Home » » Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bontang, Pauzan Akhsan Ditahan Jaksa

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bontang, Pauzan Akhsan Ditahan Jaksa

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 27 Agustus 2010 | 6:04 AM



Kabar Sulawesi : "Dari jasanya sebagai konsultan proyek, dia juga ikut menikmati uang itu hingga Rp. 600 juta. Kerugian negara yang ditimbulkan akbat penyimpangan proyek yang didanai APBN pada 2004 dan dialokasikan melalui Dinas Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur itu diperkirakan mencapai Rp1 miliar," ujar Aspidsus Kejati Kaltim itu.

Selain Pauzan Akhsan, penyidik Kejati Kaltim, kata dia, juga telah menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka yakni, Thamrin Anan Direktur Utama CV Grand Mulia selaku sub kontraktor pembangunan perumahan itu; Nunung Hudayanti, pimpinan proyek; serta Herman Langit, pengawas lapangan pembangunan proyek perumahan transmigrasi tersebut.

Ketua DPC Partai Demokrat Bontang Jadi Tersangka


Samarinda (ANTARA) - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bontang, Kalimantan Timur, Pauzan Akhsan ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penyimpangan proyek pembangunan perumahan bagi trasmigran di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim Baringin Sianturi, di Samarida, Kamis petang menyatakan, Pauzan Akhsan ditetapkan sebagai tersangka terkait kapasistasnya sebagai konsultan pengawas pada pembangunan 120 unit rumah bagi trasmigran di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

"Dia kami panggil untuk diperiksa sebagai saksi sekaligus tersangka," ungkap Baringin Sianturi.

Pauzan Akhsan yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang itu, kata Baringin Sianturi, dinilai ikut bertanggung jawab pada proyek pembangunan 120 unit rumah bagi transmigran lokal di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur.

"Dialah yang melaporkan progres pembangunan perumahaan itu sudah mencapai 50 persen atau sekitar 60 unit rumah sehingga dikucurkan dana Rp1,8 miliar dari Rp3,5 miliar anggaran pembangunan 120 unit rumah itu. Tetapi fakta di lapangan, progres pembangunan perumahan itu baru sekitar 20 persen atau hanya delapan unit rumah yang dibangun," katanya.

"Dari jasanya sebagai konsultan proyek, dia juga ikut menikmati uang itu hingga Rp600 juta. Kerugian negara yang ditimbulkan akbat penyimpangan proyek yang didanai APBN pada 2004 dan dialokasikan melalui Dinas Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur itu diperkirakan mencapai Rp1 miliar," ujar Aspidsus Kejati Kaltim itu.

Selain Pauzan Akhsan, penyidik Kejati Kaltim, kata dia, juga telah menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka yakni, Thamrin Anan Direktur Utama CV Grand Mulia selaku sub kontraktor pembangunan perumahan itu; Nunung Hudayanti, pimpinan proyek; serta Herman Langit, pengawas lapangan pembangunan proyek perumahan transmigrasi tersebut.

Thamrin Anan selaku Direktur Utama CV Grand Mulia itu kata Baringin Sianturi telah ditahan sejak Rabu, 11 Agustus, sementara ketiga tersangka lainnya termasuk Pauzan Akhsan, belum dilakukan penahanan.

"Karena dia sebagai anggota DPRD maka penahanannya harus menunggu izin dari Gubernur Kaltim. Pemeriksaan hari ini kami hentikan sementara karena da mengaku kurang sehat sehingga pemeriksaan akan kami lanjutkan pekan depan," ujar Aspidsus Kejati Kaltim itu.

Pauzan Akhsan yang menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 WITA mengecoh beberapa wartawan yang menunggunya sejak pagi dengan langsung meninggalkan kantor Kejati Kaltim melalui pintu belakang.
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer