Home » » MA Tolak Kasasi Zain Katoe, Depdagri Tunggu Usulan Pemecatan Dari Gubernur Sulsel

MA Tolak Kasasi Zain Katoe, Depdagri Tunggu Usulan Pemecatan Dari Gubernur Sulsel

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 17 Agustus 2011 | 12:59 AM


Kabar Sulawesi-Parepare : Langkah Drs. HM. Zain Katoe, Walikota Kota Parepare non aktif untuk kembali menjabat Walikota nampaknya sudah berakhir. 10 Agustus 2011, permohonan Kasasi nya ke Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan ia dari vonis kasus korupsi PT. Pares Bandar Madani (PBM) tidak berpihak padanya.  Permohonan kasasi  Zain  Katoe diterima MA 29 Maret 2011  dengan nomor register 694 K/PID.SUS/2011 yang ditangani Tim I MA yang hakimnya terdiri atas Krina Harahap, Prof Abdul Latief, dan R  Imam Harjadi itu berakhir dengan putusan  di tolak.

Dengan ditolaknya permohonan kasasi itu, maka pupus sudah harapan Zain Katoe untuk kembali menduduki jabatan walikota Parepare yang tersisa 2 tahun lagi. Walaupun masih ada upaya hukum lain yakni Peninjauan Kembali (PK), namun bias dipastikan hanya sia-sia saja, karena Zain Katoe harus menunjukkan bukti baru atas kasusnya itu,  dan itu juga tidakmenjamin ia bakal duduk kembali di kursi empuk Walikota Parepare.

Yang ada sekarang, adalah justru memecatan sebagai Walikota Kota Parepare  yang akan dilakukan Mendagri menunggu usulan Gubernur  Sulawesi Selatan.

“Jika memang putusannya sudah incracht, maka Zain  harus diberhentikan tetap. Tetapi, sesuai prosedur,  kami tetap menunggu usulan  pemberhentian dari Gubernur Sulsel,"  jelas Donny, sapaan akrab  Reydonnyzar Moenek, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri.Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) Makassar akhirnya memvonis Wali Kota Parepare nonaktiftersebut dalam kasus dugaan korupsi APBD Parepare TA 2004 yang merugikan negara Rp1,1 miliar.

Putusan banding PT Makassar tersebut sebenarnya sudah ditetapkan sejak 26 November 2010 dan diterima PN Makassar tertanggal 19 Januari lalu. Putusan banding tersebut sama dengan putusan PN Makassar yang memvonis terdakwa dengan penjara selama satu tahun.

Selain penjara satu tahun, dalam amar putusan bernomor 288/Pid/2010/PT.Mks itu, majelis hakim PT Makassar juga membebankan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 100 juta, subsider dua bulan kurungan.

Dalam putusan banding tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, dalam penyertaan modal terhadap PT Pares Bandar Madani (PBM).

Ia dijerat Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999, jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam kasus dugaan korupsi ini, terdakwa dinilai menyetujui pengalihan dana dari rekening PT PBM ke rekening pribadi Fresh Lande.


Pengalihan dana itu dilakukan dengan menggunakan cek bilyet giro selama tiga kali. Dia juga menyetujui pendirikan perushaan, meski Fresh Lande sudah menyampaikan kalau dirinya tidak memiliki modal.

Padahal Peraturan Daerah No.9 2004, disebutkan bahwa komposisi saham pemerintah adalah 51 persen, sedang pihak swasta sebesar 49 persen. Namum kenyataannya seluruh saham bersumber dari APBD

Kasus korupsi yang terjadi 4 tahun silam di PT. Pare Bandar Madani yang melibatkan Drs. H.M. Zain Katoe, yang juga adalah Walikota Parepare, Sulsel akhirnya di vonis oleh Majalis Hakim di PN Makassar, 2 Juli 2010. Ketuk Palu Hakim yang diketua Lambertus Limbong sempat tertunda dua kali atau 3 minggu, terakhir penundaan itu pada tanggal 20 Mei 2010, dengan alasan terdakwa diare. 

Zain Katoe, divonis 1 tahun  penjara juga mengharuskan Zain membayar denda Rp 100 juta subsider dua bulan penjara. Atas putusan itu, Terpidana usai siding langsung menyatakan banding. Padahal vonis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 2 tahun penjara dan denda Rp 300 juta

Kasus Korupsi APBD Kota Parepare ini mencuat, ketika, Drs. HM. Zain Katoe, menjabat Walikota Parepare pada tahun 2004. Ia membentuk Perusahaan diberi nama PT. Pares Bandar Madani (PT.PBM}. Perusahaan holding company ini kepemilikan sahamnya oleh Pemda Kota Parepare, dengan menyetor dana APBD tahun 2004 sebesar 1,5 milyar rupiah. Sebagai pemilik saham, Zain Katoe kemudian menobatkan dirinya sebagai Komisaris Utama di Perusahaan tersebut.

Setelah 2 tahun berjalan, perusahaan ini tidak melakukan aktivitas apa-apa, walaupun sebelumnya konon pihak PT. PBM telah melakukan berbagai MoU ke beberapa investor, namun itu tidak pernah terwujud. Kondisi ini kemudian menjadi perhatian kelompok LSM, meminta agar penggunaan dana APBD Parepare sebagai saham mayoritas di PT. PBM diusut. Dalam vonis Hakim,, Zain Katoe dinyatakan melanggar Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Zain Katoe bukanlah satu-satunya terdakwa kasus korupsi APBD senilai 1,5 milyar rupiah yang ditanam di PT. PBM, masih ada dua orang lagi, masing-masing ; Fres Lande, Direktur PT. PBM dan Umar Usman, mantan Kabag Pemerintahan dan Ekonomi Pemkot Parepare. Persidangan ketiga terdakwa ini, terpisah di Pengadilan Makassar.

Pres Lande sebelumnya pada tanggal 20 Mei 2010, telah divonis 3 tahun penjara. Selain hukuman penjara, oleh Majelis Hakim diketuai Mustari, memvonis Direktur PT. PBM ini, terdakwa juga dijatuhi sanksi denda senilai Rp 150 juta subsidair dua bulan penjara serta dijatuhi hukuman ganti rugi senilai Rp 1,1 miliar. Fres Lande terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sedangkan Umar Usman, mantan Kepala Bagian Pemerintahan dan Ekonomi Pemerintah Kota Parepare masih terus menjalani persidanga

Dalam putusannya, hakim menegaskan bahwa terdakwa menyetujui pengalihan dana dari rekening PT PBM ke rekening pribadi Fresh Lande. Pengalihan dana itu dilakukan dengan menggunakan cek bilyet giro selama tiga kali. 
Hakim juga mengungkap bahwa terdakwa tetap menyetujui mendirikan perusahaan, meski Fresh Lande sudah menyampaikan kalau dirinya tidak memiliki modal. Padahal Peraturan Daerah No 9/2004, disebutkan bahwa komposisi saham pemerintah adalah 51 persen, sedang pihak swasta sebesar 49 persen.


Kenyataannya seperti terungkap di persidangan, seluruh saham bersumber dari APBD. Hal itu bertentangan dengan pengakuan para terdakwa bahwa saham milik Pemkot Parepare hanya Rp 765 juta, sementara saham Direktur PBM Rp 735 juta.


Proses pencairan dana dari APBD ke rekening PT PBM dilakukan dua kali, yakni pada 7 Juli 2004 sebesar Rp 350 juta, dan 31 Juli 2004 senilai Rp 1,2 miliar.


Sementara peralihan dana dari rekening PBM ke rekening Fresh Lande dilakukan selama tiga kali melalui cek bilyet giro, yakni 27 Juli 2004 sebesar Rp 290 juta, kemudian 25 Agustus 2004 (Rp 400 juta), dan terakhir 6 Oktober 2004 (Rp 750 juta).


Begitu beralih dari rekening PBM, Fresh Lande bisa leluasa menggunakan uang tersebut. "Karena pengalihan dana itu dilakukan sampai tiga kali, hakim berpendapat bahwa tindakan itu merupakan perbuatan berlanjut," kata Lambertus.


Penggunaan dana itu juga dianggap melanggar aturan karena pengesahan berdirinya PT PBM oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 31 Desember 2004.


Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer