Home » » Mensos : BPJS Agar Lindungi Alih Daya

Mensos : BPJS Agar Lindungi Alih Daya

Written By Redaksi kabarsulawesi on Minggu, 06 Mei 2012 | 9:00 AM

Kabarsulawesi – Jakarta : Menteri sosial berharap atas rekomendasinya kepada BPJS segera bertindak untuk melindungi terhadap alih daya ini,apakah alih daya ini akan dihapus oleh pemerintah yang sudah direncanakan dari sebelumnya,.Bahwa menteri sosial tidak berhak untuk menyuruh kepada BPJS untuk melindungi alih daya,dalam masalah hal pokok penting ini akan mengakibatkan terjadinya pemutusan kerja secara besar-besaran dalam sejarahnya dunia ketenagakerjaan,setelah mendapatkan pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam omdemennya suatu undang-undang dalam KUHAP sebagaimana yang dimaksud dan dijelaskan tentang keadaan-keadaan tertentu yang sudah dirumuskan dalam pembentukan undang-undang itu sendiri sebagai alasan pokok untuk penghapusan,peringatan,dan pemberatan dalam pasal.13,44.45,dan 48 KUHAP dimana sudah diaturnya secara yang benar dalam pokok-pokok rumusan pembentukan undang-undang tersebut.Apakah kurang sempurna akalnya yang diatur dalam KUHAP tersebut menurut pandangan saya ini,yang jelasnya dalam permasalahannya adalah ? "menteri sosial memberikan wewenang dan kuasa kepada BPJS untuk dalam pembelaan darurat (noodweer),agar melindungi alih daya dari penghapusan,peringatan,dan pemberatannya tersebut yang sudah dalam pengujian materil undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dan pokok intinya yang sudah diatur dalm pasal.49 KUHAP hal.256 itu adanya serangan omdemen,serangan secara langsung atau omdemen itu dari serangan yang bersifat melawan.Titik beratnya pembahasan pada apa yang menjadi sifat dan kekhususan dari hukum itu sendiri,kami berharap dari pembahasan dari soal hukum dalam rumusan pembentukan undang-undang itu sendiri sebagai pokok penting alasan penghapusan,peringanan,dan pemberatan sekalipun sudah telah terjadi beberapa perubahan dalam aturan hukum yang positif.

Bahwa kita sudah tahu,sebagaimana dinegara indonesia sudah ada beberapa kali undang-undang baru dalam perubahannya seperti UU No.13 Tahun 2003 dan UU No.13 Tahun 1993,serta yang dari keduanya secara esensial menggantikan seluruh produk undang-undang yang sudah dibuat sejak awal indonesia merdeka ini adalah sebagai pisau yang kami tawarkan dalam pembahasan produk undang-undang tersebut.

Meski demikian kami tetap berupaya dan mengusahakan agar selalu ada konteks hukum positif yang aktual serta eligibel meliputi semua dari pembahasan dari dokumen permohonan pengujian hak materil terhadap UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi.Akhirnya terdapat hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam pasal.65 dan 66 KUHAP terhadap alih daya,dan sekarang kita putar balikan tentang UU No.13 tentang Kerangkapan Pelanggaran Hakim Agung dan Hakim,jelas sudah dimana undang-undang tersebut hanya sebagai manipulasi intrust"NE BIS IN IDEM",dalam keputusan Mahkamah Agung (MA) dalam SE-MA /14 (pasal.77 KUHAP),pelanggarannya sudah jelas seorang hakim tidak dapat disidangkan dipraperadilan dalam pendapat Mahkamah Agung (MA),tapi mengapa dalam hal itu buruh/pekerja dalam sidangnya selalu ditekan melakukan adanya"DE BIS IN IDEM"(pasal.76) bila perlu tidak saling merugikan adalah DALVARSA (pasal.78).

Agar kita dapat mengetahui juga bersama-sama bahwa yang berkaitan dengan pasal.52 KUHAP tentang melanggar kewajiban istimewa dalam jabatannya seorang hakim dan/atau hakim agung merangkap jabatannya sebagai penegak hukum.Dalam hal 304 merupakan salah satu pelanggaran kesalahan fatal terhadap sumpah atas pembukaan UUD 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sistem Kearsipan Dipengadilan Perlu Diperbaiki

Untuk memperbaiki sistem kearsipan dipengadilan negeri,seyogyanya departemen kehakiman segera membentuk tim atau mengadakan seminar untuk masalah kesemrawutan arsip dipengadilan,secara tidak langsung (implisit) diakui oleh Mahkamah Agung (MA) dalam surat edarannya NO.SEMA/23,surat ederan ini memberikan petunjukan tentang pembuatan penetapan declaratoir pengadilan negeri bila terdapat suatu perkara yang ternyata putusannya yang asli maupun salinan dan petikannya tidak dapat diketemukan lagi.Untuk pembuatan penetapan declaratoir ini,menurut surat ederan pengadilan yang bersangkutan harus mengadakan sidang dengan hakim majelis yang mendengarkan terdakwa maupun saksi-saksi kembali yang pernah diperiksa didengar pada sidang aslinya.

Sekarangpun ada surat permohonan yang diberi salinan suatu putusan karena berkasnya belum dapat ditemukan,kesemrawutan arsip dipengadilan sebetulnya sudah berjalan lama.Tetapi mengapa departemen tidak membuat standar sistem dan mendidik tenaga khusus untuk itu,seandainya pada sebuah pengadilan diperbaiki sistemmya belum tentu hal ini demikian berlaku lama antara sebab dan akibatnya bisa jadi pimpinannya sudah ganti,ganti pula keinginan dan kemauannya.

Maka dari itu sebaiknya juga dikeluarkan standar sistem yang harus mau tidak mau noleh departemen agar itu semuanya akan terwujud sehingga seluruh pengadilan negeri di indonesia dapat memperlakukan arsip dengan cara seragam bentuknya yang positif.

Unsur Pimpinan

Untuk sementara waktu yang jelas sudah dapat dikatakan bahwa dari semua unsur itu tidak adanya untuk terwujudnya keadilan yang pasti dari hasil produk-produk hukum undang-undang tersebut yang tidak mempunyai pola nilai-nilai etika dam moral,yang kini hanya menghasilkan kecacatan mental dari produk-produk hukum undang-undang tersebut itu sendiri dinegara kita indonesia yang masih pasif mengandal hukum bilateral hulum produk-produk hukum belanda. (M. Imam Wahyudi)

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer