Home » » Polisi Berupaya Lumpuhkan Satgas

Polisi Berupaya Lumpuhkan Satgas

Written By Redaksi kabarsulawesi on Senin, 02 Agustus 2010 | 2:31 AM

Kabar Sulawesi : Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Muhammad Nasir Djamil, menilai Presiden terlalu lama mengambil posisi diam. "Seharusnya Presiden mulai tegas," katanya melalui telepon kemarin. Karena Presiden tidak bertindak tegas, kedua pihak akhirnya saling main tuduh. "Sekarang malah jadi polemik dan membingungkan masyarakat," ujar Nasir.



Polisi Berupaya Lumpuhkan Satgas


TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejumlah kalangan menyikapi kabar mundurnya Inspektur Jenderal Polisi Herman Effendi dari posisinya sebagai anggota Satgas Mafia Hukum. Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti tak yakin, mundurnya Herman karena pilihannya sendiri. " Saya lebih nyakin Herman diinstruksikan keluar oleh institusi kepolisian" kata Ray Rangkuti dalam Jumpa Pers Koalisi Masyarakat Sipil di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Ahad (1/8) .
Ray menduga, mundurnya Herman adalah bentuk pelumpuhan pada tugas-tugas Satgas.  »Kami tahu  betul taktik kepolisian,” kata Ray Rangkuti. Ray beralasan,  sudah semacam penyakit bagi kepolisian apabila ada hajatan publik yang menghendaki perubahan institusi kepolisian, maka pejabat yang diperbantukan di institusi nonkepolisian akan ditarik.
Kasus mundurnya Herman ini, kata Ray, bukan yang pertama. Sebelumnya, dua penyidik di KPK juga ditarik. »Karena KPK mulai menyelidiki hal yang berkaitan dengan kepolisian,” katanya.
Di satgas pun sama. »Jadi institusi-institusi sipil yang diperbantukan di dalamnya polisi kalau sudah menyangkut dengan polisi maka polisi akan menarik serta merta anggota-anggotanya. »Tujuannya untuk melumpuhkan,” kata dia.
Saat Herman keluar, kata Ray, polisi membela habis-habisan. Bukan itu saja, lanjutnya, Sekretaris Satgas Denny Indrayana disuruh membuktikan tuduhannya pada Herman.
Meski ada upaya pelumpuhan, Ray meminta Satgas untuk lebih proaktif dan tegas soal rekening gendut perwira polisi. »Perlu didorong pada satgas untuk membuktikan satu dua kasus yang menyangkut jantung kekuasaan, bukan kasus ecek-ecek,” tegas Ray.
Selain Ray, hadir dalam konferensi pers itu antara lain aktivis ICW Febri Diansyah, Rafly Harun dari Cetro, dan pakar hukum dari Universitas Andalas Saldi Isra.
Amirullah


Kapolri Harus Diganti karena 

Menyerang Kebijakan Presiden

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pakar hukum dari Universitas Andalas Saldi Isra menyatakan reaksi berlebihan Mabes Polri dalam menanggapi perbedaan di Satgas Pemberantasan Mafia Hukum adalah serangan terbuka kepada Presiden. Pasalnya, Satgas adalah lembaga yang dibentuk Presiden untuk mewujudkan agenda pemberantasan mafia hukum. »Ketika ada perbedaan, kok, menyerang seperti itu,” kata Saldi di Jakarta, Minggu (1/8).
Presiden, kata Saldi, harus meminta pertanggungjawaban institusi kepolisian. »Karena pada hari ini mereka sebetulnya menolak satgas mafia Hukum,” ujar Saldi. Dia juga mengaku sudah lama menengarai dalam banyak kasus Kapolri sepertinya tidak enjoy dengan agenda pemberantasan korupsi dan pemberantasan mafia hukum. »Saya sudah mulai menyuarakan ini sejak kriminalisasi Biit-Chandra. (Kasus Satgas) ini bukti kesekian kali dari ketidakenjoyan itu,” kata dia.
Karena itulah Saldi mendesak Presiden mengganti Kapolri. »Ini sudah waktunya Presiden mengganti Kapolri, sebab saya tidak percaya resistensi besar ditubuh Polri hari ini, maka upaya membongkar praktek mafia hukum itu akan bisa terlaksanakan,” kata dia.
Publik, kata Saldi, juga menunggu sikap Presiden terhadap perpecahan di internal Satgas. »Kalau Presiden tidak melakukan sesuatu berarti akan membuktikan bahwa Presiden itu mendapat dukungan kuat, tapi tidak bisa berbuat banyak diantara kepentingan-kepentingan yang ada,” ujar Saldi.
Amirullah

Presiden Diminta Turun Tangan Soal Satgas vs Polri




TEMPO Interaktif, Jakarta -  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta turun tangan menyelesaikan panasnya hubungan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dengan Markas Besar Kepolisian RI akhir-akhir ini.
Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Muhammad Nasir Djamil, menilai Presiden terlalu lama mengambil posisi diam. "Seharusnya Presiden mulai tegas," katanya melalui telepon kemarin.
Karena Presiden tidak bertindak tegas, kedua pihak akhirnya saling main tuduh. "Sekarang malah jadi polemik dan membingungkan masyarakat," ujar Nasir.
Kamis lalu, Sekretaris Satuan Tugas Denny Indrayana mengatakan melalui pesan pendek bahwa Presiden Yudhoyono telah menegur Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Presiden menilai Polri tak tegas menerangkan kasus mafia hukum dan pengusutan rekening gendut milik sejumlah perwira.
Keesokan harinya, pesan pendek Denny mendapat balasan. Juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Edward Aritonang, menantang Denny membeberkan bukti bila rekening perwira polisi itu berkaitan dengan mafia hukum.
Di tengah ketegangan itu, beredar kabar bahwa wakil Polri di Satuan Tugas, Inspektur Jenderal Herman Effendy, akan mengundurkan diri.
Sumber Tempo mengatakan, Herman berniat mundur karena berseberangan dengan anggota Satuan Tugas lainnya. Perselisihan terakhir mereka berkaitan dengan laporan triwulan Satuan Tugas kepada Presiden.
Menurut si sumber, Herman meminta agar bagian laporan yang berkaitan dengan dugaan mafia hukum di kepolisian dihilangkan. "Hal tersebut tentu saja sulit dilakukan," kata si sumber. Herman pertama kali menyampaikan ancaman akan mundur kepada Denny Indrayana, yang bertanggung jawab menyelesaikan laporan triwulan.
Jumat lalu, Edward membenarkan kabar rencana Herman mundur. Pengunduran itu atas inisiatif pribadi Herman, bukan atas arahan dari Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso.
Edward pun membenarkan bahwa Herman berbeda pendapat dengan anggota Satuan Tugas lainnya. Tapi perbedaan pendapat itu bukan mengenai rekening perwira polisi. Herman, menurut Edward, tidak terima ketika seorang anggota Satuan Tugas mengatakan, "Kalau Anda tidak sepaham, Anda mafia, dong."
Menurut pengakuan Herman, anggota Satuan Tugas yang menuduh dirinya mafia itu adalah Denny Indrayana. "Tapi itu baru keterangan sepihak dari Herman," ujar Edward. Baik Denny maupun Herman belum bisa diminta konfirmasi.
Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin mengatakan, jika mundurnya Herman merupakan buntut ketegangan di antara kedua lembaga, Presiden tak bisa tinggal diam. "Harus turun tangan," katanya kemarin.
Zainal menyarankan Presiden membuat keputusan presiden baru yang memberikan kewenangan supervisi kepada Satuan Tugas. Dengan kewenangan itu, Satuan Tugas bisa mendapat bantuan kepolisian dan kejaksaan, meski kedua lembaga penegak hukum itu tak menjadi anggota Satuan Tugas.
Anggota Komisi Hukum DPR, Didi Irawadi, mengatakan Satuan Tugas harus tetap menjalankan kerjanya meski Herman mundur. "Karena ada kepentingan bangsa untuk memberantas mafia hukum," ujarnya kemarin.

 Tegang Karena Rekening Gendut



TEMPO Interaktif, Jakarta - Dalam urusan rekening gendut perwira polisi, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Markas Besar Kepolisian RI kerap silang pendapat. Ketegangan memuncak dalam beberapa hari terakhir. Inilah kronologinya.
16 Juni 2010
Sekretaris Satuan Tugas Denny Indrayana mengatakan lembaganya akan memanggil perwira tinggi Polri yang diduga memiliki rekening mencurigakan.
22 Juni 2010
Kepala Polri Bambang Hendarso Danuri mengatakan bukan domain Satgas memanggil para perwira polisi.
29 Juli 2010
Denny Indrayana, melalui pesan pendek, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur Kepala Polri karena dinilai tak tegas menerangkan kasus mafia hukum dan soal rekening gendut.
30 Juli 2010
Juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Edward Aritonang, menantang Denny untuk membeberkan bukti bila rekening perwira polisi berkaitan dengan mafia hukum.
Edward membenarkan kabar mundurnya Inspektur Jenderal Herman Effendy dari Satgas, karena ada ketidaksepahaman dengan anggota Satgas lainnya.
WDA.

Yahoo News
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer