Home » » Wacana Amandemen UUD 1945, Agar SBY Bisa 3 Periode ?

Wacana Amandemen UUD 1945, Agar SBY Bisa 3 Periode ?

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 18 Agustus 2010 | 3:41 PM


Kabar Sulawesi : "Kalau menurut saya, isi konstitusi sekarang (yang membatasi masa jabatan presiden untuk dua periode) sudah baik untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan," kata Lukman di sela-sela acara seminar nasional Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-65 MPR RI yang digelar di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 18 Agustus 2010.



Bursa Ketua Umum Demokrat : Anas Urbaningrum


VIVAnews - Ketua Divisi Hubungan Masyarakat Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengusulkan amandemen Undang-undang dasar 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Usulan Ruhut disanggah petinggi Demokrat lainnya, termasuk Ketua Umum Anas Urbaningrum.

"Pada berbagai kesempatan, SBY menegaskan hanya mau menjadi Presiden dua periode," kata Anas Urbaningrum yang ditulis dalam akun twitternya, Rabu 18 Agustus 2010.

Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu berbeda dengan usulan sang anak buah, Ruhut. Dan Anas, sangat meyakini sikap SBY itu. "Saya percaya atas sikap itu dan saya yakin itu yg terbaik," tulis Anas.

Hal senada disampaikan Sekretaris Departemen HAM Partai Demokrat Rachlan Nasidik.  Menurut dia, masa jabatan presiden tidak perlu diperpanjang menjadi tiga periode. Pendapat Rachlan ini juga berbeda dengan ide Ruhut Sitompul. "Cukup dua periode," tulis Rachlan dalam akun twitternya.

Ruhut mengusulkan UUD 1945 diamandemen karena sampai saat ini belum ada tokoh bangsa yang bisa menyaingi presiden yang sekarang.

Andi Arief: Meski Ngawur, Jangan Larang Ruhut


VIVAnews - Staf Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Arief, juga tidak sependapat dengan usulan Ketua Divisi Hubungan Komunikasi Partai Demokrat Ruhut Sitompul, agar dilakukan amandemen undang-undang untuk memperpanjang masa jabatan Presiden.

"Saya kira ide itu bisa diartikan macam-macam, bisa disebut ngawur, bisa disebut membawa kepentingan tertentu dan lain-lain," kata Andi Arief dalam keterangan kepada VIVAnews, Rabu 18 Agustus 2010.
Andi Arief memang tidak sependapat dengan ide Ruhut yang satu ini. Kendati demikian, Andi  menekankan jangan pernah melarang seseorang untuk menyampaikan usulan.

"Satu hal, jangan larang Ruhut melontarkan gagasan itu. Biarkan, nanti apakah itu jalan keluar bagi bangsa ataukah malah menjadi beban. Nanti bisa dikaji bersama," beber Andi.

Andi mengingatkan, bukanlah hal yang mudah bagi SBY untuk menjadi presiden selama dua periode. Karena, sistem presidensial yang berdiri di atas multi-partai, dan sistem koalisi yang berubah itu sulit memungkinkan satu partai mendapat 50 persen lebih.

Belum lagi situasi politik dengan peta baru di daerah karena adanya sistem desentralisasi dan pemilihan langsung. Situasi ekonomi yang masih labil juga menjadi salah satu tantangan presiden selama dua periode.
"Masih sering terjadi aroma pergantian di tengah jalan dan selalu muncul percobaan-percobaan itu, karena tidak ada partai mayoritas," ujar Staf SBY bidang Bencana Alam dan Penanganan Sosial ini.

Seperti diketahui, Ruhut mengakui ide ini sudah disampaikan kepada SBY sejak lima bulan lalu. Saat itu, Ruhut justru mendapat nasihat khusus dari SBY.

"Ide ini sudah saya bicarakan dengan Pak SBY kira-kira lima bulan lalu. Saya bicarakan itu saat sedang ramainya Pansus Century," kata Ruhut kepada VIVAnews, Rabu 18 Agustus 2010.  (umi)


Anas Urbaningrum: SBY Hanya Mau Dua Periode


TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan Susilo bambang Yudhoyono hanya mau jadi Presiden untuk dua periode. Hal itu diungkapkan Anas dalam akun twitternya, @anasurbaningrum pada Rabu (18/8).

Anas mengatakan itu menjawab pertanyaan soal keinginan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang menginginkan amandemen konstitusi untuk menambah masa jabatan SBY. "SBY hanya mau dua periode," tulis Anas saat menjawab pertanyaan dari @najwashihab.

Menurut Anas, pada berbagai kesempatan, SBY menegaskan hanya mau menjadi presiden dua periode. "Saya percaya atas sikap itu dan saya yakin itu yang terbaik," tambahnya.
Amirullah

Lukman Hakim Saifudin


VIVAnews - Usulan juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul soal amandemen UUD 1945 agar masa jabatan Presiden diperpanjang  menuai kontroversi. Banyak yang tidak setuju, salah satunya Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin.
Lukman menyatakan masa jabatan presiden perlu dibatasi agar tidak terjadi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).

"Kalau menurut saya, isi konstitusi sekarang (yang membatasi masa jabatan presiden untuk dua periode) sudah baik untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan," kata Lukman di sela-sela acara seminar nasional Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-65 MPR RI yang digelar di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 18 Agustus 2010.

Apapun, kata Lukman, perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen konstitusi secara teoritis dapat dilakukan, karena konstitusi saat ini bukan sesuatu yang dianggap sakral seperti di masa lalu. "Konstitusi tidak sakral, tapi hidup di tengah masyarakat. Jadi, UUD '45 saat ini adalah the living constitution," jelas Lukman.

Oleh karena itu, menurut Lukman, amandemen konstitusi, termasuk yang mencakup soal perpanjangan masa jabatan presiden, sangat tergantung pada kehendak mayoritas masyarakat. "Rakyat Indonesia mau atau tidak? Kalau tidak, ya tidak bisa. Tapi kalau mau, bisa dilakukan," ujar Lukman.

Kehendak mayoritas masyarakat yang dimaksud Lukman tersebut meliputi rakyat, pers, akademisi, dan seluruh stakeholder di Indonesia. "Sama seperti pada tahun 1998, ketika kehendak rakyat berujung pada bergulirnya reformasi," terang Lukman.

Lukman mengingatkan, era reformasi 1998 justru mengandung tuntutan keseimbangan kekuasaan dan kontrol antarlembaga untuk saling mengimbangi dan mengawasi. "Jadi, pembatasan periode jabatan presiden justru untuk mewadahi tuntutan gerakan reformasi," tegas Lukman.

Mantan Ketua Fraksi PPP itu pada akhirnya mengungkapkan, keputusan mengenai amandemen konstitusi memang berpulang kepada MPR selaku lembaga negara yang berwenang untuk melakukan amandemen UUD. "Usulan amandemen konstitusi dapat dilakukan apabila mendapat dukungan sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR," tutupnya.

"Presiden SBY Menolak Amandemen UUD 1945"


VIVAnews - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, membantah adanya rencana mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Wacana itu keliru, saya tidak setuju dan Presiden SBY juga menolaknya," kata Denny yang ditulis dalam akun twitter-nya, Rabu 18 Agustus 2010.

Menurut Denny, masa jabatan Presiden cukup dua periode saja. "Sekarang periode terakhir," ujar Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum itu.

Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, belum mau berkomentar terkait isu tersebut. "Belum ada yang bisa saya sampaikan tentang itu," kata Julian saat dikonfirmasi VIVnews.

Wacana penambahan masa jabatan Presiden pertama kali muncul dari Ketua Divisi Hubungan Masyarakat Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.

Ruhut menilai, perpanjangan masa jabatan presiden itu karena sampai saat ini belum ada tokoh bangsa yang bisa menyaingi presiden yang sekarang. Pernyataan Ruhut ini menuai kontroversi.

Salah satu ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso menilai gagasan Ruhut terlalu berani. Bagi Priyo, dengan mengamandemen undang-undang itu artinya kita harus membongkar kembali hasil amandemen konstitusi yang dengan susah payah dihasilkan itu.

MPR, kata dia, juga harus bersidang untuk mengubah UUD 45 yang membatasi jabatan Persiden hanya dua kali periode. (umi)

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer