Home » » Kasus Mariyati: Wujud Minimnya Perlindungan Hukum Terhadap PRT

Kasus Mariyati: Wujud Minimnya Perlindungan Hukum Terhadap PRT

Written By Redaksi kabarsulawesi on Minggu, 06 Mei 2012 | 10:02 AM

Kabarsulawesi - Jakarta : Tragedi Mariyati yang mati karena sepotong roti hanya satu dari ratusan bahkan mungkin ribuan nasib buruk pembantu rumah tangga. Korban terus berjatuhan tanpa ada perlindungan hukum dan sosial yang memadai bagi mereka. 

Penyiksaan yang mengakibatkan kematian pembantu rumah tangga (PRT) adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak dapat ditolerir dan patut dikutuk. Sayangnya, di Indonesia, daftar korban PRT akibat kekerasan yang dilakukan majikan masih terus berlangsung. Bagaimanapun, kekerasan terhadap PRT harus segera dihentikan.

Di samping itu, perlindungan hukum terhadap para pekerja rumah tangga tersebut harus diberikan. Paling tidak, membuat ketentuan perundang-undangan semisal Perda yang memberikan jaminan perlindungan.

Pandangan tersebut disampaikan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBHK APIK), Rumpun Gema Perempuan dan Rumpun Tjoet Njak Dhien dalam siaran pers bersama yang diterima hukumonline (14/01). Ketiga lembaga tersebut menanggapi kematian Mariyati, pembantu berusia 15 tahun yang dibunuh majikannya pada 9 Januari lalu.

Tragisnya, kematian Mariyati hanya lantaran ia dituduh mencuri roti oleh majikannya Ny Yeny Vera Simorangkir di kompleks perumahan mewah Taman Giri Loka, Tangerang. Bukan hanya dibunuh sang majikan dan anaknya, Mariyati juga dikubur di halaman rumah mereka. Beruntung, sopir majikannya melaporkan peristiwa itu ke polisi.

Menurut LBH APIK, nasib tragis Mariyati merupakan gambaran betapa dengan mudahnya majikan melakukan tindak kekerasan  terhadap PRT bahkan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Situasi tersebut menunjukkan bahwa PRT telah kehilangan otonomi dan kepemilikan atas dirinya dan bahkan dapat dikatakan terjebak dalam status sebagai 'budak.'

PRT jelas merupakan kelompok marjinal yang paling rentan mendapatkan tindak kekerasan dari majikan. Terus terungkapnya kasus kekerasan terhadap PRT (penganiayaan, perkosaan, pembunuhan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya) tentunya menyentuh nilai-nilai kemanusiaan semua orang.
Oleh karena itu, LBH Apik menilai bahwa dalam konteks perlindungan HAM kekerasan demi kekerasan yang dihadapi PRT adalah bentuk kejahatan Hak Asasi Manusia khususnya  kejahatan terhadap perempuan dan anak (sebagian besar kasus kekerasan terhadap PRT terjadi pada PRT anak perempuan atau PRT perempuan yang berusia dibawah 18 tahun).

 Bukan masalah internal

Tidak adanya perlindungan hukum serta ketidakpekaan lingkungan sosial terhadap kasus kekerasan terhadap PRT yang terjadi di wilayah domestik karena adanya anggapan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga/domestik adalah permasalahan internal keluarga atau domestik majikan. Hal tersebut hanya beberapa penyebab terus terjebaknya PRT dalam rantai kekerasan.

 LBH Apik mengatakan bahwa sebagai manusia merdeka dan bukan budak, PRT tetap berhak atas perlindungan HAM termasuk hak atas rasa aman, keselamatan, lepas dari kekerasan dan perlakuan yang diskriminatif, serta perlakuan kerja yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Di sisi lain, LBH APIK menanggap bahwa eksploitasi kerja, perampasan kebebasan serta kemerdekaan PRT merupakan praktek perbudakan domestik sebagai manifestasi dari pola pikir dan cara pandang masyarakat yang patriarki dan kapitalistis.

 Kekerasan terhadap PRT dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap manusia, perempuan dan anak melanggar beberapa ketentuan yaitu amandemen konstitusi (UUD 1945), Deklarasi Penghapusan Kekerasan  terhadap Perempuan, UU No. 39 thn 1999 tentang HAM, KUHP, UU No. 7 thn 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan UU No. 23 thn 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tetapi yang tak kalah pentingnya, menurut LBH APIK, adalah kelanjutan proses hukum kasus-kasus kekerasan terhadap PRT yang sudah banyak terungkap. Selain mendorong polisi dan jaksa untuk terus menindaklanjuti, juga diusulkan agar pelaku kekerasan dihukum berat. Kekerasan terhadap PRT jangan lagi dianggap sebagai kekerasan domestic.(M. Imam Wahyudi)

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer