Home » » Jabatan Struktural untuk Terpidana, Mendagri akan Tegur Bupati Kampar

Jabatan Struktural untuk Terpidana, Mendagri akan Tegur Bupati Kampar

Written By Redaksi kabarsulawesi on Selasa, 17 September 2013 | 5:03 PM



Kabarsulawesi.com - Pekan Baru : Jika memang hal ini yang terjadi, Jefry Noer jelas telah melanggar Surat Edaran (SE) No. 800/4329/SJ yang menyebutkan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pernah dipidana karena terlibat korupsi, dilarang menduduki jabatan struktural apapun di pemerintahan. Artinya, himbauan tersebut mesti menjadi tolak ukur bagi seorang kepala daerah dalam menetapkan struktur pejabat di pemerintahan masing-masing.

“Aturannya kan begitu. Jadi saya kira Pak Bupati Kampar harus legowo untuk membatalkan kembali keputusan pengangkatan PNS bersangkutan,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi beberapa lalu, seperti dikutip dari halloriau.com, Senin (16/9/2013).

Dijelaskan, seorang PNS yang terlibat kasus hukum dengan ancaman di bawah 5 tahun memang tak dicopot dari status sebagai PNS. “Tetapi dengan adanya SE Mendagri, yang bersangkutan tidak dibolehkan menduduki jabatan struktural hingga pensiun,” lanjut dia.

Seperti diketahui sebelumnya, M Syukur yang pernah menjabat Kasubdin Pengembangan Sumber Daya dan Pelatihan di Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar pada 2008 lalu ditetapkan sebagai terpidana atas kasus korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang nomor 428/PID.B/2008/PN.BKN. Dia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara serta denda ratusan juta rupiah. ***(mrn/yy)

Sumber :Pekanbaru
Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer