Home » » Amnesty Internasional : Presiden RI Harus Pastikan Ungkap Kasus Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998

Amnesty Internasional : Presiden RI Harus Pastikan Ungkap Kasus Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998

Written By Redaksi kabarsulawesi on Sabtu, 23 Maret 2013 | 2:21 AM



Kabarsulawesi.com : Amnesty International kecewa terhadap pernyataan pemerintah Indonesia soal tidak akan membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab terhadap penculikan dan penghilangan paksa 13 aktivis politik pada 1997-1998. Kegagalan menghadirkan kebenaran atas apa yang terjadi kepada mereka yang hilang tersebut dan membuat pelaku-pelakunya bertanggung jawab, melanggengkan keberlanjutan pelanggaran HAM dan mendukung iklim impunitas di Indonesia.
 
Hal itu di ungkap Josef Roy Benedict Perwakilan Amnesty Internasioanl Untuk Indonesia dan Timor Leste dalam rilisnya yang dikirim ke email Kantor Berita Online Kabarsulawesi.com (22/3/2013).

Menurut Josef, awal minggu ini,  penasehat Presiden Albert Hasibuan membawa harapan ketika ia dikabarkan menyatakan bahwa Presiden akan mengeluarkan keputusan untuk membentuk sebuah Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kasus penghilangan paksa 1997-98. Namun demikian, pada 21 Maret 2013, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, membantahnya dan mengumumkan bahwa pemerintah tidak mempunyai rencana untuk membentuk pengadilan tersebut.
 
Josef bersama pimred kabarsulawesi.com
“Nasib dan keberadaan dari 13 aktivis politik yang hilang pada 1997-1998 selama bulan-bulan terakhir kekuasaan Presiden Suharto masih tidak diketahui. Lima di antaranya menjadi korban penghilangan paksa pada 1997 dan delapan hilang selama krisis politik di awal 1998. Sembilan lainnya yang ditangkap dan disiksa oleh militer selama ditahan secara terisolir di sebuah fasilitas militer di Jakarta 1998, dan yang kemudian dilepas, telah mengkonfirmasi bahwa paling tidak enam orang yang masih hilang tersebut juga ditahan di tempat yang sama.” Katanya.

Diungkapkannya, pada 2009, menindaklanjuti penyelidikan yang dibuat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), parlemen Indonesia merekomendasikan Presiden Bambang Yudhoyono untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc  untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab terhadap penghilangan paksa pada 1997-1998. Rekomendasi lainnya mencakup pencarian segera 13 aktivis yang masih hilang oleh pihak berwenang Indonesian; pemberian “rehabilitasi dan kompensasi” kepada keluarga korban; dan ratifikasi Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.
 
Amnesty International meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menjalankan rekomendasi parlemen 2009 tersebut dan secepatnya menginisiasi suatu investigasi independent, imparsial, dan efektif atas penghilangan 13 aktivis tersebut. Hal ini harus merupakan bagian dari investigasi yang lebih luas atas penghilangan paksa yang terjadi di Indonesia dan selama pendudukan Timor-Leste pada 1975-1999.

“Mereka yang terlibat bertanggung jawab harus dibawa ke muka hukum dalam suatu pengadilan yang independen dan prosesnya harus sesuai dengan standar internasional tentang keadilan, tanpa menerapkan hukuman mati. Korban dari penghilangan paksa dan/atau keluarganya harus disediakan pemulihan yang lengkap dan efektif – termasuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan ketidakberulangan.” Tegasnya.

Pasalnya kata Josef, penghilangan paksa adalah pelanggaran HAM yang serius dan kejam; sebuah pelanggaran hak baik terhadap korban langsung maupun terhadap mereka yang mencintainya. Selama nasib dan keberadaan dari orang-orang hilang tidak diketahui oleh keluarganya, penghilangan paksa merupakan pelanggaran HAM yang terus terjadi, seringkali untuk bertahun-tahun, setelah penculikan pertama kali dilakukan.

Amnesty International juga meminta pemerintah Indonesian untuk meratifikasi Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa  pada kesempatan sesegera mungkin, memasukan ketentuan-ketentuannya ke dalam hukum domestik dan mengimplementasikannya pada kebijakan dan praktik.(soel)

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer