Home » » Tifatul: Sebelum Ramadhan Situs Porno Di-blok

Tifatul: Sebelum Ramadhan Situs Porno Di-blok

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 22 Juli 2010 | 3:10 PM

Kabar Sulawesi : Apa sanksi untuk pengelola situs? "Ya itulah nanti, tidak usah diungkap di media, yang penting kita mengimbau dulu. Untuk menyetop, itu nanti urusan polisi/ penegakan hukum," tambah dia.
Pemblokiran situs porno diminta oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) -- menyusul maraknya penyebaran video porno diduga Ariel 'Peterpan' dengan Luna Maya dan  Cut Tari.



Tifatul Sembiring


VIVAnews - Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring minta waktu sebulan untuk memblokir situs-situs pornografi.
"Saya minta waktu selama sebulan, ini kan baru satu minggu. Pokoknya sebelum Ramadhan sudah beres ya, supaya tidak terganggu ibadahnya," kata Tifatul di Istana Negara, Jakarta, Kamis 22 Juli 2010.
Tifatul menegaskan, pemblokiran situs porno adalah amanah UU Pornografi --  bahwa negara wajib amelindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi. "Kita menjalankan itu saja."
Dijelaskan Tifatul, semua situs porno yang masih dari internasional akan diblokir.
Sampai berapa banyak situsnya? "Bukan seluruhnya ya, cuma yang masuk itu kita blok. Jadi secara masif kita lakukan. Nanti ada hal hal yang kecil-kecil akan kita khususkan juga," tambah dia.
Meski pemblokiran diberlakukan, Tifatul tak menampik bisa saja ada situs porno yang bocor dan bisa diakses.
"Ya, namanya teknologi itu curi-curi bisa saja, cuma yang kuasai teknologi tinggi itu sedikit," tambah dia.
Ditambahkan Tifatul, sanksi menanti bagi para pelanggar. "Di UU Nomor 11 Tahun 2008 (UU Informasi dan Transaksi Elektronik) kan mengatakan 6 sampai 12 tahun.  Hati-hati makanya, karena itu sudah ada implementasi hukumnya."
"Juga hati-hati dalam penyebaran kalimat-kalimat porno karena itu bisa saja ada yang menuntut, karena itu bagian dari pornografi."
Apa sanksi untuk pengelola situs? "Ya itulah nanti, tidak usah diungkap di media, yang penting kita mengimbau dulu. Untuk menyetop, itu nanti urusan polisi/ penegakan hukum," tambah dia.
Pemblokiran situs porno diminta oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) -- menyusul maraknya penyebaran video porno diduga Ariel 'Peterpan' dengan Luna Maya dan  Cut Tari.





LBH Pers: KPI Tepat, "Manifesto Pers" Ngawur


VIVAnews - Lembaga Bantuan Hukum Pers turut menyesalkan munculnya "Manifesto Kemerdekaan Pers" pada 17 Juli 2010. "Manifesto" itu, menurut LBH Pers, telah melakukan misinformasi kepada masyarakat dengan menyatakan Komisi Penyiaran Indonesia telah "membredel" acara sebuah televisi swasta.
"Telah terjadi misinformasi kepada publik bahwa penghentian sementara tayangan Headline News MetroTV berkaitan dengan video cabul mirip artis, padahal sanksi yang dikeluarkan KPI tidak ada hubungan sama sekali dengan kasus tersebut," kata Direktur Eksekutif LBH Pers, Hendra Yana, secara tertulis ke VIVAnews, Kamis 22 Juli 2010.
Sanksi KPI, kata Hendra, adalah untuk tayangan Headline News pada 14 Juni 2010 pukul 05.00, yang menayangkan razia warung internet di Trenggalek. Kemudian ada tayangan film biru berdurasi 5 detik menayangkan adegan senggama seorang pria kulit putih dengan seorang perempuan kulit putih.
KPI kemudian menyatakan MetroTV melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran pasal 17 huruf K tentang pornografi. Sanksinya berupa larangan siaran sementara. KPI lalu menerapkan aturan itu, meminta Headline News berhenti tayang selama tujuh hari dan membuat permohonan maaf selama tiga hari berturut-turut.
"Apa yang terjadi pada tanggal 19 Juli, sebagian anggota Dewan Pers dengan didukung PWI beramai-ramai memberikan reaksi yang tendensius terhadap keputusan KPI. Lahirlah bentuk perlawanan terhadap KPI dalam bentuk Manifesto Kemerdekaan Pers," kata Hendra.
"Manifesto" ini berisi pernyataan sanksi KPI cacat hukum, melabrak Undang-undang Pers. Namun argumen ini, kata LBH Pers, sangat lemah karena televisi yang teresterial tunduk pula pada Undang-undang Penyiaran yang melarang penonjolan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Sanksi untuk aturan ini lebih berat karena juga mencakup denda dan pemidanaan atas penanggung jawab siaran.
Namun KPI tidak menerapkan aturan itu dan memilih mengenakan aturan di bawahnya yang memiliki sanksi lebih ringan. "LBH Pers menilai KPI telah memberikan sanksi yang paling ringan dengan menghentikan siaran sementara. Menurut kami, KPI dalam keputusannya tidak ingin ada satupun lembaga penyiaran yang dipidana," kata Hendra. Dan MetroTV, kata Hendra, sepakat bahwa sanksi penghentian sementara ini yang paling tepat.
Namun tiba-tiba, muncullah "Manifesto Kemerdekaan Pers" yang menilai KPI melakukan pembredelan. "LBH Pers menilai bahwa "Manifesto Kemerdekaan Pers" yang dikeluarkan 50 orang itu adalah buntut dari ketidaksukaan terhadap keputusan KPI yang memasukkan infotainment sebagai sebagai program nonfaktual," kata Hendra. (umi)
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer