Home » » Kasus Tanah Milik Kalantu Cs 56 Ha Belum Diganti Rugi PTP Nusantara XIV Burau

Kasus Tanah Milik Kalantu Cs 56 Ha Belum Diganti Rugi PTP Nusantara XIV Burau

Written By Redaksi kabarsulawesi on Selasa, 08 Mei 2012 | 9:16 PM


Kabarsulawesi – Luwu Timur : Sesuai data yang diperlihatkan yang dikuasakan almarhum Kalantu DB BARA Bahwa tanah milik Kalantu sejak dibukanya perkebunan kelapa sawit sekitar tahun 1983 yang sekarang namanya PTP Nusantara Persero XIV  yang berada dikecamatan Burau Kab Luwu Timur Sulawesi Selatan.

Sedangkan Tanah milik Kalantu berada di Desa Maleku sekarang dimekarkan menjadi Desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutana luwu Timur dan sampai sekarang  belum pernah mendapat ganti rugi dari PTP nusantara Persero XIV Burau,  Dan sesuai data yang dipegang  yang dikuasakan Kalantu  DB BARA sejak dibukanya perkebunan kelapa sawit Wilayah Afdeling Desa Maleku yang dimekarkan menjadi desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutana sudah beberapa kali dibicarakan tingkat desa dan Kecamatan bahkan tingkat DPRD pada waktu itu,yang dibuktikan beberapa poto copy surat keterangan yang menguatkan sebagai pemilik tanah atas nama Kalantu Cs seperti surat keterangan dari Kepala Desa pada waktu itu yang dibuat tgl 21 Maret 2007,dua surat keterangan dari Mantan Camat yaitu Ex camat DRS H Baharuddin Jamil, teranggal 24 maret 2007 Mantan Camat DRS H Badilah tertanggal 24 maret 2007,dan keduanya ex Camat Mangkutana Luwu Timur bahkan keduanya surat keterangan di Notariskan, selain surat keterangan dua mantan Camat, masi ada surat keterangan lainnya seperti Surat Keterangan ketua Lembaga adat Pammona, surat keterangan kepala dusun Balai kembang Sari Tago,A dan masi ada keterangan lainnya dan semuanya terlampir di dokumen.baik surat dari keterangan dari PTP Nusantara xiv persero Burau.

Sesuai keterang yang kami lihat yang dikuasakan Kalantu Cs dan keterangan lainnya yang masi hidup kami LSM Komisi Nasional Pengawas Aparatur Negara ( Komnas Waspan ) Luwu Raya menilai PTP Nusantara xiv persero Burau ada indikasi pelanggaran hak Asasi Manusia didalamnya sehingga merugikan pemilik tanah Kalantu Cs, yang semestinya pemilik tanah harus mendapat ganti rugi sesuai aturan atau UU yang berlaku,begitupun pihak pemerintah tidak mampu Mediasi persoalan tersebut dan ada dugaan kemungkinan terjadi penyelewengan kewenangan kekuasaan sehingga persoalan belum tuntas, dan keluarga Kalantu Cs bersama yang dikuasakan merasa suda dirugikan meliran rupiah sejak dikuasai PTP Nusantara XIV Burau dan tetap menuntut terus sampai haknya dibayarkan,

Kiranya Pemerintah baik pusat dan pemerintah Daerah begitupun anggota DPR pusat dan anggota DPRD untuk membantu pemilik lahan menyelesaikan sengketa tanah antara PTP Nusantara XIV persero Burau agar tidak terjadi tindakan anarkis
November tahun lalu, Puluhan warga transmigrasi di Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menggelar aksi pendudukan lahan seluas 75 hektar yang masuk dalam 2020 hektar lahan yang dikekola PTPN XIV Persero Burau sesuai hak guna usaha (HGU) yang terbit pada tahun 1986.
Sesuai surat keputusan (SK) Gubernur nomor 66/VI/IM/P3HT/82 lahan seluas 75 hektar tersebut diberikan kepada 75 kepala keluarga (KK) dan setiap KK mendapat 2 hektar. Namun sampai saat ini dikuasai PTPN XIV Burau dengan dalih area konsensinya.

Seebelumnya, Agustus 2011, Puluhan warga Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng juga mendatangani gedung DPRD Luwu Utara untuk menggugat PTPN XIV Burau yang dinilai menyerobot lahan warga transmigrasi seluas 150 hektar.
Dalam aspirasinya warga memperlihatkan bukti alas lahan seluas 150 hektar milik 75 KK transmigrasi yaitu berupa SK Gubernur yang terbit pada tahun 1982 kepada sejumlah anggota DPRD Lutra yang menerima mereka di ruang rapat lintas komisi, diantara Wakil Ketua I DPRD Lutra, Karemuddin, Ketua Komisi III Andi Suriadi, Ketua Komisi I, Guris, Anggota Komisi I, Ansar Akib  dan sejumlah pihak eksekutif. ( Jamal andua )   
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer