Home » » Mendeteksi Politik Transaksional ala KPU Bengkulu

Mendeteksi Politik Transaksional ala KPU Bengkulu

Written By Redaksi kabarsulawesi on Kamis, 11 April 2013 | 10:38 PM


OPINI - Ditengah-tengah kesibukan masyarakat sipil mempersiapkan pesta demokrasi lima tahunan Provinsi Bengkulu juga disibukkan mencari sosok para penyelenggara pemilu atau bisa disebut komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu. Yang mana para komisioner KPU ini diharapkan akan menjadi penerus estafet para komisioner pendahulunya sebagai salah satu institusi penyelenggara berbagai pesta demokrasi baik yang ditingkat pusat maupun daerah. Melihat pemberitaan sebuah Koran lokal Bengkulu berjejaring online sedikit dijelaskan sebuah prawacana mengenai beberapa nama para komisioner yang telah lolos pada tahap pertama dalam seleksi yang digelar oleh tim seleksi KPU Provinsi. Terdapat 20 komisioner yang telah lolos dan mungkin bisa jadi terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Bengkulu.

Sangat disayangkan bila para pelamar komisioner ini terdapat banyak muka-muka lama atau incumbent, karna terkesan kurangnya tokoh yang mempunyai integritas yang berminat menjadi penyelenggara pemilu di daerah ini. Melihat pemberitaan BE penulis sedikit terperanjak mendengar dan menbaca bahwa ada salah satu calon komisioner KPU Provinsi merupakan salah satu tersangka yaitu Drs H Faisal Bustamam yang merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas Pemkab Seluma tahun 2007 senilai Rp 2,3 miliar. Ironis memang ditengah-ditengah gerakan anti korupsi masih ada tokoh koruptor yang masih memberanikan diri maju menjadi penyelenggara Negara. Sebuah catatan sejarah kelam bagi upaya penegakan dan kampanye anti korupsi Provinsi Bengkulu khususnya.

Politik Transaksional

Masuknya tokoh koruptor H. Faisal Bustaman yang jelas-jelas masih menjalani proses hukum menjadi salah satu komisioner anggota KPU Provinsi merupakan sebuah kemunduran yang sangat berarti bagi upaya kampanye anti korupsi di Provinsi Bengkulu. Anehnya ditengah-tengah gerakan menentang para koruptor atau yang sering dikenal sebagai gerakan anti politisi busuk masih ada bahkan dengan terang-terangnya masih ada koruptor yang berniat untuk kembali berani tampil dimuka publik Bengkulu. Apalagi tokoh ini mencoba masuk menjadi salah satu komisioner penyelanggara sebuah pesta demokrasi.

Kita tahu bahwa pesta demokrasi merupakan sebuah ritual sacral yang harus dijalankan oleh para penyelenggara yang mempunyai kepribadian yang baik. Melihat kenyataan ini penulis yang kebutlan meneliti kajian partai politik, pemilu, legislative dan perilaku pemilih menilai ada beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan mengapa hal ini masih bisa terjadi di Provinsi Bengkulu, Pertama; kurangnya sosialisasi dari tim seleksi KPU dalam menjaring para calon-calon maupun tokoh yang berminat menjadi para komisioner ditingkatan masyarakat, sehingga tokoh-tokoh yang masih mempunyai idealisme dan mampu menjadi anggota komisioner kurang begitu mengenal proses seleksi ini ataupun ada upaya untuk meminimalisirtokoh-tokoh tertentu untuk tidak terlibat dan mengikuti seleksi tersebut.

Padahal Bengkulu bukan kota kecil lagi, dan bahkan banyak tokoh-tokoh muda yang setahu penulis mempunyai kapabilitas dan integritas yang baik untuk menjadi komisioner KPU bila dibandingkan tokoh-tokoh incumbent yang lolos tahap. Kedua, adanya indikasi politik transaksional artinya ada proses tawar menawar oleh pihak tertentu untuk menempatkan tokoh-tokoh yang sudah tidak layak menduduki anggota KPU baik itu ditubuh para calon anggota komisioner yang mengikuti seleksi maupu tim seleksi KPU sendiri, bahkan adanya kepentingan pihak tertentu bahkan partai politik yang menempatkan kadernya ditubuh KPU. Hal ini pernah terjadi di beberapa daerah Indonesia dan bukan rahasia umum lagi bila banyak partai politik berusaha menitipkan kader-kadernya di KPU di semua tingkat baik tingkat Kota, Kabupaten maupun Provinsi. Ketiga, menurunnya gerakan-gerakan institusi demokrasi di Provinsi Bengkulu. Menurunnya institusi pengawas dan pengawal demokrasi ini baik itu dari gerakan mahasiswa maupun masyarakat sipil lainnya bukan dirasakan di Provinsi Bengkulu, bahkan di Yogyakarta penulis juga merasakan terjadi kemunduran gerakan ini, sehingga dengan minimnya kampanye gerakan anti politisi busuk membuat para koruptor dengan percaya diri maju kembali dalam proses seleksi anggota KPU Bengkulu.

Dengan kembali masuknya tokoh-tokoh koruptor menjadi salah satu bakal calon komisioner Provinsi Bengkulu, menunjukkan menguatnya politik transaksional di tengah-tengah proses demokratisasi dalam tubuh KPU Provinsi Bengkulu.


Bila seorang koruptor saja yang jelas-jelas masih menjalani persidangan saja tidak merasa malu untuk kembali mencalonkan diri sebagai penyelenggara sebuah ritual pesta demokrasi bagaimana mungkin bila tokoh ini menjadi komisioner KPU dikemudian hari. Bisa dibayangkan akan dengan mudah tokoh-tokoh koruptor melakukan berbagai praktek korupsi dan jejaringnya yang imbasnya akan merugikan kepentingan rakyat banyak dan khususnya rakyat Bengkulu.

Bila hal ini terjadi, bisa dipastikan akan menurunkanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi KPU dan efeknya akan berakibat menurunnya partisipasi pemilih dan meningkatny  golput. Padahal saat ini saja menurunnya pemilih akibat deparpolisasi atau menurunnya kepercayaan rakyat terhadap partai politik, apalagi ditambah menurunnya kepercayaan rakyat terhadap KPU. Bagaimana mungkin rakyat akan percaya dengan jargon pemilu jujur dan adil, bila nanti terhadap tokoh-tokoh komisioner KPU merupakan tokoh yang suka makan uang rakyat.

Epilog

Ditengah-tengah gencarnya kampanye KPU pusat untuk berupaya menaikkan partisipasi pemilih menjadi 75% langkah tim seleksi KPU Bengkulu ini patut dipertanyakan dan dievaluasi oleh semua rakyat Bengkulu. Jangan sampai hal ini dibiarkan menjadi gurita walaupun minimnya sosok yang mau menjadi komisioner KPU.

Kita berharap takyar Bengkulu terus melakukan control bagi proses pemilihan komisoner sampai kita dapat menemukan sosok-sosok anggota komisioner KPU yang bisa teruji integritasnya, kredibel dan mampu bekerja demi kepentingan rakyat. Bila nanti penyelenggara KPU diisi oleh sosok yang tidak terpuji, bagaimana mungkin kita akan menghasilkan sebuah ritual pesta demokrasi dengan baik. Sudah saatnya para koruptor dimuseumkan dan dienyahkan dari muka bumi ini (Fajrul Rahman, Negeri Melawan Korupsi, 2012).

Dengan mulai menurunnya institusi-institusi demokrasi dinegeri ini, partisipasi masyarakat sipil termasuk media massa mutlak mengambil tempat untuk menjadi pengawas jalannya proses demokratisasi di provinsi Bengkulu. Kita berharap tim seleksi komisioner KPU dapat berfikir untuk kepentingan rakyat sehingga dapat mencari figure sosok anggota kominsioner yang berhati dan berjiwa rakyat dan bukan para perampok  uang rakyat. Jangan sampai KPU dijadikan kendaraan untuk melegalkan politik transaksional, karna kerusuhan diberbagai pilkada ditanah air salah satu pemicunya adalah kurang becusnya para anggota KPU dan terjadinya politik transaksional ditubuh KPU daerah. Jangan sampai pemilu yang merupakan pilar demokrasi harus dirusak oleh gerakan-gerakan tokoh koruptor dengan gerakan politik transaksional. Kita berharap politik transaksional tidak menghinggapi proses ini.

Semoga institusi demokrasi, dan rakyat Bengkulu akan terus mengawal proses demokrasi ini dengan baik. Dan tetap terus memberikan hukuman sosial yang seadil-adilnya bagi para koruptor dengan terus menolak anggota komisoner KPU yang berbau dan suka maling uang rakyat.

Bambang Arianto, Pengamat Politik di
Bulaksumur Empat Research and Consulting (BERC) Yogyakarta





Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer