Home » » Sertifat Prona Pertanahan Jangan Dibisniskan

Sertifat Prona Pertanahan Jangan Dibisniskan

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 27 April 2012 | 4:18 PM

Kabarsulawesi - parepare : Tahun 2012 kota parepare kembali menjadi sasaran  Program proyek nasional Agraria (Prona), dan hampir setiap kelurahan mendapatkan prona tersebut, yakni 400 Persil atau sekira 100 prona pertanahan dan itupun tidak dipungut biaya kecuali pada tingkat kelurahan, dan sebelumnya pihak kelurahan terlebih dahulu melakukan sosialisai dimasyarakat terkait prona tesebut agar tidak tidak terjadi kesalah pahaman, 

Adapun  biaya  nol rupiah untuk pembuatan sertifikat tanah melalui program  prona, dan sosialisasi program prona kepada calon peserta program prona dikota parepare, sebaiknya pihak dari kelurahan memberikan penjelasan yang tepat, tentang biaya yang dikenakan kepada peserta atau pemohon sertifikat prona, karena dipihak BPN tidak ada yang dimaksud pungutan karena  sudah didanai oleh negara

Andi Pangerang,SH  kasubsi perkara pertanahan saat dikonfirmasi oleh wartawan kabarsulawesi.com terkait biaya prona tersebut jumat (27/4), menjelaskan untuk pengurusan sertifikat prona di BPN sendiri tidak ada yang dimaksud pungutan karena telah digeratiskan sesuai dengan ketentuan dan sudah dianggarkan oleh negara

Ia juga mengatakan yang dibayar dikelurahan itu adalah biaya yang timbul dan sudah kewajiban bagi pemohon antara lain Biaya Materai biaya Patok yang sudah diatur dalam tekhnis termasuk biaya Administrasi kelengkapan berkas dikelurahan dan itu paling tinggi Rp.350.000,-  kalau sudah selesai kemudian diproses Di Badan pertanahan nasonal (BPN) Untuk biaya penertipan sertifikatnya dipertanahan sudah gratis, makanya pihak pemerintah setempat dalam hal ini kelurahan memberikan sosialisasi agar semuanya jelas, kata A.Pangerang (ruslan nawir)
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer