Home » » Apa Tanggapan Mereka Tentang Pidato Presiden SBY ?

Apa Tanggapan Mereka Tentang Pidato Presiden SBY ?

Written By Redaksi kabarsulawesi on Senin, 16 Agustus 2010 | 4:36 PM

Kabar Sulawesi : Indonesia saat ini dikenal sebagai negeri demokrasi terbesar ketiga didunia setelah India dan Amerika Serikat. Menurut dia, dalam sepuluh tahun pertama reformasi, kita telah melakukan transisi demokrasi. Indonesia telah membongkar dan membangun, dan juga melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap tatanan dasar dalam kehidupan politik, sosial, hukum, dan ekonomi. Lalu apa tanggapan sejumlah politisi menyikapi isi Pidato Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono itu. berikut rangkumannya :


Priyo: Pidato Presiden Tidak Ada Yang Mengejutkan


Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso, mengatakan pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono biasa saja dan tidak ada yang mengejutkan.

"Dari beberapa hal yang disampaikan Presiden, saya sependapat soal kemajuan demokrasi yang perlu mendapat apresiasi," kata Priyo Budi Santoso usai menghadiri sidang paripurna bersama mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Menurut Priyo, sejak era reformasi pada 12 tahun silam Indonesia terus menegakkan proses demokrasi yang hingga saat ini telah mencapai berbagai kemajuan.

Kemajuan atau prestasi demokrasi tersebut, kata dia, seharusnya mendapat apresiasi sehingga akan mendorong proses demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik.

Menurutn dia, Presiden juga berharap suatu saat Indonesia akan menjadi negara paling demokratis di dunia.
"Hal ini mungkin tercapai jika seluruh elemen bangsa Indonesia bisa mendukungnya," katanya.
Ketua Bidang Politik dan Kerja Sama Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ini juga mencatat beberapa kecemasan yang disampaikan Presiden Yudhoyono dalam pidatonya.

Menurut dia, beberapa kecemasan dari Presiden terhadap beberapa peristiwa terkait dengan demokrasi seperti makin ramainya praktik politik uang serta hiruk-pikuk proses demokrasi pada pemilukada yang memunculkan gesekan politik antarcalon serta sejumlah persoalan lainnya.

"Hal ini bisa mengancam proses demokrasi di Indonesia ke depan," katanya.

Sebelumnya, Priyo berharap ada pernyataan-pernytaan yang cukup mjengejutkan pada pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, soal harga sembako yang naik dan kasus meledaknya tabung "liquified petroleum gas" (elpiji) ukuran 3 kilogram.

Priyo menegaskan bahwa pidato Presiden Yudhoyono masih biasa saja belum ada pernyataan yang mengejutkan. "Mungkin pada pidato penyampaian nota RAPBN 2010 ada hal-hal yang mengejutkan," katanya.

Meskipun tidak ada yang mengejutkan, Priyo menilai pidato yang disampaikan Presiden Yudhoyono disiapkan cukup matang.


Firman: Pidato Presiden Hanya 
Untuk Menutupi Kelemahannya


Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo menilai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kesannya hanya menutup-nutupi kelemahannya selama ini.
"Kesan saya pidato Presiden SBY ini hanya untuk menutup-nutupi kelemahannya," kata wakil ketua DPR Komisi IV Firman Subagyo di Jakarta, Senin.

Menurut Firman pidato yang disampaikan Presiden di hadapan sidang bersama DPR dan DPD tidak ada isinya, sifatnya hanya normatif saja. Menurut Firman pencapaian yang disampaikan Presiden tidak jelas indikatornya karena tidak ada ukuran yang jelas. Contohnya presiden mengatakan ketahanan pangan kita saat ini makin mantap.

"Apa yang dimaksud dengan semakin mantap ini? Ukurannya apa?," kata Firman.
Firman menjelaskan bahwa posisi stok beras nasional saat ini hanya hanya berkisar 1,6-1,8 juta ton. Padahal tambahnya idealnya stok beras nasional harus sebesar 3,2 juta ton.

Firman juga mencontohkan soal penurunan emisi karbon yang ditarget mencapai 26 persen pada tahun 2010.
"Konsepnya seperti apa? Wong emisi karbon kita saat ini berapa saja kita belum tahu, belum jelas," katanya.


Sejumlah Catatan Pramono Anung Atas Pidato SBY


TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Anung mengatakan ada beberapa hal penting yang tidak disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraannya di Gedung DPR hari ini, Senin 16 Agustus 2010. Misalnya saja kasus Tabung Elpiji 3 kilogram yang saat ini meresahkan masyarakat.
"Presiden seharusnya membangun kepercayaan terhadap hal itu. Itu perlu menjadi catatan yang menurut saya perlu disampaikan presiden," kata Pramono kepada wartawan usai menghadiri pidato Presiden di Gedung DPR/MPR Jakarta.

Hal lain yang tak disampaikan adalah soal kedaulatan Indonesia. Misalnya, kasus yang terjadi dengan Malaysia. Kasus ini, kata Pram, sama sekali tidak disinggung oleh Presiden. "Padahal hal ini menjadi hal mendasar menyangkut kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa. Semestinya itu juga disampaikan." ujarnya.

Hal lain, adalah terkait masalah kebhinekaan yang saat ini banyak terjadi di masyarakat. Khususnya persoalan kebebasan beragama. "Dalam pelaksanaan di lapangan saya lihat akan ada kendala kalau petugas tidak ada ketegasan dalam hal itu," kata dia.

Pramono berpandangan, Presiden harus memerintahkan kepolisian kalau ada pelanggaran terhadap apa yang dipidatokan presiden terkait kebhinekaan tadi, perlu dilakukan penegasan. Kalau perlu dilakukan hukum terhadap itu.

Saat ditanya mengenai pidato Presiden terkait dengan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), Pramono mengatakan dirinya tidak melihat adanya kemungkinan untuk menghapuskan pilkada secara langsung. Dia pun mengaku setuju dengan hal tersebut.

"Saya tidak melihat itu, pemerintah dalam hal ini dan KPU harus betul-betul menerapkan aturan main. Kalau persoalannya adalah politik uang, siapapun yang terbukti melakukan politik uang sekecil apapun harus ada tindakan diskualifikasi," kata Pramono.

Diskualifikasi itu, lanjut dia, adalah sanksi yang dapat membuat efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan politik uang. Tanpa adanya sanksi, maka tidak akan ada efek jera. Jika efek jera tidak diberlakukan, papar Pramono, maka akan sulit untuk menerapkan pilkada yang baik di masyarakat.

Dalam pidatonya, Presiden juga mengatakan terkait pertumbuhan ekonomi di 2014 menjadi 7,2 persen. Menurut Pramono, angka itu saat ini masih terlalu jauh untuk diprediksi. Meskipun pertumbuhan ekonomi di 2010 mencapai 6 persen tapi ungkap Pram, faktor yang paling utama bukan hanya faktor Indonesia saja.
Namun ada juga faktor eksternal yang menyangkut pertumbuhan dunia yang menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Saya bukan pesimis, tapi prediksi pertumbuhan ekonomi 2014 terlalu jauh. Makanya lebih baik kita siapkan fondasi kita yang utama pada tahun 2010 dan 2011."


DPRD Depok: Pidato Presiden Sangat Realistis


Depok (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto menilai pidato kenegaraaan presiden sangat realistis dengan apa yang dialami oleh bangsa Indonesia misalnya masalah pencapaian demokrasi.

"Indonesia saat ini menjadi negara yang dikenal sebagai negara besar dalam demokrasi," kata Rintis usai mendengarkan Pidato Kenegaraan bersama anggota dewan lainnya di Gedung DPRD Kota Depok, Senin.
Ia mengatakan dengan berhasil membangun demokrasi, diharapkan dapat mencapai kemakmuran bagi bangsa Indonesia. "Tujuan dari demokrasi adalah untuk kemakmuran rakyat," jelasnya.

Indonesia saat ini dikenal sebagai negeri demokrasi terbesar ketiga didunia setelah India dan Amerika Serikat.
Menurut dia, dalam sepuluh tahun pertama reformasi, kita telah melakukan transisi demokrasi. Indonesia telah membongkar dan membangun, dan juga melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap tatanan dasar dalam kehidupan politik, sosial, hukum, dan ekonomi.

"Pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden berlangsung damai tanpa ada ekses negatif," katanya.
Selain itu, telah menciptakan sistem check and balance yang sehat antara lembaga legislatif, eksekutif dan judikatif. "Undang-undang yang diskriminatif telah dihapuskan," ujarnya.

Lebih lanjut Rintis mengatakan saat ini kita juga telah melaksanakan proses desentralisasi yang sangat ekstensif. Kita juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung di seluruh Indonesia.
Demokrasi, kata Rintis, membuat peta politik Indonesia telah berubah secara fundamental. Pelaksanaan demokrasi langsung ini mengubah banyak hal.

Dengan demokrasi, kata dia, membuat rakyatlah yang berdaulat, bukan lagi sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat.

"Proses politik yang sangat rumit ini berlangsung dalam waktu relatif singkat, dan tanpa menimbulkan gejolak atau guncangan sosial yang serius, kecuali pada periode awalnya," paparnya.
Dikatakan pemerintah juga telah membangun perdamaian yang berkelanjutan di daerah-daerah.



Partai Demokrat Dukung Penuh 
Sikap Presiden Yudhoyono


Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi III DPR yang juga salah satu petinggi Fraksi Partai Demokrat di DPR RI Benny K Harman, menyatakan, fraksinya mendukung penuh sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penegakkan hukum dan demokrasi.

"Kami mendukung penuh. Terutama substansi di bidang penegakan hukum dan keadilan, pengawalan atas pesatnya pertumbuhan demokrasi dan desentralisasi serta percepatan pembangunan infrasruktur bagi pemulihan kesejahteraan rakyat," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan hal itu ketika dimintai pendapatnya selaku Pimpinan Komisi III maupun pejabat tinggi di Fraksi Partai Demokrat terhadap Pidato Kenegaraan Presiden Yudhoyono dalam rangka Perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Isi pidato yang dengan tegas menyatakan Presiden RI bertekad terus memberantas mafia hukum dan melanjutkan pemberantasan korupsi maupun kolusi, bukankah itu patut kita semua mendukungnya," katanya.
Bagi FPD, demikian Benny Kabur Harman, mafia hukum beserta jaring-jaringnya di berbagai institusi harus dibongkar dan diberantas hingga ke akar-akarnya.

"Karena dalam kenyataannya, jaringan ini telah menjauhkan akses publik untuk mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya," kata mantan jurnalis sebuah media di Jakarta dan juga pernah berprofesi sebagai aktivis advokasi hukum serta keadilan.

Resistensi Memberantas Korupsi

Benny Harman juga sependapat bahwa memberantas mafia hukum harus menjadi gerakan kolektif yang melibatkan semua institusi negara.

"Hal itu juga harus diberlakukan dalam usaha keras memberantas korupsi. Harus melibatkan semua institusi dan dilakukan tanpa tebang pilih. Harus dilaksanakan dari atas (top down) dan secara kolektif," tandasnya.
Ini penting, karena menurut Benny, saat ini terkesan resistensi terhadap agenda pemberantasan korupsi semakin tinggi.

FPD dan Komisi III DPR RI juga mendukung maksimal rencana Pemerintah untuk terus memberantas aksi-aksi terorisme.

"Penegakkan hukum perlu dilanjutkan termasuk dalam hal pemberantasan terorisme, korupsi, maupun mafia hukum. Antara lain demi memastikan iklim investasi yang kondusif untuk dunia usaha, serta menjamin kenyamanan seluruh rakyat dalam menjalankan berbagai aktivitas sesuai haknya, termasuk hak untuk menjalankan ibadahnya tanpa gangguan dari anasir-anasir yang digerakkan atas nama agama," kata Benny Harman lagi.


Puan: Pidato SBY Hanya Lips Service



VIVAnews - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menilai bahwa pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kurang konkrit, belum menyentuh persoalan riil yang ada di tengah masyarakat.

"Saya menilai pidato SBY berisi harapan-harapan beliau. Tapi sepertinya cuma lip service," kata Puan Maharani usai mendengar Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke- 65 Proklamasi Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPR dan DPD, Jakarta, Senin 16 Agustus 2010.

Putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, itu mempertanyakan, apakah benar semua birokrat dan petugas-petugas di jajaran pemerintahan telah sungguh-sungguh melaksanakan amanat Presiden SBY itu. Terutama jajaran birokrasi yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat.
"Dalam soal kesejahteraan dan ketahanan pangan, harga sembako saja kian mahal," tandas Puan.
Dalam pidatonya hari, Presiden SBY memang memberi penekanan khusus kepada kesejahteraan  rakyat. Kesejahteraan, katanya, adalah pertama dalam visi pembangunan Indonesia ke depan.

"Tidak ada gunanya pertumbuhan kalau jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Dalam rangka memperluas cakupan pembangunan di bidang kesejahteraan, program-program prorakyat terus kami lakukan," ujar SBY dalam pidatonya.

Puan Maharani menilai bahwa yang terpenting adalah bukan sekedar pidato, tetapi implementasinya di lapangan.  Bagaimana meringankan beban masyarakat. "Sembako saja mahal," sindir Puan.


Politisi PAN: SBY Seperti Pengamat Politik

VIVAnews - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak ubahnya seperti pengamat politik. Pidato SBY dinilai kurang konkret.


"Pernyataan beliau (SBY) seperti pengamat politik, memotret dengan akurat, tapi tanpa memberi sinyal jelas mau dibawa ke mana demokrasi kita," kata Teguh usai pidato SBY di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin 16 Agustus 2010.


Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga menyayangkan esensi pidato SBY yang kurang konkret menyentuh permasalahan sehari-hari, yang dihadapi masyarakat.


"Sekali lagi, beliau memotret secara tepat, tapi tidak memberikan solusi atas problematika yang ada," politisi mantan wartawan ini.





Hal itu, menurutnya, terlihat dalam hampir keseluruhan pidato SBY. Dari mulai politik dalam negeri seperti perkembangan pemilu kepala daerah (pilkada) dan perkembangan demokrasi Indonesia.
"Saya pribadi menyayangkan pidato itu, karena memotret situasi bisa dilakukan oleh siapa saja," tutur Teguh. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PKS Fachri Hamzah juga menyatakan pendapat senada.

"Harusnya yang dikedepankan penyelesaiannya, bukan komentarnya seperti apa," kata Fachri. Ia menilai, pidato kenegaraan Presiden SBY kali ini hanya sekedar pengulangan atas pidato serupa tahun lalu. (umi)

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer