Home » » Presiden Sahkan Perubahan Tiga Aturan Percepatan Pembangunan

Presiden Sahkan Perubahan Tiga Aturan Percepatan Pembangunan

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 06 Agustus 2010 | 3:22 PM

Kabar Sulawesi : Rapat kerja di Cipanas telah menghasilkan Inpres Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Sedangkan, rapat kerja di Tampaksiring membahas pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Presiden Sahkan Perubahan 
Tiga Aturan Percepatan Pembangunan


Bogor (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan perubahan tiga aturan terkait percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran, yaitu perubahan Peraturan Pemerintah tentang Jasa Konstruksi.
Kemudian, Keppres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta Keppres tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.
"Ada tiga produk itu yang telah saya tanda tangani," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menutup acara rapat kerja nasional di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Presiden menjelaskan penandatanganan atau pengesahan perubahan ketiga aturan itu telah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, dan mencapai puncaknya pada rapat kerja nasional di Istana Cipanas.
Peraturan Pemerintah tentang Jasa Konstruksi telah diubah dengan memasukkan sejumlah aturan untuk lebih mempercapat pembangunan. Perubahan itu hanya pada substansi, namun produk hukumnya tetap Peraturan Pemerintah.
Sementara itu, Keppres 80 tahun 2003 telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Peraturan itu memuat sejumlah ketentuan baru yang intinya mempermudah proses pelaksanaan proyek untuk mempermudah pembangunan dan penyerapan anggaran.
Kemudian, Keppres 42 tahun 2002 yang diubah menjadi Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN juga memuat aturan baru tentang percepatan penyerapan dan pembangunan.
Khusus untuk Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, peserta rapat kerja Istana Cipanas menjadikan aturan baru itu sebagai topik khusus yang dibahas dalam rapat yang berlangsug dua hari itu.
Presiden Yudhoyono menjelaskan, revisi dilakukan karena beberapa pihak menganggap aturan tentang pengadaan barang dan jasa tersebut terlalu kaku. Presiden berharap, Keppres hasil revisi lebih fleksibel dan tidak terlalu birokratis.
Namun, revisi harus tetap dilakukan berdasar tujuan yang baik.
"Tidak boleh keluar dari tujuan baik itu," katanya.
Rapat Kerja di Istana Bogor berlangsung dua hari, 5-6 Agustus 2010. Rapat kerja di Istana Bogor adalah rapat kerja nasional ke-3, sesudah pemerintah mengadakan dua rapat serupa di Istana Cipanas dan Tampaksiring.
Rapat kerja di Cipanas telah menghasilkan Inpres Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.
Sedangkan, rapat kerja di Tampaksiring membahas pembangunan ekonomi yang berkeadilan. yahooNews
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer