Home » » Mahkamah Agung Rertui Pemakzulan Bupati Garut

Mahkamah Agung Rertui Pemakzulan Bupati Garut

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 24 Januari 2013 | 10:01 AM


Kabarsulawesi.com – Jakarta : Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut terkait pemberhentian Aceng HM Fikri sebagai Bupati Garut. MA menyatakan pendapat DPRD Kabupaten Garut bahwa dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan oleh Aceng berdasar hukum.

"Mengabulkan permohonan DPRD Kabupaten Garut Nomor 172/139/DPRD tanggal 26 Desember 2012," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur mengungkapkan hal tersebut dalam jumpa pers di Gedung MA, Jakarta, kemarin.

Putusan itu dijatuhkan pada Selasa (22/1) oleh majelis hakim yang diketuai oleh Paulus Efendie Lotulung dengan hakim anggota Yulius dan Mohammad Supadi.

Dalam pertimbangannya, majelis menilai, dalam kasus perkawinan, posisi Aceng sebagai Bupati Garut tidak dapat dipisahkan (dikotomi) antara sebagai pribadi di satu pihak dan bupati di pihak lain. Dalam perkawinan, jabatan tersebut tetap melekat dalam diri yang bersangkutan. Oleh karena itu, perilaku jabatan tetap harus dijaga sesuai dengan sumpah jabatan.

"Ini putusan final. Pihak pemohon dan termohon dapat mengajukan keberatan dalam perkara lain, itu sah-sah saja. Tapi, yang jelas, pada perkara ini tak boleh lagi," kata Ridwan.

Ridwan menambahkan, MA akan segera mengirimkan putusan tersebut kepada pemohon, yaitu DPRD Kabupaten Garut, dan termohon, Aceng Fikri.

Majelis hakim mengabulkan permohonan karena dalam kasus perkawinan siri ini, posisi termohon (Aceng) sebagai Bupati Garut dan juga dinilai telah melanggar sumpah jabatan untuk berbakti pada masyarakat dan bangsa. "Sebab pada perkawinannya tersebut tetap melekat pribadi yang bersangkutan. Sehingga karenanya perilaku pejabat harus diikuti jabatannya," kata Ridwan.

MA, lanjut Ridwan, mempersilakan Aceng mengajukan gugatan jika merasa tidak puas atas putusan itu. "Pihak-pihak yang tidak puas putusan majelis hakim, aturan-aturan hak masyarakat tidak puas, boleh saja. Putusan final, kalau ingin mengajukan gugatan lain silakan," jelasnya.  MA akan menyerahkan putusan itu paling lambat satu minggu dan menyerahkan penyelesaian politik selanjutnya kepada DPRD Garut.

Menanggapi putusan itu, Aceng pasrah. "Putusan MA itu final tidak ada upaya hukum lagi. Saya siap, apakah dimakzulkan atau dibatalkan rekomendasi itu," kata Aceng di ruang kerjanya di Garut. Meski pasrah, Aceng sendiri mengaku tetap akan berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya. (sumber yahoonews)
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer