Home » » LSM ICC Soroti Proyek Jety Di Dinas PKPK Parepare

LSM ICC Soroti Proyek Jety Di Dinas PKPK Parepare

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 16 Desember 2011 | 11:43 PM


 Kabar Sulawesi – Parepare : Proyek pekerjaan Jety (Penambat Kapal) pada dinas PKPK KOTA parepare yang dianggarkan APBN pada Dana Alokasi Khusus yang di tempatkan di PPI cempae Sebesar  Rp. 990 juta untuk proyek pekerjaan penambat kapal tersebut  disorot oleh LSM Indonesia crisis centre, dinilai proyek pekerjaan tersebut  tidak bisa dirampungkan sampai sesuai dengan kontrak awal pelaksanaan pekerjannya mulai pada tanggal 10 agustus 2011 dan berakhir pada pada 7 desember 2011. 

Andi Ilham aktivis LSM ICC ( Indonesia Crisis Centre) kepada kabarsulawesi.com jumat, 16 desember 2011, mengatakan adapun masalah pemutusan kontrak yang dilakukan oleh pihak pemerintah tidaklah terlalu subtansi, yang menjadi pokok subtansinya sekarang ini yakni pelaksana  kegiatan proyek pekerjaan dalam hal ini CV, Citra Bangun Persada  tidak memenuhi Syarat dan persyaratan yang ada dalam kontrak, dan tidak mempunyai ketersediaan alat sehingga pekerjaannya terbengkalai, dikontrak ia sanggup menyelesaikan pekerjaan, tapi realita yang  ada hanya 2 swanggup dikerjakan sampai 2 persen ironisnya lagi pengambilan uang muka yang sudah dicairkan sebesar 20 persen untuk proyek pekerjaan Jety tersebut (Tambat Kapal) masalahnya sekarang dikemanakan dana 20 persen itu
 
Ativis LSM – LPBB(Lembaga Patriot Bina Bangsa) sangat menyayangkan proyek pekerjaan di PPI cempae dengan pekerjaan Jety itu yang dianggarkan sebesar Rp. 990 rupiah tidak bisa terselesaikan dan ini masuk dalam Rana Pidana karena sudeah menggunakan uang negara sebesar 20 persen, Anchu juga mengatakan kepala dinas PKPK Sepertinya tidak serius menyikapi persoalan proyek tersebut yang sudah jelas tidak diselesaikan tepat waktu, kami minta kepada pihak penegak hukum untuk mengambil langkah –langkah persuasif guna menyelamatkan uang negara, anchu juga meminta agar perusahaan tersebut  Untuk di Blac list, kami juga minta kepada LPJK Propinsi sulawesi selatan kiranya serius menanggapai masalah tersebut, untuk melekukan Blak list terhadap perusahaan tersebut, serta melakukan penyitaan jaminan pelaksanaanya untuk mengembalikan uang muka yang sudah diambil sebesar 20 persen itu dan dana yang bersumber dari APBN (DAK) harus dikembalikan

Sementara kepala Dinas PKPK, Ir. Hj Damila Husain saat dikonfirmasi melalui Hpnya mengatakan pekerjaan Jety di PPI cempae sudah dilakukan pemutusan kotrak, kata Hj. DAMILA. Ruslan nawir.
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer