Home » » Komite HAM Buat Rekomendasi Sipil dan Politik

Komite HAM Buat Rekomendasi Sipil dan Politik

Written By Redaksi kabarsulawesi on Rabu, 31 Juli 2013 | 1:38 AM

Kabarsulawesi. com : Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah konkrit dan segera untuk  mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memastikan bahwa hak-hak sipil dan politik dihargai dan dilindungi di negeri ini.

Pada 25 Juli 2013 Komite Hak Asasi Manusia PBB (Komite), sebuah badan independen yang terdiri dari para ahli yang bertugas melakukan evaluasi atas implementasi dari Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan), mempublikasikan hasil Pengamatan Akhirnya (Concluding Observations) setelah meneliti kepatuhan Indonesia terhadap ketentuan-ketentuan dari Kovenan ini baik dalam kebijakan atau peraturan maupun secara praktik dalam sesi ke-108. Dalam Pengamatan Akhirnya, Komite menunjukan keperihatinannya akan sejumlah masalah di mana Indonesia gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya di bawah Kovenan tersebut.

Berikut ini adalah sejumlah keperihatinan yang diangkat dan dijadikan rekomendasi-rekomendasi oleh Komite HAM:
  • Komite menunjukan “kekecewaannya” atas impunitas yang terus berlangsung terhadap pelanggaran HAM masa lalu yang dilakukan oleh aparat keamanan dan menyerukan pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk membawa ke muka hukum mereka-mereka yang terlibat dalam kasus penghilangan paksa 13 aktivis politik di 1997-98. Komite juga menyerukan “penuntutan yang efektif” terhadap semua yang terlibat dalam pembunuhan aktivis HAM ternama Munir;
  • Komite menunjukan keperihatinannya terhadap laporan-laporan pembunuhan di luar hukum dan penggunaan kekerasan secara berlebih dari aparat keamanan Indonesia selama aksi-aksi protes. Komite menyoroti keperihatinan khusus bahwa Indonesia “menggunakan aparat keamanannya untuk menghukum oposisi politik dan para pembela HAM”. Komite menyerukan Indonesia untuk memastikan akuntabilitas penuh atas pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan dan menyediakan kompensasi yang memadai bagi keluarga korban. Komite juga merekomendasikan bahwa Indonesia mengambil langkah-langkah untuk memperkuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk memastikan bahwa semua kasus perilaku salah aparat penegak hukum bisa secara efektif ditangani;
  • Komite mengangkat keperihatinannya tentang “pembatasan yang berlebihan” atas kebebasan berekspresi dan berkumpul di wilayah Papua selama demonstrasi-demonstrasi dan aksi-aksi protes. Komite menyerukan Indonesia untuk melindungi para pengunjuk rasa dari gangguan, intimidasi, dan kekerasan. Komite juga menyerukan revisi ketentuan pidana pencemaran nama baik di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana keduanya telah digunakan untuk mengkriminalisasikan pembela HAM dan kritik-kritik lainnya terhadap negara;  
  • Komite menunjukan keperihatinannya akan revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan baru-baru ini yang “mengunakan pembatasan yang berlebihan” terhadap kebebasan berserikat, berekspresi, dan beragama baik untuk organisasi-organisasi lokal maupun ‘asing’. Komite menyerukan Indonesia untuk merevisi undang-undang ini untuk membawanya sejalan dengan kewajiban Indonesia di bawah Kovenan tersebut;
  • Komite menunjukan keperihatinannya “penundaan yang terlalu banyak” dalam mengesahkan revisi KUHP yang memasukan definisi yang lengkap tentang penyiksaan. Komite menyerukan pihak berwenang Indonesia untuk “mempercepat proses”  pengesahannya, dan memastikan memasukkan definisi penyiksaan yang sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakukan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan;
  • Komite menunjukan keperihatinannya tentang kegagalan pihak-pihak berwenang untuk melindungi minoritas agama terhadap serangan-serangan kekerasan. Komite mendesak pihak berwenang Indonesia untuk mengambil langkah-langkah memadai untuk melindungi mereka dan juga menginvestigasi dan membawa para pelakunya ke muka hukum;
  • Komite menyerukan Undang-Undang No 1/1965 tentang Penodaan Agama untuk dicabut dan menyatakan bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri 2008 menempatkan “pembatasan yang berlebihan” terhadap minoritas agama seperti Ahmadiyah;  
  • Komite mengangkat keperihatinannya tentang undang-undang dan peraturan-peraturan di tingkat nasional dan daerah yang dianggapnya “membatasi secara hebat” hak asasi manusia dan yang mendiskriminasikan perempuan. Komite mengingatkan pihak berwenang Indonesia akan tugas-tugas mereka untuk memastikan bahwa semua undang-undang di tingkat nasional, daerah, dan lokal konsisten dengan kewajiban-kewajiban Indonesia di bawah Kovenan tersebut;
  • Komite menyoroti keperihatinannya seputar penggunaan penghukuman yang kejam (corporal punishment) dalam sistem pidana Indonesia, khususnya di provinsi Aceh. Komite menyerukan pihak berwenang Indonesia untuk mengakhiri penggunaan hukuman cambuk di provinsi Aceh dan membatalkan peraturan-peraturan yang memperkenankan penggunaannya dalam sistem hukumnya;
  • Komite mengangkat keperihatinannya atas laporan-laporan yang terus ada tentang perkawinan dini anak-anak perempuan di Indonesia dan menyerukan evaluasi terhadap undang-undang untuk melarang praktek semacam ini. Komite juga menyerukan pihak berwenang Indonesia untuk mencabut Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636 tahun 2010 yang memberikan kewenangan para praktisi medis untuk melakukan sunat perempuan, dan untuk mengesahkan undang-undang yang menyediakan hukuman yang memadai untuk melarang praktek sunat perempuan di negeri ini;
  • Komite menyerukan pihak berwenang Indonesia untuk menerapkan moratorium hukuman mati. Komite mencatat bahwa Indonesia menerapkan hukuman mati bagi kejahatan terkait narkotika, kejahatan yang tidak termasuk dalam ambang batas “kejahatan paling serius”. Jika Indonesia menolak menerapkan moratorium, Komite menyerukan pihak berwenang Indonesia untuk mengevaluasi undang-undang sehingga hukuman mati tidak diterapkan untuk kejahatan terkait narkotika.
Banyak dari rekomendasi-rekomendasi ini merupakan gaung dari seruan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan organisasi HAM nasional dan internasional. Amnesty International percaya jika rekomendasi-rekomendasi ini secara efektif diimplementasikan, ini akan memperkuat perlindungan dan promosi hak-hak sipil dan politik di Indonesia.
Amnesty International mengajukan laporan berjudul Indonesia: Submission to the United Nations Human Rights Committee (Index: ASA 21/018/2013) pada Juni 2013. Laporan ini menyoroti sejumlah keperihatinan terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan; pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama; diskriminasi dan pelanggaran HAM lainnya terhadap perempuan; pelanggaran HAM terhadap pekerja rumah tangga; kegagalan untuk memastikan keadilan, kebenaran, dan reparasi atas pelanggaran HAM masa lalu; dan terus diterapkannya hukuman mati.(Josef Roy Benedict)

Josef Roy Benedict
Campaigner - Indonesia & Timor-Leste
Amnesty International
 

AMNESTY INTERNATIONAL  
Pernyataan Publik

Index: ASA 21/026/2013
31 Juli 2013

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer