Home » » Soal Pasar Kuliner, Komisi III DPRD Temukan Bukti Salahi Bestek Dan Mark-Up

Soal Pasar Kuliner, Komisi III DPRD Temukan Bukti Salahi Bestek Dan Mark-Up

Written By Redaksi kabarsulawesi on Selasa, 10 Januari 2012 | 9:05 PM

Ketua ICC, A. Ilham  (ft:cullang)
Kabarsulawesi  - Parepare :  Komisi 3 DPRD kota parepare sidak kelokasi proyek UKM  siang tadi bersama rombongan dan  sejumlah LSM terkait kisruh pembangunan megah proyek yang dinilai menyalahi bestek dan  mark-up, temuan komisi 3 pada proyek pembangunan Usaha kecil Menengah yang dianggarkan APBN (Dana  tugas pembantuan kementerian) senilai  Rp. 4,8 miliar, kekecewaan komisi 3 dan wakil ketua  2 DPRD karena rekanan yang mengerjakan proyek tersebut tidak transparan dan melakukan pembohongan publik  ada beberapa item temuan komisi 3 yang diangap tidak sesuai dengan RABnya.

H. Rahman Saleh legislator PKS  dari Komisi 3 DPRD kepada kabarsulawesi selasa, 10 januari 2011, memgatakan rekanan PT. Karya Pare Sejahtera  sudah melakukan kesalahan dan mengkibuli  komisi 3 saat hearing diruang banggar DPRD menurutnya penjelasan yang diberikan direktur  PT.Karya Pare Sejahtera beberapa hari yang lalu diruang banggar ternyata tidak sesuai dengan fakta yang ada dilokasi proyek tersebut  antara lain adanya temuan slof bangunan yang tidak memiliki pondasi dan ini sangat Rancu bangunan jadi tanpa pondasi, adanya lagi temuan pada pasngan pondasi yang seharusnya 1,40 m untuk pasangan pondasi  ditambah 20 cm untuk pasangan batu kosong Rombongan komisi 3 ini rela kelokasi proyek pembangunan UKM  Walaupun bergelimang lumpur dan guyuran hujan demi masyarakat kota parepare kata Rahman Saleh.
Sementara itu aktivis LSM Indonesian crisis centre Andi ILHAM  dicafe muda-mudi mengatakan kalau pihak PPK dan Rekanan  dianggap tidak  adanya niat untuk memperbaiki pekerjaan sesuai dengan standar RAB-nya karena dalam kunjungan bersama komisi 3 serta upaya untuk mengelabui anggota DPRD-pun dikelabui dalam hal ini komisi 3 padahal setiap perencanaan pembangunan selalu ada item pekerjaan pondasi, karena pondasi merupakan inti dari pada kokohnya suatu bangunan, konsultan perencana sendiri mengakui kalau didalam perencanaannya itu ada pondasi bayangkan saja dari  1,60 meter hanya terdapat pasangan pondasi  60 cm, artinya 1 meter dikali sekian volume pondasi yang dimark-up.

Andi Ilham juga menegaskan tidak adanya upaya dari pihak PPK untuk menghentikan pekerjaan yang sudah dianggap bermasalah itu ataukak PPK itu hanya merupakan simbol saja, sebaiknya rekomendasi DPRD segera dijalankan yakni menghentikan pekerjaan tersebut, dikarenakan masa kontraknya pun sudah berakhir dan  pertanggal 31 desenber 2011 artinya tahun anggaran sudah berakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tentang  petunjuk pelaksanaan DPPID yang tidak bisa menyebrang sangat salah lagi jika proyek pembangunan proyek tersebut masih berlanjut, karena tidak adanya lampu hijau dari pemerintah pusat melalui kementrian sebagai pemilik anggaran, dan kemungkinan laporan pekerjaan proyek tersebut sudah 100 persen, jangan sampai terjadi PBM jilid 2 kata A. ILHAM 

Sebaiknya walikota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang bermasalah dan di Blac list termasuk orangnya, kalau hal ini diketahui oleh pemerintah pusat atau kementerian maka jangan harap tambahan anggaran 12 miliar itu untuk penyelesaian megah proyek kembar itu. 
ruslan nawir

Ket. gambar : Ketua ICC A. Ilham
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer