Home » » Belum Laporkan Gratifikasi, Sejumlah Pejabat Sulsel Diincar KPK

Belum Laporkan Gratifikasi, Sejumlah Pejabat Sulsel Diincar KPK

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 14 Oktober 2010 | 9:01 AM

Wakil Ketua KPK, Muhammad Jasin (kanan) dan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar
Kabarsulawesi : Menurut Jasin, tidak hanya Sulsel yang belum melaporkan kasus gratifikasi ke KPK. Sebanyak 12 provinsi lainnya juga belum melapor. Lima provinsi di antaranya terdapat di Sulawesi, yakni Sulbar, Sultra, Sulteng, Sulut, dan Gorontalo. Sementara tujuh provinsi lainnya yang juga belum melaporkan kasus gratifikasi ke KPK adalah NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Bangka Belitung, dan Riau.


Belum Laporkan Gratifikasi, Sejumlah Pejabat Sulsel Diincar KPK


Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengincar pejabat negara yang ada di Sulsel. Hingga saat ini, masih ada 13 provinsi di Indonesia belum melaporkan gratifikasi ke KPK. Salah satu, Sulsel. Wakil Ketua KPK, Muhammad Jasin, Senin, 11 Oktober, mengatakan pelaporan gratifikasi itu sangat jelas diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Batas pelaporannya diatur pada Pasal 12 c, yakni harus dilaporkan paling lambat 30 hari setelah diterima.

Jasin mengaku tidak yakin bahwa tidak adanya laporan gratifikasi ke KPK karena memang tidak ada kasus. Namun, KPK juga masih berpikir positif dan meminta agar seluruh provinsi segera melaporkan kasus-kasus gratifikasi yang terjadi di wilayahnya. Gratifikasi diduga banyak terjadi menjelang hari raya Idulfitri. Banyak pejabat yang menerima hadiah dari orang lain yang terkait dengan jabatannya. Termasuk juga pemberian sejumlah uang terkait proyek.

Menurut Jasin, tidak hanya Sulsel yang belum melaporkan kasus gratifikasi ke KPK. Sebanyak 12 provinsi lainnya juga belum melapor. Lima provinsi di antaranya terdapat di Sulawesi, yakni Sulbar, Sultra, Sulteng, Sulut, dan Gorontalo. Sementara tujuh provinsi lainnya yang juga belum melaporkan kasus gratifikasi ke KPK adalah NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Bangka Belitung, dan Riau.

Jasin meminta provinsi tersebut segera melaporkan gratifikasi yang diterima para pejabat dan PNS. Sebab jika tidak, maka gratifikasi yang diterima pejabat penyelenggara negara dan PNS tersebut bisa masuk kategori suap dan bisa diproses hukum. Sesuai pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi diartikan sebagai pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Selanjutnya pada pasal 12C ayat (1) disebutkan bahwa pemberian yang diterima bisa tidak termasuk kategori gratifikasi jika dilaporkan ke KPK. PNS atau penyelenggara negara yang terbukti menerima gratifikasi diancam dengan hukuman yang tidak main-main. Pelaku terancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, pelaku juga diancam pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Terkait kriteria penyelenggara negara yang dilarang menerima gratifikasi, Jasin mengatakan hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Di situ disebutkan bahwa penyelenggara negara yang wajib melaporkan gratifikasi adalah pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, serta pejabat negara lainnya.

Pejabat negara lainnya yang dimaksud adalah duta besar, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Tak hanya itu, komisaris, direksi, dan pejabat struktural pada BUMN dan BUMD juga dikenaik kewajiban itu. Termasuk juga pimpinan Bank Indonesia, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan eselon satu dan pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer. Jaksa, penyidik, panitera pengadilan, pimpinan proyek, atau bendaharawan proyek juga wajib melaporkan gratifikasi.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar, yang dihubungi terpisah mengatakan sebenarnya KPK memiliki data tentang gratifikasi dari sejumlah daerah. Namun, KPK tetap meminta laporan dari masing-masing pemerintah daerah. “Data yang ada di KPK akan kami bandingkan dengan laporan dari pemerintah daerah. Selanjutnya akan kami klarifikasi,” katanya.

Haryono mengatakan pemerintah daerah tidak perlu takut untuk melaporkan gratifikasi tersebut. Menurutnya, tidak semua pemberian melanggar. Sepanjang penyelenggara atau PNS itu sah sebagai penerima, maka KPK mempersilakan mereka menikmati pemberian itu. (sap)

Infokorupsi

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer