Home » » Yusril Vs Hendarman Soal Legalitas Jaksa Agung

Yusril Vs Hendarman Soal Legalitas Jaksa Agung

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 07 Juli 2010 | 2:14 PM


Kabar Sulawesi : "Kalau alasan habis masa jabatan, tanpa mengaitkan Hendarman sebagai Jaksa Agung KIB I yang berakhir 20 Oktober 2009, tidak ada batasan masa jabatannya, dia (Hendarman) bisa menjadi jaksa agung semumur hidup. Lalu dengan cara apa presiden SBY memberhentikan Hendarman?" katanya Sementara itu Hendarman Mengatakan, "Kalau Pak Yusril menganggap itu tidak benar silahkan dibawa ke pengadilan, siapa yang benar, siapa yang ahli," kata dia. "Ya gugat saja. Pasti saya hadapi."

Yusril Uji Tafsir Masa Jabatan Jaksa Agung




Jaksa Agung Hendarman Supandji



VIVAnews - Tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), Yusril Ihza Mahendra, mengajukan uji tafsir pasal pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam Undang-Undang Kejaksaan. Menurut dia, jika berakhir masa bakti kabinet, maka berakhir pula masa jabatan jaksa agung.
Mantan Menteri Hukum/Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) itu menjelaskan UU Kejaksaan memang tidak membatasi masa jabatan jaksa agung. Sebab, asumsi ketika menyusun, jaksa agung otomatis menjadi anggota kabinet.
"Sebagaimana telah menjadi konvensi ketatanegaraan selama lebih dari 40 tahun," ujar Yusril usai mendaftarkan permohonan uji tafsir di Mahkamah Konstitusi, Selasa 6 Juli 2010.
Namun, lanjut Yusril, Presiden SBY ternyata tidak memberhentikan Hendarman yang sebelumnya diangkat sebagai Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) ketika kabinet ini dibubarkan tanggal 20 Oktober 2009.
Yusril menyebut alasan pemberhentian jaksa agung dalam pasal 22 UU Kejaksaan, yakni meninggal dunia, sakit terus-menerus, mengajukan permintaan berhenti, habis masa jabatannya atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai jaksa agung. Nah, Yusril menyoal frasa habis masa jabatan.
"Kalau alasan habis masa jabatan, tanpa mengaitkan Hendarman sebagai Jaksa Agung KIB I yang berakhir 20 Oktober 2009, tidak ada batasan masa jabatannya, dia (Hendarman) bisa menjadi jaksa agung semumur hidup. Lalu dengan cara apa presiden SBY memberhentikan Hendarman?" katanya.
Yusri mendatangi Gedung MK, siang ini didampingi kuasa hukumnya, Maqdir Ismail. Namun, dalam berperkara di Mahkamah dia maju sendiri. "Saya maju sendiri ke MK tanpa kuasa hukum, agar leluasa berdebat dengan Hendarman," ujarnya.
Dia berharap presiden menunjuk Hendarman Supandji sebagai kuasa hukum. "Agar nafsu Hendarman berdebat di pengadilan dengan saya dapat tersalurkan," ujarnya.
Berikut pasal yang dimintakan tafsirnya oleh Yusril:
Pasal 19
(1) Jaksa Agung adalah pejabat negara.
(2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Pasal 22
(1) Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatnnya karena:
    a. meninggal dunia;
    b. permintaan sendiri;
    c. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
    d. berakhir masa jabatannya;
    e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
    dengan Keputusan Presiden.


Yusril Minta Hendarman Tunggu Putusan MK




Yusril Ihza Mahendra Beri Keterangan Pers



VIVAnews - Tersangka kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Yusril Ihza Mahendra memberi sinyal tidak akan memenuhi panggilan kembali. Pengacara Yusril, Maqdir Ismail berharap kejaksaan tidak menggunakan upaya paksa.
Apakah akan hadir pada panggilan kedua pada 12 Juli? "Kami masih coba tetap konsisten dengan argumen Yusril tentang keabsahan dan legalitas Jaksa Agung," kata Maqdir Ismail usai mendampingi Yusril mendaftarkan uji tafsir UU Kejaksaan di Mahkamah Konstitusi, Selasa 6 Juli 2010.
Kubu Yusril menunggu keputusan legalitas Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung, legal atau ilegal. Menurut dia, kejaksaan harus bersabar sampai legalitas itu diputus Mahkamah Konstitusi.
Bila Hendarman ilegal, kata dia, maka kebijakannya ilegal. Maqdir berharap Jaksa Agung bersabar sampai keputusan di Mahkamah Konstitusi ini selesai.
"Karena ini ada hubungan dengan Pak Hendarman. Pada 12 Juli kita akan coba lihat dengan baik. Saya percaya Jaksa Agung akan berbesar hati," ujar Maqdir.
Yusril kembali menegaskan, dirinya tidak mengakui legalitas Hendarman sebagai Jaksa Agung. Tetapi, Yusril membantah bila disebut membangkang.
"Saya tak ada sedikitpun juga ada perasaan membangkang kalau persoalan ini clear terlebih dahulu, saya kira itu penting. Karena implikasi dari kebijakan dan tindakan itu juga bawa implikasi hak azasi manusia," kata Yusril.
"Kalau dia gadungan masa kita mau patuh saya mau beri pendidikan juga ke rakyat," katanya. (adi)




Yusril Ihza Mahendra diperiksa Kejagung.


Yusril Bingung Soal Isu 'Suap' Hendarman

VIVAnews - Mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, sudah jadi tersangka kasus korupsi Sisminbakum. Yusril juga terancam dilaporkan Jaksa Agung, Hendarman Supandji, lantara Yusril diberitakan menuduh Hendarman menerima suap  dari Hartono Tanoe, tersangka lain dalam kasus ini.
Yusril sendiri mengaku binggung dengan laporan Hendarman itu, sebab dia merasa tidak pernah menuduh Hendarman menerima suap.
"Saya bingung kok saya dibawa-bawa dalam masalah suap itu. Saya tidak pernah menyatakan Hendarman menerima suap," kata Yusril saat dihubungi VIVAnews, Selasa 6 Juli 2010. "Kenapa Pak Hendarman menantang saya untuk membuktikan?"
Isu ini, kata dia, sudah merebak di berbagai media massa. Namun, dia menegaskan bukan dia yang menuduh. "Di beberapa media kan Eggy Sudjana dan beberapa anggota DPR yang mengungkap itu. Bagaimana sih Pak Hendarman ini, sepertinya kebakaran jenggot sama saya," kata dia sambil tertawa.
"Malah ada suruhan dia (Hendarman) datang kepada saya untuk meminta maaf karena harus membuka kasus ini lagi. Kasus saya katanya dibuka karena ada tekanan dari DPR dengan menggunakan kasus suap itu."
Dia pun menyayangkan pernyataan Hendarman yang menyatakan pasal yang dijeratkan kepada dirinya sebagai 'pasal sampah'. "Pasal sampah itu sudah banyak di pakai jaksa untuk menjerat orang. Hati-hati Pak Hendarman menghina undang-undang loh," kata dia.
Sebelumnya, Yusril keberatan dengan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus ini. Politisi PBB ini menegaskan bahwa pelaksanaan Sisminbakum sudah setujui melalui rapat kabinet saat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saat itu, kata dia, negara tengah krisis sehingga seluruh menteri diminta mempermudah investasi di Indonesia.
"Kebijakan ini pun disetujui Menteri Keuangan saat itu (Priyadi Praptosoehardjo)," kata dia. Karena negara sama sekali tidak punya uang, akhirnya swasta dalam hal ini PT Sarana Rekatama Dinamika dipersilakan masuk. 
Dasar lainnya pengadaan layanan online ini Letter of Intent (LoI) International Monetary Fund (IMF). "Tanpa ada itu semua, Sisminbakum tidak ada," kata Yusril kemarin.
Posisi Yusril untuk membuktikan hal ini sedikit mengalami kesulitan. Pasalnya, dua saksi kunci Gus Dur dan Priyadi telah meninggal dunia.

Hendarman Tantang Yusril Buktikan Legalitas




Jaksa Agung Hendarman Supandji

VIVAnews - Jaksa Agung Hendarman Supandji meminta mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra tidak beropini mengenai legalitasnya sebagai Jaksa Agung di luar jalur hukum. Dia menantang Yusril menggugat permasalahan legalitas itu ke pengadilan.
"Jangan saya diajak debat. Jangan debat di luar, kan enggak ada jurinya, siapa yang akan memutus?" kata Hendarman Supandji di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 5 Juli 2010.
Menurutnya, perdebatan itu harusnya terjadi dalam koridor hukum yang berlaku di Indonesia. "Bawa saja ke pengadilan, ya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kalau memang saya ini Jaksa Agung ilegal," kata dia.
Dia mengatakan perdebatan di dalam pengadilan akan terjadi secara sah dan adil. Karena, dalam pengadilan itu lah sebuah perdebatan akan didasarkan pada undang-undang dan ada hakim yang akan menjadi penilai dan memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar.
"Kalau Pak Yusril menganggap itu tidak benar silahkan dibawa ke pengadilan, siapa yang benar, siapa yang ahli," kata dia. "Ya gugat saja. Pasti saya hadapi."
Dia mengatakan, pengangkatan dirinya sebagai Jaksa Agung telah legal dan sesuai dengan undang-undang. Pengangkatan itu, kata dia, telah didasarkan pada Surat Keputusan Presiden. "Ya ada (Keppres) dong," kata dia.

Yusril: Ente Jual Ane Beli

VIVAnews - Yusril Ihza Mahendra menggugat legalitas Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Hendarman menantang Yusril bertarung soal legalitas itu di pengadilan. Hari ini, Yusril meladeni tantangan itu dengan mendaftarkan uji tafsir UU Kejaksaan di Mahkamah Konstitusi.
"Saya siap meladeni tantangan Hendarman Supandji. Dalam bahasa lenong Betawi, ente jual ane beli. Karena sudah ditantang saya hadapi," ujar Yusril di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 6 Juli 2010.
Yusril juga menyentil Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Dia menyanggah pernyataan Sudi bahwa kedudukan Hendarman sebagai Jaksa Agung, legal.
"Kalau perlu, Sudi dan Hendarman, kita berdebat pasal 19 dan pasal 22 (UU Kejaksaan) di pengadilan. Kalau berpolemik di luar, tidak ada wasitnya," kata Yusril.
Yusril menguji pasal 19 dan 22 UU Kejaksaan dihubungkan dengan Pasal 1 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam Keppres 187/M tahun 2004; Keppres 31/P tahun 2007; dan Keppres 83/P tahun 2009.
  
DPR Akan Minta Penjelasn Mensesneg Soal Jaksa Agung

Liputan6.com, Jakarta: DPR akan meminta klarifikasi pada Menteri Sekretariat Negara Sudi Silalahi untuk menjelaskan keabsahan jabatan Jaksa Agung Hendarman Supanji, Senin (5/7). Penjelasan diperlukan menyusul pernyataan tersangka korupsi sisminbakum mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, kata Ketua DPR Marzuki Ali. Yusril menilai ketidakabsahan jabatan Hendarman.
Sedangkan menurut pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin, jabatan Hendarman sebagai Jaksa Agung saat ini adalah sah, karena jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sepanjang belum ada pemberhentian dan keppres pengangkatan Hendarman belum dicabut maka Hendarman masih menjadi jaksa agung, kata Irman.(AYB)

Yusril Datangi Mahkamah Konstitusi

VIVAnews - Mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra mendatangi Mahkamah Konstitusi. Tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum ini diduga hendak meminta fatwa Mahkamah Konstitusi mengenai sejumlah pasal di Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Yusril tiba di gedung di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, itu pada pukul 14.00, Selasa 6 Juli 2010, bersama kuasa hukumnya, Maqdir Ismail. Maqdir menyampaikan, "kami meminta tafsir Undang-undang itu bagaimana."
Tafsir yang dimaksud berkaitan dengan pasal 19 sampai pasal 22 UU Kejaksaan. Pasal tersebut berisi penjelasan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.
Kubu Yusril berpendapat, masa jabatan Jaksa Agung habis begitu masa jabatan Presiden habis. Sementara ketika Susilo Bambang Yudhoyono menduduki jabatan Presiden untuk kedua kalinya, belum ada surat keputusan pengangkatan kembali Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Yusril pun menilai Hendarman sebagai Jaksa Agung ilegal.
Sementara sejumlah kalangan termasuk beberapa anggota Komisi Hukum DPR menilai, persoalan itu hanya administrasi saja. Hendarman adalah sah sebagai Jaksa Agung.
Berikut pasal yang dimintakan tafsirnya oleh Yusril:
Pasal 19
(1) Jaksa Agung adalah pejabat negara.
(2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Pasal 20
Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf a, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g.
Pasal 21
Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi:
a. Pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturann perundang-undangan;
b. Advokat;
c. Wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terakait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya;
d. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta;
e. Notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah;
f. Arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan perturan perundang-
undangan;
g. Pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang; atau
h. Pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang.
Pasal 22
(1) Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatnnya karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
d. berakhir masa jabatannya;
e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (hs)

sumber : yahoo News
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer