Home » » AMNESTY INTERNATIONAL PERNYATAAN PUBLIK

AMNESTY INTERNATIONAL PERNYATAAN PUBLIK

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 02 Desember 2011 | 12:16 PM


Kabar Sulawesi : Indonesia: Pekerja rumah tangga terus menghadapi pelecehan dan eksploitasi karena kurangnya pengakuan secara hukum

Untuk menandai Hari Internasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Amnesty International menegaskan kembali panggilan kepada pemerintah Indonesia untuk memberlakukan undang-undang khusus yang mengatur hak-hak tenaga kerja bagi pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia. Kegagalan terus untuk mengesahkan RUU PRT menempatkan PRT di Indonesia berisiko mengalami eksploitasi ekonomi, diskriminasi berbasis gender serta kekerasan fisik, psikologis dan seksual.


Meskipun Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret menuju penghapusan kekerasan terhadap perempuan melewati pengesahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), laporan kekerasan dalam rumah tangga terus berlanjut. Menurut laporan 2011 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), diperkirakan 105.000 kasus kekerasan rumah tangga dilaporkan tahun lalu.

Kurangnya pengakuan secara hukum berarti bahwa banyak PRT yang menghadapi kekerasan seringkali tetap diam karena takut kehilangan pekerjaan mereka atau tidak mampu menemukan pekerjaan di masa depan jika mereka berbicara. Banyak PRT yang bekerja dalam kondisi isolasi tidak menyadari bahwa kekerasan domestik adalah kejahatan, atau keberadaan UU KDRT 2004. Kasus kekerasan dan pelanggaran lain terhadap PRT yang dilaporkan ke polisi jarang dituntut di pengadilan. Kebanyakan diselesaikan melalui "mediasi", di luar lingkup sistem hukum.

Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk memenuhi komitmen legislatif 2011 untuk mengesahkan RUU PRT sesuai dengan hukum dan standard internasional. Kegagalan untuk melakukannya untuk tahun kedua berturut-turut akan mempersoalkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan PRT. Undang-undang ini secara eksplisit harus mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang menyinggung kebutuhan khusus perempuan, termasuk menjamin hak-hak seksual dan reproduksi bagi pekerja rumah tangga, khususnya selama dan setelah kehamilan.

.
Kegagalan untuk mengesahkan RUU PRT ini juga bertentangan dengan dukungan Indonesia untuk Konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ ILO) tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga


Pada Juni 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri sidang ke-100 Konferensi Buruh Internasional (ILC) di Jenewa di mana beliau memberikan pidato mendesak delegasi untuk mendukung Konvensi yang diusulkan tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Dia juga menyatakan niat Indonesia untuk memilih mendukung konvensi ini. Konvensi ini diadopsi pada tanggal 16 Juni 2011 dan digambarkan sebagai perjanjian penting,

Hampir enam bulan kemudian, Indonesia belum mengambil langkah konkret untuk memastikan perlindungan PRT - baik pada tingkat nasional atau di tingkat internasional.

Amnesty International juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil peran kepemimpinan dengan meratifikasi Konvensi ILO baru tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga pada kesempatan pertama, memasukkan ketentuan ke dalam hukum nasional dan menerapkannya dalam kebijakan dan praktek.


Amnesty International dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia telah lama menyerukan diberlakukannya undang-undang khusus untuk menjamin dan melindungi hak-hak tenaga kerja bagi PRT di Indonesia. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, pekerja rumah tangga sering dieksploitasi secara ekonomi dan menyangkal hak-hak mereka untuk kondisi kerja yang adil, pendidikan kesehatan, standar hidup yang memadai dan kebebasan bergerak. Perempuan dan anak perempuan juga menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengakses pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi mereka butuhkan, termasuk informasi dan pelayanan keluarga berencana, kontrasepsi dan pencegahan HIV / AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Sebuah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ditempatkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2010, dan sekali lagi pada 2011, namun perbedaan antara partai politik telah menghalangi kemajuan RUU ini.. Pada bulan April 2011,  162 PRT mengajukan gugatan warga negara terhadap Presiden, Wakil Presiden, tiga menteri, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan DPR Indonesia karena gagal untuk mengesahkan RUU PRT. Sidang dimulai pada bulan Mei 2011 dan sedang berlangsung ..


Link: http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA21/035/2011/en

--
Working to protect human rights worldwide
DISCLAIMER
This email has been sent by Amnesty International Limited (a company registered in England and Wales limited by guarantee, number 01606776 with registered office at 1 Easton St, London WC1X 0DW). Internet communications are not secure and therefore Amnesty International does not accept legal responsibility for the contents of this message. If you are not the intended recipient you must not disclose or rely on the information in this e-mail. Any views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of Amnesty International unless specifically stated. Electronic communications including email might be monitored by Amnesty International for operational or business reasons.

This message has been scanned for viruses by Postini. www.postini.com

Admin : sulhayat takdir
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer