Home » » Soal Penahanan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia Oleh Malaysia

Soal Penahanan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia Oleh Malaysia

Written By Redaksi kabarsulawesi on Senin, 16 Agustus 2010 | 6:54 PM

Kabar Sulawesi : Penangkapan dan penembakan terhadap petugas DKP itu terjadi di Tanjung Berakit, Bintan, Jumat (13/8) malam lalu. Saat itu, tiga pegawai Departemen Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau ditangkap Polisi Diraja Malaysia setelah sebelumnya sempat ditembak. Penangkapan terjadi setelah ketiga petugas DKP itu mengejar dan berupaya menangkap nelayan Malaysia yang masuk ke wilayah perairan Tanjung Berakit secara ilegal untuk mencari ikan.


Demo Kedubes Malaysia


VIVAnews - Sentimen anti-Malaysia dikhawatirkan terus melebar karena dipicu penangkapan tiga staf Kementerian Kelautan dan Perikanan di Malaysia. Maka itu, Komisi I yang juga membidangi hubungan luar negeri meminta masyarakat menahan diri.
"Janganlah men-sweeping," kata anggota Komisi I DPR Kemal Aziz Stamboel usai pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Gedung DPR, Jakarta, Senin 16 Agustus 2010.
Dia mengimbau, agar organisasi massa tidak perlu melakukan aksi sweeping kepada warga Malaysia. Lebih baik memberi ruang pemerintah menyelesaikan melalui jalur diplomatik.
Menurut anggota Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jawa Barat XI itu, masyarakat sebaiknya memberi waktu pada pemerintah menyelesaikan. Apalagi, pemerintah sudah menunjuk perwakilan untuk menangani hal itu.
"Kita tunggu saja, perwakilan kita sudah menangani, mudah-mudahan ditemukan yang terbaik, karena kan masing-masing mengklaim kejadian di wilayah laut masing-masing," ujar Kemal.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad usai menghadiri pidato SBY di DPR, meyakinkan bahwa dalam 1 atau 2 hari lagi tiga anak buahnya itu akan dibebaskan.
Fadel yang kebetulan berjalan bersisian dengan Dubes Malaysia untuk RI, Dato Syed Manshe Afdzaruddin Syed Hassan mengatakan situasi yang memanas ini adalah buntut dari kesalahpahaman.
"Insya Allah, dalam 1-2 hari ini akan bisa dipulangkan. Bukan begitu Pak Dubes?" kata Fadel kepada Dubes Malaysia, yang langsung menjawab dengan anggukan kepala.
Salah satu ormas yang mengancam sweeping warga Malaysia yakni Forum Studi Aksi Demokrasi (FOSAD). Organisasi ini akan menggalang massa untuk sweeping warga Malaysia di Indonesia serta memulangkan mereka secara paksa.
"Kami tidak menggertak, kami telah punya data kantung-kantung warga Malaysia di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kami akan bersikap keras demi membela harga diri bangsa," kata Ketua Umum FOSAD, Faisal Riza Rahmat.



Menlu Ingin 'Insiden Bintan' 
Diselesaikan Sesuai Arahan Presiden  


TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menginginkan insiden petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yang diperiksa di Malaysia bisa diselesaikan dengan baik.
Menurut Marty, sepanjang pagi hari ini pihaknya telah melakukan berbagai macam komunikasi khususnya dengan Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur serta dengan Konjen RI di Johor Baru. Inti dari komunikasi itu, jelas Marty, adalah agar insiden tersebut bisa diselesaikan dengan baik.
"Sesuai dengan instruksi presiden. Supaya permasalahan ini bisa segera diselesaikan," ujar Marty usai menghadiri pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-65 proklamasi kemerdekaan Indonesia di Gedung DPR, Senin (16/8).
Pihak Kementerian Luar Negeri, papar Marty, juga telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia pagi tadi. "Menteri Luar Negeri Malaysia juga miliki tekad yang sama untuk mengatasi insiden ini dengan baik sesuai dengan semangat persahabatan diantara kedua negara."
Marty mengungkapkan, Indonesia dengan Malaysia saat ini telah siap mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu pihaknya juga telah mendengarkan keterangan dari Asriadi, salah seorang petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saat ini masih dimintai keterangan di Malaysia terkait dengan kondisi dan situasi yang dihadapinya.
"Inti permasalahannya ketiga warga negara tersebut sedang diminta keterangannya. Pemahaman kami, setelah keterangan diberikan oleh ketiga petugas itu, tidak ada keperluan lagi mereka berada di Johor baru dan bisa kembali ke tanah air," tutur Marty.
Dalam kesempatan yang sama, ungkap Marty, saat ini ada tujuh nelayan dari Malaysia yang juga sedang dimintai keterangan di Indonesia. Ketujuh nelayan itu adalah nelayan kecil, rakyat biasa dari Malaysia. "Kita perlakukan mereka dengan baik sesuai dengan suasana persahabatan apalagi di ramadhan. Pada intinya kita ingin ini diselesaikan dengan baik."
Penangkapan dan penembakan terhadap petugas DKP itu terjadi di Tanjung Berakit, Bintan, Jumat (13/8) malam lalu. Saat itu, tiga pegawai Departemen Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau ditangkap Polisi Diraja Malaysia setelah sebelumnya sempat ditembak. Penangkapan terjadi setelah ketiga petugas DKP itu mengejar dan berupaya menangkap nelayan Malaysia yang masuk ke wilayah perairan Tanjung Berakit secara ilegal untuk mencari ikan.


Menlu: Tak Perlu Nota Diplomasi

VIVAnews - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan Indonesia tidak perlu mengirimkan nota diplomasi kepada Malaysia dalam menyelesaikan persoalan penahanan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia dan tujuh nelayan Malaysia.


Apalagi, Marty menambahkan lokasi terjadinya saling tangkap, Jumat malam, belum dirundingkan bersama. "Jadi, batas kedua negara ada dua versi, Malaysia dan Indonesia," kata Marty di Jakarta, Senin 16 Agustus 2010.
Persoalan ini, menurut dia, harus diselesaikan melalui perundingan. "Jika sementara ini belum terjadi,  tentu harus ada cara mengelolanya," kat dia.
Tiga petugas DKP yang masih ditahan Malaysia, kata dia, saat ini sedang dimintai keterangan. "Pemahaman kami, setelah dimintai keterangan, maka tidak ada keperluan bagi mereka untuk berada di Johor Baru," kata Marty. Sehingga, lanjutnya, ketiga WNI itu bisa kembali ke tanah air.
Sedangkan tujuh nelayan yang kini ditahan petugas Indonesia akan diperlakukan dengan baik. "Mereka adalah nelayan kecil, rakyat biasa. Kami akan perlakukan mereka dengan baik sesuai dengan suasana persahabatan apalagi di tengah bulan Ramadan," jelasnya.
Mengingat persahabatan kedua negara, kata Marty, Pemerintah Indonesia akan menyelesaikan masalah ini dengan baik kita ingin selesaikan dengan baik. Pihaknya, kata dia, sudah melakukan komunikasi dengan perwakilan Indonesia di negara tersebut.
"Inti dari komunikasi itu bagaimana kita melaksanakan permintaan Presiden agar insiden dapat diselesaikan dengan baik," kata dia. Komunikasi pun dijalin dengan menteri luar negeri Malaysia.(umi)

Alasan Polisi Malaysia Tangkap 

Tiga Pegawai Kementerian Kelautan

TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur - Kepala Kepolisian Malaysia Tan Sri Musa Hassan mengatakan tiga pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia ditangkap karena memasuki perairan Malaysia di Batuan Tengah.
Ketiga pegawai tersebut diduga melanggar perbatasan dengan memasuki perairan Malaysia dan menculik sedikitnya tujuh nelayan Malaysia. »Petugas kepolisian air kami mengejar dan melepaskan tembakan peringatan kepada mereka untuk berhenti. Tetapi mereka mengabaikannya,” ujar Tan Sri Musa Hassan, Senin (16/8).
»Kami berhasil menangkap tiga dari mereka sementara yang lainnya melarikan diri dengan tujuh nelayan Malaysia yang kapalnya ditemukan di Batuan Tengah,” tambah Tan Sri Musa Hassan.
Seperti diberitakan Tempo Interaktif, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Fadel Muhamad menyesalkan insiden penangkapan yang dilakukan Pemerintah Malaysia terhadap petugasnya di daerah Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (13/8) malam lalu.
"Yang paling penting kita minta agar supaya ketiga orang DKP itu segera dilepaskan karena menurut saya tiga orang itu tidak bersalah," katanya.
Penangkapan itu terjadi setelah ketiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan mengejar dan berupaya menangkap nelayan Malaysia yang masuk ke wilayah perairan Tanjung Berakit secara ilegal untuk mencari ikan.


Dubes Malaysia: Insya Allah akan Dipulangkan


VIVAnews - Sudah ada titik terang terkait insiden saling tangkap antara Malaysia dan Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad mengatakan pihaknya telah mengirim perwakilan ke Johor telah membicarakan situasi ini dengan Malaysia.
"Kami sudah membicarakan hal ini, memang ada sedikit satuan koordinat [wilayah negara] yang berbeda," kata Fadel usai mengikuti pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut HUT ke-65 kemerdekaan RI di Gedung Dewan, Senayan, Jakarta, Senin 16 Agustus 2010.
Fadel yang kebetulan berjalan bersisian dengan Dubes Malaysia untuk RI, Dato Syed Manshe Afdzaruddin Syed Hassan  mengatakan situasi yang memanas ini adalah buntut dari kesalahpahaman.
Menurut wakil RI yang dikirim ke Johor, tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian Diraja Malaysia.
"Tiga orang ini tidak berada dalam status penahanan, tapi dalam posisi memberikan keterangan pada kepolisian Malaysia," kata Fadel.
"Insya Allah, dalam 1-2 hari ini akan bisa dipulangkan. Bukan begitu Pak Dubes?" kata Fadel kepada Dubes Malaysia, yang langsung menjawab dengan anggukan kepala.
Sementara, Dubes Malaysia berharap insiden ini tak merusak hubungan dua negeri berjiran yang sudah erat.
"Terlebih ini di bulan Ramadhan. Sedang diupayakan penyelesaian yang baik. Kami mementingkan kerapatan hubungan [hubungan baik]," tambah dia.
Hari ini, tambah dia, keputusan akan diambil pihak Malaysia. "Insya Allah sudah bisa dibawa kembali ke Indonesia," tambah dia.
Seperti diketahui aparat Malaysia menangkap tiga pegawai kelautan Indonesia dan sementara polisi Indonesia menahan tujuh nelayan Malaysia pada  Jumat 13 Agustus 2010 sekitar pukul 20.00 waktu setempat. (umi)


Tiga Petugas DKP Mengaku Diperlakukan Baik di Malaysia

TEMPO Interaktif, KUALA LUMPUR - Tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan yang ditahan oleh Kepolisian Malaysia hari ini, Senin 16 Agustus 2010 mengaku diperlakukan dengan baik selama di tahanan. Pengakuan itu disampaikan ketiganya saat ditelpon Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Da'i Bachtiar yang menelpon mereka. 
" Tadi pagi Pak Dubes dihubungi Wakil Ketua Polisi Malaysia Tan Sri Ismail Omar" kata Konselor Penerangan Sosial dan Budaya, Widyarka Ryananta kepada Tempo di Kuala Lumpur.
Tan Sri, kata Widyarka, juga telah mengabarkan kalau pihak Indonesia sudah bisa bertemu langsung dengan ketiga petugas DKP. Setelah mendapatkan kepastian, pihak Indonesia yang diwakili Konjen RI Johor Jonas L. Tobing menemui ketiganya di kantor polisi daerah Kota Tinggi, tempat ketiganya ditahan »Saat Konjen menemui mereka, Pak Da’i diberi kesempatan berbicara langsung dengan ketiga petugas DKP”. Ungkap Widyarka.
Dalam percakapan dengan Dubes, ketiganya menceritakan bahwa mereka diperlakukan dengan baik selama di kantor polisi Bukit Tinggi. Mengakhiri pembicaraan, kata Widyarka, Da’i Bachtiar mengharapkan agar masalah ketiganya bisa segera diselesaikan dengan baik.
Masrur (Kuala Lumpur)

PPP Minta Pemerintah Panggil Dubes Malaysia  

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah diminta segera memanggil Duta Besar Malaysia di Indonesia untuk meminta penjelasan terkait insiden penembakan kapal patroli dan penangkapan tiga petugas Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) di perairan Indonesia. »Pemerintah mesti panggil Dubes Malaysia,” kata Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuziy, Senin (16/8), di gedung DPR, Jakarta.
Menurut Romy, bila memang benar terbukti bahwa insiden penembakan itu dilakukan di perairan Indonesia, Malaysia harus dituntut meminta maaf pada Indonesia
Tindakan tegas ini, kata dia, supaya kasus-kasus seperti di atas tidak terulang lagi. »Kalau terjadi lagi, tidak tertutup kemungkinan kita ambil tindakan tegas berupa pemutusan diplomatik,” ujarnya.
Dia menambahkan, insiden yang menimpa kapal patroli DKP itu harus menjadi kali terakhir Indonesia memberikan toleransi pada Malaysia.
Insiden ini di Tanjung Berakit, Bintan, Jumat (13/8) malam lalu. Saat itu, tiga pegawai Departemen Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau ditangkap Polisi Diraja Malaysia setelah sebelumnya sempat ditembak. Penangkapan terjadi setelah ketiga petugas DKP itu mengejar dan berupaya menangkap nelayan Malaysia yang masuk ke wilayah perairan Tanjung Berakit secara ilegal untuk mencari ikan. 

JK: Pemulangan Dubes Malaysia, Itu Berlebihan

VIVAnews - Berbagai reaksi timbul akibat insiden saling tangkap antara Malaysia dan Indonesia.
Seperti diketahui aparat Malaysia menangkap tiga pegawai kelautan Indonesia dan sementara polisi Indonesia menahan tujuh nelayan Malaysia.
Ketua DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, insiden tersebut menunjukkan ketidakadilan.
"Harusnya suruh pulang saja Dubes Malaysia. Karena ini menyangkut kedaulatan wilayah RI," kata Tjahjo usai mengikuti pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut HUT ke-65 kemerdekaan RI di Gedung Dewan, Senayan, Jakarta, Senin 16 Agustus 2010.
Sebaliknya, tambah dia, Duta Besar RI untuk Malaysia dipulangkan ke tanah air. "Intinya Malaysia harus secara resmi meminta maaf pada Indonesia," tambah dia.
Sementara, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kita tak seharusnya bereaksi keras.
"Belum perlulah pemulangan atau penarikan Dubes, terlalu berlebihan," lanjut dia.
Insiden yang kembali memanaskan hubungan dua negeri berjiran terjadi pada  Jumat 13 Agustus 2010 sekitar pukul 20.00 waktu setempat itu.
Awalnya, tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memergoki nelayan Malaysia yang masuk ke perairan Indonesia.
Tujuh nelayan Malaysia dengan lima kapal akhirnya ditangkap pegawai KKP. Tetapi, saat itu, Polisi Marine Malaysia tiba-tiba nekat berupaya menolong nelayan Malaysia yang sudah ditangkap pegawai KKP. Padahal, itu sudah berada di wilayah Indonesia.
Akhirnya sempat terjadi negosiasi, tujuh nelayan Malaysia dibawa ke Dermaga Dit Pol Air Polda Kepri Sekupang Batam. Tetapi, tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawa ke Malaysia. (umi)
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer