Home » » Alih Fungsi Hutan Belum Masuk RTRW 2010

Alih Fungsi Hutan Belum Masuk RTRW 2010

Written By Redaksi kabarsulawesi on Senin, 02 Agustus 2010 | 8:21 AM

Kabar Sulawesi : "Alih fungsi kawasan hutan seluas 99 ribu hektare (Ha) yang kami usul ke Menteri Kehutanan belum disetujui sehingga belum bisa dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada 2010," kata Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu M Nasyah di Bengkulu.

Alih Fungsi Hutan Belum Masuk RTRW 2010


Bengkulu (ANTARA) - Rencana alih fungsi dan pelepasan kawasan hutan seluas 99 ribu hektare yang diusulkan Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu belum masuk dalam rencana tata ruang wilayah karena belum mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan.
"Alih fungsi kawasan hutan seluas 99 ribu hektare (Ha) yang kami usul ke Menteri Kehutanan belum disetujui sehingga belum bisa dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada 2010," kata Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu M Nasyah di Bengkulu, Minggu.
Ia mengatakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW yang tengah dibahas oleh DPRD Provinsi Bengkulu belum memasukkan rencana pelepasan kawasan hutan tersebut sehingga luas hutan di provinsi ini masih tercatat 920.964 Ha, dari luas wilayah Provinsi Bengkulu 2.003.050 Ha.
Menurut dia, meski usul pelepasan kawasan hutan tersebut sudah disampaikan oleh Dinas Kehutanan kepada Kementerian Kehutanan tetapi statusnya tidak berubah sebelum ada izin dari Menteri Kehutanan.
Sementara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu Khairil Burhan mengatakan usul pelepasan kawasan hutan tersebut merupakan rekomendasi dari sembilan pemerintah kabupaten.
Alih fungsi tersebut antara lain disebabkan adanya pendudukan masyarakat di kawasan hutan dan tumpang tindih kawasan hutan dengan sejumlah hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan swasta.
"Alih fungsi dan pelepasan ini membuat kawasan hutan Bengkulu berkurang dari 920.964 Ha menjadi 834.869 Ha atau menjadi 41,68 persen dari total luas wilayah Bengkulu yaitu 2.003.050 Ha," katanya.
Meski tidak menyebutkan rincian pelepasan dan alih fungsi per kabupaten, Khairil mengatakan alih fungsi dari kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi seluas 4.760 Ha, dari cagar alam menjadi taman wisata alam seluas 3.384 ha, dari hutan produksi terbatas menjadi taman hutan raya seluas 600 ha.
"Ada juga yang dikukuhkan dari area penggunaan lain menjadi Taman Hutan Rakyat (Tahura) di Bengkulu Selatan seluas 400 Ha," tambahnya.
Areal yang dikuasai masyarakat yang diusulkan untuk dilepaskan antara lain di Taman Wisata Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong seluas 6.350 Ha dimana saat ini terdapat empat desa defenitif dan Desa Lubuk Resam di Kabupaten Seluma seluas 2.560 Ha.
"Sebagian besar desa ini sudah ada sebelum dilakukan penetapan tata guna hutan kesepakatan sehingga mereka memprotes dengan status kawasan hutan yang memasuki desa mereka," katanya.
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer