Home » » Sejumlah Kepala Daerah Praktik Makelar Anggaran

Sejumlah Kepala Daerah Praktik Makelar Anggaran

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 14 Oktober 2010 | 12:55 PM

Kabarsulawesi : Praktik makelar anggaran itu sulit diberantas karena saling menguntungkan. Pihak makelar memperoleh uang jasa Rp 100 juta-Rp 500 juta. Sebaliknya, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga memperoleh anggaran besar untuk proyek tertentu. SKPD yang paling banyak digelontor dengan DAK meliputi kehutanan, pendidikan, kesehatan, serta satuan kerja yang menangani infrastruktur. “Korban atas praktik ini sudah dua, Bupati Purworejo dan Bupati Cilacap yang terjerat korupsi dana APBD, karena fee jasa diambilkan dari anggaran pemda,” kata Eko.

Sejumlah Kepala Daerah Akui Adanya Makelar Anggaran

 
Jakarta - Kepala daerah atau pejabat di daerah membenarkan adanya calo anggaran yang mendekati mereka dan mengaku bisa membantu mencairkan dana dari pusat untuk sejumlah proyek di daerah. Bahkan, aksi para calo anggaran yang kian merajalela ini sudah menyebabkan beberapa kepala daerah dijebloskan ke penjara. Pembayaran fee bagi calo sulit dipertanggungjawabkan.

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin di Palembang beberapa waktu lalu menuturkan, saat masih menjabat Bupati Musi Banyuasin (periode 2001-2005 dan 2005-2008), ia pernah ditawari jasa oleh calo yang mengaku bisa membantu mencairkan dana dari pusat untuk membiayai proyek-proyek di Kabupaten Musi Banyuasin. Calo tersebut meminta sejumlah uang yang besarnya bergantung pada jumlah uang yang akan dikucurkan dari pusat kepada pemerintah daerah.

Alex mengatakan, ia tidak pernah melayani para calo karena mereka pasti meminta imbalan. “Misalnya, kita dapat Rp 10 miliar, lalu calo minta bagian sekian persen. Bagaimana mempertanggungjawabkan dana untuk membayar calo? Itu berbahaya,” kata Alex yang menolak menyebutkan identitas dan asal instansi dari calo tersebut.

Alasan Alex menolak calo, selain sulit mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya, juga karena pemerintah daerah belum pasti mendapat dana yang diharapkan. “Sejak saya tolak, calo itu tak pernah datang lagi sampai sekarang sebagai gubernur,” katanya.

Menurut Alex, daripada menggunakan calo untuk mendapat dana dari pusat, lebih baik pemerintah daerah mengadakan rapat dengar pendapat dengan DPR. Melalui rapat itu, pemerintah daerah dapat mengemukakan program kerjanya kepada DPR. Pemerintah daerah harus menyadari, kadang program kementerian dan program pemerintah daerah tidak sejalan.

Praktik calo anggaran juga terjadi di Jawa Tengah. Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jawa Tengah Eko Haryanto menyebutkan, praktik calo dalam pengurusan anggaran dana alokasi khusus (DAK) di sejumlah kementerian di Jakarta masih berlangsung. Praktik makelar anggaran itu bahkan memakan korban, yakni masuknya kepala daerah ke penjara terkait korupsi dana untuk pemberian fee 20-30 persen.

Eko menjelaskan, praktik makelar anggaran itu sulit diberantas karena saling menguntungkan. Pihak makelar memperoleh uang jasa Rp 100 juta-Rp 500 juta. Sebaliknya, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga memperoleh anggaran besar untuk proyek tertentu. SKPD yang paling banyak digelontor dengan DAK meliputi kehutanan, pendidikan, kesehatan, serta satuan kerja yang menangani infrastruktur. “Korban atas praktik ini sudah dua, Bupati Purworejo dan Bupati Cilacap yang terjerat korupsi dana APBD, karena fee jasa diambilkan dari anggaran pemda,” kata Eko.

Kasus uang jasa ini membuat Bupati Purworejo Kelik Sumrahadi divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider kurungan tiga bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 19 Agustus 2010. Kelik mengorupsi dana APBD 2006 yang alirannya di antaranya untuk membayar fee kepada oknum anggota DPR Rp 500 juta, membayar calo pengurusan dana terima kasih oleh juru kamera Sekretariat Negara Rp 500 juta, dan membayar fee DAK kepada pihak ketiga Rp 225 juta.

Bupati Cilacap Probo Yulastoro divonis sembilan tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Cilacap pada pertengahan 2010. Namun, setelah banding dan mengajukan kasasi, hukumannya jadi empat tahun penjara. Probo terbukti melakukan penyimpangan APBD 2004, pada pos anggaran Dinas Perhubungan Cilacap Rp 1,1 miliar. Dana itu antara lain untuk fee tiket pesawat terbang serta dana kontribusi PT Pelindo III Cabang Tanjung Intan, Cilacap, serta penyimpangan DAK kesehatan sebesar Rp 1,5 miliar.

Menurut Eko, di era saat ini praktik penggunaan jasa atau calo untuk mengurus anggaran dana alokasi khusus ataupun dana alokasi umum masih terjadi. Hanya saja modusnya mulai berubah, kalau sebelumnya fee diberikan tunai, sekarang melalui pemecahan proyek supaya memungkinkan dilakukan penunjukan langsung tanpa lelang. Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Agus Suranto menjelaskan, praktik percaloan dalam mengurus anggaran pusat merupakan praktik lama. Namun, ia mempertanyakan, apakah kini masih bisa terjadi karena semua prosedur untuk mendapatkan dana tersebut ketat. Proyek harus melalui sistem lelang, bukan penunjukan langsung.

Sebelumnya, Dirjen Perbendaharaan Negara sekaligus Pejabat Sementara Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Herry Purnomo menegaskan, seharusnya pemerintah daerah tidak tertipu oleh ulah calo anggaran. Sebab, penetapan anggaran dan penerimanya sudah dilakukan secara final antara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan DPR. “Kalau ada yang mengaku calo, itu goblok saja. Begitu juga yang tertipu oleh calo. Dengan sistem yang ada sekarang, calo pasti ketahuan,” katanya.

Tempat Utama Calo

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur Fathorrasjid mengatakan, DPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan diduga jadi tempat calo anggaran daerah beraksi. Tiga lembaga itu menentukan besaran transfer dana dari pusat ke daerah. Semua usulan anggaran daerah harus dimasukkan ke pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Usulan itu dikaji dan dimainkan oleh oknum di Kementerian Dalam Negeri. “Di daerah, mereka biasanya berhubungan dengan sekretariat daerah. Kasus di Sumenep buktinya. Saya pernah diajak melobi untuk APBD Situbondo,” katanya.

Seorang pejabat di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep ditangkap karena diduga terlibat percaloan anggaran. Sementara untuk kasus Situbondo, menurut Fathor, ada oknum di sekretariat daerah mengajaknya menemui oknum di Kementerian Dalam Negeri. Oknum itu menawarkan kenaikan dana alokasi umum untuk APBD kabupaten tersebut. “Oknum di Kementerian Dalam Negeri meminta fee dari mata anggaran suatu proyek yang akan dinaikkannya. Pembayaran setelah anggaran cair dari Kementerian Keuangan. Dari Kementerian Dalam Negeri belum pencairan, baru persetujuan mata anggaran saja. Saya lupa kejadian persisnya,” paparnya.

Sementara itu, di DPR biasanya melibatkan oknum anggota yang daerah pemilihannya menempati daerah yang melobi kenaikan anggaran. Oknum tersebut akan mengawal agar usulan anggaran suatu daerah disetujui. “Nanti di Kementerian Keuangan ada tawaran lagi untuk menambah anggaran. Total fee untuk semua percaloan mencapai 15 persen dari total nilai suatu mata anggaran,” ujarnya.

Mantan anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI-P, Zainal Abidin, mengatakan, ia pernah ditawari Rp 30 juta oleh unsur pimpinan DPRD, pertengahan 2009. Dana itu dinyatakan sebagai imbalan jika menyetujui proyek senilai Rp 500 juta. “Saya ada saksi dua anggota Fraksi PDI-P yang waktu itu dipanggil bersama saya. Saya tolak karena pasti tahu itu akan bermasalah,” ujarnya.

Sumber Berita: Kompas, Senin, 11 Oktober 2010

download dari  : info korupsi

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer