Home » » Mutasi Jabatan Struktural di Pemkot Parepare Sudah Sesuai Aturan

Mutasi Jabatan Struktural di Pemkot Parepare Sudah Sesuai Aturan

Written By Redaksi kabarsulawesi on Sabtu, 31 Maret 2012 | 4:19 PM


H.Sjamsu Alam
Kabarsulawesi - Parepare, Sulsel : Menyikapi berbagai opini menyangkut mutasi pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Parepare,  Sulhayat Takdir, SH, Ketua Komisi Nasional Pengawas Aparatur Negara (Komnas Waspan) Sulawesi Selatan berpedapat, mutasi yang dilakukan Wakil Walikota, H. Sjamsu Alam yang kini sebagai penjabat Kepala Daerah menggantinya Drs. HM. Zain Katoe yang di non aktifkan karena kasus korupsi, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagiamana yang diamanatkan pada UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar Pelaksanaan Mutasi tersebut yang di tempuh H. Sjamsu Alam selaku penjabat Walikota Parepare, adalah :

01.  UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

a.    Pasal 26 ayat (1) huruf (g) : Wakil kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan  tugas   dan    wewenang      kepala   daerah    apabila   kepala   daerah berhalangan.

b.    Pasal 34 ayat  (1)  Apabila kepala daerah diberhentikan sementara ; wakil  kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah sampai   dengan   adanya   putusan   pengadilan  yang   telah memperoleh   kekuatan  hukum tetap.

02.  UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 26 (1)  Wakil kepala daerah mempunyai tugas:  huruf (3)   Wakil   kepala   daerah   menggantikan   kepala   daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah   meninggal  dunia,  berhenti,  diberhentikan,  atau  tidak  dapat melakukan   kewajibannya   selama   6   (enam)  bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya

03.  Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.73-765 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota.

04.  Surat Sekjen Mendagri Nomor : 853.212/4565/SJ tertanggal 30 Desember 2010 perihal Persetujuan Mutasi Jabatan Struktural.


Yang diperdebatkan adalah melakukan mutasi berkali-kali. Menanggapi masalah itu, Sulhayat mengatakan, kalau itu masalahnya, tidak ada juga aturan yg menyatakan, setiap melakukan mutasi penjabat walikota harus meminta ijin mendagri. atau Surat Sekjen Mendagri Nomor : 853.212/4565/SJ tertanggal 30 Desember 2010 perihal Persetujuan Mutasi Jabatan Struktural tidak mengisyaratkan bahwa surat ini hanya sekali pakai, dengan pengertian, surat ini bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan mutasi selanjutnya, sepanjang sesuai dengan aturan yang ada dan tidak merugikan PNS tersebut.(admin)
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer