Home » » 60% Anggota Tak Hadir, Paripurna DPRD Sumut Batal

60% Anggota Tak Hadir, Paripurna DPRD Sumut Batal

Written By Redaksi kabarsulawesi on Minggu, 01 Agustus 2010 | 1:18 AM

Kabar Sulawesi : Pada kesempatan pertama, jumlah anggota Dewan yang hadir hanya sebanyak 40 orang dari total 100 anggota Dewan, sehingga pimpinan dewan terpaksa menskor rapat paripurna. Setelah menunggu lebih kurang selama satu jam, jumlah kehadiran anggota Dewan tidak bertambah secara signifikan, sehingga rapat paripurna kembali harus diskor.

Pin Emas DPR

Medan, (tvOne)
Rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan agenda pengambilan keputusan tentang Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, Kamis, batal terlaksana karena kehadiran anggota Dewan tidak memenuhi kuorum.

Rapat paripurna di gedung DPRD Sumut di Medan, Kamis, dibuka pukul 09.00 WIB dan sempat dua kali diskor karena minimnya kehadiran anggota Dewan. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun didampingi Wakil Ketua H Kamaluddin Harapan, Sigit Pramono Asri dan Chaidir Ritonga.

Pada kesempatan pertama, jumlah anggota Dewan yang hadir hanya sebanyak 40 orang dari total 100 anggota Dewan, sehingga pimpinan dewan terpaksa menskor rapat paripurna. Setelah menunggu lebih kurang selama satu jam, jumlah kehadiran anggota Dewan tidak bertambah secara signifikan, sehingga rapat paripurna kembali harus diskor.

Ketika rapat paripurna dibuka lagi sekitar pukul 10.45 WIB, jumlah anggota dewan yang tercatat mengisi daftar absensi hanya sebanyak 54 orang dan tetap tidak memenuhi kuorum yang semestinya dua pertiga dari total keseluruhan anggota Dewan.

Dengan kondisi demikian, pimpinan Dewan melalui wakil ketua Kamaluddin Harahap memutuskan menunda rapat paripurna untuk kemudian kembali dijadwalkan badan musyawarah.

"Paripurna kita tunda dan kita meminta Bamus (badan musyawarah) melakukan penjadwalan ulang," katanya. Tertundanya rapat paripurna tak pelak membuat sejumlah anggota dewan yang sudah hadir sejak pagi hari kecewa. "Ini semestinya tidak perlu terjadi. Tertundanya pengambilan keputusan tentang PAPBD berarti juga menunda pemanfaatan anggaran dan yang dirugikan adalah rakyat," ujar Bendahara Fraksi PDI Perjuangan, Brilian Moktar.

Tidak diketahui secara pasti alasan ketidakhadiran sebagian besar anggota dewan pada rapat paripurna tersebut. "BKD (Badan Kehormatan Dewan) harus bersikap," ujar Brilian Moktar yang juga Ketua Komisi E DPRD Sumut. PAPBD Sumut 2010 sendiri diproyeksikan mencapai Rp3,992 triliun atau naik sekitar Rp557,5 miliar dibanding APBD murni.

Dari sisi pendapatan terjadi kenaikan antara lain dari kelompok pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp2,226 triliun menjadi Rp2,540 triliun atau naik sekitar Rp314,265 miliar. Kemudian, dana perimbangan yang semula hanya Rp1,175 triliun meningkat menjadi Rp1,319 triliun atau mengalami kenaikan sekitar Rp144,635 miliar, sedangkan kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah juga naik dari Rp32,755 miliar menjadi Rp131,342 miliar atau naik sekitar Rp98,587 miliar.

Sementara itu, alokasi belanja daerah pada PAPBD 2010 juga diproyeksikan mengalami peningkatan, yakni dari Rp3,833 triliun menjadi Rp4,155 triliun atau naik sekitar Rp281,965 miliar. Kenaikan belanja daerah pada R-PAPBD 2010 tersebut masing-masing terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp99,882 miliar dan belanja langsung sekitar Rp182 miliar (Ant).
nv
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer