Home » » PKS masih Tetap di Koalisi

PKS masih Tetap di Koalisi

Written By Redaksi kabarsulawesi on Minggu, 08 April 2012 | 2:16 AM

 Kabarsulawesi - Jakarta : Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan, partainya masih akan tetap berada di dalam koalisi. "PKS masih tetap berada di dalam koalisi," ujar Luthfi ketika ditemui disela-sela acara peluncuran buku Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring bertajuk "Sepanjang Jalan Dakwah" di gedung Indosat, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (7/4).
Luthfi mengakui. PKS sempat tidak diundang dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/4) lalu. Menurut Luthfi, pertemuan Setgab tidak harus dihadiri semua anggota koalisi. Ketua Setgab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhak mengundang beberapa anggota untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan melancarkan pemerintahan dan kebersamaan.

"Itu hak beliau untuk melakukan itu kami sangat paham akan hal itu," ujar Luthfi. Menurut dia, semua partai mempunyai kesepakatan masing-masing sewaktu mendukung pencalonan Susilo Bambang Yudhonoyo sebelum menjadi presiden.

Luthfi menambahkan, semua kesepakatan mengenai koalisi tersebut juga telah diatur dalam kode etik atau "code of conduct". Luthfi tidak ingin berandai-andai mengenai kesiapan PKS jika harus keluar. Menurut Luthfi, sejauh ini tidak ada masalah dalam koalisi.

Luthfi menjelaskan, desakan mengenai keanggotaan PKS dalam koalisi merupakan ungkapan ekspresi yang memiliki tekad sama, bekerja untuk kepentingan nasional. (ant/DOR)

PPP: Presiden Berwenang Tentukan Posisi PKS di Setgab

Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) memiliki wewenang menentukan posisi Partai Keadilan Sejahtera.

"Dalam kontrak politik yang ditandangani oleh pimpinan partai-partai politik anggota koalisi dengan Presiden klausul-klusulnya sudah jelas," kata Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Sabtu (7/4).

Lukman menjelaskan, jika tidak ada kesepakatan yang dicapai dalam menyikapi suatu persoalan strategis, ada tiga opsi sanksi yang bisa diberikan Presiden. Yaitu merombak menteri kabinet, memindahkan atau mengganti perwakilan parpol di kabinet, dan mengurangi atau meniadakan wakil parpol di kabinet.

Terkait sikap PKS yang berbeda dengan parpol-parpol lainnya anggota koalisi dalam penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kata Lukman, sanksi amat tergantung pada Presiden Yudhoyono. "Apakah PKS akan tetap berada di dalam koalisi atau dikeluarkan, hal itu adalah hak prerogatif Presiden," kata Lukman.

Wakil Ketua MPR RI ini menyatakan, secara pribadi ia bisa memahami pilihan yang harus diambil Presiden Yudhoyono tidak mudah karena kabinet didesain untuk bekerja selama lima tahun hingga 2014. Apalagi, kata dia, menteri-menteri di kabinet berasal dari perwakilan parpol-parpol anggota koalisi serta profesional.

"Jika Presiden ingin mencari pengganti menteri di tengah perjalanan tidak mudah dilakukan. Hal ini juga terkait dengan kapabilitas, integritas, dan komitmen mengedepankan tugas negara," katanya.

Ia menambahkan, PPP tidak dalam posisi mendorong atau menahan PKS di dalam koalisi karena hal ini bukan wilayah PPP. "Kalau saya pribadi, lebih baik PKS tetap berada di dalam koalisi karena diperlukan kebersamaan dalam membangun bangsa hingga 2014," katanya.

Menurut dia, Indonesia penduduknya sangat besar sehingga sangat berat jika tanggungjawabnya hanya dipikul sedikit orang. Kian banyak banyak orang yang memikul tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa Indonesia, kata dia, hal itu semakin baik.(ant/DOR)

Golkar Bantah Bahagia bila PKS Didepak dari Koalisi

Partai Golkar membantah akan menggunakan peluang didepaknya Partai Keadilan Sejahtera dari koalisi pendukung pemerintah untuk mendapatkan tambahan kursi menteri di kabinet.

"Jangan ada pandangan seolah-olah Golkar menjadi bahagia," ujar Wakil Sekjen DPP Golkar Happy Bone Zulkarnaen dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/4). Beberapa pengamat mengatakan, desakan agar PKS keluar dari koalisi akan menguntuntungkan Partai Golkar.

Bahkan, Golkar diprediksi akan melakukan manuver untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Menurut Happy, momentum tersebut lebih baik digunakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat untuk menunjukkan sikap tegas.

"Ini momen yang paling tepat untuk menunjukkan strong leadership SBY dalam mengambil keputusan," kata Happy. (MI/DOR)

Ini Alasan Presiden Sulit Putuskan Soal PKS

Jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar atau dikeluarkan dari Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan lebih berhati-hati dalam setiap kebijakannya. "Politik perimbangan membuat Presiden berhitung betul dengan suara PKS," kata pengamat politik Universitas Gajah Mada Ary Dwipayana di Jakarta, Sabtu (7/4).

Menurut Ary, jika PKS didepak, ketergantungan Setgab koalisi terhadap Golkar akan menjadi lebih besar. Golkar memiliki dominasi kursi yang cukup besar di parlemen. "Golkar akan menjadi key player (pemain kunci)," ujar Ary.

Pertimbangan tersebut, kata Ary, membuat SBY sulit mengambil keputusan untuk PKS. Sebab, keberadaan PKS di Setgab untuk menjaga perimbangan politik. "Code of conduct di Setgab sudah ada. Tidak seperti sebelumnya. Tinggal Presiden saja mengambil keputusan," ujar Ary.

Ary menambahkan, kalkulasi politik dalam keputusan SBY bukan pada konteks PKS. "Tapi lebih karena jaminan Partai Golkar untuk tetap di dalam koalisi," kata Ary. (MI/DOR)

sumber : http://www.metrotvnews.com/
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer