Home » » May Day Vs Upah Tergadaikan

May Day Vs Upah Tergadaikan

Written By Redaksi kabarsulawesi on Sabtu, 05 Mei 2012 | 10:55 PM


Kabarsulawesi – Jakarta : MayDay adalah hari besar kebangkitan kaum buruh/pekerja diseluruh dunia dalam memperjuangkan hak-hak mereka dalam penindasan kaum kapitalisme yang menggerogoti kita dimana tempat kita bekerja dan diberikan kesempatan kita bekerja oleh sang kapitalisme.

Bahwa kebutuhan hidup layak kita masih kurang dalam pendapatannya untuk mencukupi kebutuhan bagi anggota keluarganya,maka dari itu marilah kita berjuang untuk memerangi para kaum kapitalisme kita ini di indonesia.

Slogan dan anekdot saya adalah (Maju Terus Pantang Mundur Wahai Kau Kaum Buruh/Pekerja),marilah kita bersama-sama untuk bersatu memperkuat jalinan persatuan,kawan-kawan semuanya harus sadar bila kita tidak mempunyai kekuatan bersama untuk bersatu habislah kita oleh kaum kapitalis di injak-injak dan di tindas terus oleh kaum kapitalisme kawan-kawan.

Saya paling benci dengan kaum buruh/pekerja yang tidak mau bersatu dalam kesatuan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah ada di seluruh indonesia,yang saya tahu kaum buruh/pekerja dalam serikat pekerja/serikat buruh,masih banyak yang belum mau bersatu bersama-sama untuk menjalin kekuatan persatuan kebersamaannya untuk membangun kekuatan baru antar serikat pekerja/serikat buruh lainnya.

Pertanyaan saya adalah apakah kawan-kawan semuanya mau ditindas dan di injak-injak oleh kapitalisme ? jawab pertanyaan saya sekarang tidak pake lama dan bertele-tele sama sekali !!!

UPAH YANG TERGADAIKAN

Pasal.26 ayat 1 dan 2,berbunyi ;bila upah digadaikan atau dijadikan jaminan hutang,maka angsuran tiap bulan daripada hutang itu tidak boleh melebihi 20% dari sebulan.Ketentuan ini berlaku juga apabila penggadaian atau jaminan itu diadakan untuk kepentingan pihak ketiga.

Jasa pribadi seseorang tidak termasuk kategori dalam pasal.509 PP.No.8/1981,mengenai upah

Pasal.509

- Kapal,perahu,dan tongkang

- Hak yang terbatas atas pemakaian dan penggunaan serta penentuan kembali atas benda bergerak

-Sero-sero atau saham serta andil yang diterbitkan perusahaan

Didalam tingkat aksi kampanye,pada sistematisnya dimulai tingkat nasional hingga lokal (desa),menyatakan bahwa praktik jeratan hutang yang bertujuan mengeksploitasi tindakan kriminal,advokasi perburuhan yang berdimensi penyadaran,penangan maupun remedi,serta pelatihan bagi aparat penegak hukum (polisi,jaksa,hakim) agar lebih peka terhadap praktik-praktik jeratan hutang yang kerap kali terjadi dengan modus operandi yang sangat halus namun ekspolitatif dalam jangka panjang.Sebagai program-program pemberdayaan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait berkenaan dengan isu trafiking dan jeratan hutang perlu juga diluncurkan.Oleh karena itu,studi ini merekomendasikan beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan.

UM (Upah Minimum) dan UMP (Upah Minimum Propinsi)

Dalam menetapkan UM (Upah Minimum),pemerintah melalui peraturan menteri tenaga kerja No 17 Tahun 2005,pasal 4 dengan mempertimbangkan ;

1.Kebutuhan Hidp Layak (KHL)

2.Produktifitas

3.Pertumbuhan Ekonomi

4.Usaha yang paling tidak mampu (Marginal)

Untuk Kategori UMP (Upah Minimum Propinsi),ditetapkan dan dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

1.Kebutuhan

2.Indeks Harga Konsumen (IHK)

3.Kemampuan Perusahaan

4.Upah pada umumnya didaerah tersebut dan antar daerah

5.Kondisi Pasar Kerja

6.Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita

UMP yang ditetapkan oelh Gubernur dengan memperhatikan atas rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi atau Bupati/Walikota dan yang berdasarkan usulan Komisi Perselisihan Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah."Pasal 88 ayat 4 UU No 13/2003,sebelum diputuskannya oleh Gubernur terlebih dahulu harus dibentuk Dewan Pengupahan sesuai dengan Keputusan Presiden No 107 Tahun 2004 dan juga terdapat 3 pilar untuk mensejahterakan rakyat,buruh/pekerja,dalam UU No 13/2003 juga tercantum UU No 40/2004 tentang Jaminan Kesehatan Sosial yaitu ;

1.Pilar Pekerja

2.Pilar Pendapatan

3.Pilar Sosial

Ini adalah sistem cara kerja Pemerintahan dan Perkembangan Nasional untuk tahap mensejahterakan Pekerja/Buruh atau rakyat di indonesia sebagai suatu wadah berkehidupan Adil dan Makmur atas dalam menghidupi kebutuhan anggota kelurganya.

Dengan upah seperti ini bagaimana

mengatasi kemiskinan.

Sekalipun tidak ada pengangguran.

dengan upah seperti ini tetap

kemiskinan akan menjadi wajah

indonesia. Dampak upah kecil :

1. Uang yg beredar di masyarakat sedikit sehingga daya beli kurang.

2. Banyak orang berusaha menjadi pedagang dan pengusaha, tapi banyak yang
bangkrut karena ga ada yg beli.

3. pola hidup yg serba minimum atau minus.

4. Perbedaan si kaya dan si miskin semakin besar.

5. Banyak orang menjadikan profesi dagang sebagai tujuan hidup di hari tua.

Sampai kapan pemerintah mau ngerti keadaan ini ? Upah saat ini harusnya 4 X UMR sekarang. Dunia semakin maju tp Indonesia semakin terpuruk bubarkan aja mpr dpr ..mereka udah gaji gede ,,kerja gak ada.korupsi aja, masa mengatur UMR di indonesia gak bisa, bagaimana ini ,,rakyat , buruh pekerja tercekik. mau makan apa kalau rakyat kecil ditindas terus..,hei pemimpin bangsa orang no 1 di indonesia lihat ke belakang donk rakyat mu,

masyarakatmu, jangan asal lanjutkan - lanjutkan-lanjutkan,tapi mana hasilnya, sama aja bohong, kita disuruh kerja semua ,kita disuruh bayar tol. Kita disuruh bayar pajak , tapi uangnya masuk kekantong koruptor,kita sebagai rakyat kecil tidak pernah merasakan kemakmuran, sama saja uang kita setorkan kepada koruptor.

Hak Buruh Yang Terabaikan Oleh K3

Tingginya angka kecelakaan kerja dan kematian sangatlah berbanding lurus dengan terabaikannya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3),jika angka kecelakaan kerja tersebut dikalkulasikan artinya "bahwa setiap hari terjadi kecelakaan kerja sekitar 180 jiwa dan menelan korban 4 orang meninggal dunia dan 15 orang cacat permanen,maka rasio perbandi...ngan antara jumlah buruh/pekerja dan korban kecelakaan kerja 1:1.500 itu adalah jumlah angka yang sungguh mengerikan sekali".

Bila kita perbandingkan dengan angka 99 juta angaktan kerja Depnakertrans RI,pada november 2008 namun patut juga kita perhatikan dalam data survey klaim kecelakaan kerja PT.Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).Dari angka sejumlah peserta asuransi jamsostek terhadap buruh/pekerja,dapat diketahui sekitar 35% dari jumlah angka total buruh/pekerja di indonesia yang terjadi diperkirakan 2/3 dari angka total angakatan kerja indonesia informal adalah 2004:42.

Hanya satu yang bisa menjawab yaitu adalah UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah yang menjadi bagian referensi untuk berbicara atas jaminan K3 ditempat kerja,namun undang-undang itu sendiri tidak membuat ketentuan umum dan tidak memandatkan kepada regulasi eksekutifnya dalam pelaksanaan jaminan K3 tersebut yang sudah dicanangkan dalam perusahaan. (M. Imam Wahyudi)

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer