional dan RSBI. Dikatakannya, konsep kelas internasional yang mengimpor tenaga pengajar dari luar negeri biasanya diadopsi oleh RSBI. Impor tenaga pendidikan tersebut, ujarnya, telah membubungkan biaya pendidikan di RSBI. “Kelas internasional itu bukan konsep RSBI, “ tegasnya.

Ulah RSBI yang menaikkan biaya pendidikan, lanjut Fasli, seharusnya dapat dikontrol oleh pihak Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini lantaran pihak Kemendiknas sendiri telah memberi tambahan dana untuk RSBI. “Ada penambahan dana dari kita. Kalau ada perilaku RSBI yang kebablasan dalam menaikkan biaya, bisa diatur Pemda, “ cetusnya.

Fasli mengakui, dalam perjalanan RSBI menuju Sekolah Berstandar Internasional (SBI) membutuhkan proses panjang. Dikatakannya, tidak semua sekolah rintisan tersebut dapat menjadi SBI. “Kalau RSBI pasti sudah di atas standar nasional tapi masih rintisan untuk menuju SBI. Ada yang sampai dalam waktu dua atau lima tahun, tapi ada yang terpaksa di drop, “ ujarnya.


RSBI Bukan Alasan Biaya Sekolah Jadi Mahal

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG--Fasilitator Pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Berstandar Internasional, Direktorat Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan Nasional, Soedjono, menilai status rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) bukan alasan biaya sekolah menjadi mahal. "Sistem pendidikan di RSBI memang lebih dibandingkan sekolah-sekolah 'biasa', namun hal itu seharusnya tidak memengaruhi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan orang tua siswa," katanya di Semarang, Rabu.
Menurut dia, RSBI tidak boleh tercitra sebagai sekolah yang eksklusif dan hanya bisa diakses para siswa yang berasal dari keluarga kaya, namun harus melihat siswa berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Berdasarkan Permendiknas Nomor 78/2009, kata dia, sekolah RSBI wajib menyediakan kuota sebesar 20 persen untuk memfasilitasi siswa-siswa berprestasi yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu. "Ketentuan itu harus dipenuhi oleh setiap sekolah RSBI karena setiap tahun selalu dievaluasi, kalau sampai ada sekolah RSBI yang jumlah siswa miskinnya kurang dari 20 persen akan menurunkan penilaian," katanya.
Ia mengaku alasan-alasan seperti jumlah pendaftar yang berasal dari masyarakat miskin tidak sampai lebih dari 20 persen, padahal pihak sekolah sudah menyediakan kuota sebesar itu untuk memfasilitasi mereka. "Namun, alasan-alasan itu tidak berlaku. Sekolah harus berupaya memenuhi ketentuan siswa miskin sebesar 20 persen berdasarkan Permendiknas Nomor 78/2009 itu dengan berbagai cara dan upaya," katanya.
Sebab, kata dia, masyarakat bisa saja belum mengetahui hal tersebut karena pihak sekolah RSBI kurang mensosialisasikan kebijakan pemerintah itu sehingga hal itu menjadi tanggung jawab pihak sekolah. "Setiap sekolah RSBI akan dievaluasi setiap tahun dan akan divalidasi terkait statusnya itu setelah lima tahun ditetapkan. Kalau bagus akan naik tingkat menjadi SBI, sedangkan jika buruk akan diturunkan," katanya.
Menurut dia, penetapan status RSBI dikeluarkan pertama kali pada 2006 untuk sekitar 100 sekolah se-Indonesia sehingga pengkajian dan validasi status RSBI paling cepat bisa dilakukan pada 2011 mendatang. "Untuk SMA RSBI, saat ini sudah ada sekitar 320 sekolah se-Indonesia. Setiap sekolah RSBI tersebut pasti menjalani evaluasi dan validasi terkait statusnya setelah lima tahun penetapan statusnya itu," katanya.
Terkait evaluasi pembelajaran di RSBI yang sama dengan sekolah-sekolah "biasa", yakni menggunakan ujian nasional (UN), ia mengakuinya, namun target kelulusan dan nilai siswa sekolah RSBI tetap lebih tinggi. "Kalau sekolah biasa sesuai standar kelulusan UN, yakni rata-rata 5,5, RSBI harus lebih tinggi, misalnya rata-rata nilai sebesar 7 atau 8. Ini yang tidak banyak diketahui masyarakat luas," katanya.
Penetapan target nilai UN yang lebih tinggi itu, kata dia, memang tidak berasal dari pemerintah, tetapi berasal dari sekolah masing-masing yang lebih mengetahui kondisi dan situasi di sekolahnya. "Target itu memang bervariasi, tetapi harus lebih tinggi dari sekolah biasa. Nantinya, hal itu akan digunakan sebagai salah satu indikator penilaian terhadap kinerja RSBI yang dilakukan oleh pemerintah," kata Soedjono.

 Kemendiknas Lakukan Evaluasi RSBI

REPUBLIKA.CO.ID,ENPASAR - Pemerintah tidak ingin kehadiran rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) hanya untuk menjaga gengsi. Melainkan kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, RSBI didirikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"Kami akan melakukan evaluasi, apakah sekolah bersangkutan telah memenuhi syarat menjadi RSBI," kata Nuh di Denpasar, Rabu (21/7). Seusai membuka Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) XXIII, Muhammad Nuh menegaskan, hasil evaluasi terhadap RSBI, diharapkan sudah dapat diumumkan bulan Agustus mendatang.

Adapun sekolah-sekolah yang akan dievaluasi yakni mulai dari RSBI tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dikatakannya, evaluasi terhadap RSBI menggunakan empat tolok ukur, yakni akuntabilitas pendanaan dan prestasi sekolah, cara penerimaan siswa baru, kerjasama dengan luar negeri, serta perbandingan antara guru dengan jumlah anak didik. "Semua tolok ukur tersebut sebagai dasar menentukan lolos tidaknya RSBI menjadi SBI," ujarnya.

Dijelaskan, untuk mengembangkan SBI, pemerintah pusat lewat kantor Kementerian Pendidikan Nasional memberikan bantuan dana pendidikan bagi ribuan SBI. Masing-masing sekolah mendapat bantuan Rp 300-500 juta. Dana itu dipadukan dengan dana yang dialokasikan oleh pemprov, pemkab dan swadaya masyarakat.

"Semua dana itu akan dievaluasi dan seberapa besar pengaruhnya dalam meningkatkan mutu pendidikan," ujarnya. SBI merupakan salah satu persyaratan dari Undang-Undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 yang wajib untuk dilaksanakan. Dalam penerapannya, SBI bisa dikelola oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun masyarakat.

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer