Home » » Komisi III DPRD Hadirkan Kacab Bank Sulsel Terkait Pasar Kuliner

Komisi III DPRD Hadirkan Kacab Bank Sulsel Terkait Pasar Kuliner

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 12 Januari 2012 | 11:47 PM

Pembangunn Pasar /Kuliner tanpa  pondasi
Kabar Sulawesi – Parepare : Komisi 3 DPRD kota parepare siang tadi Hearing dengan  kepala Bank SulSel, Pihak rekanan  konsultan perencana dan konsultan pengawas terkait pencairan dana 100 persen untuk proyek pembangunan Pasar kuliner dan proyek pembangunan UKM, yang menjadi sorotan  oleh sejumlah kalangan LSM, Diruang rapat komisi 3 untuk melakukan klarifikasi dengan sejumlah temuan dan keganjilan pada proyek kembar tersebut, termasuk permintaan pembayaran 100 persen plus pembayaran retensi kepada pelaku usaha jasa dan konstruksi yang pekerjaannya dengan bobot progres  60 persen

Kepala cabang bank sulsel  DRS. Rusdi Arman didepan komisi 3 Rabu, 11 januari 2011 mengakui adanya pemabayaran empat kali berturut-turut  pertama pada tanggal  25 November 2011 sebesar  Rp. 776 juta lebih pencairan tahap kedua pada tanggal 12 desember 2011 sebeser Rp. 1,124.360,-M pencairan tahap ketiga pada tanggal 29 desember2011  Rp.  1,76 M lebih pencairan tahap ke-empat tanggal 30 desember 2011 sebesar Rp. 194 juta( Retensi) Namun pembayaran yang dilakukan oleh pihak Bank sulsel cab. Parepare merujuk pada SP2D yang dikeluarkan oleh kepala bahagian keuangan pemkot kota parepare,  dan uang tersebut sudah masuk dalam rekening pribadi rekanan, terkait pemblokiran kami tidak punya wewenang kecuali kepala dinas dan PPK kegiatan  itu,

Sementara itu  A. ILHAM aktivis LSM Indonesian Crisis Centre menilai, pembayaran 100 persen  pasar kuliner termasuk pembayaran Retensinya itu  sudah masuk pada rana hukum   karena yang dilakukan tidak sesuai dengan bobot pekerjaan dan sudah melanggar PERPRES 54 Tahun 2010, aktivis LSM ICC ini, menambahkan apa yang dilakukan oleh bagian keuangan pemkot parepare itu sudah jelas pembohongan publik dan memberikan laporan fiktik kepada negara, walaupun dengan alsan pemblokiran dana yang  seharusnya diblokir diKAS daerah tapi malah sudah ditransfer kepemilik rekening pribadi dan pemblokiran dana yang dimaksud tidak ditembuskan kementeri keuangan,  konsultan pengawas, PPK kepala dinas turut bertanggung jawab terhadap laporan FIKTIF termasuk tim PHO, tidak mungkin juga kabag keuangan Darwis Sani,S.sos menanda tangani pencairan dana 100 persen kalau tidak ada data dari yang bersangkutan tersebut kata A.ILHAM
Ketua ICC Soroti Pasar Kuliner

Diminta aparat penegak hukum kiranya turun tangan untuk menyikapi masalah terebut dan kalau betul adanya , dana masuk pada rekening rekanan artinya turut langsung memperkaya orang laim wallaupun alasan diblokir,Lain halnya proyek pembangunan Usaha Kecil Menengah (UKM) anggota komisi 3  DPRD H. Rahman Saleh,SE , meminta penjelasan  konsultan perencana terkait tidak adanya sebagian item pekerjaan  pemasangan pondasi penerus serta kedalaman galian pondasi yang hanya 60 cm itu, ABD. AZIS  konsultan perencana kukliner- UKM itu mengatakan kalau pada gambar perencanaan ada pasangan pondasi, dan sebenarnya bukan lagi rana saya disitu selaku konsultan perencana karena sudah usai proses lelangnya (tender) , sekarang itu rananya konsultan pengawas dan PPK , kata Abd.Azis, komisi 3 akan merekomendasikan agar PT.Karya Pare Sejahtera kiranya di Blac List dengan alasan pekerjaannya yang amburadul serta sudah mengelabui anggota DPRD terang Rahman Saleh. ruslan nawir
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer