Home » » Ratusan Warga Parepare “Segel” Rujab Walikota Parepare

Ratusan Warga Parepare “Segel” Rujab Walikota Parepare

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 09 Desember 2010 | 8:59 AM

Kabarsulawesi - Parepare, Hingga hari ini, (9/12/2010), ratusan warga kota Parepare, Sulsel, masih bertahan di halaman Rumah Jabatan (Rujab) Walikota Parepare. Massa berkosentrasi di Rujab Walikota itu sejak 2 hari lalu (7/12). Saat ini mereka menginap di halaman Rujab dan telah memasang tenda dan memblokir pagar Rujab.

Massa melakukan tindakan itu lantaran Drs. HM. Zain Katoe, Walikota Parepare non aktif, akan meninggalkan Rujab menuju rumah pribadinya. Massa  yang sejak pagi sudah berkumpul memaksa Walikota Parepare non aktif itu agar tidak meninggalkan Rujab.

"Ini bentuk dukungan kami kepada Bapak Zain Katoe. Kami menahan beliau agar tidak meninggalkan Rujab," kata pendemo.

Rakyat Parepare merasa HM. Zain Katoe telah dizalimi akibat turunnya surat penonaktifan Drs. HM. Zain Katoe sebagai Walikota Parepare dari Dirjen Otoda Kementerian Dalam Negeri  tiga hari lalu dan menyerahkan jabatan Walikota Parepare kepada HM. Syamsu Alam, Wakil Walikota Parepare. Penonaktifan Zain Katoe berawal vonis PN Makassar atas kasus korupsi PT. Pares Bandar Madani (PBM).

Zain Katoe oleh PN Makassar divonis satu tahun penjara. Walikota Parepare, Sulsel ini juga diharuskan membayar denda Rp 100 juta subsider dua bulan penjara. Atas putusan itu, terpidana usai sidang langsung menyatakan banding. Padahal vonis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 2 tahun penjara dan denda Rp 300 juta

Kasus Korupsi APBD Kota Parepare ini mencuat ketika Drs. HM. Zain Katoe, menjabat Walikota Parepare pada tahun 2004. Ia membentuk Perusahaan diberi nama PT. Pares Bandar Madani (PT. PBM}. Perusahaan holding company ini kepemilikan sahamnya oleh Pemda Kota Parepare, dengan menyetor dana APBD tahun 2004 sebesar 1,5 milyar rupiah. Sebagai pemilik saham, Zain Katoe kemudian menobatkan dirinya sebagai Komisaris Utama di Perusahaan tersebut.

Setelah dua tahun berjalan, perusahaan ini tidak melakukan aktivitas apa-apa, walaupun sebelumnya konon pihak PT. PBM telah melakukan berbagai MoU ke beberapa investor, namun itu tidak pernah terwujud. Kondisi ini kemudian menjadi perhatian kelompok LSM, meminta agar penggunaan dana APBD Parepare sebagai saham mayoritas di PT. PBM diusut. Dalam vonis Hakim, Zain Katoe dinyatakan melanggar Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. (*)


Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer