Home » » Ribuan WNI Di Malaysia Ditahan, Ratusan Diantaranya Dipidana Mati

Ribuan WNI Di Malaysia Ditahan, Ratusan Diantaranya Dipidana Mati

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 26 Agustus 2010 | 8:38 AM


Kabar Sulawesi : Tak hanya ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang tersangkut kasus pidana di Malaysia. Berdasarkan data di Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) sebanyak 6.845 WNI ditahan di Penjara Kajang. "Total warga negara Indonesia yang dipenjara itu 6.845 orang. Semuanya TKI," kata Duta Besar RI untuk Malaysia Dai Bachtiar . Dari 6.845 tahanan itu, rinciannya 4.804 kasus imigrasi, 658 kasus narkoba, 177 akan dijatuhi hukuman mati, empat kasus menunggu keputusan dan tiga kasus sudah divonis hukuman mati. Sisanya terkait kasus pidana lainnya.

177 WNI Dipidana Mati, Pemerintah Bentuk Tim


VIVAnews - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan pemerintah akan membentuk tim advokasi bagi warga negara Indonesia yang divonis hukuman mati di Malaysia. Sejauh ini, Kementerian Luar Negeri mencatat ada 177 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang divonis pidana mati di berbagai tingkat pengadilan.

"Kemarin sudah diarahkan sama bapak presiden, akan dibentuk tim oleh Menlu dengan melibatkan Kemenkum HAM," kata Patrialis usai sidang di Mahkamah Konstitusi, Selasa 24 Agustus 2010.
Patrialis mengatakan pemerintah akan memperjuangkan keringanan hukuman bagi warga negara Indonesia tersebut. Menurutnya, tim akan mencari jalan keluar, kalau tidak bisa langsung bebas dihukum beberapa tahun. "Hukuman mati ya kalau bisa jangan dong," ujarnya.

Kapan mulai bekerja? "Ini baru mau koordinasi. Kan baru kemarin diarahkan oleh presiden," katanya.
Terkait data yang dirilis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) --345 WNI terancam dihukum mati-- Patrialis mengaku belum mengetahui jumlah pasti. "Kalau data, saya belum tahu secara pasti. Itu ada sama menlu," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menjelaskan jumlah 345 orang itu kemungkinan jumlah warga Indonesia yang ancaman pidananya mati. Sementara itu, sambung Marty, WNI terpidana mati yang sudah berkekuatan tetap ada tiga orang. Saat ini, ketiganya sedang diusahakan pengampunan. (sj)

Menlu: Yang Terancam Hukuman Mati 177 TKI


VIVAnews - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menjelaskan ada tiga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipidana mati di pengadilan tertinggi Malaysia, Pengadilan Federal. Sementara, 177 lainnya terancam pidana mati.

Dia menambahkan dari 177 yang terancam pidana mati, 142 diantaranya terkait kasus narkoba. Sisanya tindak pidana lain misalnya pembunuhan dan kepemilikan senjata api.

"Dari 142 itu 72 kasus belum dipenuhi keputusan hukum, 54 kasus dijatuhi hukuman tingkat pertama, dalam proses banding, 8 kasus telah dikenakan hukuman penjara, 5 kasus hukuman mati dalam proses kasasi," kata Marty kepada wartawan di kantor Presiden Jakarta, Selasa 24 Agustus 2010.
Sementara tiga orang yang sudah berkekuatan hukum tetap, kata dia, sedang dalam proses permohonan pengampunan.

Lalu mengapa ada angka 345 TKI yang disebut terancam mati? "Kemungkinan 345 TKI itu, yang melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman mati. Namun ternyata ada 177 yang terancam hukuman mati, dan yang benar-benar sudah final sebanyak 3 orang."

Sementara menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, TKI yang mendapat ancaman hukuman mati akan mendapatkan bantuan selagi terdata dengan baik, termasuk asal perusahaan yang mengirimkan TKI tersebut ke Malaysia. (umi)

21 WNI Terbebas Hukuman Mati di Malaysia


VIVAnews - Sebanyak 177 warga negara Indonesia (WNI) terancam hukuman mati di Malaysia. Selain mereka yang terancam hukuman mati, mereka yang sudah bebas dari ancaman vonis mengerikan itu juga tidak sedikit.

"Sepanjang 2007 sampai 2010, terbebas dari vonis hukuman mati sebanyak 21 orang," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa usai rapat di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa 24 Agustus 2010.
Dari 21 orang yang terbebas hukuman mati itu, sebanyak 15 di antaranya terjerat kasus narkoba dan enam orang lainnya kasus non-narkoba. Menurut Marty, upaya pembebasan WNI dari hukuman mati terus dilakukan.

"Upaya ini akan dibuat terfokus lagi. Mengenai mandat atas nama pola kerja tim terpadu akan kita definisikan segera," ujar mantan Duta Besar RI untuk Inggris ini.

Mengenai proses yang memakan waktu lama, Marty menegaskan itu bukan dikarenakan diplomasi yang alot dan molor. Melainkan proses pengadilan di Malaysia yang memang memakan waktu lebih panjang.

"Lamanya memang, salah satu pihak proses pengadilan di Malaysia sendiri. Kalau proses ini berjalan beberapa tahun, bukan karena kurangnya proses diplomasi," ujar Marty.

Marty mengingatkan, jumlah 177 orang bukanlah angka yang kecil. Jangankan mencapai ratusan, satu orang sekalipun itu tetap bukan jumlah yang kecil.

"Mengenai jumlah apakah itu satu atau 177 orang, itu sama perhatian kita. Tidak ada perbedaan karena masalah perlindungan warga senantiasa kita kedepankan," tegas dia. (umi)

345 WNI di Malaysia Terancam Hukuman Mati

Pembelaan pemerintah dinilai kurang memadai. Jika hukum mentok, lakukan upaya diplomasi.
VIVAnews -SEKITAR 345 Warga Negara Indonesia terancam hukuman mati di Malaysia. Mereka kini dalam proses pengadilan untuk dakwaan kejahatan pembunuhan, dan perdagangan narkotika. Dua diantaranya, Bustamam bin Bukhari dan Tarmizi bin Yakob, warga Aceh telah divonis mati pada 18 Agustus 2010 lalu.

Mereka ditahan sejak 1995, dan kini menunggu hidupnya berakhir di tiang gantungan.
Laporan mengejutkan itu disampaikan sejumlah perwakilan LSM, antara lain Migrant Care, INFID dan Kontras kepada Staf Khusus Presiden Bidang Bencana dan Bantuan Sosial Andi Arief, Senin 23 Agustus 2010.

“Kami berharap presiden bisa segera mengambil tindakan untuk membela para WNI yang tersangkut perkara di sana,” ujar Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care kepada VIVAnews, Senin kemarin.

Menurut Anis, laporan itu sudah dilansir sepekan lalu, dan mulai diberitakan media massa setelah vonis bagi dua napi Aceh di Malaysia itu. Proses hukum bagi mereka yang telah vonis telah final. Satu-satunya harapan adalah memakai jalur diplomasi meminta grasi kepada pemerintah Malaysia.
Pertemuan para aktivis itu dengan Staf Khusus Presiden terjadi setelah Andi Arief mencantumkan informasi itu di laman jejaring sosial Twitter. Melalui akun @andiariefnew, Andi menyatakan, “Kasus ini baru dilaporkan, mudah-mudahan ada jalan keluarnya,” tulisnya, Senin pagi.

Soal angka 345 WNI terancam vonis mati ini membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta penjelasan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, pada pembukaan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Senin 23 Agustus 2010.

Presiden meminta ada tindak lanjut hukum terhadap mereka yang terancam. "Ada yang mesti diklarifikasi, apa betul ada sekian banyak warga negara kita yang diputus hukuman mati. Saya ingin di-up date, karena selama ini kita gigih, saya datang sendiri beberapa kali untuk mengurus," ujar Presiden Yudhoyono.

Indonesia, ujar presiden, akan tetap memberikan bantuan hukum, pembelaan, dan upaya diplomasi meringankan hukuman bagi WNI yang mendapatkan hukuman mati. "Laporkan nanti berapa sebetulnya, dan langkah-langkah kita untuk membela, melindungi saudara-saudara kita yang divonis hukum di Malaysia, utamanya hukuman mati," ujar presiden.

Kasus dadah

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menegaskan angka 345 itu adalah data valid jumlah orang Indonesia yang terancam vonis mati.
Data itu adalah hasil pemantauan aktivis buruh migran, dan juga pernah diungkap Kementerian Luar Negeri. "Mereka, 345 orang tersebut sudah jatuh vonis namun belum dieksekusi. Kebanyakan dari mereka terlibat kasus kriminal, narkoba atau dadah," kata Haris kepada VIVAnews, Senin 23 Agustus 2010.

Wahyu Susilo dari INFID (International NGO Forum on Indonesia Development) mengkritik pemerintah yang kurang maksimal membela WNI yang tertimpa perkara di Malaysia itu.
Ancaman eksekusi mati terhadap 345 WNI di Malaysia, kata Wahyu, adalah wujud ketidakberdayaan diplomasi Indonesia terhadap Malaysia. "Seharusnya, pemerintah memperkuat kembali diplomasi kita, bukan diam saja," kata Wahyu, Kepala Program Monitoring International INFID, Senin 23 Agustus 2010.

Wahyu yakin pemerintah tahu ada 345 Warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati itu, tapi tidak mengambil langkah pembelaan. WNI yang terancam hukuman mati ini dituding terlibat kasus perkosaan dan narkoba.

"Padahal kita bisa mempertanyakan ke pengadilan di Malaysia, apakah benar-benar mereka melakukan tindak kejahatan itu. Apakah 345 WNI itu merasa tertekan selama di persidangan? Pemerintah seharusnya mencari tahu," ujar Wahyu. Bahkan, bila perlu saat di pengadilan pemerintah mendampingi, dan melakukan pembelaan.

Sementara itu Haris Azhar dari Kontras mendesak pemerintah segera bertindak. "Pemerintah harusnya bikin diplomasi, pendekatan ke Malaysia untuk mengubah hukuman, kalau bisa diekstradisi ke Indonesia. Sebab mereka yang divonis punya keluarga," ujar Haris.

Menurut dia, adalah fakta para WNI itu tak mendapat pendampingan yang baik dari Kedutaan Besar RI di Malaysia. Haris mengatakan lembaganya pernah mengadukan hal ini ke Pemda Aceh agar melakukan advokasi ke Malaysia.

“Gubernur Aceh pernah mengirim tim pengacara ke Malaysia untuk menyelamatkan warga Aceh yang terancam hukuman mati. Tapi upaya hukum di Malaysia sudah final. Yang dibutuhkan pendekatan diplomasi dari Jakarta ke Kuala Lumpur,” ujar Haris.

KBRI tak peduli?

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, menyatakan perlindungan warga di luar negeri adalah salah satu prioritas bagi misi Kementerian Luar Negeri. "Kami juga akan terus memastikan hak warga negara Indonesia terpenuhi," kata Natalegawa, Senin 23 Agustus 2010.
Marty memberikan komentarnya berkaitan 345 WNI yang terancam hukuman mati itu. Masalahnya, kata Marty, adalah bila WNI bersangkutan benar-benar terbukti berbuat kriminal. “Pemerintah Indonesia tidak bisa serta merta mengintervensi keputusan hukum negara tuan rumah dalam menindak pelanggar hukum,” ujarnya.

Langkah maksimal pemerintah, ujar Marty, adalah melalui perwakilan di luar negeri untuk memastikan hak-hak dasar warga yang sedang diproses hukum itu diperhatikan. "Melalui KBRI, kita berikan advokasi hukum, bantuan perlindungan hukum bagi tenaga kerja kita di luar negeri," kata Natalegawa.

Dia mengingatkan, ada beberapa kasus menyangkut nasib WNI, yang semula diberi vonis hukuman mati, berhasil diturunkan bobotnya. "Tetapi sekarang semua kasus [yang menimpa WNI] itu beragam, ada kejahatan narkoba dan lain-lain," kata Natalegawa.

Menurut Wahyu, upaya serius memang pernah ditunjukkan KBRI Singapura dalam membebaskan WNI yang terancam hukuman mati beberapa waktu lalu. Tapi, di Malaysia, upaya itu tak terlihat. Para pejabat KBRI di Kuala Lumpur tampaknya tak peduli dengan para WNI yang terbelit perkara berat itu.

Ada pandangan, kata Wahyu, para WNI bermasalah itu dianggap pekerja illegal. “Seharusnya yang dilihat adalah status sebagai Warga Negara Indonesia, bukan soal legal atau illegal,” ujar Wahyu.
Staf Khusus Presiden Andi Arief mengatakan pemerintah akan melengkapi data tentang kasus ini, agar segera dicarikan solusi dalam waktu dekat. “Langkah selanjutnya segera dibuat, dan kemungkinan akan ada koordinasi bersama antara Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Tenaga Kerja,” ujar Andi.(np)
• VIVAnews

 6.845 TKI di Malaysia Ditahan

Liputan6.com, Kuala Lumpur: Tak hanya ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang tersangkut kasus pidana di Malaysia. Berdasarkan data di Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) sebanyak 6.845 WNI ditahan di Penjara Kajang.

"Total warga negara Indonesia yang dipenjara itu 6.845 orang. Semuanya TKI," kata Duta Besar RI untuk Malaysia Dai Bachtiar di kantornya, Kuala Lumpur, Senin (23/8).

Dari 6.845 tahanan itu, rinciannya 4.804 kasus imigrasi, 658 kasus narkoba, 177 akan dijatuhi hukuman mati, empat kasus menunggu keputusan dan tiga kasus sudah divonis hukuman mati. Sisanya terkait kasus pidana lainnya.

Ketiga WNI yang divonis hukuman mati ini tersangkut kasus narkoba. Mereka adalah Parlandadeh, Tarmizi, dan Bustaman. Dai mengatakan ketiga TKI ini masih bisa mengajukan banding.
Menurut Dai, pihak KBRI sudah melakukan berbagai upaya dalam membebaskan para TKI ini. "Kita sudah lakukan diplomasi dengan pemerintah Malaysia dan 19 orang sudah bebas dari hukuman mati, salah satunya Adi Asnawi," imbuh Dai.

Seperti diketahui Adi bin Asnawi bekerja di Malaysia sejak 1996. Karena gajinya tidak dibayar, ia membunuh ibu majikannya, Tan Yoo Yang (72), menggunakan pisau hingga tujuh kali tusukan. Setelah membunuh, Adi menyerahkan diri kepada polisi.(MEL)

BNP2TKI: 177 WNI Terancam Hukuman Mati

Liputan6.com, Lampung Timur: Kepala BNP2TKI membantah berita yang dilansir oleh sebuah LSM, seputar data 345 WNI dan TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia. Menurut Jumhur Hidayat, jumlahnya bukan sebanyak itu dan kasus terbesar adalah kasus narkoba.

"Saya sudah mendapat keterangan dari wakil Dubes Malaysia soal ini. Yang benar ada 177 WNI yang terancam hukuman mati, rinciannya 142 kasus narkoba, 35 kasus pembunuhan," kata Jumhur saat berada di Lampung Timur, Senin (23/8),

Menurut Jumhur, dari 142 kasus narkoba, 70 kasus sudah mendapat putusan dan dalam proses di Mahkamah Rayuan.

Diantara 70 WNI yang sudah divonis, 2 WNI di antaranya berasal dari Aceh. Saat ini, lanjut Jumhur pihaknya telah mengirimkan staf ke Malaysia untuk mendata ulang kasus ini dan memberikan bantuan seperlunya bersama KBRI.(ARI)

Ratusan TKI Dipulangkan dari Malaysia

Liputan6.com, Sanggau: Sekitar enam ratus tenaga kerja Indonesia (TKI) dipulangkan oleh Perusahaan Samling SDN BHD Plywood, Bintulu, Malaysia, melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong (PPLB), Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (19/8). Sebagian besar TKI yang dipulangkan itu mengaku kapok bekerja di Malaysia.

"Apa yang dijanjikan oleh agen maupun pihak PJTKI ketika akan berangkat ternyata tidak sesuai seperti yang diharapkan," tutur Sadikun, salah seorang pekerja asal Garut, Jawa Barat.

Pemantauan di PPLB Entikong, sebanyak 216 TKI datang dari Bintulu dan dipulangkan dalam rombongan pertama dengan menumpang 13 bus. Sedangkan rombongan kedua akan tiba Jumat besok, dengan menggunakan empat bus dan akan diantar ke Kota Pontianak.

Francis, seorang warga Bintulu yang juga Ketua Keselamatan Pekerja di Perusahaan Samling Plywood SDN BHD mengantar rombongan pekerja sampai sempadan atau perbatasan. Ia mengatakan, TKI yang dipulangkan itu merupakan karyawan di perusahaan plywood (kayu lapis).
Lima hari lalu, para pekerja tersebut menuntut managemen perusahaan agar menaikkan gaji dan memberikan kelonggaran. Tuntutan itu dilakukan, karena selama ini aturan diperusahaan dirasakan terlalu ketat dan merugikan karyawan.(ANT/SHA)
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer