Home » » PELANGGARAN DANA KAMPANYE DAPAT MEMBATALKAN PASANGAN CALON

PELANGGARAN DANA KAMPANYE DAPAT MEMBATALKAN PASANGAN CALON

Written By Redaksi kabarsulawesi on Jumat, 10 Mei 2013 | 10:24 PM



Penyelenggaraan Pemilu Kada tahun 2013 untuk Kota Parepare sudah memasuki tahap pendaftaran pasangan calon ke KPUD setempat. 

Terdapat kewajiban pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk melaporkan dana kampanye mereka yang meliputi pelaporan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, pembukuan dana kampanye, dan penyampaian laporan penerimaan dana kampanye serta penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Pada umumnya, calon yang memiliki dukungan dana yang besar, maka dia akan mampu melakukan kegiatan kampanye yang besar pula. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa proses kampanye dalam Pemilu Kada berjalan secara adil (fair) maka undang-undang mengatur tentang tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kampanye.


TITIK RAWAN PELANGGARAN DANA KAMPANYE

    Rekening khusus dana kampanye
1.     Pasangan calon tidak memiliki  rekening khusus dana kampanye
2.     Rekening khusus dana kampanye dibuat tidak atas nama pasangan calon atau tim kampanye
3.     Rekening khusus dana kampanye tidak dilaporkan ke KPUD Kota Parepare.
4.     Rekening khusus dana kampanye tidak dibuat tepat waktu
    Pembukuan dan pencatatan dana kampanye
1.     Pasangan calon tidak mencatatkan penerimaan dana kampanye dalam pembukuan khusus dana kampanye.
2.     pengeluaran Dana Kampanye serta pengelolaannya tidak dilakukan oleh Tim Kampanye
3.     Pencatatan tidak dilakukan tepat waktu (H+3 penetapan pasangan calon sampai H+1 kampanye)

     Penyampaian laporan penerimaan dana kampanye

1.     Laporan dana kampanye tidak disampaikan secara lengkap
2.     Laporan dana kampanye tidak diserahkan tepat waktu
3.     KPU provinisi atau KPU kabupaten/kota tidak mengumumkan  melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon
4.     Pengumuman tidak dilaksanakan oleh  KPUD Kota Parepare.1 (satu) hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.
5.     KPUD Kota Parepare.tidak membuka akses kepada Panwaslu Kota Parepare untuk mendapatkan berkas laporan dana kampanye.
6.     Pasangan calon tidak melaporkan Dana kampanye yang digunakan kepada  KPUD Kota Parepare.setelah 3 (tiga) hari pemungutan suara
Penerimaan dan penggunaan dana kampanye
1.     Sumbangan dana kampanye perseorangan melebihi 50.000.000 sumbangan badan usaha/kelompok melebihi 350.000.000
2.     Sumbangan selain uang senilai lebih dari 2.500.000 tidak dikonversi dalam rupiah
3.     Jumlah dan identitas pemberi sumbangan tidak dilaporkan kepada KPUD Kota Parepare.Adanya  ketidaksesuaian antara penerimaan dengan pencatatan  dan laporan mpenerimaan dana kampanye pasangan calon yang meliputi, antara lain:
4.      
a.     Nama atau identitas penyumbangn
b.    Identitas penyumbang;
c.     Besaran sumbangan; dan
d.    Waktu penerimaan sumbangan.

5.     Pasangan calon menerima sumbangan atau bantuan lain dari:
    
a.     negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing
b.    penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
c.     permerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD

6.     Pasangan calon yang menerima dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam poin (1I) tidak melaporkan kepada  KPUD Kota Parepare14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir, menggunakan sumbangan dari sumber yang dilarang tersebut dan tidak menyerahkan kepada kas daerah.

Audit Dana kampanye
1.     Laporan dana kampanye tidak diaudit oleh Akuntan publik
2.     KPUD Kota Parepareterlambat menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik 2 (dua) hari setelah menerima dari pasangan calon.
3.     Kantor Akuntan publik tidak menyelesaikan audit laporan dana kampanye lebih dari 15 (hari) setelah menerima laporan dari  KPUD Kota Parepare..
4.     KPUD Kota Parepare.tidak mengumumkan hasil audit dari kantor akuntan publik 3 (tiga) hari setelah menerima laporan hasil audit.
5.     KPUD Kota Parepare.tidak memelihara dan membuka untuk umum tentang Laporan dana kampanye.
Penerapan Sanksi
1.     KPUD Kota Parepare tidak membatalkan pasangan calon yang menerima sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang, tidak melaporkan kepada KPU paling lambat 14 hari dan tidak menyrahkan kepada kas daerah.
2.     KPUD tidak menindaklanjuti hasil audit laporan dana kampanye Pasangan Calon.
FOKUS PENGAWASAN DANA KAMPANYE

1.     Kelengkapan persyaratan KAP (Kantor  Akuntan publik)  yang ditetapkan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, terutama terkait dengan syarat rekomendasi dari IAPI (Ikatan akuntan publik Indonesia)
2.     Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) masing-masing pasangan calon
3.     Ketepatan waktu penyerahan RKDK masing-masing pasangan calon ke KPUD Kota Parepare, Pembukuan dan pencatatan dana kampanye masing-masing pasangan calon
4.     Pengumuman laporan dana kampanye pasangan calon
5.     Mendapatkan akses berkas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari  KPUD Kota Parepare Tempat dan waktu pengumuman laporan dana kampanye
6.     Keterbukaan  KPUD Kota Parepare untuk mengumumkan laporan  dana kampanye kepada publik.
7.     Ketepatan waktu penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye oleh pasangan calon kepada  KPUD Kota Parepare.
8.     Ketepatan waktu Penyerahan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon oleh KPU ke KAP
9.     Proses audit dilakukan oleh KAP terhadap dana kampanye masing-masing pasangan calon
10.  Jangka waktu audit dana kampanye sesuai ketentuan
11.  Batas sumbangan perseorangan
12.  Batas sumbangan kelompok
13.  Akurasi laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye masing-masing pasangan calon
14.  Kesesuaian laporan penerimaan dengan pencatatan
15.  Sumber dana kampanye masing-masing pasangan calon
16.  Pengembalian sumbangan dana kampanye yang berasal dari sumber yang dilarang ke KAS daerah
17.  Mendapatkan akses hasil audit
18.  Pengumuman hasil audit
19.  Waktu dan tempat pengumuman hasil audit
20.  Tindak lanjut hasil audit
21.  Batas waktu perbaikan hasil audit
22.  Pengenaan sangsi sesuai dengan hasil audit

SANKSI PIDANA

1.    Pasal 116 ayat 6
Setiap orang yang memberi dan menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (3) yakni dari perseorang maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan badan hukum swasta maksimal Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Sanksi
Pidana penjara 4 - 24 bulan dan/atau denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) - Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)


2.   Ketentuan Pasal 116 ayat 7
Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1) yakni  dari a). negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadata masyarakat asing dan warga negara asing, b). penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, c). pemerintah, BUMN dan BUMD)  dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (2) yakni agar a) tidak menggunakan dana yang dari sumber yang dilarang, b) melaporkannya ke KPU  paling lambar 14 hari ke KPU dan c) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah)

Sanksi
Pidana penjara 4 - 24 bulan dan/atau denda Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

3.   Ketentuan pasal 116 ayat 8
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan dalam Undang-undang

Sanksi
Pidana penjara  2 - 12  bulan dan /atau denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)- Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)


SANKSI ADMINISTRASI

Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1) yakni menerima sumbangan dari a) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadata masyarakat asing dan warga negara asing, b). penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, c). pemerintah, BUMN dan BUMD)  dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (2) ) yakni agar a) tidak menggunakan dana yang dari sumber yang dilarang, b) melaporkannya ke KPU  paling lambar 14 hari, c) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah)


Kesimpulan :

1.     Terhadap Pasangan Calon dan Tim Kampanye, agar Menyerahkan rekening khusus dana kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan Menyerahkan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
2.     KPU bersikap tegas dengan memberikan sanksi PEMBATALAN terhadap pasangan calon yang terbukti melanggar ketentuan pasal 85 ayat (1) dan (2).
3.     KAP agar bekerja sesuai dengan independensinya,transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi yang benar. 
      Panwaslu Kada
1.     Memaksimalkan langkah-langkah preventif dengan melakukan sosialisasi terkait dana kampanye
2.     Melakukan pengawasan secara khusus terhadap pasangan calon incumbent
3.     Mengawasi tingkat kepatuhan peserta pemilu kada terkait dengan jangka waktu pelaporan rekening khusus dana kampanye serta laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye
4.     Memastikan ketegasan sikap KPU terhadap pasangan calon yang terlambat menyerahkan rekening khusus dana kampanye serta laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye masing-masing pasangan calo
5.     Memastikan pasangan calon menyampaikan rekening khusus dana kampanye dan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon ke KPU
6.     Menindaklanjuti secara tegas setiap temuan maupun laporan dana kampanye pasangan calon

     Masyarakat
1.     Diharapkan dapat bersama-sama dengan panwaslu kada mengawasi sumber dana kampanye pasangan calon, penggunaan dana kampanye pasangan calon
2.     Melaporkan setiap prkatek money politik yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye pasangan calo
3.     Melakukan pengawasan terhadap sangsi yang diberikan oleh KPU terhadap pasangan calon dan atau tim kampanye pasangan calon.

Sulhayat Takdir, SH
Mantan Ketua Panwaslu Pilkada Kota Parepare

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer