Home » » Pastikan Perlindungan Hukum Terhadap PRT

Pastikan Perlindungan Hukum Terhadap PRT

Written By Redaksi kabarsulawesi on Senin, 17 Juni 2013 | 12:57 AM



Kabarsulawesi.com - : Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah segera untuk melindungi lebih baik para pekerja rumah tangganya di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri, menurut Amnesty International hari ini.

ft.google
Pada tanggal 16 Juni orang-orang di seluruh dunia akan menandai Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional dan merayakan ulang tahun kedua diadopsinya Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga, sebuah tonggak penting hukum perjanjian internasional yang menetapkan suatu standar internasional bagi perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga. Namun demikian, bagi jutaan pekerja rumah tangga Indonesia di dalam negeri dan yang bekerja di luar negeri seperti di Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura, banyak dari upaya perlindungan ini belum menjadi kenyataan, berujung pada eksploitasi dan perlakuan buruk yang dialami mereka.

Para pekerja rumah tangga yang bekerja di luar negeri secara rutin menjadi korban perdagangan untuk kerja paksa dan korban penipuan kontrak, dan biaya rekrutmen yang terlalu mahal, sementara mereka yang bekerja di dalam negeri tidak mendapat hak-hak legal dan hak-hak pekerjaan yang setara seperti pekerja lainnya di Indonesia. Karena karakter kerjanya yang terisolasi, para pekerja rumah tangga juga beresiko terhadap perlakuan fisik dan psikologis yang buruk, dan pelecehan seksual. Sebagai konsekwensinya, banyak dari mereka hak-haknya atas pekerjaan yang adil dan setara, lingkungan kerja yang aman dan sehat, dan kebebasan berasosiasi dan bergerak diingkari.

Kegagalan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia untuk menyediakan perlindungan yang memadai bagi para pekerja rumah tangganya, sebagian besarnya perempuan, - baik di dalam maupun di luar negeri – adalah pelanggaran kewajiban negara di bawah hukum dan standar internasional. Hal ini juga bertentangan dengan pernyataan yang dibuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pada dua tahun lalu mendesak para perwakilan di Konferensi ILO di Jenewa untuk mendukung diadopsinya Konvensi ILO tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga, dan komitmen yang dibuat oleh pemerintah Indonesia selama Evaluasi Berkala Universalnya (Universal Periodic Review/UPR) pada 2012 untuk meratifikasi Konvensi ini.

Sejalan dengan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Committee on the Elimination of Discrimination against Women/CEDAW) pada Kesimpulan Pengamatan (Concluding Observations) di 2012, Amnesty International menyerukan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah konkrit dan segera untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi hak-hak semua pekerja rumah tangga.

Sebagai langkah pertama, pihak berwenang Indonesia harus meratifikasi Konvensi ILO tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga pada kesempatan secepatnya, memasukan aturan-aturannya ke dalam undang-undang nasional dan mengimplementasikannya dalam kebijakan dan praktik. Langkah tersebut tidak hanya akan menyediakan dasar yang kuat bagi legislasi dalam negeri dalam melindungi hak-hak para pekerja rumah tangga, hal ini juga akan memperkuat upaya-upaya perlindungan bagi para jutaan pekerja rumah tangga di luar negeri.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga harus memprioritaskan debat dan pengesahan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang sesuai dengan hukum dan standard internasional. Sebuah rancangan undang-undang telah didebatkan selama beberapa tahun, menghadapi penundaan berkelanjutan. Sementara Amnesty International menyambut baik inisiatif ini, organisasi ini perihatin bahwa rancangan undang-undang ini, sebagaimana yang ada saat ini, tidak berisi aturan-aturan yang memadai soal upah, pembatasan jam kerja, mekanisme pemulihan hak, dan aturan spesifik tentang perempuan, khususnya kehamilan dan persalinan.

Konvensi ILO tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga diadopsi pada ulang tahun ke-100 ILO di Jenewa pada 16 Juni 2011. Hingga saat ini, Konvensi ini telah diratifikasi oleh Uruguay, Filipina, Mauritius, Nikaragua, Italia, Bolivia, dan Paraguay, dan akan berlaku pada 5 September 2013.

AMNESTY INTERNATIONAL
PERNYATAAN PUBLIK
16 Juni 2013

Josef Roy Benedict
Campaigner - Indonesia & Timor-Leste
Amnesty International Secretariat


Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer