Home » » Korban-Korban Konflik Aceh Masih Menunggu Kebenaran, Keadilan, dan Reparasi

Korban-Korban Konflik Aceh Masih Menunggu Kebenaran, Keadilan, dan Reparasi

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 18 April 2013 | 4:20 PM



Kabarsulawesi - Para korban dan keluarga mereka masih menunggu pihak berwenang Indonesia untuk menyediakan mereka kebenaran, keadilan, dan reparasi (pemulihan) penuh selama hampir delapan tahun setelah berakhirnya konflik Aceh yang menghancurkan, Amnesty International menyatakannya dalam sebuah laporan yang diluncurkan hari ini.

Laporan yang berjudul, “Saatnya Menghadapi Masa Lalu” (Time to Face the Past), mendokumentasikan kegagalan otoritas nasional dan lokal untuk menghadirkan kebenaran atas apa yang terjadi selama bertahun-tahun kekerasan yang meninggalkan korban jiwa antara 10.000 dan 30.000 orang, banyak di antaranya adalah penduduk sipil. Banyak dari mereka yang memiliki kehidupannya terkoyak oleh konflik masih mengalami penderitaan yang berat.

“Kegagalan pemerintah Indonesia untuk menyediakan kebenaran, keadilan, dan reparasi (pemulihan) yang sejati bagi para korban dan keluarga mereka menyebabkan penderitaan besar bagi orang-orang di Aceh pada saat ini,” kata Isabelle Arradon, Deputi Direktur Asia-Pacific dari Amnesty International.

“Para keluarga korban masih tidak tahu apa yang terjadi kepada orang hilang yang mereka cintai dan masih susah payah untuk menerima hal ini, sementara mereka yang bertanggung jawab hidup bebas. Situasi ini mengembangbiakan kebencian yang bisa menabur benih kembalinya kekerasan di masa depan.”

Konflik Aceh antara gerakan pro-kemerdekaan bersenjata (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) dan pemerintah Indonesia bermula pada 1976, dan memuncak selama operasi-operasi militer antara 1989 sampai perjanjian damai ditandatangani pada 2005. Untuk damai ini, dibutuhkan suatu kerusakan luar biasa terhadap penduduk di Aceh, wilayah paling utara dari pulau Sumatra. It took a devastating toll on the population in Aceh, a region on the northern part of Indonesia’s Sumatra Island.

Amnesty International dan kelompok-kelompok hak asasi manusia lainnya telah mendokumentasikan serangkaian kejahatan yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan dan kelompok pendukungnya terhadap penduduk sipil, termasuk pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan.

Kejahatan atau kekerasan juga dilakukan oleh GAM termasuk penyanderaan dan pembunuhan dengan target terhadap mereka yang dianggap berhubungan dengan pemerintah.

Banyak kejahatan atau kekerasan ini merupakan kejahatan-kejahatan di bawah hukum internasional, termasuk kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Di bawah hukum internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelidiki kejahatan-kejahatan ini, dan jika ada bukti-bukti yang cukup, wajib mengadili para tersangka pelaku sesuai dengan standar internasional tentang peradilan yang adil.

Lebih lanjut, perjanjian damai 2005 menyerukan pembentukan baik suatu pengadilan HAM maupun suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bagi Aceh. Dua-duanya belum ada hingga saat ini. Sangat sulit bagi mereka yang bertanggung jawab bagi kejahatan hak asasi manusia yang serius dibawa ke muka hukum, sementara upaya untuk menyediakan reparasi (pemulihan) bagi para korban tidak memadai.

“Para korban yang berbicara dengan kami senang dengan relatifnya stabilitas sejak perjanjian damai 2005, tetapi mereka tidak bisa mengerti mengapa hak-hak mereka atas kebenaran dan keadilan, tidak dihargai,” tutur Isabelle Arradon.

Meskipun telah ada upaya terbatas dari pemerintah Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyelidiki apa yang terjadi di Aceh, hasil-hasilnya tidak tersedia ke publik.

Upaya membentuk suatu komisi kebenaran di tingkat nasional juga gagal. Mahkamah Konstitusi pada 2006 membatalkan suatu undang-undang yang sangat buruk untuk membentuk komisi tersebut, karena undang-undang tersebut menyatakan bahwa para korban hanya bisa menerima reparasi (pemulihan) jika mereka terduga pelaku kejahatan telah diberikan amnesti.

Parlemen dijadwalkan membahas kembali suatu komisi kebenaran nasional sebelum 2014, tetapi tidak jelas apakah ada kehendak politik untuk membentuknya.

Sementara itu, para korban dan keluarga mereka di Aceh dibiarkan tanpa informasi tentang apa yang terjadi selama konflik, termasuk keberadaan ratusan “orang-orang hilang” yang belum juga dipertanggungjawabkan.

Dengan berjalannya waktu, ada resiko informasi-informasi berharga akan hilang, membuat pembentukan suatu komisi kebenaran yang efektif menjadi lebih mendesak.

“[Kami] terus mencari tahu kenapa sampai saat ini pemerintah Indonesia belum mengakui ada pelanggaran HAM yang kami alami.” ucap seorang perwakilan para korban Aceh kepada Amnesty International.

“Kami masih berjuang, tidak melawan pemerintah, tetapi agar pemerintah mengingat apa yang terjadi terhadap kami. Mereka tidak punya hak untuk melupakan.”

Kegagalan untuk menghadirkan kebenaran telah berkontribusi pada suatu budaya impunitas bagi kejahatan HAM yang serius, yang dilakukan selama konflik. Tidak ada satu kasus pun yang dibawa ke persidangan sejak perjanjian damai 2005.

Pada saat yang bersamaan, suatu iklim ketakutan masih meliputi Aceh, dengan beberapa perwakilan para korban menceritakannya kepada Amnesty International bahwa mereka telah menghadapi intimidasi atas kerja mereka melawan impunitas atas kejahatan masa lalu.

“Kegagalan mengadili mereka yang bertanggung jawab memiliki konsekwensi yang besar bagi supremasi hukum pada hari ini. Saat ini tidak ada mekanisme vetting yang memadai di institusi keamanan untuk mengidentifikasi mereka yang dituduh melakukan pelanggaran HAM dan memastikan mereka tidak ditempatkan di posisi di mana mereka bisa dengan mudah melakukan lagi praktik-praktik masa lalu,” menurut Isabelle Arradon.

“Hal ini benar berlaku di seluruh Indonesia di mana kami terus mendokumentasikan pelanggaran HAM yang serius oleh pasukan keamanan.”

Upaya-upaya oleh pihak berwenang untuk menyediakan reparasi (pemulihan) bagi para korban konflik Aceh bersifat setengah-setengah dan tidak memadai.

Langkah-langkah yang telah diambil sejauh ini hampir semuanya menyangkut kompensasi financial, dan ditujukan kepada penduduk Aceh secara umum ketimbang kepada para korban pelanggaran HAM secara individual.

Belum ada program reparasi (pemulihan) yang menyeluruh, di atas kompensasi finansial, termasuk  upaya-upaya lainnya seperti pengakuan maaf secara resmi dan program memorialisasi untuk korban.

Beberapa kelompok, seperti banyak penyintas perempuan dari kekerasan seksual selama konflik, belum bisa mengakses program-program yang ada.

“Dengan merespon situasi ini di Aceh, pemerintah Indonesian tidak hanya bisa menyembuhkan luka menganga, tetapi juga membantu memperkuat supremasi hukum dan mengamankan proses perdamaian untuk jangka panjang,” menurut Isabelle Arradon.

”Ini akan mengirimkan pesan kuat kepada para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang lain di Indonesia yang masih menunggu upaya kebenaran, keadilan, dan reparasi (pemulihan) untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan di situasi yang lain.”

 AMNESTY INTERNATIONAL
Siaran Pers

Penulis : 

Josef Roy Benedict
Campaigner - Indonesia & Timor-Leste
Amnesty International Secretariat

 

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer