Home » » Ada Apa, Pemkot Parepare Pertahankan 3 Oknum Pejabat Terindikasi Korupsi

Ada Apa, Pemkot Parepare Pertahankan 3 Oknum Pejabat Terindikasi Korupsi

Written By Redaksi kabarsulawesi on Minggu, 06 Oktober 2013 | 9:10 PM



Kabarsulawesi.com : Semangat reformasi birograsi dan pemberantasan berbagai tindak korupsi merupakan “harga mati” disemua lini. Tidak heran kalau Kemendagri mewanti-wanti Para Gubernur, Bupati dan Walikota, sebelum mengambil keputusan mengangkat PNS ke dalam jabatan struktural, para kepala daerah harus merujuk dan mempedomani peraturan perundang-undangan. Seperti, UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, PP No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, PP No. 44 Tahun 2011 tentang Pemberhentian PNS, PP No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Alasannya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sudah menerbitkan Surat Edaran. Surat bernomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 tersebut ditujukan kepada semua Gubernur dan Bupati/Walikota yang melarang pengangkatan mantan narapidana menjadi pejabat struktural. Surat itu diterbitkan mengingat banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang telah menjalani hukuman diangkat kembali dalam jabatan struktural. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan semangat pemberantasan korupsi. 

Namun Semangat reformasi birograsi dan pemberantasan berbagai tindak korupsi itu tidak semua dijalankan oleh sejumlah daerah, terutama pasca terbitnya Surat bernomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 tersebut yang ditujukan kepada semua Gubernur dan Bupati/Walikota yang melarang pengangkatan mantan narapidana menjadi pejabat structural, dan pejabat terindikasi korupsi di non aktikan.

Salah satunya di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Di daerah ini setidaknya ada 3 pejabat yang terindikasi korupsi, namun hingga kini belum juga di non aktifkan dari jabatannya, padahal yang bersangkutan sudah menduduki jabatannya selama bertahun-tahun.

Mereka adalah ; Ramadhan Umasangaji, divonis penjara selama 1 tahun, masa percobaan selama 2 tahun terkait kasus pemberian dana tunjangan sewa rumah anggota DPRD Kota Parepare. Kasus ini terjadi dalam periode 2004-2009 yang menyebabkan negara mengalami kerugian hingga Rp 332 juta.
Namun kenyataannya, Ramadhan Umasangaji hingga sekarang masih tetap menduduki jabatan sebagai Kepala Badan yang mengurusi kepegawaian, dan telah menduduki jabatan itu selama hampir 7 tahun hingga sekarang. Ironisnya, yang bersangkutan malah diberi kesempatan melakukan usulan perpanjangan masa pensiunnya diperpanjang 2 tahun.

Tidak saja pada kasus Ramadhan Umasangaji, juga terjadi terhadap Hj. Ir Damila Husain Msi, Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota Parepare. Hj. Darmila kini tersangkut kasus korupsi pembangunan kandang Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan pengadaan sapi di Dinas PKPK Kota Parepare. Bablasnya lagi, yang bersangkutan malah akandi perpanjang masa pensiunnya (dinasnya) seperti Ramadhan Umasangaji.

Senasib dengan Damila, juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU), H. Imran Ramli. ia tersandung kasuskasus dugaan korupsi biaya transportasi pengangkutan hibah kendaraan pemadam kebakaran (damkar) pada tahun 2011. Yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sulselbar, dan kasusnya sementara berjalan.

Seharusnya kedua yang bersangkutan (Hj. Damila dan Imran Ramli) di non aktifkan dari jabatannya menunggu proses hukum selesai.Kalau memang tidak terlibat, kan bisa menduduki jabatannya kembali. Sedangkan Ramadhan Umasangaji sudah tidak pantas lagi menduduki jabatannya yang sekarang sebag Kepala BKD. Tapi ironinya, malah ketiga orang oknum pejabat di Pemkot Parepare itu tetap dipertahankan masing-masing menduduki jabatan. Anehnya lagi. 2 oknum pejabat ( Hj. Damila dan Ramadhan Umasangaji) oleh Pemkot Parepare telah mengusulkan perpanjangan masa pensiun yang bersangkutan.

Tentang Perpanjangan Usia Pensiun Pejabat, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 19/2013 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 32/1979 tentang Pemberhentian PNS. 

Namun, ada beberapa syarat bagi PNS yang boleh diusulkan perpanjangan masa pensiunnya.; PNS harus memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi,  memiliki kinerja yang baik,  memiliki moral dan integritas yang baik., Terakhir, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan dokter.

Sementara kedua oknum pejabat tersebut tidak pantas lagi diperpanjang masa pensiunnya selama 2 tahun, termasuk Kadis PU, H. Imran Ramli harus di non aktifkan dari jabatannya karena ketiga oknum pejabat pemkot Parepare ini telah melanggar sumpah jabatan, dan integritasnya diragukan.
Parepare, 5 Oktober 2013
Press Rilit 
Komisi Nasional Pengawas Aparatur Negara
Komnas Waspan Sulsel

Share this article :

Posting Komentar

 
Redaksi : Pedoman Ciber | Testimoni | Kirim Berita
Copyright © 2011. Kabarsulawesi.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Kabar Sulawesi Disclaimer