Home » » Komjen Pol Timur Pradopo Menuju Polri Satu

Komjen Pol Timur Pradopo Menuju Polri Satu

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 15 Oktober 2010 | 7:09 PM

Kabarsulawesi : Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar menerima pencalonan Timur tanpa catatan. Kedua fraksi besar ini menilai Timur, bekas Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, bakal mampu memimpin Polri. "Tetapi kami tetap meminta supaya tunggakan kasus tetap dituntaskan," kata Didi Irawady saat menyampaikan pandangan fraksinya

Timur Pradopo Menjawab Komisi III

Liputan6.com, Jakarta: Calon kapolri Komjen Pol Timur Pradopo menjalani uji kelayakan dan kepatutan di depan komisi III DPR RI di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Kamis (14/10). Dalam sesi tanya jawab yang berlangsung hingga sore ini, Timur menjawab berbagai pertanyaan anggota dewan mengenai kasus Bank Century, hubungannya dengan Susno Duadji, Gayus Tambunan dan juga mengenai kekerasan dan premanisme yang marak akhir-akhir ini.

Meski diberondong berbagai pertanyaan oleh komisi III namun Timur terlihat cukup tenang dan santai dalam menjawab. Terkait tragedi Trisakti (1998) dan Semanggi I-II misalnya. Beberapa anggota dewan meminta klarifikasi dan penjelasannya soal dugaan pelanggaran HAM berat yang dilayangkan Komnas HAM.
Merespon pertanyaan ini, Timur menjawab, "Saat peristiwa Trisakti terjadi, saya memang menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat. Namun situasi (kacau) saat itu terjadi hampir di seluruh Indonesia, bukan hanya satu kawasan saja. Tugas Kapolres adalah pengamanan wilayah. Sedangkan taktik, strategi pada tataran atas," jelas Timur.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga menjelaskan jika untuk kasus Trisakti, proses pengadilannya telah dilaksanakan. Sementara mengenai alasan ketidakhadirannya memenuhi panggilan Komnas HAM, menurut Timur, hal ini dilakukannya karena mengikuti perintah institusi."Saat itu surat panggilan disampaikan kepada pimpinan dan saya tidak boleh berangkat. Maka, saya tidak berangkat," ujarnya singkat.

Hingga sore ini, Komisi III masih terus melaksanakan "fit and proper test" terhadap Timur. Jika dinilai layak maka DPR akan mendukung pencalonan Timur sebagai Kepala Polri.(CHR/AYB)

Uji Kelayakan Calon Kapolri Sempat Diskors

Liputan6.com, Jakarta: Pimpinan Komisi III DPR RI menskors sementara uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo. Pimpinan Komisi III memberikan kesempatan kepada kelompok fraksi-fraksi guna menyampaikan pandangan mini fraksinya.

"Kami menskors sementara selama 15 menit dan memberi kesempatan kepada kelompok fraksi-fraksi untuk menyiapkan pandangan fraksinya," kata Ketua Komisi III Benny K Harman di Jakarta, Kamis (14/10) malam. Saat akan diskor Gayus Lumbuun masih berusaha untuk melakukan interupsi.

Gayus yang dari Fraksi PDIP berteriak dengan mengatakan pimpinan sidang tak memberikannya kesempatan interupsi karena punya kepentingan. Namun anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Nudirman Munir mengatakan agar pimpinan kelompok fraksinya masing-masing agar bisa mengendalikan anggotanya.
Sedangkan Benny mengatakan, agar argumentasi yang akan disampaikannya bisa dimasukkan pada pandangan mini fraksi. Setelah sidang diskors maka sejumlah anggota Komisi III tampak berbicara saling bergerombol di beberapa tempat. Setelah diskors sekitar 25 menit maka rapat dibuka lagi.

Timur Pradopo menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III sejak pukul 10:30 WIB. Uji kelayakan dilakukan dengan mekanisme penyampaian visi, misi, dan program dari Timur Pradopo dan kemudian dilakukan pendalaman dengan anggota Komisi III mengajukan pertanyaan.(ANT/JUM)

DPR Setujui Timur Pradopo Menjadi Kepala Polri

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pencalonan Komisaris Jenderal Timur Pradopo untuk menjadi Kepala Kepolisian RI berjalan mulus. Semua perwakilan fraksi di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kamis malam ini (14/10) menyetujui Timur menjadi pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri.
Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar menerima pencalonan Timur tanpa catatan. Kedua fraksi besar ini menilai Timur, bekas Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, bakal mampu memimpin Polri. "Tetapi kami tetap meminta supaya tunggakan kasus tetap dituntaskan," kata Didi Irawady saat menyampaikan pandangan fraksinya.
Eva Kusuma Sundari yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan juga menyatakan menerima Timur dengan empat catatan. PDI Perjuangan, antara lain, meminta Timur menuntaskan sejumlah kasus menonjol, seperti pengusutan kasus Bank Century. »Juga jangan ada lagi kasus kekerasan berbasis agama,” kata Eva.

Mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fachri Hamzah menyatakan menerima pencalonan Timur dengan sembilan catatan. "Semoga setelah terpilih bisa lebih dewasa dan matang," kata Fachri.

Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga menerima Timur dengan beberapa catatan.

Ketua Komisi III Benny K Harman menyatakan akan segera membawa putusan ini ke rapat Badan Musyawarah DPR terdekat atau Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah. "Setelahnya disampaikan ke sidang paripurna," kata Benny.
Aryani Kristanti

Walhi Akan Tagih Janji Kapolri

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) akan menagih  janji Komisaris Jenderal Timur Pradopo yang akan memberantas illegal logging. "Enam bulan itu sudah cukup lama untuk membuktikan janjinya," kata Kepala Departemen Kampanye Eksekutif WALHI M Teguh Surya, kepada Tempo, Jum'at (15/10).
Menurut Teguh, sejak dulu Kapolri terlalu banyak memberikan janji tanpa bukti yang nyata. "Bukan hanya soal illegal logging atau yang tidak memiliki ijin, tapi juga izin itu banyak yang bodong. Ada mafia hukumnya juga," ujarnya.

Obral janji pemberantasan ilegal logging ini, kata dia, kerap disebutkan oleh pihak kepolisian. Namun kenyataannya, ketika kepolisian daerah berupaya memberantas penyakit ini, malah tidak mendapat dukungan dari pusat.

Teguh mencontohkan, mantan Kapolda Riau Sutjiptadi yang kemudian malah dinonjobkan. "Hanya ceremonial pemberantasan itu. Tidak menegakkan hukum tapi melindungi pelaku," kata dia.

Teguh menambahkan, jika kapolri baru benar-benar ingin membuktikan janjinya, ia harus bisa menyelesaikan kasus-kasus besar yang sudah mengemuka seperti kasus pembalakan liar yang dilakukan Riau Andalan Pulp and Paper dan Sinar Mas.

"Kita sudah laporkan  lama dan polisi  sudah punya buktinya. Tapi sampai sekarang belum selesai juga,"ujarnya.

MUNAWWAROH

Usai Terpilih, Timur Pradopo Dicari-cari

Liputan6.com, Jakarta: Anggota DPR setuju Komjen Pol Timur Pradopo menjadi Kapolri, menggantikan Bambang Hendarso Danuri. Usai dilakukan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan), keberadaan Timur dicari-cari wartawan di Mabes Polri.

Puluhan wartawan rela menunggu Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) di mesjid Mabes Polri. Mereka berharap kapolri terpilih ini menunaikan ibadah salat Jumat dan mengeluarkan pernyataan. Namun, Timur tak terlihat di Meski Al Ikhlas itu.

Pada Jumat (15/10) pagi, Timur terlihat masuk kerja seperti biasanya di Mabes Polri. Tak banyak kata yang terucap darinya. "Kita jalani saja, kami juga masih banyak tugas," ujar Timur.

Sebelumnya diberitakan, Komisi III DPR RI menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri. Fraksi-fraksi besar dari Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKS, dan juga PAN tidak menyatakan penolakan [baca: Komisi III DPR Setujui Timur Sebagai Kapolri].

Timur Harus Klarifikasi Tuduhan Soal HAM

TEMPO Interaktif, Jakarta - Calon tunggal Kepala Polri Komisaris Jenderal Timur Pradopo disarankan  mengklarifikasi soal dirinya yang dituduh sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Eks Gubernur PTIK Farouq Muhamad yang juga anggota DPD dari Nusa Tenggara Barat mengatakan, klarifikasi itu baik dilakukan karena menyangkut legitimasi jabatan kepala kepolisian.

"Waktunya bisa dilakukan saat pelantikan atau sebelum dirinya dilantik.Agar saat Timur duduk nanti dalam posisi yang legitimate,' kata Farouq di Jakarta, Jumat 15 Oktober 2010.

Farouq mengatakan Timur akan menghadapi beban pekerjaan yang sangat berat. Sebab, selain mewarisi prestasi dari pendahulunya, Timur juga dihadapkan pada banyak permasalahan. "Rekening gendut salah satunya,' ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Hukum DPR secara aklamasi memberikan persetujuan kepada calon tunggal kepala Kepolisian, Komisaris Jenderal Timur Pradopo untuk duduk sebagai Kepala kepolisian. tahapan berikutnya, adalah DPR mensahkan pencalonan Timur sebagai kapolri dalam rapat paripurna.

SANDY INDRA PRATAMA  

Priyo Berharap Timur Bawa Polri Lebih Independen

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR-RI Priyo Budi Santoso berharap calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo mampu membawa institusi Polri menjadi lebih profesional dan independen serta tidak tergoda menjadi alat untuk melindungi politik praktis dalam pemilihan umum.

"Jangan sampai Kepolisian Republik Indonesia (Polri) nanti tergoda untuk masuk dunia politik praktis," ujarnya di Jakarta, Jumat, menanggapi hasil uji kepatutan dan kelayakan Komjen Timur Pradopo sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR Kamis (14/10).

Apalagi, ujar politisi Partai Golkar itu, kalau kemudian ternyata Polri di bawah Timur Pradopo hanya melindungi politik praktis dalam pemilu untuk kepentingan penguasa, kalau itu sampai terjadi maka selesailah Polri. "Hal itu karena ketidak mandirian Polri akan menjadi catatan kelam sejarah institusi polri kita," katanya.
Catatan berikutnya untuk Timur, menurut Priyo, adalah memperjelas masalah Century yang ini masih terkatung hingga saat ini.

"Hendaknya kalau Komjen Pol Timur Pradopo nanti berhasil mnengungkap titik terang dalam kasus ini, termasuk taruhlah aliran dana dan lain sebagainya, saya kira kita akan beri apresiasi bintang empat atau bintang lima kalau perlu," ujarnya.

Lebih lanjut Priyo mengatakan bahwa refornasi Polri juga harus tetap berjalan. Reformasi itu termasuk membenahi beberapa isu yang memosisikan polri buruk di mata masyarakat.

"Adanya isu rekening gendut dan lain sebagainya, mudah-mudahan pada zaman Kapolri yang baru ini bisa ada ikhtiar yang menentramkan hati kita semua. Di Polri tidak lagi ada setoran ke atasan," katanya.

Mengenai tindak lanjut atas hasil uji kepatutan dan kekelayakan calon Kapolri itu, Priyo menjelaskan bahwa hari ini pimpinan Dewan sudah menerima surat dari pimpinan Komisi III yang intinya melaporkan bahwa pelaksaan uji kelayakan dan kepatutan tentang calon kapolri telah berjalan dengan baik.

"Kami akan mengundang rapat konsultasi pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi-fraksi yang berisi pembahasan penjadwalan hasil fit and proper tes calon kapolri itu," ujarnya.

Kalau rapat pengganti bamus itu bisa dilakukan selambat-lambatnya Senin mendatang, maka pada keesokan harinya rapat paripurna DPR bisa mengesahkan Timur Pradopo sebagai Kapolri.

Rencana Kerja 100 Hari Timur Pradopo

Liputan6.com, Jakarta: Calon Kapolri Timor Pradopo, memaparkan rencana kinerja kerja 100 hari jika ia terpilih menjadi Kapolri, Kamis (14/10), di hadapan anggota Komisi III saat menjalani fit and proper test.
Dalam pemaparannya, Timur akan menjalankan 10 program prioritas berjalan dengan efektif yang dibagi dalam empat tahap yaitu:

1. Timur Pradopo berjanji 100 hari kinerja dari November 2010-November 2011, untuk menuntaskan kasus-kasus menonjol seperti meningkatkan pemberantasan terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat seperti preman, kejahatan jalanan, perjudian, narkoba serta kejahatan yang dapat merugikan kekayaan negara seperti ilegal logging, ilegal fishing, ilegal mining, human trafficking, dan korupsi.

2. Penguatan Densus 88 Antiteror melalui peningkatan kerjasama dengan satuan antiteror TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT), pembenahan reserse melalui program kroyok, serta implementasi struktur organisasi polri yang baru, dan membangun kerjasama melalui polisional yang proaktif dari Februari-Desember 2012.

3. Sedangkan pada Januari-Desember 2012, memacu perubahan mindset dan kultur polri, menggelar Sentra Pelayanan Kepolisian di berbagai sentra kegiatan publik, serta pelayanan pengadaan sistim elektronik.

4. Pada Januari-Desember 2013, membangun dan mengembangkan sistim informasi terpadu.
Sementara itu, Komisi III DPR RI Saan Mustofa mengatakan Komisi III akan memandang, mengukur, serta mengevakuasi melalui dengar pendapat atas program 100 hari kinerja Timur yang bersifat konseptual tersebut.

Saan juga memastikan akan ada pekerjaan rumah (PR) untuk Timur agar lebih berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus lain seperti problem-problem di tubuh kepolisian.

"Soal penanganan kasus-kasus kepolisian yang sebelumnya belum tuntas itu pasti akan ditanyakan, itu yang akan diukur dalam program 100 hari bisa gak Pak Timur menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan kepada publik," kata anggota Fraksi Demokrat ini.(APY/YUS)

Timur Tak Pernah Jalani Pengadilan Trisakti

Liputan6.com, Jakarta: Calon Kapolri Komjen Polisi Timur Pradopo menegaskan, ia tidak pernah menjalani proses pengadilan dalam kasus Trisakti. "Saat itu belum dilakukan pengadilan karena atas perintah atasan," ujurnya saat diminta tanggapannya oleh anggota dewan pada fit and proper test Timur bersama anggota Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (14/10).

Saat itu, menurut Timur, posisi Polri masih di bawah ABRI dengan dwi fungsinya. Terkait berbagai kasus yang ditangani pihaknya saat menjadi Kapolda, katanya, sekitar 70 persen kasus sedang dalam proses.

Sedangkan kasus pemukulan terhadap anggota ICW Tama Langkung, pengeboman kantor majalah Tempo dan tragedi Ampera, Bank Century, rekening gendut, dan kasus pelanggaran pidana lainnya, Timur mengutarakan niatnya untuk mengungkapkan kasus-kasus itu.

"Semua harus berpegang pada asas praduga tidak bersalah. Dan yang terpenting, menjunjung tinggi kepastian hukum sesuai proses hukum yang berlaku," tegasnya di hadapan anggota dewan.

Anggota Komisi III Sarifuddin Sudding meminta Timur, jika nanti resmi menjadi Kapolri, ia aagar mampu menegakkan hukum tanpa ada intervensi dari pihak kekuasan para politisi.(IDS/SHA)

"Berapa Lama Anda Bisa Selesaikan Century?"

VIVAnews - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Hanura, Syarifuding Suding,  mencecar calon Kapolri, Komisaris Jenderal (Komjen) Timur Pradopo kasus skandal Bank Century. Timur ditanya bagaimana konsepnya soal penyelesaian skandal ini.

"Banyak kasus-kasus yang menonjol. Kasus Century, misalnya, butuh berapa lama Bapak bisa bisa menyelesaikannya," Syarifudin bertanya kepada Timur dalam uji kelayakan dan kepatutan di gedung DPR, Jakarta, Kamis 14 Oktober 2010.

Suding menilai bahwa kasus ini menjadi perhatian publik. Dan menurut Suding, penangganan proses hukum kasus ini tidak mengalami kemajuan. Padahal, lanjutnya, dalam rapat paripurna terkait kasus Century, DPR telah merekomendasikan pengusutan skandal yang diduga merugikan keuangan negara itu.

DPR pun sudah memberi  rekomendasi kepada penegak hukum, termasuk Polri, untuk melakukan pemeriksaan kepada pejabat-pejabat yang dinilai bertanggung jawab dalam kasus tersebut, termasuk Wakil Presiden Boediono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Tapi, lanjut Suding, semenjak rekomendasi DPR itu diberikan, Polri belum pernah memanggil  orang-orang yang dinilai bertanggung jawab. Itu sebabnya para anggota dewan itu menilai kasus ini mandeg.

Suding menilai bahwa tidak ada program yang baru dalam sepuluh program prioritas yang dipaparkan calon kapolri, Komisaris Jenderal Timur Pradopo. Dia mengatakan, sepuluh program yang dipaparkan Timur dalam uji kelayakan dan kepatutan ini telah ada dalam program kapolri sebelumnya. "Sepuluh komitmen tidak ada yang baru. Sudah ada sejak zaman Pak Sutanto," kata dia. Sutanto adalah Kapolri sebelum Bambang Hendarso. (wm)

10 Janji Timur Pradopo

VIVAnews - Calon Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Timur Pradopo berjanji akan melaksanakan 10 langkah revitaliasi kepolisian apabila dirinya dipercaya untuk menjabat sebagai pimpinan tertinggi Polri pada periode mendatang.

"Bagi saya, komitmen terhadap Polri adalah sebuah janji kesetiaan hidup dalam mendedikasikan kepemimpinan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara," kata Timur saat memaparkan visi misi dalam sidang fit and proper test di Komisi III DPR, Jakarta, Kamis 14 Oktober 2010.

"Komitmen saya apabila mendapat kepercayaan dan amanah untuk melanjutkan kepemimpinan polri mendatang, saya berjanji akan melaksanakan komitmen sepuluh revitalisasi," ujar Timur. Sepuluh revitalisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi supremasi hukum dengan menegakkan hukum dan selalu bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum;

2. Memastikan penuntasan penanganan perkara yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum serta diinformasikan penanganannya secara transparan kepada masyarakat;

3. Memberikan pelayanan publik yang lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, lebih berkualitas, lebih nyaman dan memuaskan bagi masyarakat;

4. Membangun kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam berbagai bidang yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan peran polri, termasuk bentuk kerjasama dalam bidang keamanan, pelayanan, pengembangan sumber daya manusial, penelitian dan pengembangan serta pengawasan;

5. Menjaga integritas dengan bersikap tidak menyalahgunakan wewenang, transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, etika dan moral;

6. Menunjukkan sikap kepemimpinan tauladan yang melayani dan memberdayakan bawahan;
7. Bekerja dengan senang hati, tulus, ikhlas dalam tugas dan pengabdian serta mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu, dan tenaga untuk keberhasilan Polri;

8. Menerapkan prinsip reward and punishment dengan memberikan penghargaan terhadap anggota yang berprestasi serta memberi sanksi tegas bagi personel yang melanggar hukum, kode etik, dan disiplin Polri;

9. Menjamin keberlanjutan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh pejabat Kapolri sebelumnya  sebagaimana yang tertuang pada grand strategi polri 2004-2014, reformasi birokrasi Polri, dan akselerasi transformasi polri;

10. Taat asas dan berlaku adil dengan bersikap dan berperilaku sesuai etika, prosedur, dan hukum yang dilandasi rasa keadilan.

Timur Pradopo Janji Berantas Preman dan Judi

VIVAnews - Calon Kapolri, Komisaris Jenderal Timur Pradopo, memaparkan prioritas program kerjanya jika kelak terpilih sebagai Kapolri. Salah satu prioritas Timur adalah pemberantasan para preman.

"Meningkatkan pemberantasan preman, kejahatan jalanan, perjudian, narkoba, illegal logging (pembalakan liar), illegal fishing (pencurian ikan), illegal mining (tambang liar), human trafficking (perdagangan manusia), dan korupsi," kata Timur saat uji kepatutan dan kelayakan di hadapan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis 14 Oktober 2010.

Dia mengatakan, pada prinsipnya program ini merupakan lanjutan dari program Kapolri sebelumnya. Program pemberantasan para preman, kata dia, harus dilanjutkan karena secara nyata telah meresahkan dan merugikan perekonomian negara.

Menurut dia, tindakan anarki para preman di berbagai tempat sudah keterlaluan dan menyebabkan masyarakat merasa tidak aman. Hal ini, kata dia, tidak bisa dibiarkan dan polisi tidak boleh kalah dalam menghadapi preman. "Tidak boleh ada lagi orang-orang yang seenaknya membawa senjata api dan senjata tajam yang bebas berkeliaran di jalan raya lalu berbuat anarki semaunya," kata dia.

Kejahatan jalanan, kata dia, juga  sering terjadi dan sangat meresahkan masyarakat. "Antara lain pemerasan, pencurian dengan kekerasan, dan perkelahian antar geng," kata dia.

"Pemberantasan untuk jenis kegiatan ini menjadi prioritas karena dampak dari kejahatan ini dirasakan langsung oleh masyarakat."

Sedangkan mengenai pemberantasan perjudian, Timur mengatakan, "Kejahatan ini harus diberantas hingga ke akarnya tanpa pandang bulu."

Calon Kapolri Jawab Kritik Kinerja Polri

VIVAnews - Calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo menjalani uji kalayakan dan kepatutan di Komisi III bidang Hukum DPR. Dalam ujian ini, Timur pun mengakui adanya kritikan kinerja kepolisian yang selama ini dinilai belum memenuhi harapan masyarakat.

"Kami usahakan untuk meningkatkan kinerja termasuk di wilayah terkecil perairan Indonesia Timur, ketertiban masyarakat, penegakan hukum tegas, dan terjaminnya rasa keadilan masyarakat," jelasnya di hadapan anggota Komisi Hukum DPR di gedung DPR/MPR, Kamis 14 Oktober 2010.

Selain itu, Timur menjamin keberadaan Polri dapat memberi aman dan tentram dengan pelayanan prima. "Penampilan simpatik humanis tapi tegas, mandiri dan profesional serta mendambakan penampilan Polri yang santun dan modern," kata dia.

Hal terakhir yang paling penting, Timur pun menjamin kemudahan akses informasi bagi publik yang ingin melihat kinerja kepolisian.

Timur menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  mengajukannya sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR.

Timur Pradopo Janji Tidak Akan Tebang Pilih

VIVAnews - Calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Timur Pradopo, dalam visi misinya akan melakukan revitalisasi Kepolisian RI. Sasarannya adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Timur Pradopo dalam paparannya dalam uji kepatutan dan kelayakan di hadapan Komisi Hukum DPR, Jakarta, Kamis 14 Oktober 2010.

Menurut Timur, ada beberapa indikator yang memperlihatkan sukses atau tidaknya pelayanan prima atau revitalisasi berjalan dengan baik. Indikator itu antara lain, "Menjadikan Polri sebagai public service (pelayan publik)," kata Timur.

Timur melanjutkan, para atasan di kepolisian harus dapat menunjukkan sikap kepemimpinan tauladan yang melayani dan memberdayakan bawahan.

Indikator kesuksesan revitalisasi lainnya, antisipasi ancaman keamanan eksternal dan internal. Untuk eksternal misalnya dengan meningkatkan kepekaan dan semakin responsif.

Timur juga berjanji tidak akan tebang pilih dalam menangani kasus-kasus di kepolisian. Tindakan tegas bagi pelanggar hukum akan diterapkan.

"Untuk internal, menghindari pelanggaran dan menindak tegas yang melanggar hukum,. Menangani perkara tugas tidak diskriminatif," kata dia. Timur melanjutkan, internal kepolisian juga bersikap terbuka dan dapat menerima respons dengan baik.

Timur Pradopo Juga Dicecar Soal Susno Duadji

VIVAnews - Anggota Komisi Hukum dari Fraksi PPP Ahmad Yani akan  menanyakan kasus yang pernah diungkap mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji kepada calon Kapolri, Komisaris Jenderal Timur Pradopo saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan.

"Isu yang dibuka Susno Duadji," kata Ahmad Yani sebelum uji kepatutan dan kelayakan digelar di DPR, Jakarta, Kamis 14 Oktober 2010.

Menurut Ahmad Yani, bagaimana sikap Timur terhadap kasus-kasus yang sudah diungkap Susno Duadji. Seperti misalnya, kasus mafia arwana di Pekanbaru dan kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Dua kasus yang melibatkan penyidik Polri.

Ahmad Yani juga mempertanyakan kejelasan tim penyidik independen bentukan Kapolri yang pernah mengusut Susno. Sebagaimana diketahui, Ketua Tim Independen yang menangani kasus-kasus Susno saat itu adalah Inspektur Jenderal Polisi Mathius Salempang.

Mathius sendiri pernah bergabung dalam tim pemeriksa pemeriksaan kasus arwana PT Salmah Arwana Lestari yang diungkap Susno. Saat mengungkap kasus Arwana, Mathius menjabat sebagai Wakil Direktur I Bareskrim. Maka itu, Susno sempat mempertanyakan independensi tim bentukan Kapolri yang menyidik dirinya itu.

Tim penyidik independen yang sudah dibubarkan dan kembali ke kesatuannya masing-masing itu perlu ditindaklanjuti. "Karena sampai saat ini stagnan," kata Ahmad Yani.

Selain kasus Susno Duadji, anggota Komisi III juga akan mencecar Timur soal dugaan pelanggaran HAM. Karena saat kerusuhan Semanggi I dan II, Timur Pradopo menjabat Kapolres Jakarta Barat.

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer